Ditemukan 202465 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama Perceraian
Register : 14-12-2010 — Putus : 21-01-2011 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 3926/Pdt.G/2010/PA.Clp
Tanggal 21 Januari 2011 — penggugat tergugat
7 — 0
  • Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 Agustus1995 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, sebagaimanatersurat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Cimanggu, Nomor: 248/02/VIII/1995,tertanggal5 Agustus 1995; 2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; 3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugatberstatus jejaka; 4.
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 23-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 938/Pdt.G/2019/PA.Gs
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
  • Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada12 Juli 1990 , di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikahNomor: 248/73/VIII/1990 tanggal 12 Juli 1990;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkanTergugat berstatus Jejaka;HIm.1 dari 13 hlm.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 248/73/VIII/1990 , tanggal 12 Juli1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanCerme Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.2);B.
Pengadilan PA SUMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 21-12-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PA SUMBER Nomor 7393/Pdt.G/2015/PA.Sbr.
Tanggal 11 Januari 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 5
  • Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat(2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islamdan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Figh alSunnahjuz ll : 248, yang artinya sebagai berikut: Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isten minta kepada Hakimuntuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabilatelah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana
    suami11ister tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikansuami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satubain ;Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Ulama dalam Kitab FighalSunnah juz Il : 248, untuk itu pendapattersebut selanjutnya diambil alin olehMajelis dan menjadi pendapat Majelis Hakim;Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidangperceraian, maka secara ex officio Majelis
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PA SAMARINDA Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Smd
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 14
  • yangdiajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbanganpertimbanganhukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat(Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat), dimana perceraian antara Penggugatdan Tergugat tersebut dijatunkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum IslamAssayid Sabig, dalam kitabnya Fiqh AsSunah, Jilid Il, halaman 248
    (Fiqih Sunnah II hal. 248. );Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkaraperceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis drogat lex generalismaka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantumdalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dalildalil syariyang berkenaan dengan perkara ini;Hlm 11 dari 13 hlm Putusan
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 14-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA SAMARINDA Nomor 948/Pdt.G/2021/PA.Smd
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 11
  • gugat yangdiajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbanganpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bainshughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat) dimanaperceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatunkan oleh PengadilanAgama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli HukumIslam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh AsSunah, Jilid Il, halaman 248
    (FigihSunnah II hal. 248. );Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Him 11 dari 13 hlm Putusan No. 948/Pdt.G/2021/PA.SmdlMengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dalildalilsyari yang berkenaan
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-08-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 05-05-2017
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1260/Pdt.G/2015/PA.Smd
Tanggal 7 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
4 — 3
  • Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :Eines Staal Yes Go SM phate Sed SY ay SRN call Cpe Gallet Gy) dag Sl Gl: Alle slay! Gadgh Guay YF sll SIAN oll Ge & gf oly EY gh Lge gh Lge te tie Legithal uy 5 atin!
    Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :B pda) al gi dae GUales SIL!
Pengadilan PA TEMBILAHAN Perdata Agama
Register : 25-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0653/Pdt.G/2020/PA.Tbh
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
  • TbhUrusan Agama (KUA) Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/17 /XI /2012, tertanggal 12November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonissebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikarunai 1 oranganak, perempuan bernama ANAK, anak tersebut sekarang dalam asuhanPenggugat;.
    Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelangiran KabupatenIndragiri Hilir, Nomor 248/17 /XI /2012 Tanggal 12 November 2012. Buktisurat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinyaHalaman 3 dari 12. Putusan No. 0653/Padt.G/2020/PA. Tbhyang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P),diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;B. Saksi:1.
Pengadilan PA TANJUNG SELOR Perdata Agama
Register : 05-11-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 16
  • TSe Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakanbukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alin pendapat yangtermuat dalam kitabkita sebagai berikut : 272 2222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn Kitab Fighus Sunnah juz II halaman 248 :col ol scl gl acy JI ais uolall sod Lalgcs cui lila529 lelico yu opus!
    aro GUeLY slaVl olSyah alls lgalls login, CMoVl Y .nwolallArtinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakimdengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkanadanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanyapergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakimdapat menceraikannya dengan talak bain;2 ron nen ene ne nnn ne nen nn nena nen nnane patents Kitab Fiqhus Sunnah juz Il halaman 248
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/MIL/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — M. SANTOS AHMAD
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oditur Militermengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017, akan tetapi memorikasasi yang memuat alasanalasan permohonannya untuk pemeriksaan perkaratersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 07 Balikpapan pada tanggal 12 Juli 2017 sesuai dengan Akta PenerimaanMemori Kasasi Nomor APMK/12/PM.107/AD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017,dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggangwaktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248
    Ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonankasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 86 Ke1 juncto Pasal 88 Ayat (1) Ke2 dan Ke7Juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer, Pasal 248
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 21-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/MIL/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — RUSLIADI
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan pada tanggal 03 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militermengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2014 akan tetapimemori kasasi yang memuat alasanalasan permohonannya untuk pemeriksaanperkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan PengadilanMiliter O02 Medan pada tanggal 05 Maret 2014, jadi melewati tenggang waktu14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248
    Ayat (1), (8) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981)jJuncto Pasal 235 Ayat (1), (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997, olehkarena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengandemikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 248 Ayat (1), (4) Kitab
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 10-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/MIL/2015
Tanggal 10 Maret 2015 — EDDY HARYANTO
36 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2014 danPemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November2014 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasanalasan permohonannya untukpemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di KepaniteraanPengadilan Militer III16 Makassar pada tanggal 25 November 2014, jadi melewatitenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248
    Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981)juncto Pasal 235 Ayat (1), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karena ituhak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonankasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankanuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Pasal 248
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 16-01-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Cbn
Tanggal 18 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 56
  • PENETAPANNomor 248/Pdt.G/2017/PA.CbnnrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahlliwaris yang diajukan oleh:, umur , Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di ,Selanjutnya disebut Pemohon ;Pemohon, umur 71, Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaanPensiunan, tempat tinggal di Komplek PekerjaanUmum (PU), xxx DKI Jakarta, Selanjutnya disebutPemohon
    terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di ,Selanjutnya disebut Pemohon VII;Berdasarkan surat kuasatanggal .............. , telah membei izinkepada M.IchwanA,SH & Toto Sutardi,SH. , pekerjaan yang beralamat ,yang selanjutnya disebut Penggugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, buktibukti,serta keterangan saksiSaksi;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tertanggal 16Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong Nomor 248
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama
Register : 17-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PA BENGKULU Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Bn
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 12
  • Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat pada hari Selasa tanggal 18 Juni 1996 di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, KotaBengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :248/16/VI/1996 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor248/16/V1/1996 tertanggal 19 Juni 1996;2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalahperawan dan jejaka;Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Bn2.
    danmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugatteguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakangugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makajawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpajawaban Tergugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah NomorNomor : 248
Pengadilan PA SLEMAN Perdata
Register : 23-06-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PA SLEMAN Nomor 623/Pdt.G/2013/PA.
Tanggal 1 Juli 2014 — Terguga Penggugat
11 — 1
  • KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sleman, yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutatas perkara gugatan cerai, untuk perkaranya antara pihakpihak;Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di KecamatanNgaglik Kabupaten Sleman;Berdasarkan dengan Surat Kuasa lKhusustertanggal 25 Juni 2013, yang telah terigestrasidi Kepaniteran Pengadilan Agama Sleman No:248
    bertempat tinggal diKecamatan Kalasan Kabupaten Sleman;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara serta memeriksa buktibuktidipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pada sidang ke tiga tanggal 01 Juli 2014, Penggugatmenghadirkan Kuasa Hukumnya dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dariPenggugat tertanggal 25 Juni 2013, yang telah terigestrasi di KepaniteranPengadilan Agama Sleman No: 248
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 15-09-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 11-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 157/PDT/2016/PT MND
Tanggal 6 Desember 2016 — Pembanding/Penggugat : ALFRED SALINDEHO, SE
Terbanding/Tergugat : PT BANK PANIN Tbk CABANG MANADO
41 — 17
  • Gugatan diajukan berkenaan dengan adanya aanmaning (tegoran)Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 04/Pen.HT/2014/PN.Btgtertanggal 01 Oktober 2014, sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBitung a quo yang merupakan pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggunganyang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 248/2013 tanggal 11Desember 2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29Agustus 2012 PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH yang menjadi jaminanhutang yang diikat dalam Perjanjian
    Oleh karena objek Sertifikat Hak Tanggungan No. 248/2013 tanggal 11Desember 2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29Agustus 2012 PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH yang menjadi jaminanhutang atas hutang Penggugat yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 86tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Thelma Andries SH,MH, notaris diManado tersebut telah diterbitkan aanmaning (tegoran) sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 04/Pen.HT/2014/PN.BtgHalaman 15 dari
    Olen karena Penggugat selaku debitur telah lalai(wanprestasi) tidak memenuhi kewajiban membayar hutang yang diperjanjikandalam Akta Perjanjian Kredit, maka berdasarkan ketentuan UU No.4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah, Tergugat selaku kreditur memiliki hak hukum untukmelakukan eksekusi atas objek hak tanggungan yang tersebut dalam SertifikatHak Tanggungan No.248/2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bitungyang menjadi jaminan kredit
    Sulawesi Utara,Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT.MND.Kecamayan Bitung Tengah, Kelurahan Wangurer Timur, telah didirikanKampus STBM Dua Sudara Bitung yang saat ini sudah mulai beraktivitas,namun oleh karena tanah a quo merupakan jaminan dalam AKta PernanjianKredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 (vide bukti P1 yang sama dengan buktiT2), yang selanjutnya disebut sebagai obyek hak tanggungan dan telahdibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 serta sertifikat haktanggungan No. 248
    direlevansikan denganperkara in casu, maka Terbanding dalam menjalankan usahanya lebihkhusus dalam bentuk kredit sudah seharusnya bertujuan untuk peningkatankesejahteraan rakyat banyak atau meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Oleh karenanya, Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 in casusebagai perjanjian pokok semestinya tunduk pada UU Perbankan, sehinggapengikatan jaminan dalam bentuk hak tanggungan berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 serta sertifikat hak tanggunganNo. 248
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 21-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 13/PID.TPK/2021/PT JAP
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : IMAM RAMDHONI, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ABU SALEH TAFALAS,S.TP
87 — 37
  • Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana DaerahNomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 28 Oktober 2013;32. Asli 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM64/SPM/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;33. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor64/SPP/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;34. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana DaerahNomor : 900/263/2013 tanggal 11 Juli 2013;35.
    Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana DaerahNomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;50. ~=Asii 1 (Satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana DaerahNomor : 900/263.B/2013 tanggal 16 Juli 2013;51. Asi 1 = (Satu) lembar Surat = Penunjukan Nomor900/264.B/BPBD/2013 tanggal 17 Juli 2013;52. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor900/265.B/2013 tanggal 19 Juli 2013;53.
    Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana DaerahNomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;16. Asli 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM51/SPM/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;17. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :51/SPP/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;18. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor 2800/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September2013;19.
    Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana DaerahNomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 28 Oktober 2013;32. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM64/SPM/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;33. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor64/SPP/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;34. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana DaerahNomor : 900/263/2013 tanggal 11 Juli 2013;35.
    Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana DaerahNomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;50. Asili 1 (Satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana DaerahNomor : 900/263.B/2013 tanggal 16 Juli 2013;51. Asli 1 (satu) Jembar Surat = Penunjukan = Nomor900/264.B/BPBD/2013 tanggal 17 Juli 2013;52. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor900/265.B/2013 tanggal 19 Juli 2013;53.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 21-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : ZAINUDDIN UMALEKHAY, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fogi RT.001/RW. 001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.IP, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H. PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K. BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.AP, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Paskah Suzetta, (Km-09) Desa Pohua, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
352 — 41
  • Setelah Penggugatbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah KabupatenKepulauan Sula sudah 1 tahun 3 bulan dan saat itu Penggugat sedang diluar daerah barulah Tergugat mengelarkan KTUN obyek sengketa a quo.Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan Nomor:19/G/2018/PTUN.ABNDengan demikian, maka KTUN obyek sengketa a quo sangatlahbertentangan dengan ketentuan Pasal 248, 249, Pasal 250 huruf (a danb) dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 jo Pasal17 UndangUndang Nomor. 30 tahun 2014
    dan mekanisme pemberhentian tidak dengan hormatterhadap Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah KabupatenKepulauan Sula adalah sangat keliru dan bertentangan PeraturanPemeriintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan UndangUndang tentang Administrasi Pemerintahan serta UndangUndangtentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:Bahwa persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai posedurdan mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasalpasal di bawah ini,yaitu :* Pasal 248
    dariPNS;b. mempunyai prestasi kerja yang baik;c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dand. tersedia lowongan Jabatan.(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurungan dari 2 (dua)tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabilatersedia lowongan Jabatan.* Pasal 249 menyatakan bahwa:(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 248
    Pasal 248, Di dalam Pasal 248 ayat 1 disebutkan, PNS denganpidana penjara 2 tahun atau lebin berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidakdiberhentikan sebagai PNS apabila (a) perbuatannya tidakmenurunkan harga dan martabat PNS. Lalu, (6) mempunyaiprestasi yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerjasetelah diaktifkan kembali, dan (d) tersedia lowongan jabatan..
    , Pasal 249, Pasal 250 dan Pasal 252;Bahwa terhadap Dalil Penggugat a quo, Tergugat hanya menanggapiPasal 248 dan Pasal 250; Pasal 248 menyatakan bahwa:1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetapb karena melakukan tindak pidanadengan tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagaiPNS apabila:a.
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2010 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 08-07-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Kab. Kdr
Tanggal 17 Juni 2010 — Pemohon vs Termohon
13 — 0
  • Kdr mengemukakanhalhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal, 23 Juli 2007, akadnikah dilaksanakan d i hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan AgamaKABUPATEN KEDIRI dengan akta nikah nomor : 248/32/VH/2007 tanggal, 23 Juli2007;Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal bersama dirumahorang tua Pemohon selama tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernamaANAK;Bahwa sejak lebih kurang bulan Desember 2008, antara Pemohon dan Termohon
Pengadilan PA PEMALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 21-10-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 18-01-2015
Putusan PA PEMALANG Nomor 2316/Pdt.G/2010/PA.Pml.
Tanggal 22 Nopember 2010 — penggugat vs tergugat
6 — 0
  • ., mengemukakanhalhal sebagai berikut1.Bahwa Pemohon telah omenikah dengan Termohon padatanggal 26 Mei 2006, sebagaimana ternyata dalam kutipanAkta Nikah Nomor: 248/89/V/2006 tanggal 29 Mei 2006yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBg =te j= * $/)$ 1" 1 S$ $"# (! $ )S $ (9S1 SU#("#"ES )t 7S6s"S" 1 alf * Po, St ( =(i , "St (S$ ( )E $68" =>2$,6S (! ! S; "ars, ! ; W s" ! 7 W 1% )oe/! ($$ % 8, SU"# $ l , " (S$ #$) $*45 $$" 3$ ' ) * $/)$ !" 1S S"# (1! 8 8S," 2$,68 (! $ $ )!
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-03-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Skt
Tanggal 25 Juli 2017 — 1. GKR TIMOER RUMBAI KUSUMA DEWAYANTI; 2. BRM ADITYA SOERYA HARBANU vs ISKS PAKU BUWONO XIII
56 — 15
  • Alternatif CibuburCileungsi KM.4, Citra Gran Cibubur Cluser The Prairie Ruko Novo Blok MRNo.8, Desa/Kelurahan: Jatikarya, Kecamatan: Jatisampurna, Kabupaten/Kota:Bekasi, Provinsi: Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik IndonesiaKodePos:17435 Mobile:+62.08128677768 Email: ffirmannurwahyu@yahoo.com,tanggal 13 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurakarta tanggal 17 April 2017 Nomor:248; Penetapan Perkara Perdata Nomor61/Pat.G/2017/PN Skt,Halaman 1 dari 3 halamanTelah membaca