Ditemukan 60632 data
156 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA;;
121 — 28
Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC. BEBESEN Cq semula KEPALA DESA BELANG KOLAK IPEMERINTAH RI. Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC BEBESENDIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT DI JAKARTA Cq KANWIL BRI PROVINSI ACEH Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG TAKENGONPEMERINTAH RI.
Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. CqGUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC.BEBESEN Cq semula KEPALA DESA BELANG KOLAK I sekarangKEPALA KAMPUNG BELANG KOLAK ASLI, berkedudukan diKampung Belang Kolak Asli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;5 PEMERINTAH RI. Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.
Dalam hal ini disebut TERGUGAT I.Dalam Halaman pada poin 4 tertulis:4 PEMERINTAH RI Cq Kementerian Dalam Negeri RI Cq GubernurAceh Cq Bupati Aceh Tengah Cq Camat Kec. Bebesen Cq semulaKepala Desa Belang Kolak I Asli sekarang Kepala Kampung BelangKolak Asli berkedudukan di Kampung Belang Kolak Asli. Dalam halini disebut TERGUGAT IV.Yang benar:4 PEMERINTAH RI Cq Kementerian Dalam Negeri RI Cq GubernurAceh Cq Bupati Aceh Tengah Cq Camat Kec.
74 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI;;
240 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS PT. VALE INDONESIA, TBK;
132 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI;
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Medan Merdeka BaratNomor 8, Gedung Karya, Lantai 12 s/d 17, JakartaPusat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa F. Zulistiani, S.H.,M.Si.jabatan Kepala Kepala Bagian Hukum dan KSLNHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69PK/TUN/2020Setditien Hubla Indonesia dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.006/2/9/DJPL17, tanggal 7 November 2017;ParaTermohon Peninjauan Kembali;3.
Kementerian Perhubungan,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas tanah negara;b. Nomor 468/Gunung Sahari Selatan, NIB. 0901020103060, letak tanahJalan Gunung Sahari Raya Nomor 73, Surat Ukur Nomor 00171/Gunung Sahari Selatan/2016, Luas 1150 meter persegi, tanggalditerbitkannya 8122016, oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B 15 Kavling 8, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat,atasnama Pemerintah Republik Indonesia cg.
171 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., III. RUDI KARNADI;;
61 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
407 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
258 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR;
PUTUSANNomor 484 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAANKAWASAN HUTAN, DIREKTORAT JENDERALPLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di GedungManggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Nomor 7,Senayan, Jakarta Pusat 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Supardi
, S.H., M.H., jabatanPegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.2/KUH/PKHW1/PLA.2/9/2020,tanggal 28 September 2020;Pemohon Kasasi;LawanPT ANUGERAH LANGKAT MAKMUR, tempat kedudukandi Jalan Sei Deli Nomor 1416, Medan, Sumatera Utara,yang diwakili oleh Abdul Khobir, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
Indonesia NomorS.174/KUH/PKHWI/PLA.2/5/2020, tertanggal 15 Mei 2020 Hal:Tanggapan atas Permohonan untuk Dikeluarkan dari Kawasan Hutan,selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sampai adanyaputusan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat DirekturPengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian
LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorS.174/KUH/PKHWI/PLA.2/5/2020, tertanggal 15 Mei 2020 Hal:Tanggapan atas Permohonan untuk Dikeluarkan dari Kawasan Hutan;Mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa, yaitu Surat DirekturPengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorS.174/KUH/PKHWI/PLA.2/5/2020, tertanggal 15 Mei 2020 Hal:Tanggapan atas Permohonan untuk Dikeluarkan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTURPENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN~ HUTAN,DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATALINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN' HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/20212.
91 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 3. RUDI KARNADI VS PATIMAH BINTI H. MUHAMMAD, DKK;
187 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PANTEKOSTA;
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKATKRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan M.H. ThamrinNomor 6, Jakarta, 10340;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Johnson ParulianHottua, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil padaDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat KristenKementerian Agama Republik Indonesia, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B156/DJ.IV/PS.01/04/2020, tanggal, 15 April 2020;Halaman 1 dari 7 halaman.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24A Pematang Siantar,Sumatera Utara;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/ BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24A Pematang Siantar,Sumatera Utara;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;Halaman 2 dari 7 halaman.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta, Jalan Lingga Nomor 24 A,Pematangsiantar, Sumatera Utara:4.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta, Jalan Lingga Nomor 24 A,Pematangsiantar, Sumatera Utara:5.
167 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (dahulu DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DKK
93 — 46
Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, dk
Kementerian Dalam Negeri Cq. PemerintahPropinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, berkedudukandi Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Pisang, KecamatanTernate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasakepada Muhammad Konoras, SH. MH.
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI., II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II., III. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR;
318 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGAMA RI., 3. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK' INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng BaratNomor 3 4, Jakarta;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 K/TUN/2021Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saan, S.H., M.H.,jabatan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB039/MA/HK.00/02/2020, tanggal 10 Februari 2020;Termohon Kasasi II;lll.
(satu juta empat ratusdua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi),atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian AgamaRepublik Indonesia (sebatas luas + 355.590 (tiga ratus lima puluh limaribu lima ratus embilan puluh meter persegi) milik Penggugat);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor00002/Cisalak, tanggal 6 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00436/Cisalak/Halaman 2 dari 7 halaman.
(satu juta empat ratusdua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi),atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian AgamaRepublik Indonesia (sebatas luas + 355.590 (tiga ratus lima puluh limaribu lima ratus embilan puluh meter persegi) milik Penggugat);4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat IIIntervensi 1, dan Tergugat Il Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagaiberikut:Eksepsi Tergugat:1.
112 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA., III. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);;
76 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. MARISI MALAU, DKK;;
69 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI., II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II., III. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR;