Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal03 Nopember 2015 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kls.IAJayapura sejak Tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;7. Perpanjangan KeI oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal01 Pebruari 2016 ;8.

Perpanjangan Kell oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 02 Pebruari 2016 s/d tanggal02 Maret 2016;9.

Terdakwa keluar Tahanan demi hukum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampaisekarang ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ZAINALSUKRISH. dan BETHSIE PESIWARISA,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 Oktober 2015,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut : Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 38/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi tanggal 03 Oktober 2016; Telah membaca Surat Penetapan

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang.Bahwa Oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif,yaitu antara tindak pidana khusus (Tipikor) dan tindak pidana umum(KUHP), maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif dakwaanyang lebih khusus dahulu, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama TindakPidana Korups)).Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif

Sebagai warga negaraIndonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yangberlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Tipikor, dan sekaligusTerdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.c.

Sesuai UU Tipikor,perbuatan menyuap maupun disuap dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi. Sedangkan menurut hukum Islam, Suapmenyuaptermasuk perbuatan dosa besar yang sangat dilarang oleh agamaIslam, sebagaimana disebutkan antara lain dalam Hadist NabiRiwayat At Tirmidzi 1/250, Ibnu Majah 2313, lIbnu Umar RAmenerangkan bahwa: Rasulullah Saw melaknat yang memberi suapdan yang menerima suap.

Hal iniberarti jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana pembantuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal11 UU Tipikor, maka Terdakwa juga diancam dengan pidana yangsama dengan ancaman pidana dalam Pasal 11 UU Tipikor.Sesuai ketentuan Pasal 11 UU Tipikor, Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya

Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaHalaman 27 dari 77 halaman Putusan No. 62/G/2019/PTUNKPGMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telahdiputus oleh Pengadilan Tipikor

atas,jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidanaatau Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaerah ; 222222 onan nnn nn nn nnn nnn nnnBahwa setiap lembaga negara / pemerintah mempunyai peran,tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnyadengan pengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor mempunyai cakupanbidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutusperkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindakpidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang ataumateri wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkinHalaman 32 dari 77 halaman Putusan No. 62/G/2019/PTUNKPGPengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karenamemang bukan kewenangannya, apalagi sampai denganmemutuskan dalam

Bahkan Penggugat juga telah membuat suratpernyataan untuk itu ; Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat oprihatin danmemberikan simpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisiyang menimpa Penggugat dan kawankawan, karena sejak awalsesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusansesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telahmengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yangterkena kasus tipikor dengan mempertimbangkan

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 10 September 2019 Nomor: 50/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pareparetanggal 1 Agustus 2019 NO. Reg. Perk.PDM16//PARE/Epp.2/(berikut ;DAKWAAN :KesatuBahwa Anak IR.

R@dAaKSI oo... cee cecceeccee eee eee eee eees Rp. 10.000,Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan aa sama, diberikan untuk dan atasBanda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001 Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN Bna

Februari 2021 ;Plh.Panitera,Panitera Muda Khusus Tipikor WAYAN KARMADA. S.H.NIP. 19661231 19940303 1056.Dengan perincian biaya sebagai berikut : 1. Biaya meteral .............ccceeeeeeeeeeee Rp 9.000,2. Upah Tulis........ ~ Rp 5.000,ed CUED ID mma es seamen os eee Rp 14.000,Hal 12 dari 11 Halaman Penetepan Nomor 313/Pdt.P/2021/PN Dps

., M.H.Panitera Pengganti,D.t.oMurdany, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EF EN D1, S.HNIP. 196612261990031003Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bna

Eris Sudjarwanto, S.H.M.H.Panitera Penggantid.t.o.TARMIZI, S.H.Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 62/PID/2018/PT BNA

KristenKatolik);bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkarkeduanya tinggal satu rumah di Sarmi;bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mulai bulanSeptember 2013 hingga sekarang;Halaman 2 dari 14 halamane bahwa Tergugat pernah ditahan polisi, jaksa lalu menjadi terdakwa dan sekarangdi penjara di LP Abepura, dan sejak ditahan, Tergugat tidak menafkahiPenggugat;e bahwa Tergugat ditahan karena kasus korupsi bahkan sudah di vonis 6 tahunpenjara oleh Pengadilan Tipikor

Bahwa kemudian Tergugat sekitar akhir 2015 terjerat kasus dugaan TindakPidana Korupsi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman/rumahdan di vonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin, laluditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pelaihari dari 2016 sampaisekarang;Bahwa puncak pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugatterjadi pada bulan Maret 2016 pada saat Tergugat sedang menjalanipersidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dimana telah hadir orangketiga

Menetapkan Terdakwa EMUS MUSTARMAN bin HARJA dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal 9Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 25 dari 31 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 1 sampaidengan Nomor 104 dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1 sampai dengan Nomor 9,selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23Desember 2021;10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengantanggal 21 Februari 2022;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tarmizi Yakub,S.H.

PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehberkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding denganPutusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:117/Pid.Sus/2021/PNJth, tanggal 18 November 2021 yang dimohonBanding tersebut;DENGAN MENGADILI SENDIRI :1.

PUTUSANNO. 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : HARTONO.Tempat lahir > Nganjuk.Umur / tanggal lahir : 50 tahun /15 Mei 1968.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl.

,alamat di jalan Megantoro 53 Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor116/HK.07/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan

Hukum Terdakwa tidak dapat diterima danpemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 02/ NGJK/03/2019yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhihukuman sebagai berikut :1.

Meskipun MasingMasing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, AdaHubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai SatuPerbuatan Berlanjut;Unsur ke1: setiap orang :Halaman ke 114 Putusan Perkara No. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah HARTONO dan berdasarkan pertanyaan Hakim KetuaMajelis yang mencocokan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam suratdakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan

., PenasehatHukum / Advokat, dan Advokat Magang yang tergabung dalam Kantor Advokat,Konsultan Hukum, Mediator SLIMS & REKAN, Jalan Raya Kalimalang No. 7,Kelurahan PONDOK BAMBU, Kecamatan DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor

SIMANJUNTAK yaituberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 27/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor:28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015, telahdinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas

SIMANJUNTAK yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 27/TIPIKOR/2015/PTBDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor : 28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal29 Oktober 2015, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

IIB Takengon;Oleh karena itu PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding melaluiKuasa PEMBANDING yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid/2020/PT BNATakengon, dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktuyang ditentukan menurut Undangundang, maka oleh karena itu PermohonanBanding tersebut diatas harus dinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perintah/Penetapandari:e Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 23 Desember 2015;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10Januari 2016;e Majleis Hakim, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari2016;e Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampaidengan 04 April 2016;e Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor

.: ee Rp. 6.000,00UL A ee ess sere oss once Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/V1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaanDari TJUT DINIHARI (Pemohon);Banda Aceh, Juni 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.Nip : 19610712 198203 1 004Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Bna.

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebutyang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 19 Agustus 2014Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat ketahuisekarang Tergugat tinggal di Rutan/Lapas Kajhu, Jalan LaksamanaMalahayati KM. 9,5 Gampoeng Kajhu, Kamar No. 50, KecamatanBaitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi NAD dan divonis 2 tahunlamanya akibat Tindakan Pidana Korupsi (TIPIKOR), sampai diajukanyagugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Walikota Ambon mengirimkansurat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(vide Bukti T5);halaman 7 dari 12 halaman.

Bahwa setelah sekian lama pemohon menunggu, ternyata papan tersebutbaru dicabut bulan September 2019 setelah Papan di Cabut tersebut bahwamasih tetap menguasai tersebut.dan juga sempat Novan Basuki Arianto JaksaKasi Pidsus Melaporkan ke Polres Kabupaten Probolinggo bahwa Pemohondilaporkan dan sempat menerima Surat panggilan Nomor S.PgI.483/IX 2019/Satreskrim Bahwa di tujukan dengan Saudara Pemohon Praperadilan bahwasuruh menghadap Briptu Condro Browo di Ruang Unit Tipikor Set ReskrimPolres Probolinggo

Bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwadalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh PengadilanNegeri,sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilanbelum seleai, maka permintaan tersebut gugur mengingat perkara atas namaROHMAD telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Putusan berdasarkan putusanNomor 54/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby tanggal 05 Agustus 2019 dan telahmemiliki kekuatan hukum tetap;6.