Ditemukan 14219 data
48 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnyaberbunyi antara lain:Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya;Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);Sebagaimana diketahui yang menjadi dasar objek gugatan dalam perkaraa quo salah satunya adalah proses peralihan hak karena pewarisan darisebelumnya
Johanis Bakarbessy
Tergugat:
PT. Maluku Graha Motor
82 — 32
penyelesaian melaluiperundingan bipartit telah dilakukan;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencatatkan perselisihannyakepada instansi yang bertanggung jawab yakni Dinas Tenaga Kerja PemerintahKota Ambon, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan oleh Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Ambon untuk bermediasi pada tanggal 1 Oktober 2020sebagimna bukti surat Penggugat P.4 tentang surat Panggilan Mediasi dariHalaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2021/PN.AmbDinas Tenaga Kerja Kota Ambon nomor 565
18 — 12
==KEBERATAN KETIGABahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah Kurang Para Pihak, Bahwagugatan Penggugat/Terbanding tidak menarik Orangtua Kandung dari ParaPembanding/Para Tergugat bernama Naomi LayBait yang mana sampai saat inimasih hidup sebagai pemilik tanah asal dari warisan Karel Bait (alamarhum)sebagai Tergugat, Oleh karena Penggugat dalam gugatannya kurang Para Pihak (Niet Onankelij klaard) sebagaimana Yirisprudensi Mahamah Agung RI Nomor :1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979dan Nomor : 565/
47 — 4
oleh karenanyagugatan para Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat dan dinyatakantidak sempurna sebagaimana pendapat Yahya Harahap,SH. dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halama 62 dan 63 yangdiambil alin oleh Majelis sebagai pendapat Majelis Hakim, karena hal initidak sesuai yang dikehendaki oleh Yurisprudensi nomor 565 K/Sip/1973tanggal 2181974;Menimbang, bahwa pada posita point 7 gugatan para Penggugatdisebutkan bahwa setelah Bpk.
246 — 42
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengantanpa mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai pokok perkara telah terdapatcukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacatformil oleh karena tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), sehingga oleh karenanyagugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvantkelijke verklaard) (vide:SEMA No.7 Tahun 2001, YurisprudensiMahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo PutusanMahkamah Agung RI No.565
450 — 99
Bahwagugatan diajukan setelah melewati proses bipartitdan mediasi tripartit,sebagaimanadisyaratkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yakni dengan dikeluarkannya anjuran olehDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten KarawangNomor : 565 / 7136 / HIPK tertanggal 04 Oktober 2018 ;2.
No. 257/Pdt.SusPHI/201 8/PN.Bdg32.Bahwa Dinas Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Anjuran dengannomor 565/7136/HIPK tertanggal 4 Oktober 2018, yang secara substansimenganjurkan kepada TERGUGAT untuk membayarkan THR sesuai denganperjanjian kerja bersama (PKB) periode 20162018 yang masih berlaku ;33.Bahwa oleh karena dalam sidang mediasi dikantor Dinas Tenaga KerjaKabupaten Karawang tidak tercapai kesepakatan, maka mediator DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang mengeluarkan anjuran nomor565/7136/HIPK
Kami menolak dengan tegas butir 32, 33, dan 34 gugatan yang intinya PARAPENGGUGAT menggunakan Anjuran Mediator nomor 565/7136/HIPKtertanggal 4 Oktober 2018 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawangsebagai dasar untuk meminta pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)20162018 untuk menentukan THR tahun 2018.Hal. 29 dari 186 Put. No. 257/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg2.
dengan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri klas 1 A Bandung No.24/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg, yang dalam pertimbangannya Majelis Hakimmenyatakan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang merupakan penyelesaian perselisihan diluar Pengadilan yangbelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak harusdipedomani.Namun demikian, apabilaoun hendak mengikuti argumentasi PARA PENGGUGAT yang menyandarkan pada Anjuran Mediator Anjuran Mediatornomor 565
Bdgtanggal 23 Mei 2018;Surat Penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang Nomor : 565/2273/HIS tertanggal 09 April2018;Risalah Rapat Bipartit tanggal 15 Mei 2018;Risalah Rapat Bipartit tanggal 22 Mei 2018;Risalah Rapat Bipartit tanggal 22 Mei 2018;Suat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor337/SEID/HRD/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018;Risalah Perundingan PKB tanggal 22 Juni 2018;Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang Nomor : 565/7136/HIPK tanggal
SYAHRIL gelar Dt.Bgd.Basa
Tergugat:
USIN CANDRA
65 — 5
piringan sawah yang menjadi objeksengketa;Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, tampak jelas bahwasesungguhnya Penggugat tidak tahu batas tanah objek sengketa baik itu objeksengketa maupun objek sengketa II;Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata hal yang menjadi objek gugatanharuslah jelas dengan menyebutkan secara jelas dan tegas hal apa yang menjadiciriciri atau identitas objek gugatan, dan di dalamnya ada pohon/tumbuhan yangmempunyai nilai ekonomis;Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.565
Selain itu di dalam Putusan MahkamahAgung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 juga disebutkan Kalauobjek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima,Menimbang, bahwa terkait mengenai keharusan surat gugatan menyebutdengan jelas letak, batasbatas dan luas objek sengketa ini, M.
111 — 21
RAMLI, yang menguasai salah satu tanahyang disengketakan Harus ditarik sebagai Pihak yang berperkara.Adapun batasbatas yang benar adalah:Sebelah Utara : Jalan Desa;Sebelah Timur : Tanah Hak SARPIYAH;Sebelah Selatan : Tanah Hak SUDARTO;Sebelah Barat : Tanah Hak MUSRIONO;Vide: Gugatan para Penggugat tertanggal 2422016 denganperubahan gugatan tertanggal 7 April 2016);Maka sesuai yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973,tanggal 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, makagugatan tidak
Bakri;Persil No. 139 Klas.Il, luas 560 da.dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Milik MUSTAHAL;Sebelah Timur : Awangan/ Jalan Desa;Sebelah Selatan : Tanah Milik Matali;Sebelah Barat : Saluran air/ Jalan Desa;Persil No. 81 Klas.D.Il, luas 042 da.dengan batasbatas:Sebelah Utara : MUSRIONO;Sebelah Timur : MAT SATIN;Sebelah Selatan : Jalan Desa;Sebelah Barat : MUSRIONO;Maka sesuai yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tanggal 21Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan
59 — 21
Pernyataan Keterangan Ahli Waris yangdimohonkan kepada Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat dan dikuatkanoleh Camat setempat, yang menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli warisalmarhum Pamontang Sagala ;Bahwa oleh karena PenggugatPenggugat secara nyata tidak dapatmenunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamontang Sagala selaku ahiwaris, dengan demikian gugatan PenggugatPenggugat a quo dikategorikansebagai gugatan yang tidak sempurna sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung R.I Nomor : 565
Tergugat IV dengantegas menolak seluruh dalildalil dan alasan gugatan Para Penggugatdalam perkara ini terkecuali ada halhal yang diakui dan sejalandengan jawaban Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVBahwa Tergugat , Il, Ill, M menolak dengan tegas dalil ParaPenggugat halaman 12 poin 17 karena Para Penggugat dalamgugatannya tidak melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris yangdisaksikan oleh Lurah/Desa dan Diketahui oleh Camat, hal ini sejalandengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 565
ARIANUS HALAWA
Tergugat:
Pimpinan CV. Surya Berkah Utama
80 — 26
Namun tidak mendapatkan Win Win Solution ;Bahwa dengan tidak pernah hadirnya pihak Para Tergugat yang dipanggil secarapatut dan juga konfirmasi setelah pertemuan Penggugat dengan Para Tergugattertanggal 23 Desember 2020 yang dimana Para Tergugat masih bersih keras dantidak adanya itikad baik untuk membayarkan Hakhak Normatif Penggugat,Mediator Dinas Ketanagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Menggeluarkan AnjuranTertanggal 23 Desember 2020 dengan Nomor Surat No : 565/16486/DTK/XII/2020Hal : Anjuran
Fotokopi sesuai aslinya, surat anjuran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi SumateraUtara Nomor 565/16486/DTK/XII/2020. Tanggal 23 Desember 2020, selanjutnyadiberi tanda dengan P2;3.
Terbanding/Terdakwa : BUDI WINATA
201 — 93
PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013
Copy Biodata Nelly Apriani
Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani
Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012
Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI
Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara
Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI
Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn
Asli Akta PH No 565MustikaKaromah AbadiAsli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 NotarisAbdul Wahab, SH, MknAsli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 NotarisAbdul Wahab, SH, MknAsli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH, MknCopy Pengikatan Jual Beli no. 2 tanggal 25 Juni2013 Notaris Evienti ZaharCopy SHM No 07965 an Meri FitalocaKutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN KotaCimahi tanggal 6 Maret 2014 a4.
Halaman 61 dari 99 KAROMAH ABADIAsli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 NotarisABDUL WAHAB, SH, MknAsli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 NotarisAbdul Wahab, SH, MknAsli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH, MknCopy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni 2013Notaris Evienti ZaharCopy SHM No 07965 an Meri FitalocaKutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN KotaCimahi tanggal 6 Maret 2014 21.
Halaman 91 dari 99 Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 NotarisAbdul Wahab, SH, MknAsli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH, MknCopy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni2013 Notaris Evienti ZaharCopy SHM No 07965 an Meri FitalocaKutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN KotaCimahi tanggal 6 Maret 2014 21.
89 — 22
bahasa Belanda wederrechttelijke heid tidakdapat disamakan dengan Perbuatan Melanggar Hukum;Bahwa, dengan demikian Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perdatadengan ranah hukum pidana, sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), olehkarenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijk verklaard), vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 565
Dengan demikian Penggugat telah mencampuradukkan antaragugatan perdata dengan ranah hukum pidana, sehingga gugatan Penggugat kabur ( obscuurlibel ), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( nietontvankelijk verklaard ), vide Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 junto Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 565 K/ Sip / 1973 tanggal 21 Agustus 1974.Menimbang, bahwa memperhatikan dalildalil eksepsi Tergugat
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
80 — 52
Keputusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yangberbunyi Gugatan dinyatakan tidak dapat diterimakarena gugatan tidak sempurna.2.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang berbunyi Gugatandinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna.2. Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/Tahun 1970Pdt/PTB tanggal 27 Oktober 1970 yang berbunyi: Gugatan yang belumlengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima.Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi darieksepsi pihak Termohon sebagai berikut:Ad.A.
Pertanyaannyaapakah Putusan Mahkamah Agung nomor 565.K/SIP/1973 tanggal 21Agustus 1973 dan Putusan PT Bandung nomor 167/tahuni970 Pdt/PTBtanggal 27 Oktober 1970 adalah perkara yang sama dengan perkara Aquo?
PT. SATWIKA PERMAI INDAH
Tergugat:
1.AHMAD SYOPYANUDIN
2.SUBHAN
3.TAJUDIN
4.FAIKOH
5.SYAMSUDIN
6.FAHRUL WAHDI
7.HJ.HAMDAH
8.SAODAH
Turut Tergugat:
1.NAJIB MUHAMAD
2.TAN HENDRATO TANZIL
3.HENDRA GUNAWAN
114 — 33
Hal tersebut sangat rancu, sehinggamenyebabkan Gugatan Aquo menjadi Tidak Jelas, sehingga secarahukum mengakibatkan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;Bahwa, faktafakta hukum diatas, sesuai dengan Putusan MahkamahAgung No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21081974 menyatakan '"JikaGugatan tidak jeLas maka gugatan tidak dapat diterima", dan PutusanMahkamah Agung Nomor 492/K/Sip/1970, tanggal 16121970menyatakan "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakantidak dapat diterima" ;Bahwa, berdasarkan faktafakta
jelasbahwa pelanggaran hukum masuk ke dalam perbuatan melawan hukum.Dan antara wanprestasi dan PMH memiliki tata tertio beracara tersendiri.Dengan demikian, bertentangan apabila dalam suatu petitum memintaadanya putusan wanprestasi dan PMH secara sekaligus ;Bahwa, dengan ditemukannya faktafakta pertentangan dalam Petitumyang dimaksud di atas, maka menyebabkan Gugatan Aquo menjaditidak jelas, dan mengakibatkan Gugatan Aquo menjadi Tidak DapatDiterima ;Bahwa, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 565
bunga kerugian, bungamoratoir, sehingga total keselurunhan kerugian yang didalilkan dialamiPenggugat sebesar Rp. 1.397.500.000 (satu milyar sembilan puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa, dengan tidak jelasnya dasar hukum kerugian Penggugatsebagaimana yang disebutkan di atas, maka Gugatan Aguo menjadicacat formil karena tidak jelas dan kurang sempurna, sehinggamenyebabkan Gugatan Aquo menjadi Tidak Dapat Diterima ;Bahwa, faktafakta hukum diatas, sesuai dengan Putusan MahkamahAgung No. 565
WINARNO
Tergugat:
1.HALIMATUS SAKDIYAH
2.N U R H A D I
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH DESA WONGSOREJO
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
35 — 15
temyata terletakbukan diatas tanah yang luas serta batasnya seperti didalilkan olen Penggugat, terutamaterkait batas sebelah barat dimana menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milikH.Fadilan dan Penggugat, namun kenyataanya portal tersebut berada di ujung jalanwongsorejo yang sebelah baratnya berbatasan dengan jalan raya BanyuwangiSitubondo, sehingga objek sengketa gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuurlibel);Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 565
SITI AISYAH Binti K. SAHELUDDIN
Tergugat:
SUNAWI bin SA'I
58 — 16
Hal ini selaras dengannyurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. putusan mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1979tanggal 07 April 1979, yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatanyang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur cq Bupati Manggarai Barat cq Camat Komodo Diwakili Oleh : YOHANES BABTISTA KOU, S.H.,M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Manggarai Barat cq. Camat Komodo cq. Kepala Desa Warloka Diwakili Oleh : YOHANES BABTISTA KOU, S.H.,M.Hum.
Terbanding/Penggugat : Drs. Muhamat Ahmat Diwakili Oleh : YOHANES D. TUKAN, SH., Dk.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur cq Kepala Kantor ATR Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat
75 — 18
No.565 K/Sip/1973)..
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan terlihatyang mendekati angka seluas 1.777 (seribu tujuh ratus tujuh puluhtujuh) meter persegi adalah 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) meterpersegi, yaitu dari sisa tanah seluas 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuhpuluh) meter persegi 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 565.K/Sip/1973,tanggal 21 Oktober 1974 menyebutkan: kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukan ATMO SUKARTOseperti yang didalilkan Penggugat jadi dalil Penggugat yang menyatakan obyeksengketa belum bersertifikat adalah tidak benar;Bahwa Tergugat V tidak pernah menjual atau melakukan hubungan hukumapapun terhadap obyek sengketa.Untuk itu mohon Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Tanggal 21 81974 No.565 K/ Sip/1973, yaitu :Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini secara nyata dan jelas Tergugat telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan tidak secara adil dantidak tepat;Surat Nomor 565/5202 tertanggal 26 Juli 2013, Perihal: KasusPenuntutan Kerja Lembur bagi Awak Mobil Tangki, disebutkan padanomor 7, selengkapnya berisi:7. Berdasarkan hasil pemeriksaan di PT. Pertamina Training andConsulting Terminal BBM Rewulu dan Hasil Klarifikasi denganPT. Pertamina Patra Niaga Pusat serta PT.