Akil Mochtar maupun perkaradugaan Tipikor Pemohon10.11.12.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikannomor : Sprin.Dik73/01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnyadikeluarkan Nomor: Sprin.Dik81A/O1/1 1/2016 tanggal02 November 2016 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsimemberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksuduntuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanyauntuk diadili terkait dengan

AKIL MOCHTAR diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIselama persidangan juga tidak pernah menghadirkan ARBAB PAPROEKA untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim pemeriksaperkara Nomor:10/PID.SUSTPK/2014/PN.JKT.PST .a.n.Terdakwa : M.

Akil Mochtar maupun perkaradugaan Tipikor Pemohon71.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikannomor : Sprin.Dik73/01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnyadikeluarkan Nomor: Sprin.Dik81A/O1/11/2016 tanggal 02 November2016 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi memberi ataumenjanikan sesuatu. kepada hakim dengan maksud untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untukdiadili terkait dengan sengketa

AKIL MOCHTAR diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIselama persidangan juga tidak pernah menghadirkan ARBABPAPROEKA untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakimpemeriksa perkara Nomor: 10/PID.SUSTPK/2014/PN.JKT.PST. a.n.Terdakwa: M.

Akil Mochtar maupun perkara dugaan tipikor PEMOHON;2. Kuantitas dan kualitas alat bukti sah tidak diperoleh TERMOHON dalammenetapkan status tersangka kepada PEMOHON;3. Penetapan PEMOHON sebagai tersangka bertentangan dengan asaskepastian hukum yang diatur dalam UU KPK; dan4.

pembangunankantor Bupati Melawi.Bahwa berdasarkan fakta diatas uang milik Penggugat bukan merupakan uangpinjaman yang harus dikembalikan lagi oleh Tergugat melainkan bentuk gratifikasidari Penggugat kepada Bupati Melawi untuk mendapatkan proyek, dengandemikian peristiwa hukum tersebut bukan merupakan kewenangan PengadilanNegeri Sintang untuk mengadilinya karena bukan peristiwa /nhubungan hukumpinjam meminjam, melainkan sudah mengarah pada tindakan gratifikasi yangmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tipikor

cara mengadili tidakdilaksanakan menurut undangundang, dan apakah benar Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :Alasan keberatan Terdakwa pada pokoknya tidak sependapatdengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24Juni 2014 s.d tanggal 23 Juli 2014, Jenis Penahanan Rutan;Penahanan Hakim, sejak tanggal 15 Juli 2014 s.d tanggal 13 Agustus 2014,Jenis Penahanan Rutan;Perp. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 14 Agustus 2014 s.d tanggal 12 Oktober 2014, Jenis PenahananRutan;Perp.

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat,sejak tanggal 13 Oktober 2014 s.d tanggal 11 Nopember 2014, JenisPenahanan Rutan;7.Perp.

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal12 Nopember 2014 s.d tanggal 11 Desember 2014, Jenis PenahananRutan;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya SAIMAKSINUDDIN, S.H, M.H dan RUSLI SUBRATA, S.H, Advokat pada Kantor SAIMAKSINUDDIN & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli2014,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas ABandung, di bawah register Nomor : 246/SK/Pid/2014/PN Bdg, tanggal 05 Agustus2014;Pengadilan Tindak

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwaHENDRA GUNAWAN dari Kejaksaan Negeri Purwakarta Nomor1894/0.2.15/Ft.1/07/2014, tertanggal 14 Juli 2014, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 15 Juli 2014;.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 15 Juli 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg,tertanggal Juli 2014 tentang penetapanhari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Setelah Setelah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Dakwaan

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal 12Oktober 2014 s.d 10 November 2014. Diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejaktanggal 11 November 2014 s.d 10 Desember 2014. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 s.d 28 Desember2014.. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 17 Januari2015;.

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejaktanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. DEDEN SYUQRON,S.H.,M.H., HARDIAN, SH.,MH., AMALIYAH, S.H. masingmasing selakuAdvokat/Pengacara pada SYUQRON, HARDIAN & PARTNERS, yangberalamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12 Jalan Jend.Sudirman, Tangerng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Desember 2014Putusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.

Dalam bahasaekstrimnya, justru telah terjadi kriminalisasi dengan menerapkanUU TIPIKOR terhadap kontrak konstruksi antara Pengguna JasaKonstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi.Bahwa Terdakwa MUHAJAR BIN MATROuI telah mengembalikan2 (dua) kali kerugian keuangan negara, PERTAMA sebesar Rp.374.000.000,, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tangerang.

Bank BJB cabang Tangerang, maka uangtersebut dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang penggantikerugian Negara tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yangdisampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai kaitannya denganUU Jasa Konsiruksi, sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa Ir ARBAIN JUNAEDI, STdapat dikenakan UU Jasa Konstruksi, namun dikarenakan hal inimenyangkut APBN/APBD yang jelasjelas merupakan ranah UU Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlahRp5.000.00 (Lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Serang pada hari JUMAT tanggal 13FEBURARI 2015 oleh EFIYANTO D,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,MUHAMMAD SAINAL, SH.M.Hum., dan Hakim Ad Hoc PARIS EDWARDNADEAK, SH.MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSENIN, tanggal 16 FEBRUARI 2015, oleh Hakim

Sentra Kredit Kecil (SKC) Purwokerto(Mantan);Tidak dilakukan penahanan ;ditahan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 08Januari 2012;ditahan sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan 21Januari 2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : sejaktanggal 22 Januari 2012 sampai dengan 21 Maret 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Pertama, sejak tanggal22 Maret 2012 sampai dengan 20 April 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kedua, sejak

Watulawang V No.67Page 1 of 101Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, di bawah Nomor16/Pid/KKH/2012/PN.Smg tertanggal 09 Januari 2012 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara tersebut ;Telah

mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurwokerto tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya mohon agar MajelisPengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan putusannya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Teguh Trimurdiono sementara dalampersidangan pihak BNI 1945 Purwokerto menyatakan tidak dirugikankarena adanya jaminan sertifikat tanah.Bahwa apabila dalam kasus ini kalau terjadi kerugian negara atau potensikerugian negara sematamata karena kesalahan saksi dalam pembuatanSPK, melalui pengadilan tipikor ini saksi mohon kebijakan Majelis Hakimbahwa saksi sudah dipenjara, betapa sengsaranya keluarga saksi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangandiantaranya adalah 3 SPK dan

Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, KALIMATUL JUMRO, SH., dan AGOESPRIJADI, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariJum/at, tanggal 11 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengandidampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SOEKIRNO, SH., selaku PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yangdidampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.Page 100 of 101HakimHakim Anggota

SUBAGYO (yang perkaranya sudah diputus oleh PNTemanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap) serta Drs.

TOTOK ARY PRABOWO, MS, MA (MantanBupati Temanggung/DPO), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai denganbulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempat di KantorBupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung, atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

SUBAGYO (yang perkaranyasudah diputus oleh PN Temanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan19sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) serta Drs. TOTOK ARYPRABOWO, MS, MA (Mantan Bupati Temanggung/DPO) tersebutmerupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu: Bahwa Terdakwa bersama dengan YUDHIWANTO (DPO), dan saksi H.FATAHILLAH AZZAINY, saksi DIDIK SAMSUDIN, saksi EDI PURWOKO,saksi TRI WINARSIH, saksi R.

;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa NUGROHO SATRUONO (anggota DPRD KabupatenTemanggung periode tahun 19992004 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor: 171/ 156/1999 tanggal 13 September 1999), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai 21 dengan bulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempatdi Kantor Bupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung,atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, oleh kami SUYADI, SH, selaku Hakim KetuaMajelis, MARSIDIN NAWAWI, SH, MH, dan ROBERT PASARIBU, SH, MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, dalam

(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan Banding dengan surat permohonan Nomor6/Akta.pid/Tipikor/2018/PN.Bgl pada tanggal 5 Februari 2018 agar perkarayang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Januari 2018Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl, diperiksa dan diputus pada PeradilanTingkat Banding ;Menimbang, bahwa Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akte PemberitahuanBanding tanggal 7 Februari 2018

dengan Akta Nomor6/Akta.pid/Tipikor/2018/PN.Bgl;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukanMemorie Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulupada tanggal 26 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 Februari 2018 dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor6/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl;Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmengajukan Kontra Memorie Banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bengkulu

pada tanggal 5 Maret 2018 dan telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018dengan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor6/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl.Menimbang, bahwa kemudian baik kepada Jaksa Penuntut Umum,maupun kepada Terdakwa masingmasing telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan NegeriBengkulu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Februari 2018sampai dengan 21 Februari 2018 dengan surat Nomor

JALIL SAIRIN, SH, MH.dan SOPHAR SITORUS, SH, (Hakim Ad Hoc) Tipikor pada Pengadilan TinggiBengkulu masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT BGL tanggal 23 Februari 2018, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 olehMajelis Hakim tersebut dengan dibantu olen BARJAKI, SH. sebagai PaniteraHalaman 70 dari 71 hal Put No 6 /Pid.SusTPK/2018/PT BGLPengganti

C 3036438 H alamatKemakmuran Rt. 07/01 Pegambiran LemahWungkuk Cirebon, atas namaMUHAMMAD IKROMDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;9Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingditetapkan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

kasasinya telah diterimadi kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 Januari 2012 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :1 KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM.Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

Bandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

, setelah prosespemeriksaan dari BPK;Bahwa dalam hal ini dana yang berasal dari APBD Kota Cirebon TA. 2004yang diterima oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa adalah haksebagai anggota dewan yang telah melalui verifikasi dan dipertanggungjawabkan,sebagaimana keterangan saksisaksi dari pihak Eksekutif (Setwan dan Keuangan PemdaKota Cirebon), namun fakta ini diabaikan oleh Judex Facti;MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA SALAHMEMAHAMI UNSURUNSUR PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor,dimana semua unsurunsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan khususnyaunsur yang ke 3 dan ke 4 yaitu unsur ke 3 : melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena terbukti perbuatan para Terdakwadalam menerima anggarananggaran tidak sesuai dengan Perda No. 03 Tahun 2004tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam anggaranbelanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10September 2019;12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 11September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;Terdakwadi dampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : 1. Dr. SoesiloAribowo, S.H.,M.H.,M.Si., 2.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2019, diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5Agustus 2019;9.

Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Agustus2019 dan Memori Banding dari Terdakwa, diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat masingmasing pada tanggal 21 Agustus2019 dan salinannyab telah telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada tanggal 22 Agustus 2019 ;10..Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2019,diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 21 Agustus 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepadapenuntut

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota III yangintinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama danberpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primairmaupun Dakwaan Subsidair karena perbuatan Terdakwa untuk kepentinganbisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga

karena Terdakwa KASMURI bin JOYO KASIRAN olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaan menggunakan dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) yang telah menimbulkan kerugian Negaraadalah pidana khusus lex specialis derogat legi generali Tersangka akandijerat dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang 31/1999)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 (UndangUndang 20/2001) yang selanjutnya untuk mempermudahkami akan sebut sebagai UU Tipikor

Rusman, S.Pd., menjabat KKPSKabupaten Blora bertindak sebagai yang memesanberdasarkanPerjanjian Kerja Sama pada tanggal 29 Oktober 2013 tanpa diadakantender orang tersebut seharusnya sebagai Tersangka/Terdakwa dalamkasus Tipikor, Kepala Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (Ml)sekabupaten Blora, yang telah menggunakan dana BOS dan mark upharga buku soalsoal sebesar Rp3.400,00 dari Terdakwa kemudiandigelembungkan menjadi Rp6.000,00 per buku.

Hakim Pengadilan Tipikor ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejaktanggal 10 Juli 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ditahan dengan jenisHalaman 1 dari 103 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2020/PT SBYtahanan RUTAN sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai tanggal 7 Oktober2020;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ditahan dengan Jjenistahanan RUTAN sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai tanggal 6 Nopember2020;7.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHalaman 89 dari 103 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2020/PT SBYpada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.U.1/16795/HK 07/11/2020,tertanggal 10 November 2020 kepada Pengadilan Negeri Bangil untukdiberitahukan kepada Terdakwa;3.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/17301/HK 07/11/2020, tertanggal 18November 2020 kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk diberitahukankepada Terdakwa;5.

Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas perkara yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2020 untuk diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan danTerdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang, maka MajelisHakim Pengadilan Tindak

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak6 Nopember 2016 s/d tanggal 5 Desember 2016;7.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak6 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak5 Januari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017;Q9.

IX Tangkahan,Kecamatan Medan Labuhan Medan berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/SK.PDN/DS&C/III/2016 tanggal 18Agustus 2016 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru dengan Nomor: 905/SK/Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 18 Agustus2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara Nomor : 5/PID.SUSTPK/2017/PTPBR dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr tanggal16

termasuk dalamtahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhuatausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Kab.Inhuatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan UndangundangRI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

tanggal 13 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 323/Pdt.G/2013/PN Mks, tanggal 13Nopember 2014;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor: 89/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 26Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor 1157K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara lEksekusiPengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

13 Nopember 2014;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 26 Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat KasasiNomor 1157 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 862 PK/Pdt/2018, tanggal 30November 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

tanggal 02 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala KantorPertanahan Kota Makassar Nomor: HP.02.02/151373.71/VIII/2019, Hal: Permintaan MenyerahkanSertipikat, tanggal 05 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan koran, Pengumuman di KoranFajar terkait Pengumuman Kantor Pertanahan KotaMakassar Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Pembatalan Sertipikat Nomor: 1556/Peng73.71.HP.02.03/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara EksekusiPengadilan Negeri/HAM/Niaga/ PHI/Tipikor

telah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor 323/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 13 November 2013(vide Bukti PVII = Bukti T6 = Bukti T.II Int1) junctis Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 89/PDT/2015/PT.Mks, tanggal 26 Mei 2015(vide Bukti PVIII = Bukti T7 = Bukti T.II Int2), dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1157 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus2016 (vide Bukti T8 = Bukti T.II Int3) sebagaimana termuat dalamBerita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

Kembali dalam perkara perdata a quo) telah mengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali, yang diterima tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diputusdengan amar putusan menolak permohonan Penggugat (selaku salah satu ParaPemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata a quo), tanggal 30 November2018 (vide Bukti T10 = Bukti T.II Int4);Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo telah dibagikepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti berdasarkan eksekusi PengadilanNegeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

.: Diploma satu.Terhadap Para Terdakwa Penahanan Rutan masingmasing oleh :Putusan Nomor 32/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN. BjmHal1dari1251. Penyidik Polres Banjar sejak tgl. 2 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016.2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016.3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPT.Banjarmasin sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :DR (cand) DIAN KORONARIADI,SH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI,MH.,RUSNIANSYAH MARLIM,SH., ABDUL HAMID,SH.,MH., M.ANSHARY YUSUF,SH.

., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar padaRegister PN.Banjarmasin no.02/PID/2016 tanggal 01 September 2016.Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek tertanggal 15Nopember 2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semuaargumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimanaNota

Bahwa terdakwa terdakwa dan terdakwa Il juga mohon agar ditiadakanpenyitaan barang atau asset Terdakwa dan terdakwa Il mengingat tidak adalagi harta atau asset yang memadai untuk disita, agar tidak menambah bebankepada keluarga terdakwa;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, mohon agar yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memutuskansebagai berikut :1.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejaktanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;10.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei2020;Terdakwa IMAM SUDRAJAT, S.H. dan Terdakwa II ENDAHSETIORINI, A.Md. dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum,JOHN RICHARD LATUIHAMALLO, S.H., M.H., IMELDA MONA SHARONLATUIHAMALLO, S.H., M.H., MUSAADAH, S.H., ALVARES GUARINO LULAN,S.H., SATRIA YOS, S.H. dan DANIEL HERI PURNOMO, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office JOHN RICHARD LATUIHAMALLO, S.H

Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRtanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendaRp200.000.000,00 (

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon PeninjauanKembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;3.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikanputusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak benar dan bertentangan

satu dengan lainnyayang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,Hal. 96 dari 99 hal.

Demikian pula halnya denganalasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut, karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam";17.1 (satu) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Bukti JPU";18.1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdapat tulisan tanganasli yang bertuliskan "yang amarnya";Hal . 32 Putusan No.23/PidSusTPK/2019/PT.DKI.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari 1 (Satu)lembar tulisan tangan asli yang salah satu tulisannya " 1 isipasal 1320 KUH Perdata";3 (tiga) lembar print out asli dokumen perkara tipikor

Pengganti untukmembantu Majelis Hakim;1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan hari persidangan dalamperkara Terdakwa Tamin Sukardi pada hari Senin tanggal 23April 2018, tertanggal 11 April 2018;1 (Satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Nomor33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan memerintahkanuntuk melakukan penahanan dalam RUTAN atas TerdakwaTamin Sukardi dalam RutanTanjung GustaMedan, tertanggal10 Apil 2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir perkara tipikor

Tambahan;3 (tiga) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Menimbang bahwa penuntut umum dalam";1 (satu) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Bukti JPU";1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdapat tulisan tanganasli yang bertuliskan "yang amarnya";1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari 1 (Satu) lembartulisan tangan asli yang salah satu tulisannya " 1 isi pasal 1320KUH Perdata;3 (tiga) lembar print out asli dokumen perkara tipikor

Pengganti untuk membantuMajelis Hakim;1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan hari persidangan dalam perkaraTerdakwa Tamin Sukardi pada hari Senin tanggal 23 April 2018,tertanggal 11 April 2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Nomor33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan memerintahkan untukmelakukan penahanan dalam RUTAN atas Terdakwa TaminSukardi dalam RutanTanjung GustaMedan, tertanggal 10 Apil2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir perkara tipikor

ratus lima puluh riburupiah) untuk pembayaran pinjam dari Tadjuddin SGD 10.000 x10.165;1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan tanggal 822018 sebesarRp102.800,000,00 (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah)untuk pembayaran pinjam dari Lina Johan SGD 10.000 x 10.280;1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan tanggal 922018 sebesarRp102.700,000,00 (Sseratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untukpembayaran pinjam dari Lina Johan SGD 10.000 x 10.270;1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Perkara Tipikor

Rini Hidayati yangditandatangani diatas materai tertanggal 25 Juni 2016 yang menyatakanTelah melakukan hubungan intim dengan saudara Sukeri (Penggugaty)dimana surat pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan laporanpengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak PidanaKorupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR RVVIIV2016 tertanggal 02 Agustus2016 dengan perihal : Pengaduan Perbuatan Asusila terhadap Perempuancacat fisik yang bernama saudara Rini Hidayati dan Pengaduan dari LSMNEW LANTANG No:

Sukeri (Penggugat),Surat Pengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak PidanaKorupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR RVVIIV2016 tertanggal 02 Agustus2016 dengan perihal : Pengaduan Perbuatan Asusila terhadap Perempuancaacat fisik yang bernama saudara Rini Hidayati, Berita Acara Rapat Plenodan Notulensi Rapat Pleno pada tanggal 18 Agustus 2016 serta dokumenpendukung lainnya.

Disiplin PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan pada pasal 1 ayat (6) menyatakanKomite Disiplin dan Kehormatan Partai adalah Komite yang bertugasuntuk memeriksa setiap laporan, aduan, informasi terjadinyaPelanggaran kode Etik dan Disiplin Anggota Partai yang didugadilakukan oleh anggota Partai berdasarkan peraturan tersebut TergugatIV berwenang melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan sesuaidengan Surat Pengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi TindakPidana Korupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR

Pejabat Pembina Kepegawaian InstansiDaerah, Nomor : K 2630/V.729/99 Tanggal 22 Juli 2016(foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 0O05/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor (fotokopidari fotokopl);Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 019/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 4 September2018 tentang Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor BKN KPK Perluas Sinergi dengan Kementrian PANRB danKemendagri, (fotokopi

dari fotokopi) ;Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 022/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 13 September2018 tentang Sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht AktifBekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota (fotokopi darifOLOKOPI) 222 nn neon nn nn nn nn nn nena nn ne enna nn nnnnnnneFoto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 061/RILIS/BKN/IV/2018, tanggal 30 April 2019,tentang Tenggang Waktu Baru 53 % SK PTDH PNS TipikorBHT Diterbitkan (fotokopi dari fotokopi);Halaman 37 dari 55