Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaHalaman 27 dari 77 halaman Putusan No. 62/G/2019/PTUNKPGMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telahdiputus oleh Pengadilan Tipikor

atas,jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidanaatau Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaerah ; 222222 onan nnn nn nn nnn nnn nnnBahwa setiap lembaga negara / pemerintah mempunyai peran,tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnyadengan pengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor mempunyai cakupanbidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutusperkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindakpidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang ataumateri wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkinHalaman 32 dari 77 halaman Putusan No. 62/G/2019/PTUNKPGPengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karenamemang bukan kewenangannya, apalagi sampai denganmemutuskan dalam

Bahkan Penggugat juga telah membuat suratpernyataan untuk itu ; Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat oprihatin danmemberikan simpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisiyang menimpa Penggugat dan kawankawan, karena sejak awalsesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusansesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telahmengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yangterkena kasus tipikor dengan mempertimbangkan

Ketentuan tersebut mempertegasbahwa UU KPK adalah UU khusus (lex Specialis) yangmengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU TIPIKOR (lexgeneralis) manakala diatur ketentuan yang sama.Berkaitan dengan penetapan tersangka, maka KUHAP telahmengatur bahwa penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaansebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbuny):Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya ataukeadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagaipelaku tindak pidana.Sejalan dengan KUHAP

Pasal 188 ayat (2) KUHAP yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 184 ayat (1) KUHAPAlat bukti yang sah talah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahl;Cc. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa.Pasal 188 ayat (2) KUHAPPetunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapatdiperoleh dari:a. keterangan saksi;b. surat;c. keterangan terdakwa.Ketentuan alat bukti yang sah dalam KUHAP diperluas dalam Pasal26 A UU TIPIKOR yang mengkategorikan hasil atas penyadapanatau perekam pembicaraan terhadap pihakpihak yang

didugamelakukan tindak pidana korupsi sebagai pelaksanaan kewenanganTERMOHON berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPKsebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk.Pasal 26 A UU TIPIKOR berbunyi:Halaman 67 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt.

Sel:b)d)Q)h)1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (UU No. 28/1999);Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah

Pegawai pajak / aparat pajak dalam kondisitertentu jika dalam tugas pokok dan fungsinya memainkan perananyang penting dan strategis dalam pengelolaan pajak itu sendiri makapegawai tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai PenyelenggaraNegara.Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka terkait dugaantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf aatau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR Jo.

R@dAaKSI oo... cee cecceeccee eee eee eee eees Rp. 10.000,Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan aa sama, diberikan untuk dan atasBanda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001 Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN Bna

Februari 2021 ;Plh.Panitera,Panitera Muda Khusus Tipikor WAYAN KARMADA. S.H.NIP. 19661231 19940303 1056.Dengan perincian biaya sebagai berikut : 1. Biaya meteral .............ccceeeeeeeeeeee Rp 9.000,2. Upah Tulis........ ~ Rp 5.000,ed CUED ID mma es seamen os eee Rp 14.000,Hal 12 dari 11 Halaman Penetepan Nomor 313/Pdt.P/2021/PN Dps

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 10 September 2019 Nomor: 50/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pareparetanggal 1 Agustus 2019 NO. Reg. Perk.PDM16//PARE/Epp.2/(berikut ;DAKWAAN :KesatuBahwa Anak IR.

PUTUSANNomor : 341 K/PIDSUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR ;Tempat lahir : Amuntai (Hulu Sungai Utara) ;Umur / tanggal lahir : 28 tahun/15 Februari 1984;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Sungai Turak RT. 02 Nomor 35Amuntai Utara, Kabupaten Hulu SungaiUtara ;Agama : Islam;Pekerjaan

Balangan atas nama ALI RAHMAN.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., tanggal 20Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).TinggiMembaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanBanjarmasin Nomor : 12/PID.SUS/2014/PT.TPK.BUM., tanggal 16Oktober 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin, Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, tanggal 20Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikantentang

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (limariburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan,bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember

LeopoldLuhut Hutagalung, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terouka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttid./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ Dr.

Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18Februari 2017;8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Februari2017sampai dengan tanggal 20Maret 2017;9.

Rungkut Barata XIV32, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 25 Nopember 2016 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.336/HK.07/11/2016, tanggal 28Nopember 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 246/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 21 Nopember 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah

membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 246Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 21Nopember 2016tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS05/BNGIL/10/2016tanggal 24 Nopember 2016 yang dibacakantanggal 28Nopember2016 di persidangan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan

Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari :SENIN, tanggal : 20 MARET 2017, oleh ROCHMAD, S.H., selaku Hakim KetuaMajelis, SAMHADI, S.H., M.H. dan MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H., Hakim Ad HocTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya masingmasing sebagai Anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal :27 MARET 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi olehHARIYANTO, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor

., permintaan banding mana oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus2017 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraanPengadilan Tipikor Tanjungkarang, dan memori banding tersebut telah diserahkankepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori banding Nomor19.

olehkarena itu berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut lebihsesual dan seimbang antara kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukandengan keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat pencarikeadilan.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yangditentukan Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmiPutusan Pengadilan Tipikor

Dkk, Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum:PenafsiranHukum Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor).

Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJKtentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentangpembayaran uang pengganti telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menitipbkan uang sejumlahRp. 70.000.000, (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum, Majelisberpendapat uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uangpengganti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor19/Pid.SusTPK/2017

PUTUSANNomor : 109/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama terdakwa : Nama lengkap : Drs. TEGUH TRIMURDIONO bin MOEHIDIN. Tempat lahir : Purbalingga. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 Mei 1957. Jenis kelamin : Lakilaki Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : JI.

SUPRAPTO, SHSemua adalah Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cemara IV No. 84Perumahan Teluk Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2Januari 2012; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tentang susunan Majelis Hakim ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan bahwa Terdakwa didakwa sebagai

Pacitan, PN Bojonegoro danPengadilan Tipikor Semarang ;Bahwa Ne bis In Idem arti secara harafiah adalah tidak boleh diajukan 2kali ;Bahwa secara Yuridis , yaitu putusan yang dijatuhkan 2 kali dalamperkara yang sama ;1. Kejahatan yang telah terjadi, apabila putusan yang telahdijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bolehdiajukan lagi ;582.

yangdiperoleh dari faktafakta yang terungkap di persidangan tersebutdiatas terbuktibahwa peristiwa atau perbuatannya sama dengan peristiwa atau perbuatanyang sudah diperiksa dan diadili serta telah diputus oleh Pengadilan NegeriPurwokerto dengan Putusan No. 272/Pid.B/2009/PN Pwt tanggal 28 Januari2010 atas nama terdakwa tersebut (Bukti surat dari Penasihat HukumTerdakwa) yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan yang menjadipembedanya dengan sekarang yang sedang diperiksa dan diadili olehPengadilan Tipikor

Semarang adalah mengenai PasalPasal ancaman pidanapada Dakwaan Primair dan Subsidair perkara Tipikor ini yaitu adanya pidanadenda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadapbesarnya kerugian keuangan Negara yang diperoleh oleh Terdakwa, sehinggadengan demikian orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatanatau peristiwa yang sama ;88Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim bahwa bila telahdapat dibuktikan adanya kerugian keuangan Negara atau dalam hal

ChaidirTaufik, M.Si , selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaanPembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) TA 2010 di Suku DinasPeternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan yangperkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat berdasarkan surat pelimpahan Perkara NomorB.708/APB/Sel/Ft. 1/06/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diterima bagianKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2015,dimana dalam perkara tersebut telah dilakukan

(LHPKKN) yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semulaTergugat Il , maka Termohon Kasasi/semula Penggugat dapatmengajukan ahli lain dalam rangka pembelaannya, karena mengenaidigunakan atau tidaknya laporan audit BPKP tersebut sepenuhnyadiserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selakuAparat Penegak Hukum yang meminta bantuan dilakukannya audit, dankemudian mengenai sah tidaknya LHPKKN (terbukti tidaknya kerugiannegara) sepenuhnya merupakan wewenang mutlak dari Majelis HakimPengadilan Tipikor

yang mengadili perkara tipikor tersebut, dalam hal iniMajelis Hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakanKeterangan/Pendapat Ahli dari BPKP tersebut;Halaman 61 dari 85 hal.

