Ditemukan 17962 data
131 — 48
Bahwa atas tanah non wakaf/ tanah negara seluas 2.864 M2 yang diatasnya terdapat bangunan Masjid Al Iknwan tetap milik Pemda DKI Jakarta(Turut Termohon 1), dan Turut Termohon 3 sebagai instansi pengelola asetdaerah juga TIDAK MENYEWAKAN TANAH TERSEBUT KEPADAHalaman 12 dari 81 Penetapan No. 154/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt.10.TERMOHON 1, tetapi hanya untuk dikelola dan dioperasikan bangunanMasjid Al Ikhwan oleh Termohon 1;JADI KONSEKUENSI ATAU AKIBAT HUKUM JIKA TERMOHON 1 danPARA TERMOHON melakukan tindakan
Bahwa Turut Termohon 4 atas FEE tersebut belum pernah menyatakansecara tertulis bahwa pembayaran kewajiban Termohon 1 kepadaTermohon 15 bukan obyek pajak.TERMOHON 1 YANG DIJALANKAN OLEH Termohon 2, Termohon 3,Termohon 4, Termohon 5, Termohon 6, Termohon 7, Termohon 8,Termohon 9, Termohon 10, Termohon 11, Termohon 12, Termohon 13, danTermohon 14 dengan atas nama Termohon 1 dan TERMOHON 15 dalambisnis pendidikan/ sekolah (yang dijelaskan pada angka 7.2 di atas)menggunakan istilah Infaq Pendidikan, Wakaf
Termohon 1 (YayasanAl Iknhwan Meruya) berupa tanah merupakan kekayaan yangdiperoleh dari HIBAH, WAKAF dan DONASI, diantaranya:Halaman 38 dari 81 Penetapan No. 154/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt. Tanah Wakaf No.05 / Meruya Selatan seluas 1.225 M? diJalan Bunga RT 002 RW 005; berasal dari Wakif H. JajatMuchdijat(Bukti T1 18); Tanah Wakaf No.03 / Meruya Selatan seluas 218 M? diJalan Bunga Gang H. Suroh RT 002 RW 005; berasal dariWakif H.
TermohonXV.Bahwa Turut Termohon /V atas FEE tersebut belum pernahmenyatakan secara tertu/is bahwa pembayaran kewajiban Termohon kepada Termohon XV bukan obyek pajak.TERMOHON YANG DNJALANKAN OLEH Termohon 2, Termohon 3,Termohon 4, Termohon 5, Termohon 6, Termohon 7, Termohon 8,Termohon 9, Termohon 10, Termohon 11, Termohon 12, Termohon 13,dan Termohon IV dengan atas nama Termohon dan Termohon 15dalam bisnis pendidikan / sekolah (yang dijelaskan pada angka 7.2 diatas) menggunakan isti/ah Infagq Pendidikan, Wakaf
AHUAH.01.061019 tanggal 26 Desember 2012;Sertipikat (TandaBukti Tanah Wakaf) No. 03 / Meruya Selatantanggal 10 Januari 2013 atasnamaNadzir :1. Drs. H. EdySetiawan (ketua)2. H. MuryadiDonomihardjo (Sekretaris)3. H. JajatMuchdijat (Bendahara)Surat izin Operasional Penyellenggaraan Pendidikan DinasPendidikan Pemprov DKI Jakarta No. 1862/1.851.58 tanggal 11Maret 2013;Sertipikat (TandaBukti Tanah Wakaf) No. 05 / Meruya Selatantanggal 26 Februari 2014 atasnamaNadzir:1.H.
22 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
14 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
49 — 15
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
12 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
26 — 8
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danHal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0002/Pdt.P/2015/PA.Tgrsditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
21 — 0
PEWARIS dan almh ISTRI PEWARISyang bernama ANAK I PEWARIS hanya menikah satu kali dengan seorang lakilaki yang bernama SUAMI ANAK I PEWARIS dan dari hasil perkawinannyatersebut telah dikaruniai 8 orang anak yang masih hidup masing masingbernama:1 PEMOHON IL.PEMOHON III.PEMOHON IV.PEMOHON V.PEMOHON VI.PEMOHON VII.PEMOHON VIII.PEMOHON IX.4 Bahwa sebelum SUAMI ANAK I PEWARIS meninggal dunia ternyata terlebihony nn F&F WY WNdahulu ANAK I PEWARIS meninggal dunia pada tanggal XXXXXXX dandimakamkan ditanah wakaf
Nunung
26 — 14
Menetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2001 telah meninggal duniaseorang lakilaki yang bernama H.Abdullah Sani karena sakit dan dikebumikan di tanah wakaf beringin di cilandak jakarta selatan.3.
66 — 17
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu pengesahan nikah), dan pendapat tersebut diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.PykMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
18 — 3
diyakinikebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yangdiberikannya Itu tidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwva peristive itusudah lama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFiqhussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat majelishakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyah membenarkankebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dansebagian Syafi'iyah berpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksianHal.15 dari 19.Put.No.0477/Pdt.G/2017/PA Prob.istifadhoh didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorangbudak, kewalian, wakaf dan miliknya seseorang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakesaksian saksisaksi para Pemohon tersebut dapat disusun persangkaanhakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal 1922 KUH Perdata,bahwa ijab gobul atau akad nikah
1.Septi Indriastuti Majid binti H Sigit Hariyadi
2.Agnes Putriana Chakim binti H Sigit Hariyadi
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Kepala BPN Pusat Jakarta Cq Kepala BPN Prop JATENG Cq Kepala Kantor Pertanahan KAB Klaten
2.Sigit Hariyadi bin H.Suyuti
3.Santoso Budi Raharjo bin H.Suyuti
4.PD.BPR BANK KLATEN
153 — 41
Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadagoh; dan i. EkonomiSyariah.Bahwa oleh karena tehadap obyek sengketa merupakan pembatalanhibah, maka berdasarkan ketentuan Undangundang sebagaimanadiatas secara tegas dan jelas Pengadilan Negeri Klaten tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:72/Pdt.G/2018/PN.KIn dengan obyek pembatalan hibah.2.
identitasPara Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat terutama Tergugat II danTergugat III yang menurut Para Penggugat mempunyai hubungan hukum berupapemberian hibah dari Tergugat II kepada Tergugat III maka sesuai dengan Pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yangmenyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
52 — 7
tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
40 — 13
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakataan jahatTanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika GolonganTI bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: 272222 2222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnwooeeeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakatan jahatTanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: wonneeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
1.HJ. SITI PATONAH
2.ENGKUS KUSNAMA
3.CASTI AINI EKAWATI, S.Pd
Tergugat:
Bank Suma Cabang Bandung dahulu Bank Agung Asia
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
94 — 22
Tergugat tentang kewenangan(Kompetensi abslout) didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UU No 7 tahun 1989tentang peradilan Agama dan telah diubah dalam Pasal 49 Jo 50 ayat (2) UUNo 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU No 7 tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hipah, wakaf
, dan zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA RI No 1321.K/Pdt/1993 tanggal26 Januari 1994 Kaidah Hukum sejak UU No 7/1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa, atau mengadillperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah , wakaf atau sadaqah;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 50 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU NO 7 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut: bila terjadisengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan batas sebelah baratdengan sawah Waki Banta, timur dengan sawah Naimah, utaradengan sawah wakaf Mancang dan selatan dengan jalan raya;Satu buah rumah permanen di Desa Lamme yang terletak di atastanah pertapakan objek nomor: 11 gugatan Pelawan;Sebidang tanah kebun di belakang rumah di Desa Lamme seluaslebihkurang 1300 m? dengan batas sebelah barat dengan jalan,timur dengan tanah M. Saleh, utara dengan tanah rumah Hj.Ruhana dan sebelah selatan dengan tanah rumah Makam Yatim;.
di DesaPaya Ue, dengan batas sebelah barat dengan tanah wakaf, timurdengan tanah alm. Hindon, utara dengan sawah Abubakar, dansebelah selatan dengan jalan raya;Sebidang tanah pertapakan sawah seluas lebih kurang 1000 m? diDesa Lamme, dengan batas sebelah barat dengan jalan Desa, timurdengan lorong keluarga, utara dengan jalan raya dan selatandengan tanah rumah Hj. Ruhana;Emas murni 99% sebanyak empat mayam pinjaman MuhammadZami;5.10 Sebidang tanah Bak Bunot seluas lebih kurang 250 m?
Maariyadhoh
78 — 10
Wakaf; f. Zakat; g. Infag; h. Shadagah; dan i.
DARCI WATI
77 — 9
AyahAnwar dan Ibu Sukinih menjadi Anak kesatu, perempuan dari seorang ibu yangbernama Darci Wati;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 163/Padt.P/2019/PN.ldmMenimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
36 — 33
menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blora ;Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama telah diaturdalam Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor: 50 tahun 2009, yaitu : Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan; b. warisan; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
24 — 9
No. 50/Pdt.P/2020/PA.Dum.pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syariah;Bahwa Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandikemukakan secara tegas bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila priadan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas);Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai
20 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf