Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) subbagian unsur yang masingmasing berdiri sendiri sehingga cukup jika salah satuPutusan No.101/Pid.Sus/2016/PN.

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011sebesar Rp 500.000,Rp. 2.000.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp. 58.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesarRp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp. 58.000.000, Dipertanggungjawabkan (12) 34 Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang

500.000,3 Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp.58.000.000, e Bahwa terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada KepalaDinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero)Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000,Rp000.01 Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp.58.001 e Bahwa terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada KepalaDinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero)Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian

Rp.8.0002010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentang Mekanismepembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian penggunaan dana yang tidak dicatat dalam Buku Kas Umum sebesarRp.60.211.446,00.

memproses usulan penempatan tugas bagi PNS.Bahwa bidang kepegawaian pada dinas kesehatan Kab Aceh Utara TIDAKmempunyai Hubungan Kerja Program dengan Proses pelayanan kesehatanmelalui Program JKA pada Puskesmas Puskesmas dalam Wilayah KabAceh Utara, KECUALI terhadap kebutuhan Pegawai pada PuskesmasBahwa Puskesmas untuk tenaga pelayanan berdasarkan informasi BagianPelayanan Kesehatan (YANKES) pada Dinas Kesehatan Kab Aceh Utaratentang kebutuhan tenaga pelayanan, maka atas dasar informasi tersebut SubBagian

PuskesmasLangkahan (Dana JKA) pada PT Bank BPD Cabang Pembantu Pantonlabu dengannomor Rekening: 032.01.02.6000195 adalah Kepala Puskesmas dan BendaharaJKA tahn 2011/Pengeluaran.Puskesmas Langkahan tidak pernah membuat dan mengirimkan LaporanPenggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada Kepala Dinas KesehatanKabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) CabangLhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian

Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABNfasilitas kantor, menghentikan rapat Plt dengan Kepala Bagian dan SubBagian, jelasjelas tindakan dan perbuatan Penggugat sudah barangtentu berdampak merugikan PDAM, dengan demikian adalah berdasardan beralasan keputusan Tergugat objek sengketa;4.

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon danTermohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2014 setelah Pemohon di lantikHalaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dumsebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di UPT, ketika itu terjadi pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon terlambat PulangKerja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Termohon menuduhPemohon betah ditempat kerja karena banyak staf perempuan.

Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas; 6. FATMAH, SH. Jabatan Pelaksana Sub BagianDokumentasi Hukum Setda Kabupaten Kapuas.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas.

., Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum padaBagian Bantuan Hukum Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur ;6. Ir. AGUS HERU WIDODO, MM, Kepala Seksi JasaKontruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata RuangProvinsi Jawa Timur ;7. KOTOT PUGUH PRABOWO, S.H., Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah ProvinsiJawa Timur ;8. IRFAN IHSANPURO, S.H., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur ;9.

,M.Hum., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum danPerundangundangan Setditjen Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;3. Ir. ANHAR, Kepala Seksi Pengelolaan RumahNegara Subdit Pengelolaan Gedung dan RumahNegara Direktorat Penataan Bangunan danLingkungan' Direktorat Jenderal Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;4.

pelamar yang dinyatakan lulus tes diberitahukan secara tertulis melalui surat yangkemudian wajib melengkapi administrasi.Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 2009/2010 ada pegawai yang mengundurkanBahwa tahun 2010 ada tes penerimaan pegawai baru di BPN, namun tidak ada samasekali pungutan biaya.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ; 7 Saksi SRI SURYANTI;2 222222 nnn nnn nn nen nen en enn eensBahwa saksi bekerja di Kanwil BPN DIY dan saya menjabat sebagai pelaksana subbagian

Hasya Ilma Adhana, SH, Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan, Hikmah Yuliandri, SH.MH, Kepala Seksi Hukum danInformasi pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Metro, 7. Palomes Tampubolon, SE.MH, Kepala SeksiPelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Neara danLelang (KPKNL) Metro, 8. Arif Purwadi Satriyono,SH, PenangananPerkara Tk. Il pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan HukumDepartemen Keuangan, 9. Sahat B.H.J. Pardede,SH, 10.

., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata;MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum;HATONI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi Hukum DitjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari;M. ZAENURI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Setjen;Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/20169.

,Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Leidy Asri Manganguwi, S.H., 2.Hendra Wasaraka, S.H., 3.

., Kepala SubBagian Peraturan Perundang undangan pada BagianHukum Setda Kabupaten Banyumas, 4. ArifHarjanto, SH., Kepala Sub Bagian Penelaahan danDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Banyumas, 5. Bambang Aris Sujarwo,SH., Staf pada Bagian Hukum Setda KabupatenBanyumas, 6.

., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2510/436.6.4/2014 tanggal 18 Maret 2014;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata

., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Perdata;6. Hatoni, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan danAdvokasi Hukum Ditjen PHPL;7. M. Zaenuri, S.H., jabatan Staf Biro HukumSetjen;9.

Demikian pula apabila dilihatbukti P63, P64 yang telah dilegalisir Kementerian Perindustrian RI, dimanapada Jjin Industri yang dimiliki Tergugat adalah untuk produk kantong plastik.Hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Awandi dibawahsumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijinindustri Tergugat berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kepala SubBagian Tata Usaha dan Manajemen Kerja, Kementerian Perindustrian RI, Jl.Gatot Subroto Kav. 5253, Jakarta Selatan

Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON pada point angka No. 4 subbagian (a,b,c,d) adalah merupakan dalil yang sengaja di buatbuat sendirioleh Pemohon, tapi semua itu tidak mengapa, karena merupakan suatuhalaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgalasan hukum yang di buat sebagai dasar di ajukannya gugatanPermohonan cerai dari Pemohon, yang walaupun atas alasan gugatan dariPemohon itu Semuanya penuh dengan dusta, namun fakta dan kenyataanhukum sebelumnya, rumah tangga antara

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian

,Kepala Subbagian Organisasi dan KepegawaianBahwa, Pada tanggal 22 September 2012, Penggugat mengirim SuratKeterangan Sakit yang ditandatangani oleh dr. DP Velyani/dr.

anggaran 2005 saksi Drs HAhmad mahmud, M.pd selaku Kepala Dinas meminta terdakwa II Fadli BinAbdurahman untuk mencairkan dana dana kegiatan sehingga saksi Drs H AhmadMahmud Mpd selaku Pengguna Anggaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan yang ditanda tangani oleh PemegangKas dan disetujui oleh Pengguna Anggara baik yang bersifat Pengisian Kas maupunbersifat Beban Tetap, setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterima olehBagian Keuangan, di teliti oleh Subbagian

Perbendaharaan, apabila kelengkapanadministrasinya di anggap lengkap maka Subbagian Perbendaharaan membuat NotaDinas kepada Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan untukmeminta persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya setelahNota Dinas tersebut disetujui oleh Bupati Sarolangun , maka di terbitkanlah SuratPerintah Mebayar (SPM) di maksud sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) di tanda tangani oleh Kepala BagianKeuangan

anggaran 2005 saksi Drs H Ahmad mahmud,M.pd selaku Kepala Dinas memintaterdakwa II Fadli Bin Abdurahman untukmencairkan dana dana kegiatan sehingga saksi Drs H Ahmad Mahmud Mpd selakuPengguna Anggaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupatimelalui Bagian Keuangan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas dan disetujui olehPengguna Anggara baik yang bersifat Pengisian Kas maupun bersifat Beban Tetap,setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterima oleh Bagian Keuangan, di telitioleh Subbagian

Perbendaharaan, apabila kelengkapan administrasinya di anggaplengkap maka Subbagian Perbendaharaan membuat Nota Dinas kepada Bupati yangditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan untuk meminta persetujuan penerbitanSurat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya setelah Nota Dinas tersebut disetujui olehBupati Sarolangun, maka di terbitkanlah Surat Perintah Mebayar (SPM) di maksudsesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan

Sarolangun tahun 2004Keputusan Bupati Sarolangun No. 273 tahun 2004 tanggal 26 Juli2004 tentang uraian tugas dan fungsi Kepala dinas, bagian, SubBagian, Sub Bidang, Bidang, saksi dak kelompok jabatan Fungsionalpada dinas Pariwisata, Olahraga, Pemuda dan Seni Budaya Kab.SarolangunInstruksi Bupati Sarolangun No 14 tahun 2004 tanggal 10 September2004 tentang pelaksanaan Bupati Sarolangun No. 273 tahun 2004Petikan Putusan Bupati Sarolangun No: 821.22/299/UP tanggal 6Oktober 2004 tentang Mutasi Jabatan

Fitriyadi alias Ifit bin Rahmadi selaku Kepala SubBagian Kredit Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Kandangan, Terdakwa II. Muhammad Ilham Rossady bin (Alm) BambangKusnun selaku Direktur Pemasaran PD BPR Kandangan, Terdakwa Ill AbdulMajid bin Abdullah selaku Direktur Utama PD BPR Kandangan dan TerdakwaIV. NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN selaku Kepala SubHal. 2 dari 136 hal. Put.

selalu disebutkandalam Surat Dakwaan dan Pembelaan Penuntut Umum;Bahwa benar ketika terjadi pencairan kredit atas nama Cahya Rienaldi danAkhmad Karyadi, serta pencairan kredit terhadap 7 orang karyawan PDBPR Kandangan, juga Terdakwa IV belum menjadi Kepala Sub BagianKas, melainkan hanya sebagai Kasir/Teller;Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, apabila dinubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian

NORHASANAH alias SANAH bintiHASAN FAKHRUDIN bekerja di BPR Kandangan terdapat aturaninternal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan KepalaSub Bagian Kas PD BPR Kandangan yaitu Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, maksud dari Surat Edaran Direksi tentang PedomanPelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 apabiladihubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas PD BPR Kandangan sebagaimana Pasal 13 tentangProses Pencairan Kredit

Ilham Rossady adalahmenunjukkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa selaku staf bagian kredit, Terdakwa Il selaku Direktur Pemasaran,Terdakwa Ill selaku Direktur Utama dan Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas/Kasir/Teller dalam unsur ke empat dakwaan subsidair yaituHal. 132 dari 136 hal. Put.