Ditemukan 69995 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - kesusilaan
Register : 01-04-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SIBOLGA Nomor 6/Pdt.P/2015/PN.Sbg
Tanggal 9 April 2015 — MULYADI ZENDRATO
162
  • dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambahnama yang telah ada sebelumnya;Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan namasepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang haltersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkandalam peraturan perundangundang dan perbaikan, perubahan atau penambahan namayang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,kepatutan dan kesusilaan
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat buktiyang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilpermohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak8bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnyakeseragaman penulisan nama Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut haruslahdikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segalabiaya yang timbul akibat
Register : 17-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 43/Pdt.P/2016/PA Sgm
Tanggal 16 Maret 2016 — Pemohon
509
  • D**** C**** bintis***** dan R**** Bin S***** adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta.Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa D**** C**** binti S***** berkeinginan untuk menikahdengan R**** Bin S***** karena hubungan cinta keduanya semakin erat dantidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidakmampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggarnorma kesusilaan
    Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidakmampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yangmelanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan D****C**** binti S***** menikah dengan R**** Bin S***** adalah atas kemauansendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidaktermasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan R**** BinS***** juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.3.
Putus : 03-04-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014
Tanggal 3 April 2014 — ADRIANUS BATE’E Serka/21020036270781 Babinsa Koramil 02/Gibo Kodim 0113/Nias
8333
  • Faogoosi Batee kemudian Terdakwamemukul pisau yang dipegang oleh Saksi1 dengan bambutersebut namun pada saat menangkis ternyata bambu yangdipegang Terdakwa mengenai kening sebelah kanan Saksi Sdr.Yuniwares Batee sehingga luka dan mengeluarkan darah.Bahwa sesuai ketentuan pasal 49 KUHP tersebut mengaturmengenai perbuatan Pembelaan darurat atau Pembelaanterpaksa (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain,kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun oranglain, karena ada serangan
    Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yangpada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keteranganitu dipercaya.Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Saksi1 dalamketerangannya di BAP yang dibacakan di persidangan telah tidaksesuai dan saling bertentangan dengan keterangan Saksi yang laindan Saksi1 sebagaimana fakta di persidangan telah berulangkalijuga melakukan serangkaian kebohongan dan terkesanmemanfaatkan institusi penegak hukum untuk mencapaitujuannya.Bahwa dilihat
Register : 02-05-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 284/Pdt.P/2017/PN. MLG
Tanggal 10 Mei 2017 — WENY PUSPASARI
162
  • Dimana penggantian tersebut dibolehkansepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Halaman 8 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2017/PN MlgMenimbang, bahwa berdasarkan pertinbangan hukum maka pengubahan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P2 tentang Kartu Keluarga yang nama orang tuaPemohon tertulis atas nama ANDY SETIAMAN dengan ITA RAHAYU SETIAMAN makapembuktian yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian
Register : 25-04-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN SOE Nomor -15/PDT.P/2016/PN.SOE
Tanggal 28 April 2016 — -JISEN A. ALUNAT (PEMOHON)
5013
  • nama dari Pemohon yang sebelumnya di Akta kelahiranbernama JISEN ARINTHO ALUNAT kemudian terjadi kesalahan penulisansehingga dalam Ijazah menjadi bernama JISEN A ALUNAT, namatersebutlah yang seterusnya harus dipergunakan sehingga tidakmenggangu proses penerbitan ijazah untuk jenjang pendidikanberikutnya dan juga proses administrasi lainnya ;Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuanyang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangandengan ketentuan UndangUndang, norma Kesusilaan
    ARINTHO ALUNAT menjadi JISEN AALUNAT pada Dinas Pencatatan setempat dalam hal ini DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan,agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TimorTengah Selatan dapat mencatat perubahan nama tersebut dalam daftaryang tersedia dan berlaku untuk itu ; Menimbang, bahwa Permohonan tersebut adalah tidakbertentangan dengan ketentuan UndangUndang, dan menurut pendapatHakim adalah nama yang baik serta tidak bertentangan pula dengannorma kesusilaan
Register : 11-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN BREBES Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Bbs
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon:
BHAROYAH
10517
  • hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya hanyaSaja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang teruS menerussehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnyalembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali danmengikuti serta memahami nilainilai dalam masyarakat,sepanjang perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilaiagama, kesopanan dan kesusilaan
    dalam masyarakat;Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan Pemohon bukanlahberupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan normanormayang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupunnorma kesusilaan;Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 93/Padt.P/2020/PNBbsMenimbang, bahwa perubahan / pergantian nama ini setelah ditanyakankepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitaspemohon karena keterlibatan pemohon dengan halhal yang melanggar hukumkarena keterkaitan
Register : 04-07-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN MALANG Nomor 435/Pdt.P/2017/PN. Mlg.
Tanggal 25 Juli 2017 — ANTON SUBIANTO
262
  • untukmerubah/mengganti nama pemohon pada kutipan akte kelahiran pemohonHalaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 435/Pat.P/2017/PN.MlgNomor : 521/1950 tanggal 2 Maret 1974 disitu tertulis telah lahir SUBIANTOdiubah/diganti menjadi telah lahir ANTON SUBIANTO ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasanalasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalampermohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan
    Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan berkesimpulanpemohon adalah penduduk Kota Malang, oleh karenanya Pengadilan NegeriMalang berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan olehpemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan yang diajukan olehpemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, kesusilaan
Register : 15-10-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 173/PDT/2014/PT PDG
Tanggal 14 Januari 2015 — Pembanding/Penggugat : Abdul Muis Diwakili Oleh : Mukti Ali Kusmayadi Putra, SH
Terbanding/Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3634
  • Bertentangan dengan kesusilaan, atau4.
    dan saksiPenggugat yaitu Nasrun serta Saksi Syamsu gelar Datuk Kayo (anakSaulan tidak sekaum/sejurai dengan para Tergugat) menerangkanbahwa objek sengketa awalnya dikuasai Isa setalah itu Kelong dilanjutkan Kiri kemudian Syafri Karak (Tergugat I) ;Menimbang, bahwa oleh karana itu penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya, maka kriteria dari berbuat atau tidakberbuat yaitu : Melanggar hak subjektif hukum si pelaku, atau Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau Bertentangan dengan kesusilaan
Register : 19-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 1273/Pdt.P/2018/PN Mlg
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
Christina Sunarto
244
  • Dimana perubahan tersebut dibolehkansepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan P2 tentang KartuKeluarga yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwanama Pemohon yang benar adalah Christina Sunarto seperti yang tertulis dalam KK danKK
Upload : 14-02-2017
Putusan PN WATES Nomor NOMOR 6/Pdt.P/2017/PN Wat.
JALIL
278
  • A 19202007 tanggal 06 Juni 2007, adalah sah menurut hukum, apakah penggantiannama tersebut tidak bertentangan dengan UndangUndang, norma kesusilaan,kepatutan dan adat istiadat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undangundang sertaketentuan pasal 52 ayat 1 UndangUndang No. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur penggantian namayang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalahpenggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum
    atauhubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adatistiadat setempat atau melanggar kesusilaan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi menerangkanbahwa nama Pemohon dari kecil adalah JALIL., Demikian pula dokumen yangdimiliki oleh Pemohon antara lain Kartu Keluarga Pemohon (bukti P.5) tertulisHal 8 dari 11 halaman, No 6/Pdt.P/2017/PN Wat.nama Pemohon adalah JALIL., Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.2), tertulisnama JALIL., Namun dalam Dokumen Regristrasi Pendaftaran
Register : 21-04-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN SIBOLGA Nomor 8/Pdt.P/2015/PN.Sbg
Tanggal 23 April 2015 — LIDYA SIMANUNGKALIT
226
  • dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambahnama yang telah ada sebelumnya;Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan namasepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang haltersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkandalam peraturan perundangundang dan perbaikan, perubahan atau penambahan namayang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,kepatutan dan kesusilaan
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat buktiyang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilpermohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidakbertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnyakeseragaman penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon, maka permohonan Pemohontersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segalabiaya
Register : 10-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 333/PDT/P/2015/PN.BDG. ,
Tanggal 20 Agustus 2015 — ROY LUMANTA
7920
  • Bdgdiserahkan sepenuhnya pada para pihak, dan dapat dibenarkan sepanjangperjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan;eonoennee= Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaituVirana Lesly Librata dan Kristianty Lumanta yang mengetahui adanya perjanjianperkawinan tersebut.
    Para saksi membenarkan bahwa perjanjian tersebut dibuatsecara suka rela dan tidak ada paksaan serta tekanan daripihak manapun;oonen Menimbang, bahwa setelah diteliti isi perjanjian tersebut menurut hematHakim tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
Register : 11-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Bjb
Tanggal 22 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
2815
  • seharihari bekerja di rumahmakan membantu orang tua; Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sehat dan tidakmemiliki penyakit apapun baik terkait kandungan ataupun bukan; Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calonsuaminya yang bernama Agus Widodo bin Sukarman; Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah salingmengenal dan berhubungan dekat selama kurang lebih 1 (Satu) tahun; Bahwa selama berhubungan anak Para Pemohon dan calonsuaminya tidak pernah melanggar normanorma agama dan kesusilaan
    saat ini bekerja sebagaikaryawan di rumah makan; Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon setiapbulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah); Bahwa Agus Widodo ingin menikah dengan anak Para Pemohonyang bernama Nabilah Salsabila Az Zahra binti Latif Susanto; Bahwa Agus Widodo dan anak Para Pemohon telah salingmengenal dan berhubungan dekat selama kurang lebih 1 (Satu) tahun; Bahwa selama berhubungan Agus Widodo dan anak ParaPemohon tidak pernah melanggar normanorma agama dan kesusilaan
    suami anak Para Pemohon bekerja sebagaikaryawan rumah makan dengan penghasilan ratarata keseluruhansetiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah); Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikahkarena kehendaknya masingmasing serta tanpa paksaan dari Siapapun; Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak ParaPemohon khawatir jika pernikahan anak Para Pemohon dan calonsuaminya tidak segera dilangsungkan, keduanya akan melakukanperbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan
    Antara anak Para Pemohon dan calon pasangannya berjarak usia1 (Satu) tahun;Menimbang, bahwa selain itu anak Para Pemohon dan calon suaminyamengaku tidak lagi dapat menahan diri sehingga khawatir akan terjerumusdalam perbuatan yang dilarang norma agama dan norma kesusilaan jikat tidaksegera melangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon yang khawatir jika anak ParaPemohon tidak segera dinikahkan dengan calonnya akan menyebabkankeduanya terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh hukum
    Islammerupakan suatu hal yang beralasan mengingat tingginya angka seks pranikahberdasarkan survei Komisi Nasional Perlindungan Anak, hal mana merupakansalah satu faktor mendesaknya perkawinan anak Para Pemohon dan calonsuaminya;Menimbang, bahwa selain alasan kekhawatiran bahwa anak ParaPemohon dan calon suaminya dapat terjerumus pada perbuatan yangmelanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinankeduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawahtangan yang
Putus : 19-03-2015 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 688/PDT.G/2014/PN.Tng.
Tanggal 19 Maret 2015 — HENDRA ONGGOWIJAYA Lawan CHANDRA KIRANA alias ADU
5727
  • Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah berselingkuh dengan mantan istriPENGGUGAT dalam masa perkawinan PENGGUGAT, telah mencederai normanormakehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan mencederai kesusilaan sertamenghancurkan tujuan dan nilainilai lunur perkawinan sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, selain itu perobuatan TERGUGAT j menimbulkanyang tidak baik bagi qgenerasipenerus bangsa sehingga adalah lavak apabilagugatan perbuatan
    Bahwa gugatan ini diajukan sematamata agar dapat dijadikan suatuterobosan hukum yang berfungsi menciptakan nilainilai baik dalam kehidupanmasyarakat bangsa Indonesia berlandaskan moral yang baik, normanorma kehidupan,normanorma kesusilaan, norma norma kepatutan, kebiasaan adat istiadat, sertamenjaga nilainilai luhur perkawinan dalam masyarakat.17.
    Bahw r n TER AT yang telah mengakibatkan hancurn rkawinanrumah tangga orang lain in cass PENGGUGAT, selain bertentangan dengan tujuanperkawinan dalam Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga bertentangan dengan normanorma kesusilaan dan kebiasaanatauadat istiadat yang juga dalam ilmu hukum merupakan salah satu sumber hukumdalam sistematika hukum di Indonesia.18. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT adalah :a.
    Teori adequate ( von ones) : Teori ini menyatakan bahwa hanya satu sebabyang dianggap menimbulkan akibat.20.Bahwa sumber sumber hukum adalah :a) Undang Undang;b) Kebiasaan atau norma norma kehidupan masyarakat;C) Yurisprudensi;d) Traktat;e) Doktrin.Bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila melanggar salahsatu ketentuan sumber sumber hukum di atas, dalam hal ini TERGUGAT bukansaja melanggar Undang Undang namun juga telah melanggar kebiasaan ataunormanorma kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan
    terang telah terbukti melakukan perbuatanmerusak rumah tangga PENGGUGAT dan membawa kerugian kepada orang lain incasu PENGGUGAT dan anak anak PENGGUGAT, sebagaimana dinyatakandalam pertimbangan Majelis Hakim perkara nomor : 451/Pdt.G/2013/PN.JKT.BARyang telah menyebutkan nama CHANDRA KIRANA in casu TERGUGAT telahberselingkuh dengan mantan istri PENGGUGAT;22.Bahwa dalam teori hukum menyatakan suatu perbuatan melawan hukum tidakterbatas pada melanggar Undang Undang, tetapi apabila melanggar kepatutan,kesusilaan
Register : 12-09-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 874/Pid.C/2018/PN Ptk
Tanggal 12 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BAHTIAR, S.Sos., M.Si
Terdakwa:
GELORIA DESI SARITA
175
  • keteranganlainnya;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa,serta barangbarang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeriberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itukepada terdakwa harus dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1tahun 2010 tentang Kesusilaan
Register : 15-03-2010 — Putus : 14-06-2010 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/34-K/PMI-01/AD/III/2010, 14-06-2010
Tanggal 14 Juni 2010 — PRATU MUHAMMAD APRILYANDI
3725
  • Tuntutan Pidana ( Requisiteir ) OditurMiliter yang diajukan kepada Majelis Hakim yang padapokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwatelah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :Dengan sengaja dan terobuka melanggar kesusilaan,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 281 ke1 KUHP.dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agarTerdakwa dijatuhi pidana sebagai berikuta. Pidana pokok: penjara selama 5 (lima) bulan.Pidana tambahan : nihilb.
    Terhadappendapat atau rekaanyang di peroleh darihasil pemikiran sajabukan merupakanketerangan Saksi(pasal 185 ayat (1)dan ayat (5) KUHAPdan pasal 173 UU No.31 Th. 1997).2) Dalam menilaikebenaran keteranganSaksi harus sungguhsungguhmemperhatikan aspakaspek :13a) Persesuaian antara keterangan Saksisatu dengan yang lain.b) Persesuaian antara keterangan Saksidengan alat bukti yang lain.c) Alasan yang mungkin di pergunakan olehSaksi untuk memberikan keterangan yangtertentu.d) Cara hidup dan kesusilaan
    Dengan sengaja dan terbukamelanggar kesusilaan : Bahwa ss mengenai dakwaaniwtersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapat sebagai berikut16 Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapamenurut Undang Undang adalah setiap orang yang tundukdan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawabartinya dapat dipertanggung jawabkan atasperbuatannya secara hukum.
    Bahwa yang dimaksud Melanggar kesusilaan adalahperbuatan yang melanggar perasaan malu yangberhubungan dengan nafsu birahi orang lain.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawahsumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainberupa suratsurat yang terungkap dalam persidanganterungkap fakta fakta sebagai berikut1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmaini(saksi ) di Wartel Kesrem 011/LW pada pertengahanbulan Juli 2006 kemudian berlanjut dengan hubunganpacaran.2.
Register : 14-09-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Gns
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
NANIK .S. ILMI
Tergugat:
KSP SAHABAT MITRA SEJATI CABANG BANDAR JAYA
13443
  • butirbutirkesepakatan yang sudah di Persiapkan sebelumnya oleh Tergugat serta Tergugatataupun Karyawannya tidak Menjelaskan terlebin dahulu setiap butir kKesepakatanperjanjian kepada Penggugat;Menimbang, bahwa salah satu asas hukum yang dianut dalam hukumperjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang bebas untukmengadakan suatu perjanjian yang memuat syaratsyarat perjanjian macam apapun,sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggarketertiban umum dan kesusilaan
    Pasal 1337 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenaikausa yang dilarang oleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baikatau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Pasal1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya.
    Hakim menilai bahwa denganditandatanginya perjanjian tersebut oleh Tergugat maka, Tergugat menyetujui hal halyang ada di dalam Perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai asas kebebasanberkontrak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabilaTergugat telah menandatangani Perjanjian dimaksud, maka perjanjian yang memuatsyaratsyarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sahdan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
    Pasal 1337KUHPerdata yang pada pokoknya asalkan bukan mengenai kausa yang dilarangoleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertibanumum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum keempat dari gugatan Penggugat yangmeminta agar Tergugat dinyatakan melakukan Perouatan Melawan Hukum tidakberalasan hukum sehingga dengan demikian petitum keempat dari Penggugatharuslah
Register : 25-07-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2017 — ASRIANI DAENG MARHALI Alias ANI
286323
  • Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanunsurunsur diatas secara berturutturut sebagai berikut :A.d.1. Unsur Setiap orang ;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN TteMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi.
    Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Kesusilaan adalah halyang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuanyang baik, dan tata krama yang luhur.
    Bahwa setelah salin membalas komentar lewat MaasangerHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Ttekemudian terdakwa menulis status tersebut diatas dan mengirimkan melaluiakun facebook atas nama Babhril Alil;Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurutMajelis Hakim unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan,telah terpenuhi;Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 45 UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UndangUndang Nomor
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 58/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
ZAENAL ABIDIN
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
2.Irjen Pol. DRS. RUDY SUFAHRIADI (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)
394280
  • Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Polri yang menyebutkan bahwa : Setiap Anggota Polriwajibmenaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilainilai kearifan lokal, dan norma hukum;3.
    , norma agama, nilainilai kearifan lokal dannorma hukum;Bahwa, anggota Polri dituntut untuk menjadi contoh masyarakat terkaitkepribadian, salah satunya wajib mentaati norma kesusilaan;Bahwa, menurut database pelanggaran yang paling banyak dilanggar adalahmengenai norma itu makanya diatur khusus terkait masalah standar norma(kesusilaan) dan terkait kKesusilaan ini sifatnya abstrak tidak bisa diukur;Bahwa, apabila ada perbuatan perselingkuhan, kemudian dianggap sudah tidaklayak, maka bisa dikenakan
    Bahwa keputusan ini sudah memenuhi aspek legalitas, Azas Kepatutan, AzasKeadilan dan Azas Keseimbangan dimana Pelanggar (Penggugat) tidakmenghormati norma kesusilaan yang mencerminkan kepribadian yang baiksebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;4.
    Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilainilaikearifan lokal, dan norma hukum;d.
    Anggota Polri dituntut untuk menjadi contoh masyarakat terkait kepribadiandan wajid mentaati norma kesusilaan, norma agama, norma hukum sertakearifan lokal;2.
Register : 04-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 08-02-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 147-K/PM.I-01/AD/X/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — Hadi Purwanto, Prada, NRP 31140471720595
403293
  • Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Hadi Purwanto, Prada, NRP 31140471720595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3.
    Heni Harma Yunita (Saksil) adalahperbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yangberlaku dan bertentangan dengan rasa kesusilaan yang hidupdimasyarakat.Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki hak untuk mengunggahfotofoto tidak senonoh Sdri. Heni Harma Yunita (Saksil) di akunfacebook milik Sdri. Heni Harma Yunita (Saksil).Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran memberi uangjajan kepada Sdri.
    Unsur ke2 : Dengan sengaja dan terobuka melanggar kesusilaan: Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif makaMajelis Hakim hanya akan membuktikan satu dakwaan saja yang dianggappaling tepat untuk dikenakan sesuai faktafakta yang terungkapdipersidangan.: Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan MajelisHakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama adalah lebih tepatdijatunkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikandakwaan Oditur Militer
    Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan normaagama, adat istiadat dan rasa kesusilaan yang berlaku dan hidupdimasyarakat sehingga dapat menimbulkan perasaan marah bagiorang lain yang melihatnya.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke3 Memilikimuatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi.: Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yang merupakan faktafakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapatcukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa
    terbukti bersalah telahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hakmentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yangmelanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimanadirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
    Heni Harma Yunita (Saksil) di media sosial facebook tidakmencerminkan seorang Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga danSumpah Prajurit karena bertentangan dengan normanorma agama, adatistiadat dan kesusilaan yang hidup dan berlaku dimasyarakat serta tidaksesual dengan nilainilai yang terkandung dalam Delapan Wajib TNI ke3yaitu Menjunjung tinggi kehormatan wanita*.: Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TN seharusnya tidak melakukanperbuatanperbuatan yang merugikan orang lain hanya karena