bandingmemohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat membatalkan PutusanPengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataramtersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya materi memori banding dari Penasehat HukumTerdakwa pada pokoknya menguraikan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon Banding mempertanyakan sekaligus keberatan terhadap pencabutanpenetapan penahanan oleh judex factie terhadap Terdakwa yang sedang berstatusNarapidana; hal tersebut menunjukan Pengadilan Tipikor

Mataram tidak profesional,jujur dan adil dalam menangani perkara Tipikor; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai menerapkan hukum acara, karenamenyarankan agar perlawanan disatukan dengan memori banding padahal majelishakim telah menjatuhkan putusan sela;Halaman 87 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT.

Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 mengandungcacat hukum karena melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undangyaitu putusan dijatuhkan dalam tenggang waktu selama 162 hari sejak perkaradilimpahkan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 30 Tahun 2002tentang KPK, ditentukan bahwa perkara tipikor diputus oleh pengadilan tipikor dalamwaktu 90 hari, dengan demikian putusan tersebut mengandung cacat hukum,selayaknya harus dinyatakan batal demi hukum;Bahwa

dalam kontra memori banding terdakwa pada pokoknyamembantah semua alasanalasan yang tertuang dalam memori banding Penuntut Umumdan tetap mempertahankan alasanalasan yang diuraikan dalam memori bandingTerdakwa/Penasehat Hukum yang sudah diajukan sebelumnya; selanjutnya Terdakwameminta agar Pengadilan Tinggi Mataram dapat menolak memori banding yang diajukanoleh Penuntut Umum, menerima alasanalasan yang diuraikan dalam kontra memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

NatunaAgama : IslamPekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS );Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal9 Desember 2019:;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengantanggal 21 Desember 2019;Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 4 Desember2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;Ketua Pengadilan Negeri Tanjung pinang sejak tanggal 3 Januarisampai dengan tanggal 2 Maret 2020..

SENAGIB,M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa Drs.SENAGIB, M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD menyatakan keberatan atasPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg,tanggal 9 April 2020 dengan alasan dan argumen yang kesimpulannyasebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim pengadilan tipikor pada pengadilan negeriTanjungpinang

Membatalkan putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeritanjungpinang No. 16/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tpg tanggal 9 April 2020.3. Membebaskan pemohon banding dari segala dakwaan hukum atausetidak tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum.4. Segera melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan NegaraTanjungpinang segera setelah putusan Pangadilan Banding.5. Merehabilitasi dan memulihnkan nama baik Terdakwa sesuai harkat &kedudukannya.6. Pembebanan biaya yang timbul karenanya kepada Negara.7.

TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannyadikarenakan sesuai dengan faktafakta yang ada TERGUGATmelaksanakan kewajibannya dan telah menjalankan proses pengakhiranhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;6) Bahwa berdasarkan kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasansuatu gugatan sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syaratformal, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacatformal maka sudah sepatutnya Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor

dr / PENGGUGATdk diwajibkan membayar biaya tersebut;5) Bahwa dikarenakan gugatan TERGUGAT dr / PENGGUGATdk telah mencemarkan nama baik dari PENGGUGAT dr /Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 05/Pdt.SusPHI/2019/PN PIkTERGUGAT dk, maka untuk memulihkan nama baik tersebut sudahsepantasnya dan sewajarnya PENGGUGAT dr / TERGUGAT dkmeminta biaya pemulihan nama baik sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah);Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri/Tipikor

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakanTergugat tidak memenuhi kewajibannya karena faktanya Tergugat telahmelaksanakan kewajibannya dan telah menjalankan proses pengakhiranhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan kekaburan gugatan atau ketidakjelasan gugatandianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatandikualifikasikan cacat formal maka sudah sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri/Tipikor

Putusan Nomor 61 PK/PID.SUS/2016Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTR. tanggal 27 Januari 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang tanggal 24 September 2013 Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR/PN.TPI. yang dimintakan banding tersebut dengan,Mengadili Sendiri:1.Menyatakan Terdakwa Sofyan

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTR.tanggal 27 Januari 2014,a.n. Sofyan, SKM;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI. tanggal 24September 2014, a.n.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,Hl.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

2001dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama TerdakwaAndi ...47Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng yang secara lengkap termuatdan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Tipilor MakassarNo.42/Pid Sus /2012/PN.Mks tanggal 28 Januari 2013, kami selakuPenuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum danargumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis hakimPengadilan Negeri Tipikor

bahwaTerdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidairdan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat ... ...49tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding; 220022 nn nne aneMenimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhnkan Hakim TingkatPertama, Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Makassar dan DR.PADMA D LIMAN, SH.MH.Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota,dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadirioleh Hakim hakim Anggota serta MUSTAMING,SH. Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa PenuntutHAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdM.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,ll.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Pih. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

Rp. 150.000,00Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAREFLIZAILIUS,S.H.NIP: 19600530 198903 1 003Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya perkara inidiperiksa di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) bukan di PengadilanNegeri Binjai Bidang Perdata.

., M.H.Nip. 195808171980121001Him 13 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Him 14 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKSHim 15 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKS

perjanjian kesepakatan bersama calon mahasiswa PPKHBUniversitas Bung Hatta kelas Pasaman Barat;31 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PasamanBarat No. 800/071/Dindik/2011 tentang Penetapan Pengelolaan kualifikasipendidikan guru setara S1 tahun 2011 bulan Agustus 2011;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 04/Tipikor

Hal ini dapat dijelaskansebagai berikut:Bahwa perkara a quo diputus pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang tanggal 27 Februari 2013;Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang melalui Surat No.W3UI/780/Tipikor/I/2013, memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Padang dari tanggal 6 s.d. 15 Maret 2013,namun pada saat kami mempelajari berkas perkara sampai tanggal 15 Maret2013, putusan

Namun ternyatapada tanggal 21 Maret 2013 berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan TinggiPadang;Bahwa setelah kami memperoleh putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Padang pada tanggal 25 Maret 2013, maka pada tanggal 9 April 2013kami menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Padang. Namun Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telahmemutus perkara a quo pada tanggal 8 April 2013.

Dengan demikian JudexFacti (Pengadilan Tinggi) telah memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpamempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa sebagai Pemohonbanding;Oleh sebab itu Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukumpembuktian sebagaimana mestinya dalam membuat pertimbangan hukumputusannya yakni tanpa mempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa,oleh sebab itu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang No. 04/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 8 April 2013,

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriKendari ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 29 Juli2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2016;9.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2016sampai dengan tanggal 25 November 2016;10.

Perpanjangan Penahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 November2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum,MUAMAR, SH dan LA DASMAN, SH keduanya adalah Advokat/PenasihatHukum pada Kantor Pengacara AMAR LAW OFFICE yang beralamat diJalan Manunggal Kompleks BIN Wirabuana Blok L2 No. 23 Anduonohu,Kota Kendari No Telp. 0852 4007 7755, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12Agustus 2016

, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari, Nomor : 325/Tipikor/VII/2016/PN.Kdi tanggal 24Agustus 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendaritersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 43/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kditanggal 01 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

dan selama persidanganTerdakwa dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan olehHakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yangkarena perouatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula denganketerangan saksisaksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dan surat buktiserta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurutpenilaian Majelis Hakim Tipikor

Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaH. SAID SALEM, SH. MHNip. 19620616 198503 1006halaman 13 putusan Nomor. 4/Pdt/2018/PT BNA

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 (Sembilan dansepuluh),Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut;Dari uraian Tergugat pada angka 6 (enam) jawaban Tergugat sudah sangat jelasbahwa dalil Penggugat tidak berlandaskan hukum dan sepatutnya harus ditolak.Maka berdasarkan uraian diatas yang telah Tergugat sampaikan dalameksepsi dan jawaban tersebut, mohon dengan hormat Majelis Hakim PengadilanNegeri/HI/TIPIKOR Samarinda berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarindaberpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadail adilnyaberdasarkan hukum dan keadilan (ex aego et bono).Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugattersebut

Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat yangmerupakan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial/Tipikor PadaPengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 2Tahun 2004 sebagaimana dimaksud diatas, maka PengadilanHubungan Industrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas 1AKhusus Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus gugatan perkara a quo; LEGALITAS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH UNTUKBERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 9.Bahwa kewenangan

.: Diploma satu.Terhadap Para Terdakwa Penahanan Rutan masingmasing oleh :Putusan Nomor 32/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN. BjmHal1dari1251. Penyidik Polres Banjar sejak tgl. 2 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016.2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016.3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPT.Banjarmasin sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :DR (cand) DIAN KORONARIADI,SH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI,MH.,RUSNIANSYAH MARLIM,SH., ABDUL HAMID,SH.,MH., M.ANSHARY YUSUF,SH.

., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar padaRegister PN.Banjarmasin no.02/PID/2016 tanggal 01 September 2016.Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek tertanggal 15Nopember 2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semuaargumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimanaNota

Bahwa terdakwa terdakwa dan terdakwa Il juga mohon agar ditiadakanpenyitaan barang atau asset Terdakwa dan terdakwa Il mengingat tidak adalagi harta atau asset yang memadai untuk disita, agar tidak menambah bebankepada keluarga terdakwa;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, mohon agar yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memutuskansebagai berikut :1.

., MH dan M.GUNTUR OHOIWUTUN , SH , MHAdvokad beralamat di Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Jalan Misi No 10Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke , yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Agustus 2015 ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan suratPerintah/Penetapan Penahanan masingmasing oleh :1 Penyidik Tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d Tanggal 06 September2015 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 19 Agustus

2015 s/d Tanggal 17September 2015 ;Halaman 1 .Put No: 15/Pid.susTpk/2016/PTJAP4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2015 s/d Tanggal 16 November 2015 ;5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 November 20152015 ; s/d Tanggal 16 Desember 2015 ;6 Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d Tanggal 15Januari 2016 ;7 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari 2016sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;8 Perpanjangan

penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2016sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca dan mempelajari:I Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura No.15 /Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 21 Maret2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;II Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masingmasing Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Anggotadan dibantu oleh USMANY PIETER,S.H. Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/KuasaHukumnya :Ketua Majelis,Ttd.IMANUEL SEMBIRING. S. H.HakimHakim Anggota,Ttd. Ttd.1. PAHATAR SIMARMATA.S.H.M.Hum. 2.

Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Penuntut Umumpada tanggal 6 Desember 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W11.U1/6921/HK.07 /XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, dan Surat Nomor W11.U1/6919/ HK.07/XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus, telah memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor

Totoh Gunawan selaku penyedia paketsembako bansos untuk menyisihkan sebesar 6% dari total keuntungan bagiterdakwa jelasjelas bertentangan dengan fakta hukum di atas.Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR dan Dakwaan Kedua Pasal 12 Huruf B tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan oleh karena tidak didukung oleh

Memori Banding tertanggal25 Nopember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR

berikut :Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDGBahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal12 Hurui UU TIPIKOR

atas,Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan tanggapan (kontra) sebagaimana yang telah diuraikandi atas, Penuntut Umum Komsi Pemberantasan Korupsi berpendapatbahwa dalildalil atau alasan banding yang diajukan PemohonBanding/Penasihat Hukum Terdakwaharuslah ditolak dan dikesampingkankarena sama sekali tidak beralasan hukum, dan selanjutnya kami memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Putusan Nomor 1883 K/Pid.Sus/2017Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 24/Pid.Sus.Tpk/2013/PT SBY tanggal24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 18/Pid.Sus/2012/PN Sby tanggal 10 September 2012 denganperbaikan mengenai pembayaran uang pengganti, sehingga amarselengkapnya:1.Menyatakan Terdakwa

Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1883 K/Pid.Sus/2017HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H.