Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidik :Sejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;e Perpanjangan Penuntut Umum :Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;e Penuntut Umum :Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal.16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

Gratifikasi 1 pasal;o Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataanterkait barang dan jasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasadan penyelenggaraan lelang dan dilihat fakta yang ada spefikasibangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2. Prof. DR.

Selainitu dalam amar putusan selanya Majelis Hakim Pengadilan Militer Ill14 Denpasar sudah memutuskan dengan menyatakan bahwaPengadilan Militer Ill14 Denpasar berwenang mengadili perkaraTerdakwa Lettu Caj Nyoman Sudiartha.Tetapi pada sisi lain MajelisHakim dalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur menggabungkan tindak pidanaHal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 32K/PMT.III/PL/AD/III/2017yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yang merupakan tindakpidana khusus

Majelis Hakimdalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur Militer menggabungkan tindakpidana yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yangmerupakan tindak pidana khusus dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana umummenjadi satu perkara atau satu surat dakwaan dinilai olehMajelis Hakim hal itu secara praktis membingungkan danmenyulitkan serta secara teoritis menyimpangi asas lexspecialis derogate legi generali, walaupun surat dakwaantersebut

EDY WALUYO ( perkaranya telah diputus olehpengadilan tipikor dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap dalan perkara yngsama), dalam putusanya barang bukti surat melekat pada berkas perkara Ir.

TESAR (yang kedua telah diputusbersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara yangsama), pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Bulan Desember Tahun 2011, bertempat di Kampus Universitas Bangka Belitung atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untukmemeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

WALUYO, ( yang keduanya telah diputus bersalah olehpengadilan tipikor pangkalpinang dalam perkara yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum tetap ), dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.170.156.000 ( satu milyarseratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah ) Kontrak Nomor :043/SPK/03/X1/2011 tertanggal 17 NOvember 2011, dengan waktu dimulai kontrak tanggal 17Nopember 2011 s/d 17 Desember 2011 , dengan macam dan jenis peralatan sebanyak 114aitem.Bahwa benar setelah berakhirnya waktu

TANGGUNG ( perkaranya telahdiputus oleh pengadilan tipikor Pangkalpinang dalam kasus yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum yang tetap ) dengan membuat berita acara serah terima barang No.140/PPK/03/BASTB/XII/2011 dengan menyebutkan barang BAIK dan CUKUP SE0OLAHOLAHPEKERJAAN TELAH SELESAI 100 % UNTUK PENCAIRAN DANA KE KPPN.

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan REZKYDEVILIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh YULIAN BERNARD, S.H, Penuntut Umum dan ParaTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAdto dtoMEDI SJAHRIAL A, SH, MH. RIOS RAHMANTO, SH.

Termohon selalu disakiti olehPemohon baik lahir maupun batin, Termohon tidak mungkinmengatakan hal itu jika Pemohon bisa menghargai Termohon sebagaiistri.e Posita 5, Benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak tahun 2009, namun Pemohon yang terlebin dulu meninggalkanTermohon dan tinggal di rumah orang tuanya yang hanya berdekatan,kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon dan tinggal di rumahTermohon sendiri di Dondong, setelah selesainya tahanan Termohonselama setahun karena kasus Tipikor

SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagaiKetua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH. dan MAHMUD FAUZIE,SH.MH,. masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14Mei 2013, Nomor : 28 /PDT /2013 /PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejelis tersebut

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidaksependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan,;2.

PUTUSANNomor. 1251 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HURUKA JORA ;tempat lahir : Gaura ;umur / tanggal lahir : 42 tahun / 05121966 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Kampung Hodi Desa Gaura KecamatanLamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;agama : Kristen Protestan ;pekerjaan : Kepala Desa Gaura ;Pemohon

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Dulhusin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Prof.Dr.Abdul Latif, SH.,M.Hum ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April2017;5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 324 K/Pid.Sus/20186.

PUTUSANNomor. 1275 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BURHAN, SH bin UMAR ;tempat lahir : Palopo ;umur / tanggal lahir : 52 Tahun /07 Agustus 1957 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Cillelang, Kecamatan Kamanre,Kabupaten Luwu ;agama : Islam ;pekerjaan : Staf Ahli (Mantan KadisnakertransKabupaten Luwu ;Terdakwa

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota : Ketua :ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum., ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,ttd./ H. Surachmin, SH.,MH.,Panitera Pengganti :ttd./ Dulhusin, SH.

keuangannegara pada Program Rehabilitasi dan Pengelolaan TerumbuKarang/Coremap II bersumber dari dana hibah ADB (Asian DevelopmentBank) DIPA Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan MentawaiNomor: 0421.0/03207.1//2006, dimana atas dakwaan in casu diputus olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang, PENGGUGATi.c EMILA BUSMERI dijatuhi hukuman pidanapenjaraselama1 (satu)Tahun berdasarkan Putusan Nomor: 715/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 29April 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor: 07/TIPIKOR

Jadi dalam posita gugatan tersebut tidak ada kalimat yangtelah digunakan untuk mendakwa dan menuntut Penggugat diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;Jadi kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut jelasmerupakan ASUMSI, bukan fakta;Untuk itu sekali lagi Pembanding menegaskan, bahwa yang menjadi pokokperkara adalah Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(P21=T5); Pertama, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60Tahun 2008, Pasal 49 ayat

ditahan dengan jenis penahanan Rutanberdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1101112Penyidik Kasat Reskrim Polres INHIL sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan27 Januari 2015.Kejaksaan Negeri Tembilahan sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal08 Maret2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 09 Maret2015 sampai dengan tanggal 22 Maret2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 AprilPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 MeiPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Mei2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 07September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan TInggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiTingkat Banding sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05Desember 2015 ;Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal23 Nopember 2015 terhitung sejak tanggal

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL.,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 28 Oktober 2015, putusan mana pada hari, Kamis tanggal 26 Nopember2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu RUSTAM, S.H.

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.Bjm, Selasa, tanggal 16 September 2014 yang dimintakan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Drs.

Surat surat pemeriksaan persidangan berikut Berita AcaraSidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin tanggal 16 September 2014 Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/ 2014/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Drs.

Membebankan biaya ;perkara kepada terdakwa sebesarRp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah).Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 19 September 2014, Nomor : 14/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 16 September 2014, No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 22September 2014, Nomor : 14/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yangmenerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16September 2014, No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 29 September 2014 oleh Jurusita Pengganti

Pasal 64 (1) KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;eMembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, Selasa, tanggal 16 September 2014 yang dimintakanbanding tersebut:MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan terdakwa Drs.

,M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota,dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada HARI RABU, TANGGAL 12 NOVEMBER 2014dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SUPIATININGSIH, S.E.