Bahwa apabila Termohon Kasasi/semula Penggugat merasa dirugikankarena telah ditetapkan sebagai Tersangka perkara dugaan tipikor, makaseharusnya Termohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan upayahukum pra peradilan atas penetapan status Tersangka tersebut, danbukan menggugat secara perdata;g.

Hal itu berarti bahwa permintaan audit tersebut dilakukan padasaat perkara dugaan tipikor telah memasuki tahap Penyidikan (proJustitia);Bahwa dengan kondisi yang demikian (sudah tahap penyidikan),maka permintaan dari Penyidik tersebut dipenuhi PemohonKasasi/semula Tergugatll dengan cara audit penghitungan kerugiankeuangan negara.

22 Juli2002 sampai dengan 13 September 2002, atau setidaktidaknya antara bulanJuli sampai dengan September 2002 atau setidak tidaknya pada waktu laindalam tahun 2002, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Fakfak atau BankPapua Cabang Fakfak atau setidaktidaknya pada tempat lain dalam wilayahKabupaten Fakfak atau pada suatu tempat lain berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor

22 Juli 2002sampai dengan 13 September 2002, atau setidaktidaknya antara bulan Julisampai dengan September 2002 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalamtahun 2002, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Fakfak atau Bank PapuaCabang Fakfak atau setidaktidaknya pada tempat lain dalam wilayahKabupaten Fakfak atau pada suatu tempat lain berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor

Tipikor MKW tanggal18 Juli 2012tersebut:Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 128 PK/PID.SUS/2016MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa Dr.

., tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya1 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;2 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggiyang amar lengkapnya sebagai berikut :Sulawesi Tenggara Nomor : 06/Tipikor /2012/PT.SULTRA., tanggal 13 September 2012Hal. 25 dari 38 hal. Put.

berdasarkanperhitungan yang dilakukan sendiri, menurut Jaksa sendiri tanpa sepengetahuanMajelis Hakim atau Penasihat Hukum Terdakwa perhitungan tersebut dirubahsedemikian rupa dan dipertegas kembali dalam repliknya yang ketika dicermati danditeliti oleh Majelis Hakim (Hakim Anggota 1 dan 2) ternyata tidak terdapat nilaikerugian Negara namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tipikortingkat banding ;Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak sependapat denganpertimbangan Hakim Tipikor

Zaharuddin Ut:ang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakitu jufakimHakim Anggotabantu oleh Surachmat, S.H., M.H. Panitera Penggjuntut Umum dan Terdakwa ;Ketua:ttd./DR. H. M. Zaharuddin Utama,Chaniago, S.H., M.H.ttd./ Panitera Pengganti :Surachmat, S.H., M.ya : Ir. AMRANara dalam tingkatmah Agung padaama, S.H., M.M.lai Ketua Majelis,Latief, S.H., M.Hum. dan H.

pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16September 2021 Nomor 53/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor35/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa padatanggal 16 Septeember 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September2021 Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Trenggalek yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

tugas kejurusitaan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby. telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yangsah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerimapemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa danmempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelumberkas perkaara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasingsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MuhammadJufri, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Rasminto, S.H., M.Hum. Robert Simorangkir, S.H., M.H.H.

Tanda terima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2020;4.

Sudjito, MM dan Dra.Ec.Hj.SuhestriLunsari berdasar surat kuasa tertanggal 18 Januari 2021, yang diterimaHalaman 27 dari 45Putusan No. 1/PID.SUSTPK/2021/PT SBYKepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2021, dan diperintahkan selanjutnya supaya Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya memberitahukan adanya kontra memori tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan segera mengirimkan relaasnyakembali ke Kepaniteraan

Relaas Permintaan Bantuan memeriksa berkas tanggal 22 Desember 2020 Nomor W.14.U.1/20244/Hk.07/12/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Surabaya supaya diperintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan masingmasing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan kepada TerdakwaIr.

ditahan di RutanMalabero pada wakiu terjadinya kerusuhan dan pembakaran yangmengakibatkan Rutan Malabero terbakar dan tidak bisa dipergunakansebagaimana peruntukannya ; Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kerusuhan tersebut saksi tidakmendengar Terdakwa mengeluarkan katakata baka...bakar kepadaorangorang yang ada disitu ; Bahwa saksi melihat Terdakwa sibuk mencegah temanteman lain untuktidak anarkis dengan mengatakan Jangan Lari, tu Konyol, lalu Terdakwajuga pergi ke blok B untuk membantu tahanan tipikor

yangtelah berhasil keluar dengan menggunakan tiang volley yang terbuat daribesi ; Bahwa tembok kamar 02 berhasil dijebol dengan bantuan penghunikamar 04 dan terdakwa ikut keluar kamar dan bergabung di lapangandengan temanteman lainnya ;Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2016PN BglBahwa terdakwa sempat mengucapkan katakata Jangan Bawa Aseng,Jangan Lari Itu Konyol sambil berlarilari dilapangan Blok A, kemudianterdakwa keluar dari pintu Bivak menuju Blok B untuk menyelamatkanpara tahanan tipikor

telahmengucapkan katakata bakar... bakar... bakar saja kamarkamar secaraterobuka ketika terjadi kKerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2016PN BglMenimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa Elvis Kurniawan,setelah dirinya berhasil keluar dari kamar 02, sambil berlarilari di lapangan BlokA, tanya berusaha menenangkan temantemannya sambil mengatakan janganlari .. itu konyol, kemudian terdakwa juga sempat pergi ke Blok B untukmembantu menyelamatkan tahanan tipikor

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 18Juli2019 sampai dengan tanggal 16Agustus2019 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17Agustus2019 sampai dengan 15Oktober2019 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 16Oktober2019 sampai dengan tanggal 14Nopember2019 ;Terdakwa Iswahyu widodo didampingi oleh Penasihat Hukum:Halaman. 2 dari 41 Hal.

HENING TYASTANTO, SH.CN., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JakartaNo.36/PID.SUS/TPK/ 2019/ PT.DKI., tanggal 10 September 2019 ditunjuksebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini pada tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari , Rabu tanggal 16Oktober2019, oleh Ketua Majelis tersebut sertadihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SUPYANTORO

tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 11 Februari2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;Mengingat, Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSamarinda No.14/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 September 2015untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusanmana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehHalaman 53 dari 54 Putusan No.14/PID.TIPIKOR

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui KetuaPengadilan Negeri Martapura berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuandan penyerahan memori banding tanggal 30 September 2021 nomor W15.U12938/Pid.SusTPK/9/2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/3021/Pid/Tipikor

TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/3021/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAPserta tanoa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun PenasihatHukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.SusTPK/2021/PT BJMMenimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat

,Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingHalaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.SusTPK/2021/PT BJMsebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Oktober2021 Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PTBJM., tentang penunjukan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkaraini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal 19 November2021 dengan

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15Februari 2013 ;7. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengantanggal 17 Maret 2014 ;8.Perpanjangan8.

Perpanjangan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupangpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Maret 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejaktanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;10.

WiraswastaTerdakwa I ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah oleh:12Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam TahananKota, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 25 Juli 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

, sejak tanggal 27 Mei2015 s/d 15 Juni 2015 ;Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor