Mengabulkana Permohonan perncabutan perkara nomor: 385/Pdt.G/2014 /Ms-Lsk. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

385/pdt.G/2014/ms-Lsk

PENETAPANNomor: 385/Pdt.G/2014/MsLsk.healsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadilliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara :Penggugat, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP,Bertempat tinggal di Dusun Bukit Aman Gampong Bukit HaguTrans Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sebagaiPenggugat;MELAWAN

tinggal di Dusun Bukit Aman Gampong Bukit HaguTrans Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sebagaiTergugat;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat;Telah memperhatikan berkas dan suratsurat lain yang berkaitan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 22 Agustus 2014mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana telah didaftarkan dikepeniteraan Mahkamah Syariyah Lhoksukon dengan Register Nomor: 385

/Pdt.G/2014/MsLsk., tanggal 22 September 2014, yang isinya sebagai berikut:Hal dari5 Halaman Penetapan nomor: 385/Pdt.G/2014/MSLsk..

Mengabulkana Permohonan perncabutan perkara nomor: 385/Pdt.G/2014 /MsLsk. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumattanggal 29 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah1435 Hijriyah, oleh kami H.

Panitera PenggantiSayed Tarmizi, SH.Hal 5 dari 5 Halaman Penetapan nomor 385/Padt.G/2014/MsLsk.Perincian Biaya Proses Perkara: 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Administrasi/ATK Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000.5. Biaya Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 291.000,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 385/Pdt.G/2021/PA.GM telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

385/Pdt.G/2021/PA.GM

PENETAPANNomor 385/Pdt.G/2021/PA.GM

MENGADILI:- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 385/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

385/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Pdt.1.C.1 PUTUSANNomor 385/Pdt.G/2019/PN JKT.SELDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:Ny, Maryani Kardi, beralamat di Jalan Jaguar U2 nomor 35,Cikarang Baru Rt.001/ RW.009. KelurahanJayamukti ,Kecamatan Cikarang Pusat,Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada NengahSujana,S.H.

Timur Satria Perkasa) terhitung sejak tanggal 30 AgustusHalaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pat.G/2019/PN JKT.SEL2005, dengan posisi/jabatan terakhir sebagai Accounting Head Office(Kantor Pusat) di Jakarta (Bukti P1);.

Pasal 56 Undang Undang No 2 Tahun2004; yang merupakan Tugas dan Wewanang Pengadilan HubunganHalaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pat.G/2019/PN JKT.SELIndustrial.

PadaPengadilan Negeri Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;Bahwa oleh karenanya Pengadian Negeri Jakarta Selatan yangmengadili Gugatan PENGGUGAT Ny Maryani Kardi yang terdaftarHalaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pat.G/2019/PN JKT.SELdengan Nomor Perkara Perdata 385/Pdt.G/2019/PN.JKT.SELTertanggal 25 April 2019 adalah bertentangan dengan Pasal 134 HIRyang berbunyi : Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidaktermasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktudalam

Achmad Guntur, S.H.Elfian, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Matius.B.Situru, S.H.Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pat.G/2019/PN JKT.SELPerincian Biaya Perkara:oOunhwnMBiaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00. Biaya Proses : Rp 148.000,00. Panggilan : Ro 200.000,00. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00. Meterai : Ro 6.000,00. Redaksi : Ro 10.000,00Jumlah : Rp 414.000,00(empat ratus empat belas ribu rupiah)Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pat.G/2019/PN JKT.SEL

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 385/Pdt.P/2022/PA. Mrs. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

385/Pdt.P/2022/PA.Mrs

Menyatakan Perkara Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Sbs. tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 326.000,00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

385/Pdt.P/2019/PA.Sbs

PENETAPANNomor 385/Pdt.P/2019/PA.SbsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:Herbin bin Herman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanPedagang Ikan, bertempat tinggal di JI. H.

Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Sbstanggal O05 Juli 2017 di Jil. H. Saman, Desa Penjajap, KecamatanPemangkat, Kabupaten Sambas ;3.

Menyatakan Perkara Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Sbs. tidak dapat diterima;2. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 326.000,00, (tiga ratus duapuluh enam ribu rupiah).Him. 5 dari 7 hlm.

Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.SbsDemikian ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Sambas pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijrian oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I.sebagai Ketua Majelis, Taufiqur Rakhman Alhag, S.H.I. dan H.

Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Sbs Jumlah : Rp. 326.000,00(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)Him. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Sbs

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kds. dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

385/Pdt.G/2021/PA.Kds

PENETAPANNomor 385/Pdt.G/2021/PA Kds.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili dalamtingkat pertama telah memberikan Penetapan atas perkara perdata ceraltalak antara :Pemohon, NIK : ktp, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 26 Januari1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah diKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan, Kota Serang,Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA Kas.Page 1 of 6Banten pada tanggal 6 Januari 2018, sebagaimana kutipan Akta Nikahnomor : 0023/023/I/2018 tertanggal 8 Januari 2018;2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidupdengan 2 orang anak dan Termohon berstatus Janda Cerai Matidengan 1 anak;3.

Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan percekcokan antaraPemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020 antaraPemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan permasalahanPenetapan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA Kas.Page 2 of 6sebagaimana point.6 diatas yang akibatnya Termohon tanpa pamitpergi meninggalkan Pemohon;8.

Akrom sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohondan tanpa hadirnya Termohon;Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA Kas.Page 5 of 6Hakim Anggota I,Hj. Rodiyah, S.H., M.H.Hakim Anggota Il,Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.Perincian biaya perkara :. Biaya Pendaftaran. Biaya BAPP. Biaya Panggilan. Biaya PNBP Panggilan. Biaya PNBP Surat Pencabutan. Biaya Redaksi. Biaya MeteraiJumlahOonuw#RWN PRKetua MajelisH. Ah.Sholih, S.H.Panitera Pengganti,Drs.

Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA Kas.Page 6 of 6

Menetapkan identitas Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 385/12/1967 tanggal 03 Agustus 1967 tertulis nama Pemohon I Pono bin Kadijo tempat tanggal lahir di Ngabar 23 tahun, dan tempat tanggal lahir Pemohon II di Brotonegaran 17 tahun, dirubah menjadi nama Pemohon I Pono bin Kadiyo, tempat tanggal lahir di Ponorogo, 10 Mei 1944 dan tempat tanggal lahir Pemohon II di Ponorogo, 18 September 1951;3.

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan perubahan Biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk perbaikan Biodata pada Akta Nikah Nomor 385/12/1967 tanggal 03 Agustus 1967 sesuai diktum Penetapan poin 2 diatas ;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1967, Pemohon telah melangsungkanpernikahan secara Islam dengan Pemohon Il di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 385/12/1967, tertanggal03 Agustus 1967 ;2. Bahwa hingga saat ini ikatan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tersebutmasih utuh atau belum pernah bercerai ;3.

membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Agama Ponorogo guna dijadikan sebagai dasarhukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut ;Berdasarkan alasanalasan seperti tersebut diatas Pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dan/atau Hakim Ketua Majelis yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan atau penetapansebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il ;Menetapkan bahwa nama Pemohon Pono bin Kadijo dan nama Pemohon Ildalam Kutipan Akte Nikah Nomor 385

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/12/1967, tertanggal 03 Agustus 1967 ,atas nama Pemohon dan Pemohon Il yang dibuat dan ditandatangani olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo,bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya suratbukti tersebut diberi tanda (P1) ;b.

denganmenunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah sebagaimana telah terurai di atas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan Pemohon Imengajukan permohonan perubahan data Kutipan Akte Nikah bahwa nama Pemohon IlPono bin Kadijo tempat tanggal lahir di Ngabar, 23 tahun dan tempat tanggal lahirPemohon Il di Brotonegaran 17 tahun dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 385

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapanperubahan Biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama KecamatanPonorogo, Kabupaten Ponorogo untuk perbaikan Biodata pada Akta NikahNomor 385/12/1967 tanggal 03 Agustus 1967 sesuai diktum Penetapan poin 2diatas ;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019 ; --------------------4.

OBYEK GUGATAN: 22 2 n enone1.Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkaraini adalah Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 20142019;.

Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud,telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun2009, tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan TataUsaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat; Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015,tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mimika Periode Tahun

Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil PenghitunganPerolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, besertalampiranya, yang telah memiliki landasan hukum yang kuat dan yangsampai dengan waktu sekarang belum pernah dibatalkan atapun dicabutsecara hukum, Gubernur Papua (Tergugat) secara tibatibamengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor155.2/385

Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor:155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 20142019, tanggal 3 November 2015, yang tidak mendasarkan pada SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor:16.A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan HasilPenghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29April 2014, beserta lampiranya

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 20142019, tanggal 3Halaman 22dari 88halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.November 2015, telah bertentangan dengan UndangUndang No.8Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan PerwakilanDaerah, hal ini dikarenakan: a.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun2015

Menyatakan jual beli hak atas tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1366 Kelurahan Menur Pumpungan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 13 April 1998 No. 42/1998 seluas 385 M2, dengan nama pemegang hak: KASMANAN dan SAIYAH, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah jual beli yang sah menurut hukum; --------4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT; ---5.

No. 1366 Kelurahan Menur Pumpungan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 13 April 1998 No. 42/1998 seluas 385 M2, dengan nama pemegang hak: KASMANAN (TERGUGAT I) dan SAIYAH (TERGUGAT II) menjadi nama pemegang hak: ENJEN (PENGGUGAT) berdasarkan Putusan Pengadilan; --------------------------7.

Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1366 Kelurahan Menur Pumpungan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 13 April 1998 No. 42/1998 seluas 385 M2, dengan nama pemegang hak: ENJEN (PENGGUGAT); --------------8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang besarnya Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan register Nomor 385/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

385/PDT.G/2017PN.JKT.PST

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 28Juli 2017, Nomor : 385/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Hal 1 dari 53 hal Put No.385/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst2.

Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung Nomor 455K/Sip/1982 tanggal27 Januari 1982.Hal 15 dari 53 hal Put No.385/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstPara Pihak PT.

Pelnas Batamitra Sejahteradengan Mohammad Ronmlli sebagai Juru Masak pada tanggal 18Hal 31 dari 53 hal Put No.385/Pdt.G/2017/PN.ukt.PstApril 2016 diketahui oleh Capt.Maltus J.

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmengadili perkara dengan register Nomor 385/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst;3.

Meteral...... eee Rp. 6.000,Jumlah occ Rp.1.016.000,Hal 53 dari 53 hal Put No.385/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

385/Pdt.G/2021/PA.Clg

1. Membatalkan perkara Nomor : 385/Pdt.G/2020/PA.Bkt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memncoret perkara tersebut dari buku register perkara;
3. Menghukum Pemohonuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716000,- ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

385/Pdt.G/2020/PA.Bkt

Sebagai TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mempelajari buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannyatertanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHal 1 dari 12 Hal Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.BktAgama Bukittinggi Nomor 385/Pdt.G/2020

Nafkah yang lalu/madhiyah 2 orang anak sejumlah Rp 5.250.000, (limajuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Bkt2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.250.000, (lima juta dua ratus lima puluhribu rupiah);2.4. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.750.000, (satu jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah);2.5.

Bahwa mengenai mutah, Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);Hal 8 dari 12 Hal Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Bkt5.

Membatalkan perkara Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkt;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencoret daridaftar perkara;3.

MartiasHakim AnggotaAmrizal, SHPanitera PenggantiYun Ridhwan, SHHal 11 dari 12 Hal Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.BktPerincian biaya : 1. Pendaftaran: Rp. 30.000,2. Proses > Rp. 50.000,2: Panggilan :Rp. 620.000,4. Redaksi : Rp. 10.000,5. Meterai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 716.000, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)Hal 12 dari 12 Hal Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Bkt

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Wno dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

385/Pdt.G/2022/PA.Wno

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Pt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385. 000,00 ( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah );

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 385/Pdt.G/2024/ PA.Kis tanggal 19 Februari 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

385/Pdt.G/2024/PA.Kis

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Bta selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

385/Pdt.G/2022/PA.Bta

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 385/Pdt.P/2020/PA.JT dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 121000 ( seratus dua puluh satu ribu rupiah);

385/Pdt.P/2020/PA.JT

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

385/Pdt.G/2019/PA.Bpp

PENETAPANNomor 385/Pdt.G/2019/PA.Bppcpl dll au.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara cerai talak antara :Ririn Karlina binti Karmin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaanTidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman diJalan Safir IV, No. 23, RT. 37, Kelurahan SepingganBaru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur

pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, pendidikan SLTA, tempatkediaman Jalan Karang Jati Dalam, No. 23, RT.21, Kelurahan Karang Jati, KecamatanBalikpapan Tengah, Kota Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur, sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18Februari 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan AgamaBalikpapan dengan Nomor register 385

Drs.H.Akh.FauziePanitera Penggantilla Pujiastuti,S.H.1.Perincian biaya perkara: Pendaftaran Rp 30.000,00Biaya proses Rp 50.000,00Biaya Panggilan Rp 150.000,00Redaksi Rp 5.000,00Biaya meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)BERITA ACARA SIDANGNomor 385/Pdt.G/2019/PA.BppPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruangsidang 1 Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 14Maret 2019

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 385/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada #0046# untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164000,00( seratus enam puluh empat ribu rupiah);

385/Pdt.G/2024/PA.Dum

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Ktbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

385/Pdt.G/2022/PA.Ktbm