Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Ktl Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
Nuryang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruhmasalahnya.
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 11-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Prg Tanggal 26 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 19
16 — 19
andl Gong r0>/ SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhahdalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriHalaman11 dari 16Put. No. 116/Pdt.G/2019/PA Prg..seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilanseseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang,kebodohan seseorang dan milik seseorang.
Wakaf dan 7.Miliknya seseorang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majels Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksitersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas,maka ditemukanlah faktafakta hukum sebagai berikut:1.
Register : 06-08-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PA Pasangkayu Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pky Tanggal 23 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 17
23 — 17
dolly a8g/ly sVollg Gilly gallsArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhahdalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseseorang dari jabatan hakim, nikah beserta selurun masalahnya, keadilanseseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang,kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapatbahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2.
Wakaf dan 7.Miliknya seseorang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksitersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwaPemohon dengan Pemohon II menikah secara Islam pada hari Jumat, 25Juli 2003, di dusun Madimeng, Desa Mamminasae, Kabupaten Pinrang,pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dalam usia 23 tahun danPemohon Il
Register : 06-08-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PA Pasangkayu Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Pky Tanggal 23 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
54 — 18
54 — 18
dolly a8g/ly sVollg Givly gallsArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhahdalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilanseseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang,kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapatbahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2.
Wakaf dan 7.Miliknya seseorang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksitersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwaPemohon dengan Pemohon II menikah secara Islam pada Pemohon danPemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Oktober 1995 diDesa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sabtik Timur, Kabupaten Nunukan. padasaat menikah
Register : 26-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.MS Tanggal 14 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 24
23 — 24
Penetapan No.84/Padt.P/2021/PA.MSserta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya Fiqghus Sunnah, jilid Ill, hal.426 yangberbunyi sebagai berikut :duo laiwVLaolgidl jori pgadls poo ALlLall rivecls Leaa) ly sVoJ lgArtinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.YI doleiwYLoolgid! Waar VY Gls aU aor, aari> 9)!
Daigax Igig TISIly isla aSgly aVoJlyArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyvah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426);liu! 9 LS Elowl dolein Guu! Lil jlo> le axl Galil!
Register : 01-09-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PTA SURABAYA Nomor 0304/Pdt.G/2014/PTA.Sby Tanggal 14 Oktober 2014 — Penggugat VS Tergugat
PEMBANDING DAN TERBANDING Cs.
44 — 17
44 — 17
kewarisan menganut asas personalitas ke Islaman, sebagaimanayang diatur dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu bahwa Pengadilan Agama merupakanPengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Register : 08-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 26/PDT/2020/PT BNA Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : CUT YUSLIMANIAR Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat II : CUT FAUDHIAH Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat III : CUT SAFRIATI Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Terbanding/Tergugat : Thantawi Bin Alm Tgk Nyak Musa
58 — 46
Pembanding/Penggugat II : CUT FAUDHIAH Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat III : CUT SAFRIATI Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Terbanding/Tergugat : Thantawi Bin Alm Tgk Nyak Musa
58 — 46
Adapuntugas pokok dan fungsi Mahkamah Syariyah sebagaimanadimaksud pada Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Pengadilan Agama adalah:Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT BNAPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf,;f. zakat;g. infaq;h. shadagah; dan. ekonomi syariah.Adapun bidang waris sebagaimana dimaksud pada
Waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat;g. infaq; h. shadagah; dan i. ekonomi syar'iyah;Menimbang, bahwa lebih lanjut pada ketentuan pasal 50 Undangundang tersebut diatas juga menyatakan:Ayat (1): Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketalain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebutharus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalamlingkungan Peradilan Umum.Ayat (2): Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagah; dan. Ekonomi syariah.3) Oleh karenanya, bidang waris sebagaimana dimaksud padahuruf b diatas merupakan kekuasaan dan kewenanganpenentuan siapaSiapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut.c.
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.
Perkawinan;Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT BNAWaris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.> Qa > Oo a9 5=~:Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang menyatakanAyat (1)Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalamperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Register : 04-01-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 12 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i.ekonomi syari'ah:Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yaitu sebagai istriTergugat yang mempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut,sehingga dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini;Halaman 3 dari 6 Hal.Pen.No.03/Pdt.G/2016/PA PpgBahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan
Register : 11-06-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Bdw Tanggal 2 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 22
90 — 22
Undang undang RI Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan keduaatas undang undang nomor: 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, pada pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan Waris Wasiat Hibah Wakaf Zakat Infaq Shodagoh, dan Ekonomi Syariahbahwa gugatan Para Penggugat tentang: Pembatalan Sertifikat(SHM) No. 205 sudah termasuk ke dalam objek sebagaimanadimaksud dalam
Undang undang RI Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan keduaatas undang undang nomor: 7 Tahun 1989 tentang PeradilanHalaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.BdwAgama, pada pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang:Perkawinan Waris Wasiat Hibah Wakaf Zakat InfaqShodagah, dan Ekonomi syariah.2.4 Bahwa karena Pengadilan Agama Bondowoso tidak berwenang(secara
Undang undang RI Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan keduaatas undang undang nomor: 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, pada pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang:Perkawinan Waris Wasiat Hibah Wakaf Zakat InfaqShodagah, dan Ekonomi syariah.3.4.
Register : 09-04-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sak Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
SUPRIADI Als SUPRI Bin SENEN
26 — 23
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
SUPRIADI Als SUPRI Bin SENEN
26 — 23
hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib, saksimemesan shabushabu kepada saudara Gilang (belum tertangkap),Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sakselanjutnya saksi melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis sabusabu tersebut senilai Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2(dua) kantong atau sepuluh Jie Narkotika jenis sabusabu, selanjutnya sekirapukul 15.15 Wib, saudara Gilang menelpon saksi kembali dan mengatakanbang sudah kuletak di jalan wakaf
Wakaf, KelurahanPerawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang sudah ditentukan olehsaudara GILANG, kemudian sekira pukul 15.20 Wib terdakwa sampai dilokasi tersebut dan langsung mengambil plastik hitam yang ada didekatpohon karet besar yang berada di JI. Wakaf Kel. Perawang Kec. TualangKab.
Register : 05-01-2016 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Ppg Tanggal 9 Februari 2016 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
Perkawinan,(dispensasi nikah) b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h.shadaqah, dan . ekonomi syari'ah;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai ayah dari anak bernama Rika andrianiyang mempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggadapat mengajukan permohonan dalam permohonan ini;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan terhadappermohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukanPemohon
Register : 02-05-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ppg Tanggal 25 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 5
16 — 5
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat,d. hibah, e. wakaf
Putus : 17-09-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 20/PDT/2014/PT TTE Tanggal 17 September 2014 — SANIMBAR SOLEMAN VS HAPSA DO WAHAB
67 — 26
67 — 26
Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara setelahmeneliti secara seksama, ternyata wujud dari Gugatan Pihak Penggugat/Terbanding,antara posita dan petitum yang tercantum dalam Gugatan, satu dengan yang lainnya tidaksaling mendukung, karena dalam posita gugatan, disatu sisi Penggugat/Terbandingmendalilkan bahwa dirinya menyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanahyang menjadi obyek sengketa, disisi lain Penggugat/Terbanding telah mengakui bahwatanah tersebut merupakan tanah wakaf
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 17/PDT/2021/PT BDG Tanggal 18 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat : Pendi B. Sibarani Diwakili Oleh : Ganti Lumbantoruan, S.h., M.H.
Terbanding/Penggugat : Bing Crosby Hutapea
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
Terbanding/Turut Tergugat III : Lurah Jatimulia
55 — 40
Terbanding/Penggugat : Bing Crosby Hutapea
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
Terbanding/Turut Tergugat III : Lurah Jatimulia
55 — 40
Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang,baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertaikewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhisemua kewajiban yang disebut didalamnya;Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandaksesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuatsebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;Akta Pemidahan Hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan;Akta Ikrar Wakaf
/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat ssebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977;Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan;Surat Penunjukan atau Pembelian Kavling Tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauPetuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, Kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh
Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat ssebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977;i. Risalan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan;j. Surat Penunjukan atau Pembelian Kavling Tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau. Petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun1961;.
Register : 23-10-2018 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 97/PDT/2018/PT BNA Tanggal 30 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : HJ.JAUHARAH BINTI TGK. MUAWIYAH
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH Cq KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
Terbanding/Tergugat II : ZARUKTAINI ALIAS DARUTTAINI
Terbanding/Tergugat III : RIDWAN LATIF
Terbanding/Tergugat I : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAYAH ISTIQAMATUDDIN LAMNA
34 — 23
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH Cq KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
Terbanding/Tergugat II : ZARUKTAINI ALIAS DARUTTAINI
Terbanding/Tergugat III : RIDWAN LATIF
Terbanding/Tergugat I : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAYAH ISTIQAMATUDDIN LAMNA
34 — 23
Januari2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siglipada tanggal 8 Januari 2018 dalam Register Nomor 01/Pdt.G/ 2018/PN Sgi ,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas + 2.500 m2 (lebihkurang dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Gampong PisangBucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang batasbatasnya adalahsebagai berikut:Sebelah Timur berbatas dengan tanah Halimah Affan, tanah Tgk.AbdulHamid Affan, dan tanah wakaf
ini dengan amar sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan Para Penggugatuntuk seluruhnya;Menyatakan sita jaminan yang ditelakkanterhadap hartaharta Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III adalah sah danberharga;Menyatakan tanah seluas + 2.500 m2 (lebihkurang dua ribu lima ratus meter persegi) beserta segala benda yang adadiatasnya yang terletak di Kp Pisang Bucue Kecamatan Sakti KabupatenPidie dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatas dengan tanah Halimah Affan, tanah Tgk.AbdulHamid Affan dan tanah wakaf
Register : 28-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 72/Pdt.G/2017/MS.Jth Tanggal 8 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 6
72 — 6
Sebelah Utara dengan Tanah Wakaf Mesjid;d. Sebelah Selatan dengan Tanah Syarbaini;Hal. 4 dari 17 halaman Ptsn No. 72/Pdt.G/2017/MSJth.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.Sebidang tanah sawah dengan Luas + 1500 m? yang terletak diDesa Lambaro Biluy Kecamatan Darul Kamal dengan batasbatasnya sebagai berikut:a. Sebelah Timur dengan Tanah IKB Lineng;b. Sebelah Barat dengan Tanah Keuchik Ismail Bate Linteng;c. Sebelah Utara dengan Tanah Hanafiah;d.
Sebelah Utara dengan Tanah Wakaf Mesjid;d. Sebelah Selatan dengan Tanah Syarbaini;Sebidang tanah sawah dengan Luas + 1500 m? yang terletak diDesa Lambaro Biluy Kecamatan Darul Kamal dengan batasbatasnya sebagai berikut:a. Sebelah Timur dengan Tanah IKB Lineng;b. Sebelah Barat dengan Tanah Keuchik Ismail Bate Linteng;c. Sebelah Utara dengan Tanah Hanafiah;d.
Register : 15-12-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN BIREUEN Nomor 15/Pdt.Bth/2020/PN Bir Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
JAMALIAH Binti ABDULLAH
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Mandiri Medan, Cq. PT. Bank Mandiri Syariah Area Collection & Recovery Aceh
2.Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Keuangan Republik Indonesia C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lhokseumawe
3.ANWAR Bin A. JALIL
214 — 29
214 — 29
aturan yang terkaitperbankan syariah diantaranya:Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.Bth/2020/PN Bir(i) Pasal 49 beserta penjelasanya pada UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beraqama Islamdibidang: a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
dan (6) pada Peraturan MahkamahAgung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang TataCara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang padaintinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi banksyariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah,reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah,surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiunlembaga keuangan syarnah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Wakaf; h. Shodaqah; c. Wasiat; f. Zakat; i. Ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 UndangUndang RINomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa penyelesaiansengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkanjuga di bidang ekonomi syariah lainnya.
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.;> Qa > 9 A209Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamengenai perkara perdata tertentu untuk orang yang beragama Islamsebagaimana tersebut dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahanatas Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadikewenangan mutlak/kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksadan memutus;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) Undangundang
Register : 12-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 17 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Hm 3 dar 6 Him.Pent.No.
Register : 17-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rhl Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
H. BUKHRIM KASIM
Tergugat:
1.MISDI
2.SYAMSUL Alias UJANG
66 — 0
H. BUKHRIM KASIM
Tergugat:
1.MISDI
2.SYAMSUL Alias UJANG
66 — 0
Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan gugatan Pengugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan obyek sengketa: Sebidang tanah seluas 7.500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) terletak di RT. 002, RW. 002, Dusun Beringin Jaya, Kepenghuluan Sungai Panji-panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas:
- sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf perkuburan, 50 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan
Register : 01-09-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN CIAMIS Nomor 14/PDT.G/2015/PN CMS Tanggal 12 Januari 2016 — Tuan IING ROHIDIN Bin SAUN, dkk lawan Tuan YAYAT SUYATMAN Bin JIUHANDI, dkk
78 — 11
78 — 11
untuk memeriksa dan mengadili perkara PARAPENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 4950 UU Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009Tentang Perubahan ke IT UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan perkara padatingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Warisan;a=> gaWasiat;Hibah;Wakaf
Wakaf dan Shadagah;(2).Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinanyang berlaku;(3).Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialahpenentu siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut;Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya di poin angka 6 danangka
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara PARAPENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 4950 UU Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun2009 Tentang Perubahan ke II UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskanperkara pada tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan;Warisan;Wasiat;Hibah;Wakaf
Wakaf dan Shadagah;(2).Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinanyang berlaku;(3).Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialahpenentu siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut;Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili