TOYOTAmendapatkan nasabah saksi Niko yang mau mengambil mobil atau kreditmobil pada PT TOYOTA dengan persyaratan harus ada rekening Korantabungan, kemudian saksi Niko meminta prinkan rekening korantabungannya ke Bank Mandiri Cabang Batam Center melalui saksi MelvinoJaya Siagian ,S.E .Dimana saksi Melvino Jaya Siagian ,S.E menayakanuntuk apa minta prikan rekening Koran dan saksi Niko mengatakan maukredit mobil di PT TOYOTA, lalu) saksi Melvino Jaya Siagian ,S.Emenawarkan kepada saksi Niko produk KKB

Btmpada saksi Melvino Jaya Siagian ,S.E dibandingkan dengan saksi MahmudSE Als Fidel.Pada hari rabu tanggal 30 Mai 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi MahmudSE Als Fidel datang ke Bank Mandiri bertemu dengan saksi Melvino JayaSiagian ,S.E untuk menanyakan ada ngak nasabah atas nama Nikomeminta rekening Koran,dan saksi Melvino Jaya Siagian,S.E menjawab ooo..ya ada pak, kenapa ada yang bisa dibantu kata saksi Melvino JayaSiagian ,S.E lalu saksi Mahmud SE Als Fidel berkata kenapa ditawarkanlagi produk KKB

Pada hari rabu tanggal 30 Mai 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi MahmudSE Als Fidel datang ke Bank Mandiri bertemu dengan saksi Melvino JayaSiagian ,S.E untuk menanyakan ada ngak nasabah atas nama Nikomeminta rekening Koran,dan saksi Melvino Jaya Siagian,S.E menjawabHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 800/Pid.B/2018/PN Btmooo..ya ada pak,J kenapa ada yang bisa dibantu kata saksi Melvino JayaSiagian ,S.E lalu saksi Mahmud SE Als Fidel berkata kenapa ditawarkanlagi produk KKB karena sama saksi Mahmud SE

,lalusaksi berkata kenapa ditawarkan lagi produk KKB karena sama saksisudah dapat hitungannya, sambil memperlihatkan Chattingannya antarasaksi dengan saksi Niko; Bahwa benar saksi Melvino Jaya Siagian,SE.

,menjawab karena menurutsdr.Niko bahwa dia belum ada booking fee, jadi saksi Melvino JayaSiagian,SE dari pihak Bank Mandiri menawarkan produk KKB tersebut,mendengar keterangan saksi Melvino tersebut membuat saksi Als Fidel tidakterima dan marahmarah; Bahwa melihat situasi semakin panas lalu saksi.

Dok DanPerkapalan Surabaya (Persero) berdasarkanKesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara PTI. Dok danPerkapalan Surabaya (Persero) dengan SEKARDPStanggal 31 Desember 2008 ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, obyek gugatanPenggugat, yaitu. Surat Keputusan Direksi PT. DokDan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor005/Kpts/DS/1/1/2010, tanggal 14 Januari 2010tentang Pemberhentian sdr. ABADI HARIANTO, NIK.97.67.000851 Sebagai Karyawan PT.

Pasal 11 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 ;Bahwa posita angka 5, 6 dan 7 dalam Gugatan Penggugatharus ditolak karena tidak berdasar hukum, obyekgugatan adalah tentang pemberhentian karyawan PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkanKesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara PT.

Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) antara PT. Dok dan Perkapalan Surabaya(Persero) dengan SEKARDPS tanggal 31 Desember 2008Karenanya........Karenanya, dalil dalil Penggugat tersebut tidak adarelevansinya dengan Sengketa Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara jo.

Dok danPerkapalan Surabaya (Persero ) berdasarkankesepakatan kerja bersama (KKB) antara PT. Dok danPerkapalan Surabaya (Persero) dengan SEKARDPStanggal 31 Desember 2008 yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan joUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangpenyelesaian perselisihan hubungan industrial dan46bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; 2.

Dok Dan Perkapalan Surabaya(Perserro) adalah sebagaimana diatur dalam KesepakatanKerja Bersama (KKB) PT.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 lima) bulan ;- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;- Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Voucher Nomor : 08/KKB/003 tanggal 01 Agustus 2013 ;Dikembalikan kepada PT.

pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa KLANDIA LILIS NURHANIbersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan dalamjabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP,sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair Penuntut Umum.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KLANDIALILIS NURHANI dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwadalam tahanan rutan dan memerintahkan terdakwa tetapdalam tahanan.3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar voucher Nomor : 08/KKB

/001, tanggal 01Agustus 2013, Rp15.101.362,00 (lima belas juta seratus satu ribu tigaratus enam puluh dua rupiah) dengan nomor voucher : 08/KKB/002,tanggal 01 Agustus 2013 dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)denga nomor voucher : 08/KKB/003, tanggal 01 Agustus 2013.e Bahwa setelah uang operasional perusahaan PT.

/001, tanggal01 Agustus 2013, Rp15.101.362,00 (lima belas juta seratus satu ribu tigaratus enam puluh dua rupiah) dengan nomor voucher : 08/KKB/002,tanggal 01 Agustus 2013 dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)denga nomor voucher : 08/KKB/003, tanggal 01 Agustus 2013.Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2014.

/001Tanggal 01 Agustus 2013, sebesar Rp15.101.362 (lima belas juta seratus saturibu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan No Voucer 08 / KKB/002Tanggal 01 Agustus 2013, sebesar Rp11.000.000,00 (sebelasjuta rupiah) dengan No Voucer 08 / KKB/003 Tanggal 01 Agustus 2013.e Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan uang milik KUD UsahaKarya Bersama yang telah dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2013 sebesarRp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut.e Bahwa terdakwa pada saat memakai uang milik

/PN Sagmengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar voucher Nomor : 08/KKB/003tanggal 01 Agustus 2013, yang nyatanyatanya dipersidangan diakui oleh terdakwadan Para Saksi merupakan milik dari PT. Agrina Sawit Perdana Sanggau, makamenurut pendapat Majelis Hakim sudah seyogianya barang bukti tersebutdikembalikan kepada PT.

Setelah Serikat Pekerja kami berdiri.Kami meminta Manajemen untuk merubah Peraturan Perusahaan (PP)yang selama puluhan tahun dibuat sepihak oleh Manajemen denganKesepakatan Kerja Bersama (KKB), lahirnya KKB Pertama yang dibuatbersama antara Tim Manajemen terdiri dari 5 orang dan Tim Serikat Pekerjaterdiri dari 5 orang juga. Setelah disyahkan di Jakarta lalu ditandatangani diHotel J. W.

Marriot Jakarta di hadapan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Bapak Jakob Noah Weyah, kebetulan Pemohon Kasasitermasuk yang ikut menandatangani buku KKB Pertama tersebut denganempat orang Tim lainnya.Setelah KKB Pertama lahir dan diimplementasikan peraturan tersebuttimbul ketidaknyamanan bagi Manajemen karena merasa diawasi kinerjanyaoleh Pengurus Serikat Pekerja, maka kami 4 dari 5 orang Tim yang ikut tandatangan di Buku KKB Pertama tersebut ditargetkan untuk diberhentikan,ternyata target mereka

Kolektor dan PenggugatII sebagai karyawan mesin dengan pembayaran upah terakhir pada bulan Juli 2011yaitu masingmasing Rp500.000,00;Bahwa secara tiba tiba sekitar bula September 2011 Tergugat secara sepihak telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat berdasarkan SuratPemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat berdasarkan Surat KeputusanPHK tertanggal 07 September 2011 dengan alasan mangkir selama 5 (lima) harikerja secara berturut turut berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

) danpasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dijadikan dasar acuanoleh Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat dari pekerjaannya sebagaikaryawan Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum sebab para Penggugat tidakpernah mengetahui sebelumnya tentang keberadaan Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) tersebut padahal seharusnya setiap adanya Perjanjian Kerja Bersama atauKesepakatan Kerja Bersama (KKB) haruslah diketahui/dibuat

secara bersama samaantara para karyawan dengan Tergugat lalu disosialisasikan kepada para karyawanin casu para Penggugat, sehingga dengan tidak diketahuinya oleh para Penggugattentang KKB tersebut baik mengenai bentuk dan isinya maka Kesepakatan KerjaBersama (KKB) tersebut tidak dapat dijadikan dasar acuan oleh Tergugat sehinggaharuslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap para Penggugat;Bahwa para Penggugat keberatan terhadap surat Tergugat tertanggal 07 September2011

serta asset asset milik Tergugat adalah sah dan berharga;9 Menetapkan biaya perkara yang timbul ditangguhkan hingga ada putusan akhir.DALAM POKOK PERKARA:1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;2Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada paraPenggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 07 September 2011 adalahbatal demi hukum, tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

Poin adalah karena para Penggugat adalahpekerja pada Tergugat, Poin 2 karena Penggugat I sebagai karyawan produksi,Penggugat II sebagai kolektor dan Penggugat Ill sebagai karyawan mesin, Poin 3karena secara tibatiba, sekitar bulan September 2011 Tergugat secara sepihak telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat berdasarkan SuratKeputusan PHK tertanggal 07 September 2011 dengan alasan mangkir selama 5(lima) hari kerja secara berturutturut berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama(KKB

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304035402700003 atasnama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kadis KependudukanCapil dan KKB Kabupaten Jeneponto tanggal 17 November 2012,bermeterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut telah disesuaikandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kKemudian diberikode P3..

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304035203900002 atasnama NAMA PEMOHON Il yang dikeluarkan oleh KadisKependudukan Capil dan KKB Kabupaten Jeneponto tanggal 20 Juni2008, bermeterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut telahdisesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian diberi kode P4..

bermeterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut telahdisesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian diberi kode P9.10.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0089/UM/CS/JP/I/2001 atas11nama NAMA PEMOHON V yang dikeluarkan oleh Kepala KantorCatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 29 Januari 2002,bermeterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut telah disesuaikandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberikode P10..Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 245/KKB

P/2015/PA Jnp.12.Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 116/KKB/V/2015 atasnama Samura yang dikeluarkan oleh Lurah Bontoa tanggal 7 Mei2015, bermeterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut telahdisesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinyakemudian diberi kode P12.13.Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 116/KKB/V/2015 atasnama Masari yang dikeluarkan oleh Lurah Bontoa tanggal 7 Mei 2015,bermeterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut telah disesuaikandengan aslinya dan ternyata

Cheil Samsung Indonesia Tahun 19961997tersebut, tidak bisa dikenakan kepada Pemohon Peninjauankembali/Penggugat karena Pasal 2 ayat 2 a dalamKesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut itu sendiri,karena alasan tersebut, maka Termohon Peninjauankembali/Tergugat membuat surat baru yaitu surat P4 yang alasannyaberbeda dari surat P3. Kemudian dalam surat P4 tersebutPemohon Peninjauankembali/Penggugat dinyatakan telahmelanggar Pasal 18 ayat 1 a Peraturan Menteri Tenaga KerjaHal.9 dari 20 hal. Put.

Kemudian soal saksipada waktu itu belum mendalami secara detail, untuk diketahuibahwa KKB P.T. Cheil Samsung Indonesia Tahun 19971999dan Tahun 19992001 tersebut tidak berlaku bagi PemohonPeninjauankembali/Penggugat, karena Pasal 2 ayat 2 a KKBP.T. Cheil Samsung Indonesia Tahun 19971999 dan Tahun19992001 (lihat bukti baru PK2 dan PK3, terlampir), karenaPemohon Peninjauankembali/Penggugat sebagai Manageryang dianggap sebagai mewakili pihak managemen/Pengusaha/Perusahaan ;.

Maka apabila judex factimenyebutkan yang dilakukan Penggugat adalahpelanggaran KKB ..., kalau pelanggaran KKB PemohonPeninjauankembali/Penggugat sudah jelas tidak akanmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dalamperkara a quo waktu dan alasan PHK adalah sangat tidak benardan bertentangan dengan hukum, sehingga kami menganggapPHK yang dilakukan Termohon Peninjauankembaili/Tergugatmerupakan perbuatan melawan hukum, dan ini tidakdipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri KabupatenPasuruan

Bahwa berdasarkan fakta bukti baru PK2, yaitu SuratKesepakatan Kerja Bersama (KKB) P.T. Cheil SamsungIndonesia Tahun 19971999 (lihat bukti baru PK2, terlampir)Pasal 2 ayat 2 a dan Surat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)P.T.

Cheil Samsung Indonesia Tahun 19992001 (lihat buktibaru PK3, terlampir) Pasal 2 ayat 2 b, bahwa PemohonPeninjauankembali/Penggugat selaku Manager termasukGolongan V (lima) yang mewakili manajemen/Perusahaan,maka Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut tidakberlaku bagi Pemohon Peninjauankembali/Penggugat.

Pembanding/Tergugat III : USP Swamitra KKB Panam Diwakili Oleh : ALDEN BRONTANO
Terbanding/Penggugat : ASLINA BR SITEPU Diwakili Oleh : RENTA SIMANULLANG,SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat Siak Hulu
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASEP SUDRAJAT SH Mkn
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA DESA DESA BARU / LURAH DESA BARU
Turut Terbanding/Tergugat I : HANDI HIDAYAT

PUTUSANNomor 221/PDT/2017/PT.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :USP Swamitra KKB Panam, beralamat di Jalan HR Subrantas No.111Kelurahan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yangdiwakili oleh Ridona Firmansyah selaku Ketua KoperasiKKB Panam yang bertindak dalam jabatannyaberdasarkan Akta Pendirian Koperasi KKB

Panam, yang mana terhadappengajuan tersebut dibuat dihadapan Notaris Ririn Agustina SH, M.Kn.Bahwa karena didalam Dalildalil Gugatan Penggugat dijelaskanterjadinya perjanjian Kredit yang dilakukan di USP Swamitra KKB Panam(Turut Tergugat Il), yang mana terhadap perjanjian kredit tersebutdilakukan di hadapan Notaris Ririn Agustina SH, M.Kn, maka sudahseharusnya ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam gugatannya,diantaranya: Ririn Agustina selaku Notaris USP Swamitra KKB Panamyang membuat Akta

dengan peminjaman untukmodal usaha Pembelian mesin Pengepres Kotak/Kardus dengan nilaiPinjaman sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)dengan Perjanjian Kredit No : 76/PKNot/RA/X/2014 tanggal 310ktober2014.Bahwa terhadap pengajuan ini, USP Swamitra KKB Panam (Turut TergugatIl) memproses semua pengajuan dari Tergugat sesuai dengan SOP(Standart Operation Proses) dari Managemen USP Swamitra KKB Panamsampai dengan pencairan dilakukan.

Nomor 221/PDT/2017/PT.PBR10.11.Tergugat Il hanya memilki hubungan hukum dengan Tergugat selakuDebiutur USP Swamitra KKB Panam yang macet.Bahwa perlu Penggugat pahami terhadap Pengajuan permohonan kredityang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat Il dengan jaminan SuratKeterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg Camat Nomor 838/SH/2014 tanggal 05september 2014 dan Reg Lurah Nomor 92/SKGR/DB/2014 tanggal 05september 2014 dengan luas 450 M2 (empat ratus lima puluh meterpersegi) atas nama Handi Hidayat.

Pengajuan permohonan kredit diajukanatasnama Tergugat langsung tidak ada nama Penggugat didalam prosespengajuan Permohonan kredit yang dilakukan di hadapan Notaris.Bahwa terhadap pengajuan permohonan kredit jika Turut Tergugat Ilmengetahui adanya nama Penggugat dalam proses pengajuan permohonankredit dan ada indikasi adanya itikad baik dalam pengajuan ini sesualdengan SOP (Standart Operational Proces) dari USP Swamitra KKB Panamtidak akan diproses dan tidak akan dilanjutkan.

Bahwa, Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnyamenyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas seluas +7624 M2sebagaimana Sisa dari Akta TukarMenukar No. 62/TN/KKB/1983 yangdulunya seluas +10.000 M2, adalah harta warisan dari orang tua Tergugat I,Tergugat Il, dan Tergugat III yang diperoleh dan dikuasi oleh Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat Ill sampai saat ini.

/1983 dan juga memerintahkan Tergugat V untuk melakukanperubah terhadap akta Akta Tukar Menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1993karena adanya kesalahan batasbatas adalah dalil yang tidak beraasanhukum dan mengadangada untuk itu tidak perlu di tangapi secara serius;Alasan Hukumnya:a.

Bahwa Akta Tukar Menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1983 merupakan Aktayang status hukumnya TIDAK SAH karena perolehan tanah tersebutmerupakan hasil/perolehan dari warisan kakek Tergugat , Il, Ill maupunIV (alm. Nuhung) oleh karena ituapa yang telah.didalilkan penggugatsalah satu ahli waris alm. Nuhung secara sepihak/sendiri telahmengalinkandalam bentuk Akta Tukar Menukar Nomor62/ATM/KKB/1993 tanpa sepengatahuan ahli waris lainnya Alm. H.

Oleh karena itu secara keseluruhan telah membuktikansebuah fakta hukum bahwa ada pengakuan secara tegas dan terangterhadap penguasaan tanah sebagaimana Akta Tukar Menukar yangTIDAK SAH Nomor: 62/ATM/KKB/1983 yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Bajo.

Fotokopi dari fotokopi, Akta tukar menukar Nomor: 62/ATM/KKB/1983,tertanggal 20 Desember 1983, diberi tanda P.7;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut:1.

Kewajiban Desa atau Kelurahan adalah membantu petugas Kantor Pos pada saatpengecekan daftar penerima BLTRTS dan mendistribusikan KKB kepada RumahTangga Sasaran.Perbuatan Para Terdakwa I. AHMAD AZHAR, Terdakwa II. SYAHRILLUKMAN; III. MUFIARDI Bin DAHAJARI; IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD, V.HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN; VI. AZAN Bin ALI; VII. TARMIZI BinBAKRI; VIII.

) dan dalampenyaluran dana BLIRTS serta pengendalian dan pengamanan di lapangan sertamMempunyai tugas dan wewenang melalui musyawarah untuk melegalisir KartuKompensasi BBM (KKB), serta membantu petugas pada saat pengecekan DaftarPenerima BLTRTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendistribusikan KKB kepadaPage 27 of 4228Rumah Tangga Sasaran, sebagaimana diatur dalam : Petunjuk Tekhnis ProgramBantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran yang dikeluarkan olehMenteri Sosial RI pada angka 2 huruf

(b) angka 7 huruf (b) dan (d) serta angka 8 huruf(a)yang mengatur bahwa : Kepala Desa dan Lurah melalui musyawarah Rembug Desa melegalisir KartuKompensasi BBM(KKB).

Kewajiban Desa atau Kelurahan adalah membantu petugas Kantor Pos pada saatpengecekan daftar penerima BLTRTS dan mendistribusikan KKB kepada RumahTangga Sasaran.Perbuatan Para Terdakwa I. AHMAD AZHAR, Terdakwa II. SYAHRILLUKMAN; III. MUFIARDI Bin DAHAJARI; IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD, V.HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN; VI. AZAN Bin ALI; VII. TARMIZI BinPage 33 of 4234BAKRI; VIII.

Penggugat II sebagai karyawan produksi dengan pembayaranupah terakhir pada bulan Juli 2011 yaitu masingmasing Rp500.000,00;3 Bahwa secara tiba tiba sekitar bulan September 2011 Tergugat secara sepihaktelah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugatberdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugatberdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 07 September 2011 dengan alasanmangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut turut berdasarkanKesepakatan Kerja Bersama (KKB

) dan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4 Bahwa mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dijadikan dasaracuan oleh Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat daripekerjaannya sebagai karyawan Tergugat adalah tidak berdasarkan hukumsebab Para Penggugat tidak pernah mengetahui sebelumnya tentangkeberadaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut pada hal seharusnyasetiap adanya Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) haruslah diketahui/dibuat

secara bersama sama antara Para karyawandengan Tergugat lalu disosialisasikan kepada Para karyawan in casu ParaPenggugat, sehingga dengan tidak diketahuinya oleh Para Penggugat tentangKKB tersebut baik mengenai bentuk dan isinya, maka Kesepakatan KerjaBersama (KKB) tersebut tidak dapat dijadikan dasar acuan oleh Tergugatsehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat terhadap Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap surat Tergugat tertanggal 07September

serta asset asset milik Tergugat adalah sah dan berharga;9 Menetapkan biaya perkara yang timbul ditangguhkan hingga ada putusan akhir;Dalam Pokok Perkara:1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;2Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada ParaPenggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 07 September 2011adalah batal demi hukum, tidak sah dan bertentangan dengan Undang UndangNomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

Poin 2 karena Penggugat I sebagai karyawanproduksi, Penggugat II sebagai karyawan produksi, dan Penggugat III sebagaikaryawan produksi; Poin 3 karena secara tibatiba, sekitar bulan SeptemberHal. 17 dari 24 hal.Put.Nomor 316 K/Pdt.SusPHI/20132011 Tergugat secara sepihak telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 07September 2011 dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja secaraberturutturut berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

ATTO MURIB tidak mempunyaihubungan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) di Papua, justru Sdr. ATTO MURIB dibencioleh KKB sehingga Sdr. ATTO MURIB tidak bisamengerjakan lokasi tambang emasnya yangberada di atas gunung tersebut, bahkan Sadr.ATTO MURIB pernah diburu oleh KKB pada saatSdr. ATTO MURIB datang ke lokasi tambangemasnya yang berada di atas gunung tersebut.Bahwa Saksi16 bekerja sebagai sopir mobilrental dan sering mengantar Sdr. ATTO MURIB ketambang emas milik Sdr.

ATTO MURIB tidak mempunyaihubungan dengan Kelompok KriminalBersenjata (KKB) di Papua, justru Sdr. ATTOMURIB dibenci oleh KKB sehingga Sdr. ATTOMURIB tidak bisa mengerjakan lokasi tambangemasnya yang berada di atas gunungtersebut, bahkan Sdr. ATTO MURIB pernahdiburu oleh KKB pada saat Sdr. ATTO MURIBdatang ke lokasi tambang emasnya yangberada di atas gunung tersebut.Hal. 80 dari 130 hal. Putusan Nomor 37K/PM.

ATTO MURIBberusaha melakukan pendekatan terhadapKelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diPapua dengan cara mencari dan membelisenjata api dan munisi untuk dijual kepadaKelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diPapua dengan tujuan agar Sdr. ATTOMURIB bisa bebas dan leluasamengerjakan lokasi tambang emasnyayang berada di atas gunung tersebut tanpaada gangguan dari Kelompok KriminalBersenjata (KKB) di Papua.Hal. 82 dari 130 hal.

ATTOMURIB membeli senjata api dan munisi adalahuntuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) di Papua karena Sdr. ATTO MURIB dibencioleh KKB sehingga Sdr. ATTO MURIB tidak bisamengerjakan lokasi tambang emasnya yangberada di atas gunung tersebut, bahkan Sdr.ATTO MURIB pernah diburu oleh KKB pada saatSdr. ATTO MURIB datang ke lokasi tambangemasnya yang berada di atas gunung tersebut.Untuk itu Sdr.

ATTO MURIB berusaha melakukanpendekatan terhadap Kelompok KriminalBersenjata (KKB) di Papua dengan cara mencaridan membeli senjata api dan munisi untuk dijualkepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diPapua dengan tujuan agar Sdr. ATTO MURIB bisabebas dan leluasa mengerjakan lokasi tambangemasnya yang berada di atas gunung tersebuttanpa ada gangguan dari Kelompok KriminalBersenjata (KKB) di Papua.

yaitu sebagai karyawan produksi, Penggugat II sebagai Kolektor danPenggugat III sebagai karyawan mesin dengan pembayaran upah terakhir padabulan Juli 2011 yaitu masingmasing sebesar Rp500.000,00;Bahwa secara tibatiba, sekitar bulan September 2011 Tergugat secara sepihaktelah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugatberdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 07 September 2011 dengan alasanmangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturutturut berdasarkanKesepakatan Kerja Bersama (KKB

) dan Pasal 168 UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dijadikan dasaracuan oleh Tergugat dalam memberhentikan para Penggugat dari pekerjaannyasebagai karyawan Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum sebab paraPenggugat tidak pernah mengetahui sebelumnya tentang keberadaanKesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut padahal seharusnya setiap adanyaPerjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) haruslahdiketahui/dibuat secara

bersamasama antara para karyawan dengan Tergugatlalu disosialisasikan kepada para karyawan in casu para Penggugat, sehinggadengan tidak diketahuinya oleh para Penggugat tentang KKB tersebut baikmengenai bentuk dan isinya maka Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebuttidak dapat dijadikan dasar acuan oleh Tergugat sehingga haruslah dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap paraPenggugat;Bahwa para Penggugat keberatan terhadap Surat Tergugat tertanggal 07September 2011

ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulanselama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhitung sejak bulanAgustus 2011 sampai bulan Januari 2011 sama dengan Rp980.000,00 x 6 =Rp5.880.000,00;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada paraPenggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 7 September 2011 dalahbatal demi hukum, tidak sah dan bertentangan dengan Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

Poin 3 karena secara tibatiba, sekitar bulan September 2011 Tergugatsecara sepihak telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap paraPenggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 7 September 2011dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja secaraberturutturutberdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Pasal 168 UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara a quo ditingkat PengadilanHubungan Idustrial pada Pengadilan Negeri Kendari

,Bahwa Penggugat tidak sepakat denganpermintaan Tergugat tersebut di atas, karenaperbuatan / tindakan Tergugat seperti tersebutpada angka 7, 8, 9 dan 10 di atas merupakankesalahan berat, sesuai dengan ketentuan yangtelah diatur di dalam Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) PT.

Put.No. 427 K/ PDT.SUS / 2010(KKB) yang dibuat secara bersamasama antarapihak Perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia,dengan pihak Serikat Pekerja PUKFSP IndonesiaK SPSI PT. Kayu Lapis Indonesia, dimana saat iniberlaku KKB periode tahun 20072009, yang telahdiperpanjang masa berlakunya sesuai denganRisalan Perundingan / Notulen Rapat PimpinanPerusahaan PT. KLI dan F SPSI PT. KLI tanggal26 Juni 2009. (Bukti P15.

P16) ;16.Bahnwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode Tahun20072009, tentang lingkup berlakunyaKesepakatan Kerja Bersama, dinyatakanKesepakatan Kerja Bersama (KKB) berlaku bagiseluruh pekerja PT.

;Jumlah = Rp264.040.000, ;(dua ratus enam puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) ;21.Bahwa oleh karena belum adanya keputusan22yang berkekuatan hukum tetap mengenaikeabsahan PHK yang dilakukan TergugatRekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi,maka sesuai ketentuan Pasal 151, 152 dan 153UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenaga Kerjaan dan Pasal 29 ayat (1)Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PT.

Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan Pelanggaran berat,sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf e, f, KKB PT. Kayu LapisIndonesia periode 20072009 ;3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Pemutusan HubunganKerja Nomor : 04/B.27/PERS/KLI/IX/2009 tanggal 16 September 2009 ;4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas uang pesangon, karenaHal.19 dari 31 hal. Put.No. 427 K/ PDT.SUS / 2010Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat didasarkan pada alasanadanya kesalahan berat;5.

Kasasi tidak dikabulkan suatu bentuk pendholiman dan penyesatan peradilan,Makamah Agung sangat mengerti tujuan dilestarikannya kwalitas hukumkebenaran hakiki diri sendiri Perusahaan Hindia Belanda (KKB/PKB) modifikasiORBA di wilayah hukum Negara NKRI,B.3.

BANDING PENGADILAN TINGGI, KASASI DAN KOMISI YUDISIALLembaga peradilan Tinggi Negara sangat mengerti tentang tujuan diberlakukannyakwalitas hukum Kebenaran diri sendiri Perusahan hindia belanda (KKB/PKB)modifikasi ORBA yang berlaku diwilayah hukum NKRI dengan :1.Berusaha sekuat daya dan upaya menjaga dan melestarikan kwalitas hukumkebenaran hakiki diri sendiri pberusahaan Hindia Belanda modifikasi ORBA yangkwalitas hukumnya sama dengan KKB/PKB Perusahaanhal ini wajib digantidengan Kwalitas Hukum

Sebagai contoh adalah UU KKB/PKB Hard rock hotel sendiri perusahaan Hindia Belandadomain hukum yang mengatur dan UU no 13 th 2004, disitu akan jelas serupa tapi sehingga :kehidupan seharihari orang dan tak sama dilaksanakan hasilnya tidak sama a.Tidak ada kepastian hukum/badan hukum lainnya (seperti 1.

Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau PedomanPerilaku Hakim (KEPPH).dengan memperlakukan KEPPH bersamaan dengan peraturan hukum Kebenaran hakikidiri sendiri Perusahaan Hindia Belanda (KKB/PKB) Bagi Pelaksana Penegakkeadilan,Bagi Penjaga danpenegak sdr KomisiYudisial, &makamah AgungBagi WargaNegara/Rakyat NKRI Wajib melaksanakan hukumkebenaran diri sendiri (KKB/PKB)Perusahaan Hindia Belandadengan ber ETIKA danPROFESIONAL agar lestari dantidak musnah, dengan jaminanperlindungan Komisi

Dengan diberlakukannya Hukum Perusahaan Hindia Belanda (KKB/PKB)Pemerintah NKRI melanggar Hukum Internasional yaitu Melanggar Hak azaziManusia sebagaimana Pembukaan Amandemen Hak Azazi Manusia alenia 3Menimbang, bahwa hakhak manusia perlu dilindungi dengan peraturanhukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagaiusaha terakhir guna menentang kelaliman &penjajahan Karena tetapmelestarikan hukum perusahaan Hindia belanda (KKB/PKB) yang1. merupakan penjajah Bangsa Indonesia2

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hukum bahwa Pekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel berhak atas cuti panjang sebagaimana diatur pada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

Kep 08/2000,oF Bahwa pada tanggal 30 Juni 2001, telah dibuat Kesepakatan KerjaBersama (KKB) antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja pada HotelIstana Rama;4.

Bahwa sesuai isi Surat Keputusan Nomor : Kep34/W.21/VC/KKB/2001, maka Kesepakatan Kerja Bersama antara Hotel IstanaRama dengan Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Unit Hotel IstanaRama berlaku dari tanggal 30 Juni 2001 sampai dengan tanggal 29 Juni2003;6. Bahwa telah dilakukan peralihnan kepemilikan atas Hotel IstanaRama pada tanggal 17 Desember 2001, dan selanjutnya nama HotelIstana Rama dibawah pemilik yang baru dirubah menjadi Grand IstanaRama Hotel;7.

Bahwa sepatutnya dengan beralihnya kepemilikan dan perubahannama atas Hotel Istana Rama, Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tetapmengikat perusahaan dan pekerja; yang mana pada Kesepakatan KerjaBersama tersebut diatur mengenai hak Pekerja tentang Cuti Panjangyang diatur dalam pasal 17 yaitu :(1) Bagi Karyawan /Pekerja yang sudah mempunyai masa kerja 6(enam) tahun berturut turut di perusahaan ini maka kepadanyadapat diberikan cuti panjang selama 24 hari kerja.

Bahwa selanjutnya Penggugat yang nota bena merupakanrepresentasi pekerja pada Grand Istana Rama Hotel, kembali berusahamengajukan penyelesaian perselisinan hak mengenai Cuti Panjangpekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perjanjian Kerja Bersama(KKB) dan Kepmenakertrans Nomor : Kep.51/MEN/IV/2004 tentang CutiPanjang Pada Perusahaan Tertentu yang hendak dihapus oleh Tergugatpada perusahaan Grand Istana Rama Hotel;15.

Menyatakan hukum bahwa Pekerja pada Perusahaan GrandIstana Rama Hotel berhak atas cuti panjang sebagaimana diatur padaKesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Kepmenakertrans Nomor:Kep.51/MEN/IV/2004 tentang Cuti Panjang Pada Perusahaan Tertentu;4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak atas cuti panjangkepada seluruh pekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.

Pos Indonesiamencetak KKB (Kartu) Kompensasi BBM) yang sudah tertera namapenerima BLT.Selanjutnya daftar nama beserta KKB tersebut dikirim ke PT.Pos Kabupaten Ngawi untuk pencairannya sedangkan BPSKabupaten Ngawi hanya pendistri busian KKB saja.Bahwa Pendistribusian KKB, diwilayah Kabupaten Ngawiditeruskan kepada para Mitra Statistik (Kasun di masingmasing desa seluruh Kabupaten Ngawi) melalui KSK(Koordinator Statistik Kecamatan)/Petugas BPS Kecamatanuntuk diberikan kepada penerima BLT tahun 2005

No. 1053K/Pid.Sus/2010mencetak KKB (Kartu) Kompensasi BBM) yang sudah tertera namapenerima BLT.Selanjutnya daftar nama beserta KKB tersebut dikirim ke PT.Pos Kabupaten Ngawi untuk pencairannya sedangkan BPSKabupaten Ngawi hanya pendistri busian KKB saja.Bahwa Pendistribusian KKB, di wilayah Kabupaten Ngawiditeruskan kepada para Mitra Statistik (Kasun di masingmasing desa seluruh Kabupaten Ngawi) melalui KSK(Koordinator Statistik Kecamatan)/Petugas BPS Kecamatanuntuk diberikan kepada penerima BLT

SARENGAT; 1 (satu) buah Buku Berita Acara Penyerahan Kupon BLT, 1 (satu) buah Buku Daftar BLT bulan Juli Tahun 2008dan 1 (satu) bendel Kartu KKB ;Dikembalikan kepada saksi Mujiono ; 1 (satu) lembar Surat No. 14/404.303.05/2008, tanggal07 Oktober 2008 tentang Pembagian Penerimaan BLT ;1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Penyaluran BLT;Hal. 44 dari 37 hal. Put. No. 1053K/Pid.Sus/2010Dikembalikan kepada saksi Drs.

/555/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebanyak 58.000 kecambahtertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/Delivery Order)sebanyak 58.000 butir Nomor Tan/KKB/555/2004, tanggal 29 Oktober2004 tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Faktur pembelian palsu 58.000 butir kKecambah senilai Ro153.700.000,00tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Satu Sertifikat benin Kelapa Sawit palsu Nomor F.001089 (SPK) NomorTAN/KKB/554/2004, 29

/555/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebanyak 58.000 kecambahtertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/Delivery Order)sebanyak 58.000 butir Nomor Tan/KKB/555/2004, tertera diterbitkanoleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Faktur pembelian palsu 58.000 butir kecambah senilai Ro153.700.000.tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Satu Sertifikat benin Kelapa Sawit palsu Nomor F.001089 (SPK) NomorTAN/KKB/554/2004, 29 Oktober 2004, sebanyak 58.000

No. 90 PK/PID.SUS/2012Satu Sertifikat benin Kelapa Sawit palsu Nomor F.001089 (SPk)Nomor TAN/KKB/554/2004, 29 Oktober 2004, sebanyak 58.000 butirkecambah tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/DeliveryOrder) sebanyak 58.000 butir Nomor TAN/KKB/554/2004 29 Oktober2004 tertera diterbitkan PT SOCFINDO Medan;Faktur pembelian palsu 50.000 butir kecambah senilai Rp132.500.000,00tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Dua lembar palsu

/555/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebanyak 58.000 kecambahtertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/Delivery Order)sebanyak 58.000 butir Nomor Tan/KKB/555/2004, tertera diterbitkanoleh PT SOCFIN Indonesia Medan;Hal. 56 dari 63 hal.

No. 90 PK/PID.SUS/2012 Faktur pembelian palsu 58.000 butir Kecambah senilai Ro153.700.000,00tertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan; Satu Sertifikat benin Kelapa Sawit palsu Nomor F.001089 (SPK) NomorTAN/KKB/554/2004, 29 Oktober 2004, sebanyak 58.000 butir kKecambahtertera diterbitkan oleh PT SOCFIN Indonesia Medan; Surat pengantar kecambah Kelapa Sawit palsu (DO/Delivery Order)sebanyak 58.000 butir Nomor TAN/KKB/554/2004 29 Oktober 2004tertera diterbitkan PT SOCFINDO Medan; Faktur pembelian

Dok DanPerkapalan Surabaya (Persero) berdasarkanKesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara PT. Dok danPerkapalan Surabaya (Persero) dengan SEKARDPStanggal 31 Desember 2008 ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, obyek gugatanPenggugat, yaitu Surat Keputusan Direksi PT. DokDan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor004/Kpts/DS/1/1/2010, tanggal 14 Januari 2010tentang Pemberhentian sdr. ARIE WIBOWO, NIK.2505.76.001117 Sebagai Karyawan PT.

Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo.Pasal 11 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 ;Bahwa posita angka 5, 6 dan 7 dalam Gugatan Penggugatharus ditolak karena tidak berdasar hukum, obyekgugatan adalah tentang pemberhentian karyawan PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkanKesepakatan Kerja Bersama (KKB) antaraPT. Dok.........PT.

Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) antara PT. Dok dan Perkapalan Surabaya(Persero) dengan SEKARDPS tanggal 31 Desember 2008Karenanya, dalil dalil Penggugat tersebut tidak adarelevansinya dengan Sengketa Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara jo.

Dok dan45Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan kesepakatankerja bersama (KKB) antara PT. Dok dan PerkapalanSurabaya (Persero) dengan SEKAR DPS tanggal31 Desember 2008 yang diatur dalam Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan joUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaianperselisihan hubungan industrial dan bukan merupakansengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalampasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;2.

Dok Dan Perkapalan Surabaya(Persero) adalah sebagaimana diatur dalam KesepakatanKerja Bersama (KKB) PT.

Diperbaiki menjadi LUTVIA ARYANTI lahir di Kediri pada tanggal 28 Mei 1976;

atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tanggal lahir Pemohon yang semula 28 Mei 1980 diperbaiki menjadi 28 Mei 1976 pada akte kelahiran Pemohon Nomor 17/DT/DPS.AK.KB/KKB/2008.