Ditemukan 105948 data
4 — 0
> ule prio swlasll s 5Artinya:Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan ;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasanhukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
6 — 4
ple Gib) Ule Lail)Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadirdipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalildalil gugatan itu dapatdibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeteraicukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UUNo. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, olehkarenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek
Tergugat
27 — 5
Lule ule prio swlasl I>Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawanhukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harusdikabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun
13 — 0
perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaansuami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikappermusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugatdan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkantalak satu bain sughro dari Tergugat ( XXXX) kepada Penggugat ( XXXX),Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaramhal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaituAalh alill ule
7 — 0
b> ule prio swladlls 5Artinya : mencegah kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebuttermasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya
10 — 0
ule Gls pric aw lao!
8 — 0
nn nn nn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn enepals grow alll ule Gall Igoie olsArtinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama jis.
5 — 0
pecah dan sudah tidak sesuai lagidengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam AlQuran surat ArRuum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi HukumIslam yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, oleh karenanya mempertahankanperkawinan demikian tetap berlangsung justru akanmenimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihakdan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlumengemukakan Kaidah Ushul yang berbunyiWhat ul> ule
8 — 1
1 UU No.1 tahun 1974 ;Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahpecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki olehpasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai;Menimbang bahwa Penggugat sudah sangat tidak senang dan sangattidak cinta lagi kepada Tergugat, dalam keadaan seperti ini Hakimdapat menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talakTergugat kepada Penggugat, berdasarkan ibarat dalam kitab GhoyatulMarom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut;wolatt ule
13 — 5
dinyatakan telah terbukti.Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilnya, dan ternyata dalildalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fighi yang tercantum dalamkitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 3514 yang majelis mengambil alin sebagaipendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;din ule
7 — 0
loo 55 ule Artinya: "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesunguhnyaAllah maha mendengar lagi maha mengetahui"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makapermohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39ayat 2 Undangundang Nomor Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b dan f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam,oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara
18 — 6
telah memenuhi ketentuan hukum Islam, makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undangundangnomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebutpada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yangdilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 1999 dalam wilayah Kantor Urusan AgamaDistrik Fakfak ditetapbkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;Menimbang, bahwa hakim sependapat dan mengambil alin kaidah figih yangmenyatakan :lao b> ule
12 — 1
le ule p ado aw Lleol 59Juga dalam kitab At Thalag fi Syariatil Islamiyati wal Qonun hal. 139 140:Putusan Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.Kds.
13 — 8
tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu untuk nafkah Penggugat ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut danresmi dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, olehkarenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai dengan pasal 125HIR dan ibarat Kitab Tanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;sLadlly ule
10 — 0
cats lo weallgl gall yo sSioll ule lgalS3 Tol 9lsc ol ,a>g J ane rola! so Ligs>9 Uglliol cya oprusl!
8 — 1
Pasal 7 ayat (3) huruf (e)KHI dan sesuai pula dengan dokrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab T anatutTholibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi:CISL abilell all jL8) ads 9Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang Aqil baligh.Ja2rF rls 9 aly 592i Yo abeg pw 9 aire 55> dl yo ule TIE sgball US 5Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harusdapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syaratsyaratnya sepertiwali dan dua orang saksi yang
13 — 2
ule ole prio awlasll sy 2Terjemahannya :Menolak kemafsadatan (kerusakan/sesuatu yang tidak baik) diutamakan,untuk meraih kemaslahatan (kebaikan),Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilnya, sehinggapermohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009
18 — 1
apabila ia tidak segera dinikahkan denganpria yang menghamilinya yaitu AZMI FAJAR SUBECHI bin RIKUNdan menunggu sampai calon suami berusian 19 tahunsebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka akanmenimbulkan madlarat (kerusakan) yang berkepanjangan yaituanak yang lahir di luar perkawinan sedangkan menghindarkankemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencarikemasalahatan (kebaikan) sesuai dengan kiadah figih yangberbunyiWW bass ule
13 — 4
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Wlad ule Ge prio .w laodls yoArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon.Mengingat dan memperhatikan
6 — 6
ple Gib) Ule Lail)Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadirdipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalildalil gugatan itu dapatdibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeteraicukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UUNo. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, olehkarenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek