Menyatakan fiscal : BOBY PRIHANDONO BIN AGUS SUROSO tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) pulan3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa /dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/2017buku besar akun 708001 tidak dapatditelusuri pada print out invoice status; Bahwa berdasarkan hasil uji kebenaranmateri tersebut maka dapat disimpulkanbahwa sejak proses pemeriksaan sampaidengan proses banding, TermohonPeninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak dapat menyerahkan buktipendukung yang mendukung '= angkapenyesuaian fiscal yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding); Dengan demikian koreksi PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding

Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/2017oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) bukan berasal dari biayayang sebenarnya terjadi maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi fiscal atas pembebananHPP yang dilakukan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);j) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atasmaka dapat disimpulkan bahwa pendapatMajelis Hakim yang menyatakan bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sudah benar dalammelakukan pembeban

Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/2017persentase tingkat penyelesaian proyek yangdilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) bukanberasal dari biaya yang sebenarnya terjadimaka Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) melakukan koreksi fiscal ataspembebanan HPP yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);j) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atasmaka dapat disimpulkan bahwa pendapatMajelis Hakim yang menyatakan bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon

1388 Tahun 2000, samasamamengatur bahwa persentase tingkatpenyelesaian berasal dari biaya yangsebenarnya terjadi dibagi dengan sisa biayauntuk menyelesaikan proyek, bukandidasarkan pada persentase tingkatpenyelesaian yang dibuat sembarangan.Oleh karena itu, mengingat penentuanpersentase tingkat penyelesaian proyek yangdilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) bukanberasal dari biaya yang sebenarnya terjadimaka Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) melakukan koreksi fiscal

Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/2017dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) bukanberasal dari biaya yang sebenarnya terjadimaka Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) melakukan koreksi fiscal ataspembebanan HPP yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);j) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atasmaka dapat disimpulkan bahwa pendapatMajelis Hakim yang menyatakan bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sudah benar dalammelakukan

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 1999 tentangPersiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun FISCAL menjadiTahun TAKWIN (Bukti P3), maka tahun 2000 anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kalimantan Selatan dimulai pada bulan April dan berakhirpada akhir bulan Desember (selama 9 Bulan).Bahwa dengan halhal tersebut, serta berdasarkan Surat Edaran MenteriNegara Otonomi Daerah Nomor : 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah

Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/202100001/407/12/028/13, tanggal 10 Desember 2013 dihitung kembali menjadisebagai berikut: JumlahKeterangan(Rp)Jumlah seluruh penyerahan bruto (a) 517.972.032.791Harga pokok penjualan (b) 403.313.203.916Laba bruto (c) 114.658.828.875Pengurang penghasilan bruto (d ) 117.161.038.989Penghasilan neto dalam negeri (e) (2.502.210.114) Penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan luar(51.486.417.680) usaha (f)Penyesuaian fiscal (net) (g) 1.765.515.105Jumlah penghasilan

mengakibatkankekurangwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikandalam suatu. transaksi usaha, dimana transfer pricing dapatmengakibatkan terjadinya pengalihnan penghasilan (income) atau dasarpengenaan pajak (tax based) dan atau biaya (cost) dari suatu WajibPajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekankeseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak yang mempunyaitujuan tertentu baik nasional maupun multinasional; (b) bahwa dalamTransfer Pricing Documentation for Fiscal

Pembayaran biaya technical fee danbelum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26;Menurut Terbanding (Peneliti Keberatan)bahwa bentuk sengketa keberatan antara Pemohon Banding dan pemeriksaadalah sengketa penafsiran (yuridis fiscal), yaitu menurut pemeriksa technicalfee tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, sedangkan menurutPemohon Banding bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 26;bahwa dokumen Akta Notaris, Surat Keterangan Domisili, tanda terimapenyerahan dokumen ke pemeriksa, Technical Advice

Desember 2009 sebesar Rp.431.063.680,00 yangmasih dipertahankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) dari hasil penelitian keberatan, dengan alasan sebagaiberikut:o Bahwa bentuk sengketa keberatan antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sengketapenafsiran (yuridis fiscal), yaitu menurut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) technical fee tersebut merupakanobyek PPh Pasal 26, sedangkan menurut Termohon

Forthese reasons, the report from the Committee on Fiscal AffairsHalaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/PJK/2015entitled "Double Taxation Conventions and the Use of ConduitCompanies" concludes that a conduit company cannot normally beregarded as the Beneficial Owner if; though the formal owner, it has,as a practical matter, very narrow powers which render it, in relationto the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting onaccount of the interested parties."c.

For thesereasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled DoubleTaxation Conventions and the Use of Conduit Companies concludes that aconduit company cannot normally be regarded as the Beneficial Owner if,though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powerswhich render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary oradministrator acting on account of the interested parties.,Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/PJK/201523.

Bahwa mengacu kepada laporan Committee on Fiscal Affairs yangberjudul Double Taxation Conventions and the Use of ConduitCompanies yang juga diadopsi di dalam Commentary tersebut di atas,disebutkan bahwa secara normal, conduit company bukan merupakanBeneficial Owner, meskipun merupakan pemilik penghasilan secaraformal, tetapi dalam prakteknya ia mempunyai kekuasaan yang sempitatas penghasilan tersebut, hanya sebagai pihak yang diberikepercayaan belaka, atau sebagai pengadministrasi yang bertindakuntuk

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dankurang cukup pertimbangan dalam pertimbangan hukumnya dalam perkaraa quo yang menyatakan :"Tanahtanah yang tidak termasuk pada Pasal 16 menurut hukum tanahadalah tanah negara dan buktibukti produk P karena tidak didukung olehbukti lainya, maka hanya berfungsi sebagai fiscal kadaster saja.....dst ;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukumtersebut, hukum tanah yang mana yang digunakan, sehubungan sampaisaat ini belum

Nani Sri WuryatiKepala Seksi HakHak Atas Tanah dan merangkap juga sebagai Ketua TimPeneliti Tanah yang dimohon (tanah obyek sengketa) yang secara jelasdalam kesaksiannya yang di antaranya menerangkan, bahwa obyeksengketa yang dimohon Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi semulaberasal dari milik adat ;Bahwa fakta hukum lain yang menegaskan dan menunjukkan bukti girikdiakui sebagai bukti hak milik adat atas tanah bukan sebagai fiscal cadastersaja dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 84

The term "Beneficial Owner " is notused in a narrow technical sense, rather, it should be understoodin its context and in light of the object and purposes of theConvention, including avoiding double taxation and the preventionof fiscal evasion and avoidance ;.

For these reasons, the report from theCommittee on Fiscal Affairs entitled "Double Taxation Conventionsand the Use of Conduit Companies" concludes that a conduitcompany cannot normally be regarded as the Beneficial Owner if;though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrowpowers which render it, in relation to the income concerned, amere fiduciary or administrator acting on account of the interestedparties..

2015dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dimanaDupoer Finance B.V. merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) danberdasarkan dokumen hasil pertukaran informasi (exchange of information)dari Competent Authority di Belanda tanggal 5 April 2006 kepada Loyens &Loef N.V selaku Konsultan perusahaan Dupoer Finance B.V Amesterdam,menerangkan Dupoer Finance B.V (Fiscal

For these reasons, the report from theCommittee on Fiscal Affairs entitled "Double Taxation Conventions and the Use ofConduit Companies" concludes that a conduit company cannot normally be regarded asthe Beneficial owner if, though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrowpowers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary oradministrator acting on account of the interested parties.".

Hal tersebut disebabkan bahwapenghasilan yang diperoleh agent atau nominee tidak akan dikenakan pajak baik secaranominal ataupun secara efektif sehingga dalam hal ini tidak ada resiko timbulnyapengenaan pajak bergandab Bahwa mengacu kepada laporan Committee on Fiscal Affairs yang berjudul"Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies" yang juga diadopsi didalam Commentary tersebut di atas, disebutkan bahwa secara normal, conduit companybukan merupakan Beneficial owner, meskipun merupakan

Hal tersebut sangat relevan, mengingathanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda yang memuatpembebasan pajak untuk bunga dan pinjaman, dan sejalan dengan tujuanPersetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda yang dicantumkansebagai judul P3B IndonesiaBelanda, yaitu: "Agreement between the Governmentof the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands for he Avoidanceof Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion".

Muhammad Guntur) tidak pernahmembalik nama Pajak Bumi dan Bangunan (land fiscal) dengan letakobyek pajak bumi dan bangunan yang terhisap masuk ke dalam SertipikatHak Milik Nomor 02848/Maccorawalie/2008 subyek pajak pada Pajak Bumidan Bangunan tersebut masih atas nama pemilik tanah semula yaituBadaria Juma dengan Nomor Objek Pajak 73.15.040.001.0210120.0 danPajak Bumi dan Bangunan tersebut selalu dibayar oleh PemohonPeninjauan Kembali a2 quo sampai pada Tahun Pajak 2017 (Vide luranPBB Tahun Pajak

MuhammadGuntur tidak pernah menguasai obyek tanah tersebut dan tidak pernahmembayar Land Fiscal sampai dengan Tahun Pajak 2017. Hal ini dapatdibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali a quo atas bukti baru PPK2(luran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017);Bahwa semua bentuk dan hal ikhwal pencatatan data peralihnan hak atasobyek perkara in casu termasuk penyerahan tanah dan bangunan yangHalaman 16 dari 20 halaman.

Objek PPh Pasal 4 (3) huruf h UUPelunasan Kembali PPh(redemption) unitpernyertaan yangditerima pemegang unitbahwa berdasarkan pemeriksaan bukti bukti, penjelasan penjelasan dan dokumenyang disampaikan Pemohon Banding maupun Terbanding didalam persidanganserta data yang ada dalam berkas banding dengan memperhatikan peraturanPerundang Undang dan peraturan yang berlaku, Majelis berpendapat cukup buktidan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan koreksiTerbanding penyesuaian fiscal

;Bahwa tarif know how fee 6,3% dari nilai penjualan adalah wajar, berdasarkanBenchmarking Study for Know How Agreements yang telah Pemohon Bandingsampaikan kepada Terbanding dapat Pemohon Banding buktikan bahwa tarifknow how fee sebesar 6,3% telah memenuhi prinsip kKewajaran dan kelazimanusaha, dalam proses keberatan, Pemohon Banding juga telah menyampaikanTransfer Pricing Analysis Fiscal Year 2010 yang dibuat oleh pihak ketigaindependen dengan kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan oleh PemohonBanding

RayaBanjaran KM. 14,6 Banjaran, Kabupaten Bandung sehingga jumlah PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Peredaran Usaha 859.724.369.259,00Harga Pokok Penjualan 759.954.926.134,00Laba Bruto 99.769.443.125,00Biaya Usaha 95.860.917.482,00 Penghasilan Neto dalam negeri3.908.525.643,00 Penghasilan dari luar usaha10.539.879.234,00 Fasilitas penanaman modal 0,00Penyesuaian fiscal 21.742.928.730,00Penghasilan neto luar negeri 0,00 Jumlah penghasilan neto36.191.333.607,00 Penghasilan

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak jugamenyampaikan dokumen berupa Transfer Pricing Analysis FiscalYear 2010 yang dibuat oleh pihak ketiga independen, untukmembuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah mendokumentasikan setiap langkah dalammenentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai denganketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku;14.9 Bahwa berdasarkan dokumen Transfer Pricing Analysis Fiscal

dan harus dibayarkan kepada negara dari seluruhkegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menggunakan CV PancawanHarapan ; Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihakCV Pancawan Harapan selain tidak menerima fee perusahaan sebesar 2 2 %dari besar nilai proyek dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh terdakwatersebut dan adanya tagihan pajak yang tertunggak sehingga NPWP CVPancawan Harapan terancam dicabut oleh kantor Pajak dan kantor Pajak tidakmengeluarkan kartu fiscal

dan harus dibayarkan kepada negara dari seluruhkegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menggunakan CV PancawanHarapan.Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihakCV Pancawan Harapan selain tidak menerima fee perusahaan sebesar 2 2 %dari besar nilai proyek dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh terdakwatersebut dan adanya tagihan pajak yang tertunggak sehingga NPWP CVPancawan Harapan terancam dicabut oleh kantor Pajak dan kantor Pajak tidakmengeluarkan kartu fiscal

dan harus dibayarkan kepada negara dari seluruhkegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menggunakan CV PancawanHarapan ;Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihakCV Pancawan Harapan selain tidak menerima fee perusahaan sebesar 2 % %dari besar nilai proyek dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh terdakwatersebut dan adanya tagihan pajak yang tertunggak sehingga NPWP CVPancawan Harapan terancam dicabut oleh kantor Pajak dan kantor Pajak tidakmengeluarkan kartu fiscal

Tidak mencantumkan Tanda Lulus Sensor (TLS);Hasil produk tidak mencantumkan identitas asal usul / produser yang jelas;Harganya yang jauh lebih murah dari harga produk legal, yaitu umumnyaRp. 5.000, (lima ribu rupiah)Pihakpihak yang dirugikan akibat beredarnya VCD bajakan di Indonesiaantara lain yaitu :Negara/Pemerintah dirugikan dari aspek ekonomi/fiscal.

WIB. didalam pasar Poncol (belakang Supermarket Giant Pasuruan) dimana saat itudari tangan terdakwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa 51 (limapuluh satu) keping VCD lagu hasil bajakan tersebut yang kesemuanya milikAPPRI Jatim;e Pihakpihak yang dirugikan akibat beredarnya VCD bajakan di Indonesiaantara lain yaitu :e Negara/Pemerintah dirugikan dari aspek ekonomi/fiscal.

dikenakan Pajak Penghasilan Final dan PajakPenghasilan Non Final;bahwa oleh karena Pemohon Banding menerima dan memperoleh penghasilan Final danNon Final pada periode yang sama maka sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak NomorSE16/P14/1995 tanggal 23 Maret 1995 dan S73/PJ.312/1998 tanggal 26 Juni 1998,Pemohon Banding menghitung alokasi biaya bersama dalam Warehouse Cost untukmenentukan jumlah biaya yang dapat dibebankan terhadap penghasilan yang dikenakanPajak Penghasilan Non Final dan jumlah koreksi fiscal

Kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor 24915/PP/M.XII/15/2010, Tanggal 27 Juli 2010yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:LATAR BELAKANG;Bahwa pada tanggal 29 September 2006 Pemohon Banding melaporkanSPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2005 ke Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Ill) dengan posisi lebih bayar sebesarUS$ 3,490,277.16 dan penghasilan neto fiscal

Namun, secara fiscal PemohonBanding tidak membalik koreksi positif sebesar US$ 465,702.00sehingga saldo penghasilan Pemohon Banding secara fiskal menjadilebih besar (overstated) sebesar US$ 465,702.00 untuk perhitungan SPTPPh Badan Tahun Pajak 2004;Bahwa Pemohon Banding tidak memposting audit adjustment yangdibuat oleh auditor dalam General Ledger (GL) Pemohon Banding,sehingga di dalam GL pada tahun buku yang berakhir 30 Juni 2005 (tahunbuku 2004), saldo akhir untuk akunakun tersebut adalah sebagai

Kantor Dinas Lurah Tk Pajak Bumi dan BangunanBantaeng Yang diajukan kepada Kepala Kelurahan Lamattirilau NomorGSEs cesar aee nme CS wes ars com x moms arn a 6 vx orcs mmo a x x ce ome Ss o 9 x weno & ce 6 RIO a a 8 YeBahwa bukti tersebut berupa Surat Kepala Kantor Dinas Lurah TK.I Pajak Bumidan Bangunan Bantaeng yang ditujukan kepada Kelurahan Lamattirilau dimanadidalamnya diterangkan bahwa data yang ada di Kantor Dinas Lurah Tk PajakBumi dan Bangunan Bantaeng tidak lebih daripada untuk kepentingan Fiscal

Ltd. dan benarbenar terjadi (bukti agreement, email,telephone dan kunjungan langsung);bahwa tarif know how fee 6,3% dari penjualan adalah wajar, berdasarkanBenchmarking Study for Know How Agreements dan Transfer PricingAnalysis Fiscal Year 2010;bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun2000 Terbanding seharusnya menentukan nilai wajar dari know how fee danmelakukan koreksi hanya atas selisih dari nilai wajarnya;bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang PajakPenghasilan

The term "Beneficial Owner " is not used in a narrowtechnical sense, rather, it should be understood in its context and inlight of the object and purposes of the Convention, including avoidingdouble taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance ,b.

Forthese reasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled"Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies"concludes that a conduit company cannot normally be regarded as theBeneficial Owner if; though the formal owner, it has, as a practicalmatter, very narrow powers which render it, in relation to the incomeconcerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of theinterested parties.Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 219/B/PK/PJK/20148. 2.8.3.c.