Ditemukan 17968 data
14 — 13
menentukan siapa saja yangmenjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, menentukanHalaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 1724/Pdt.G/2019/PA.Cbnbagian masingmasing ahli waris dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut;Pasal 49:Ayat (1): Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b),Kewarisan, wasiat, dan hiba yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam,(c) Wakaf
13 — 2
penghalangterjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.Tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I denganPemohon IJ selama ini.Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang abakperempuan masingmasing bernama Stiti Sarifah dan Siti Aminah.Setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernahmendapatkan buku nikah karena tidak pernah dicacatkan ke KantorUrusan Agama.Rajali bin Rajai, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Jalan Tanah Wakaf
200 — 61
biaya pendidikan dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untukmendapatkan kepastian hukum Islam diperlukan putusan pengadilan yang dalam halini adalah Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orangorang yang beragamaIslam yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara antara orangorang yang beragama Islamdi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
72 — 15
Tapanuli Selatan;Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1998 Ayah Kandung Para Penggugat( wxonscnas ) telah meninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaanberagama Islam serta dikebumikan di pemakaman tanah wakafKelurahan Pasar Sibuhuan;Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012, suami Tergugatmeninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islamserta dikebumikan di pemakaman tanah wakaf Kelurahan PasarSibuhuan;Bahwa saudara kandung Penggugat ......... telah meninggal dunia diKec.
Ummu Nasutionbinti H.Sakirin Nasution (Tergugat);Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 September 2012, Hasan BasriHasibuan (Suami Tergugat) meninggal dunia disebabkan karena sakitdan dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan di pemakamanTanah Wakaf Kel.
103 — 3
yakniMarwoto sebagai Ketua, Aminudin sebagai Sekretaris, Budi Pramonosebagai bendahara sedang anggotanya beberapa orang termasuk saksiSendifi ; Bahwa pagar tembok yang dibangun tersebut dari batu bata denganukuran panjang + 2 m tinggi + 3 m, dan ada pintu untuk akses jalanwarga karena disisi tersebut ada 2 rumah yakni rumah terdakwa dansatu lagi rumah Rubadi ; Bahwa bangunan tembok pagar tersebut dibangun masih diatas tanahmasjid sebagai pagar pembatas ; Bahwa asal tanah milik masjid tersebut adalah dari wakaf
yang diminta takmir dan wargaterdakwa minta maaf secara lisan atau langsung dihadapan warga ; Bahwa setahu saksi sebelum kejadian ini tidak ada permasalahanapapun antara terdakwa dengan warga ;Bahwa untuk kasus terdakwa pernah disidang desa tersebut saksihanya dengardengar saja terjadi sebelum tahun 2005 namun saksitidak jelas permasalahannya, dan selama saksi sebagai Kadus belumpernah ada sidang desa terkait terdakwa ; 12Bahwa untuk tanah tempat berdirinya masjid Sabilul Huda tersebutasalnya dari wakaf
Waji
Tergugat:
1.Ponimin
2.Khotijah
105 — 17
Tergugat dan Tergugat Il,walaupun penyerahan uang atau harta warisan diserahkan terlebin dahulusebagai wujud kepedulian Penggugat sebagai orang tua Tergugat 1;Bahwa berbicara masalah pembagian warisan, telah masuk keranah hukumPengadilan Agama, sebagai mana yang diatur dalam UndangUndang No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana termaktub dalam pasal 49ayat (1) yang intinya : Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Pasal 50 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum : Sejak UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang
76 — 6
Reg. 49/J/SPGK/2014 tanggal 23 September 2014 dengan luas 773, 5 M 2 atas nama TATI ROZILA (alias Tati Roliza), dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:
- Sebidang tanah
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tati Rozila................17 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PNPM............... ...17 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Eri Khusnadi.........45,5 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf................... 45,5 M;
Sebelah
Kalsum................34 M;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf...................... 34 M;
3.4 Sebidang tanah yang terletak di Jalan Manggis, RT.13, RW.02, Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi No.
No. 037/J/HIBAH/ 2018 tanggal 04 Desember 2018 Penerima Hibah atas nama TATI ROLIZA, dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan sekolah MTs......................36 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf...................36 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tati Roliza................11 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan MTs.............................8 M;
Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 275 tertanggal 14 November 2012 dengan luas 557 M2 atas nama ERI KHUSNADI, dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut;Sebelah Utara berbatasan dengan Bahtiar...............................17 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kalsum.................17 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kalsum.....................34 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wakaf
99 — 10
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4950 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahanke II UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugasHalaman 23 dari 47 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Cms.dan berwenang memeriksa,ymemutus perkara pada tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Warisan;c Wasiat;d Hibah;e Wakaf
yang berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masingmasing ;Bahwa, baik Para Penggugat maupun almarhum Madpalil adalah pemelukAgama Islam (Muslim), sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ditentukan:I Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c Wakaf
Wakaf;f. Zakat;Infaq;Shadgqoh; dani.
berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masingmasing ;3 Bahwa, baik Para Penggugat maupun almarhum Madpalil adalah pemelukAgama Islam (Muslim), sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ditentukan:1 Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c Wakaf
Iman dari Tergugat I;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undangundang RI Nomor3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf,f.zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah;42Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas
77 — 16
Akta Jual Beli No.461/2002 Tertanggal 27 Desember 2002, Persil No.77 Kohir No.119 seluas 1250 M2 dengan batasbatas :Utara : Tanah Haji Makbuli/(Omo AdjiTimur : Tanah SyhidinSelatan : Tanah H.D.SukaryaBarat : Jl Raya DesaAkta Jual Beli No.462/2002 Tertanggal 27 Desember 2002, Persil No.26 D.Il Kohir No.1256 seluas 2000 M2 dengan batasbatas :Utara : Rumah Tinggal Aep dan OlipTimur : Tanah wakaf dan Rumah TurnipSelatan : JI Raya Terusan PalasariBarat : Tanah Milik Udin SyaripudinAkta Jual Beli No.463
Persil No. 77 Kohir No.119 seluas 1250 M2 dengan batasbatasUtara : Tanah Haji Makbuli/Omo AdjiTimur : Tanah SyhidinSelatan : Tanah H.D.SukaryaBarat : Jl Raya DesaPersil No. 26 D.Il Kohir No. 1256 seluas 2000 M2 dengan batas batas :Utara : Rumah Tinggal Aep dan OlipHalaman 20 dari 59 Putusan Perdata No. 08/Pdt.G/2016/PN.BLBTimur : Tanah wakaf dan Rumah TurnipSelatan : JI Raya Terusan PalasariBarat : Tanah Milik Udin Syaripudinj.
Akta Jual Beli No.461/2002 Tertanggal 27 Desember 2002, Persil No.77 Kohir No.119 seluas 1250 M2 dengan batasbatas :Utara : Tanah Haji Makbuli/(Omo AdjiTimur : Tanah SyhidinSelatan : Tanah H.D.SukaryaBarat : Jl Raya DesaAkta Jual Beli No.462/2002 Tertanggai 27 Desember 2002, Persil No.26 D.II Kohir No.1256 seluas 2000 M2 dengan batasbatas :Utara : Rumah Tinggal Aep dan OlipTimur : Tanah wakaf dan Rumah TurnipSelatan : JI Raya Terusan PalasariBarat : Tanah Milik Udin SyaripudinAkta Jual Beli No.463
Persil No. 77 Kohir No.119 seluas 1250 M2 dengan batasbatasUtara : Tanah Haji Makbuli/(Omo AdjiTimur : Tanah SyhidinSelatan : Tanah H.D.SukaryaBarat : Jl Raya DesaPersil No. 26 D.Il Kohir No.1256 seluas 2000 M2 dengan batas batas :Utara : Rumah Tinggal Aep dan OlipTimur : Tanah wakaf dan Rumah TurnipHalaman 25 dari 59 Putusan Perdata No. 08/Pdt.G/2016/PN.BLBSelatan : Jl Raya Terusan PalasariBarat : Tanah Milik Udin Syaripudinj.
Toko Alaria.Sebelah Timur : Tanah wakaf, rumah Turnip, Rumah Aisah.Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata No. 08/Pdt.G/2016/PN.BLBSebelah Barat : Tanah milik udin syamsudin.
1.Jemy Pudo
2.Yastin Pudo
3.Marten Pudo
4.Yunita Pudo
5.Prince Pudo
6.Yunice Pudo
7.Simson Pudo
Tergugat:
Majelis GPdI di Jakarta cq Propinsi Sulteng cq Kabupaten Banggai cq Kecamatan Toili Kabupaten Banggai cq GPdI Filadelfia Pandanwangi
131 — 30
yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pandan Wangi kemudiandiberikan Wakaf 200 x 200 m? oleh KUPT XIII / Pemerintah Desa untukpembangunan Gereja Pantekosta;Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lwk2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara aquo adalah tanah kintal yang diberikan olen Pemerintan DesaPandan Wangi dengan Ukuran 25 x 100 m* ditambah wakaf KUPT XIIIdengan ukuran 200 x 200 m?
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 202 K/Pid.Sus/2010tanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf), kuitansi/segel perjanjian sebelum 8 Oktober 1997 jual beli,surat bukti pendukung dari harta warisan, surat pernyataan ahli waris dansurat kematian, surat bukti perpanjabatan, foto copy leter C desa dan fotocopy SPPT terakhir dari pemohon, bukti
September 2007segala biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran kegiatan LMPDPtahun anggaran 2007 BPN Kabupaten Kediri sedangkan persyaratan yangharus dipenuhi pemohon adalah Identitas pemohon, Foto Copy KTP danKSK pemohon, Foto Copy KTP dan KSK penjual/pemberi hibah atau paratanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf
126 — 23
ataupun sejak berlakunya UUPA, yangtidak disertal kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;atauHalaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt/G/2019/PN.PWKf, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yangdibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/KepalaDesa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauJ. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961; atauI. surat keterangan riwayat
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, kekuasaan absolut Pengadilan Agama padapokoknya adalah perkara dibidang: Perkawinan; Waris: Wasiat: Hibah; Wakaf;Halaman7 dari 19hal. Put. Nomor562 PK/Pdt/2017 Zakat; Infag; Shadagah; Ekonomi syariah;. Bahwa kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaanyang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaanpengadilan.
Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanahyang bersangkutan;Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat merupakan surat
1.DATEM Binti KARTADI
2.HADI SUKARTO Bin MADJUDI Alias DJUDI
Tergugat:
TISAH
115 — 25
kehakimanbagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkaratertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;Ketiga, ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 danUndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yangberbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
pihakperihal warisan hukum Islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan PP No 45/1957penentuan siapa siapa ahli waris yang menjadi ahli waris danbagian masingmasing ahli waris adalah Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah;Putusan Mahkamah Agung No. 1321.K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994Kaidah Hukum :Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf
Kewenangan Pengadilan AgamaBahwa Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sertasadaqah.
Tergugat
16 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Zulkarnain SS
79 — 13
dilanjutkandengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertanankan olehPemohon;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan alat bukti berupa:1.Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 7 Februari 1993, setelahditeliti sesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tandadengan P1;Fotokopi Surat Kuasa Penuh tertanggal 5 Januari 1992, setelah ditelitisesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tanda P2;Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Wakaf
25 — 11
adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini dan Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
16 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
16 — 5
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
19 — 2
fiqih tentang kedudukan keterangan saksi I (saksi I( secraremmeremmenacemmmnes ) dart SakSi TL (eevccssmsscsssmmnccxvenns ) yang berdasarkan pada beritayang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf