Ditemukan 1217835 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hasil hutan Hasil kayu
Putus : 30-08-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474K/PID.SUS/2008
Tanggal 30 Agustus 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA ; WALTER ROBERT SIGALINGGING.
2633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAKWAAN:Bahwa ia Terdakwa WALTER ROBERT SIGALINGGING dan SUFIAN,SEalias APIN (dalam berkas terpisah) secara bersamasama atau bertindak sendirisendiri pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Januari 2006, bertempat di Panglong Cahaya Baru di JalanPanglima Denai No.116, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Medan telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil
    hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Hal.1 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008Pada Senin tanggal 16 Januari 2006 H.ZAMZAM datang ke PanglongCahaya Baru milik SUFIAN,SE alias APIN untuk membeli kayu sebanyak 45M3 dengan harga Rp.64.455.000, H.ZAMZAM kemudian menghubungiPT.PANBERS SAROHA BUANA PERKASA untuk menyewa truk yangdipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut ke Aceh, PT.PANBERSSAROHA
    BUANA PERKASA kemudian menugaskan Terdakwa untukmengangkut kayu tersebut dengan memakai truk intercooler BK 9479 BG,Terdakwa kemudian membawa truk tersebut ke Panglong Cahaya Baru dankayu tersebut dimuat kedalam truk.Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 setelah selesai seluruh kayu dimuatke dalam truk, dan ketika Terdakwa hendak berangkat, pemilik PanglongSUFIAN,SE alias APIN dan seorang petugas Kehutanan datang menjumpaiTerdakwa dan menyerahkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SGKSHH)dan
    Menyatakan Terdakwa WALTER ROBERT SIGALINGGING bersalah melakukantindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atauturut melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutanHal.2 dari 7 hal.Put.No.474 K/PID.SUS/2008yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7)jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan jo Pasal
    Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.1017/Pid.B/2006/PN.Mdntanggal 7 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.2.Menyatakan Terdakwa WALTER ROBERT SIGALINGGING telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengangkut hasilhutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)yang sah;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALTER ROBERT SIGALINGGING olehkarena itu dengan pidana
Putus : 24-06-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 97/Pid.Sus/2015/PN Bdw
Tanggal 24 Juni 2015 — HAMID alias PAK ROIS bin SIMAN
2616
  • Menyatakan Terdakwa HAMID alias PAK ROIS bin SIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut atau menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);3.
    Menetapkan agar barang bukti berupa: - 1 (satu) batang kayu jati hasil hutan dalam bentuk balok dengan ukuran panjang 290 cm, lebar 15 cm, tebal 8 cm,dirampas untuk Negara cq. Perhutani Bondowoso;- 1 (satu) buah lampu senter kepala warna kuning dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergaris merah/orange, krah warna merah/orange, bagian punggungnya terdapat tulisan, dirampas untuk dimusnahkan7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    hutan tidak dilengkapi bersamasama suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf bUndangUndang R.I.
    hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksuddalam pasal 12 huruf e : setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :Berawal dari saksi Adim sebagai mandor Perhutani bersamasama dengansaksi Asis alias Pak Imam Ghozali sebagai satuan tugas kKeamanan hutan(Satgas Kamhut),
    Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    dimaksud dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan menurut undangundang ini adalah dokumendokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira + Jam 23.00Wib, saat saksi Adim sedang patroli di hutan bersamasama dengan MandorPerhutani bernama Hadari, Handoko, Satgas Keamanan Hutan bernama Asisdan Anggota Masyarakat bernama
    Menyatakan Terdakwa HAMID alias PAK ROIS bin SIMAN tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengangkut atau menguasai hasil hutan tidak dilengkapibersamasama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah);3.
Register : 02-06-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 180_Pid_Sus_2015_PN_Ktp_Hukum_01092015_Mengangkut_Hasil_Hutan
Tanggal 1 September 2015 — LEMAN Bin KAHARDI
403
  • Menyatakan terdakwa LEMAN Bin KAHARDI,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa LEMAN Bin KAHARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3.
Register : 25-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 79_Pid_Sus_2014_PN_Ktp_Hukum_17062014_Mengangkut_Hasil_Hutan_Tidak_Dilengkapi_Surat
Tanggal 17 Juni 2014 — AGUS EKO Alias AGUS Bin SYAIFUL
767
  • Menyatakan terdakwa AGUS EKO Alias AGUS Bin SYAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Tidak Dilengkapi Bersama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
    Bin AEP SAEFUDIN: Bahwa saksimenerangkan saksi diperksa di depan persidangan untuk dimintai keterang anterkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa disertai Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan yang dilakukan saksi dan terdakwa. Bahwa saksi menerangkan saksi dan terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 31Januari 2014 sekitar jam 20.00 wib di Km.80 Camp Tiga Desa Sebadak Raya Kec. NangaTayap Kab.Ketapang.
    Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Berupa KayuYang Tidak Dilengkapi BersamaSama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Ad.1. Unsur Setiap Orang;Menimbang bahwa Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yangmengandung unsur perbuatan atau findakan yang dapat dipidanakan dan unsurpertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.
    Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Yang TidakDilengkapi BersamaSama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinyaapabilasalah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah teroukt, maka cukup untuk dapat dinyatakanunsur ini terpenuhi.Menimbang, unsur ini juga mengandung pengertan bahwa pada saat Mengangkut,Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Berupa Kayu harus disertai dan dilengkapi
    hutan.Menimbang, bahwa dani faktafakta yang terungkap tersebut, maka majelis berpendapat unsurDengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Berupa Kayu Yang Tidak Dilengkapi BersamaSamaDengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.Halaman 17dari21 Put.
    Menyatakan terdakwa AGUS EKO Alias AGUS Bin SYAIFUL telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan TidakDilengkapi Bersama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,2.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN Bdw
Tanggal 6 September 2017 — As’ari alias Pak Sahdan bin Nawi
2913
  • Menyatakan Terdakwa Asari alias Pak Sahdan bin Nawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;2.
    oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa AS ARI als Pak SAHDAN bin NAWI pada hari Sabtutanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Dsn Getdingan Desa Karanganyar KecKlabang Kab Bondowoso atau setidaktidaknya pada tempat lain dimanaPengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa danmengadili, terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan/ atau memiliki hasil
    tanpa kesalahan(geen straf zonder schuld);Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka setiap orang dalam perkaraini tertuju pada Terdakwa Asari alias Pak Sahdan bin Nawi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jopasal 12 huruf d UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ataumemiliki hasil
    yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN BdwPerusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutanmelalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin ataupenggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izindi dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupunyang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;Surat keterangan sahnya hasil
    hutan adalah dokumendokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan.Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil,kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansikehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannyamenyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang olehkuasa undangundang diberikan wewenang
    G1872HL warna hitam yang ditutupi dengan 15 karung saks plastikyang berisi serobuk kayu dan 1 lembar terpal warna hitam;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN Bdwe Bahwa terdakwa membawa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan / dokumen yang sah;e Bahwa saksi Suriyanto dan saksi Juhari kemudian melakukan pengecekandan diketemukan 1 tunggak dan kayu jati sebanyak 1 tunggak didalam hutanpetak 7S Blok alas lanjang Dusun Getdingan Desa Blimbing KecamatanKlabang
Putus : 02-08-2006 — Upload : 17-10-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 147-K/PM.II-09/AD/VIII/2006
Tanggal 2 Agustus 2006 — Pelda DADANG SUHERLAN
1811
  • Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanaBarang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai ataumemilik i hasi hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan. sebagaimanadirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 78 ayat (7) UU RINo. 41 tahun 1999.b.
    Subang, setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan MiliterIl 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengansengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasilhutan.Dengan cara cara sebagai berikut1.
    Bahwa = menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor :Sdak/103/K/AD/II 09/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 Sdak/85/K/AD/I09/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006, Terdakwa telah didakwa melakukantindak pidana : Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telahterpenuhi.Unsurkedua : Dengan sengaja.Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendakidan
    Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwakayu. tersebut tidak jelas sal usulnya dan tidak ada SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Terdakwa tetap membeli danmengangkut kayu jati menuju) rumahnya namun diperjalanan dihentikan oleh petugas KPH.Unsurketiga : Mengangkut, hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan suatu benda darisuatu. tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut
    Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu). : DADANGSUHERLAN PELDA NRP. 491414, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengangkut danmemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) subsidair1 (satu) bulan.
Putus : 30-05-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460K/PID.SUS/2008
Tanggal 30 Mei 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR ; MALIKUS BIN ZAMRAH
2810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Malikus Bin Zamrah pada hari dan tanggal sertabulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2006 atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Hutan Brang Mangong WilayahDsn.Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil
    Pasal 78 ayat (5) UU No.41 tahun 1999 ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Malikus Bin Zamrah pada hari Kamis tanggal 16Oktober 2006 sekira jam 10.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2006 bertempat di Dsn.Salit, Desa Beru, Kecamatan Brang Rea,Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa dengan sengaja membawa,mengangkut, memiliki atau menguasai hasil
    Menyatakan Terdakwa MALIKUS BIN ZAMRAH bersalah melakukan tindakpidana memiliki atau menguasai, hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengan SKSHH, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor 41 tahun 1999;2.
    Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28Februari 2007 No.301/Pid.B/2006/PN.SBB. yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menyatakan Terdakwa MALIKUS BIN ZAMRAH yang identitasnya tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja menguasai atau menyimpan hasil hutan tanpadilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) * ; Menjatuhkan pidana oleh karenanya
    No. 460 K/Pid.Sus/2008sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakpidana memiliki kayu tanpa disertai dengan Surat Sahnya Hasil Hutanyang ancamannya adalah selama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar), sehingga dengan putusanpidana tersebut masih kurang pembinaan terhadap Terdakwa untukmenjadi anggota masyarakat yang baik dengan harapan Terdakwa tidakakan mengulangi perbuatannya disamping itu) putusan tersebuttidak mendukung program pemerintah
Register : 06-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 125/Pid.Sus/2015/PNTbk
Tanggal 23 Juni 2015 — ASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIR;
297
  • Menyatakan TerdakwaASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIRtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara bersama sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
    P.41/MenhutIl/2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutankayu harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai, dan memilikihasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pidana No.18 Tahun2013 Undangundang Republik Indonesia tentang pencegahan danpemberantasan
    RASYADI GT.6 tersebut adalahTerdakwa; Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.41 /Menhut Il / 2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutankayu harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor:125/Pid.Sus/2015/PNTbke Bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai, dan memilikihasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan
    Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnyahasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupunvolumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yangsah;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.41/MenhutIl/2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayuharus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
    Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayuharus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Menimbang, bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai,dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pidana No.18 Tahun 2013Undangundang Republik Indonesia tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan;Menimbang, bahwa
    Menyatakan TerdakwaASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIRielah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secarabersama sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
Register : 02-06-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 159_Pid_Sus_2015_PN_Ktp_Hukum_18082015_Bersama_Sama_Mengangkut_Hasil_Hutan
Tanggal 18 Agustus 2015 — SARTONO Bin HARDI (Alm)
2910
  • Menyatakan terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm) , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    Menyatakan terdakwa SARTONO bin HARDI (Alm), telah terbukti secarasah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan;2.
    hutanterhadap kayukayu tersebut pada saat angkut;e Bahwa terdakwa mengangkut kayukayu tersebut tidak dilengkapi dengandokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan keterangan ahli .1.
    hutan kayu adalah hasil hutan berupakayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yangberasal dari kawasan hutan, sedangkan untuk mendapatkan hasil hutanberupa kayu yang sah adalah dengan memiliki izin usaha pemungutan /pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK, IPK) dan melaluipelelangan kayu siataan dan atau temuan, ataupun melalui pembelianbebas sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanberupa (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL);e Bahwa apabila mengangkut, menguasai, memiliki
    Setiap orang;2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.
    Menyatakan terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm) , terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm), oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.500.000.000,( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Putus : 16-01-2008 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235K/PID/2007
Tanggal 16 Januari 2008 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinja ; BAHTIAR Alias KULLE Bin KARIMIN
2424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Putus : 30-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/KI/2021
Tanggal 30 Maret 2021 — NORLITA FEBRIANI VS KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
12424 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 125/ Pid.Sus / 2015 / PN Klk.
Tanggal 5 Agustus 2015 — DUDIT BIN LANEN
5415
  • Menyatakan terdakwa DUDIT BIN LANEN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja mengangkut menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ; 2.
    ;Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapidengan dokumen SKSHH jelas merugikan Negara karena terdakwatidak pernah memenuhi kewajiban untuk membayar ProvisiSumber Dana Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) ;Bahwa berdasarkan perhitungan yang ahli lakukan seharusnyaterdakwa DUDIT Bin LANEN memenuhi kewajibankewajibanantara lain:a.
    Faktur AngkutanKayu Olahan (FAKO) adalah apabila masyarakat membeli ataumemperoleh hasil hutan berupa kayu olahan dari perusahaan/industry yang berbadan hukum yang bergerak dibidang perkayuandan memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;Bahwa benar masyarakat bisa mendapatkan/mengurus perijinanSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa FakturAngkutan Kayu Olahan (FAKO) di Industri yang memiliki IzinPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan SKSHH diterbitkanoleh GANISPHPL yang berkualifikasi
    Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;17 Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :ad.1.
    Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memilikihasil hutankayu yang tidak dilengkapi secarabersama SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) : Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari dengan sengaja/kesengajaan sebagai opzet atau dolus.
    Menyatakan terdakwa DUDIT BIN LANEN telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Dengan sengaja mengangkut menguasai hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan (SKSHH) ;2.
Putus : 30-04-2013 — Upload : 10-11-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 214/Pid.Sus/2013/PN.Kpj
Tanggal 30 April 2013 — BUDI IRWAN DIANTO
207
  • Menyatakan terdakwa BUDI IRWAN DIANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI IRWAN DIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apbila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
    Menyatakan ia terdakwa BUDI IRWAN DIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengangkut, menguasai atau memiliki haasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) huruf f jo 78 (7) UURI No. 41 Tahun 1999 jo UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 41 Tahun 2004 ;.
    Malang, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut :Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dibuhungi olehAGUS WINTOKO (berkas terpisah) untuk mengangkut kayu yang telah diambil darikawasan hutan Dsn. Kalitekuk Ds. Sumberoto Kec.
    Malang menuju ke Blitar tersebut disetujui oleh terdakwa, laluterdakwa mengambil truk Colt Diesel warna kuning bernopol AG8070UM miliksaksi TUKIJO, lalu dibawa menuju tepi hutan dimana kayu hasil tebangan AGUSWINTOKO (berkas terpisah) ditempatkan.
    Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 41 Tahun 2004 karena itu terdakwaharus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana : Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutanyang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harusdijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahuluakan dipertimbangkan halhal yang memberatkan
    Menyatakan terdakwa BUDI IRWAN DIANTO terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi suratketerangan sahnya hasil hutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI IRWAN DIANTO denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) apbila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama (satu) bulan ;3.
Putus : 28-05-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529K/PID.SUS/2008
Tanggal 28 Mei 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR ; JAMBE AK H.TUNDU
257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 23-05-2008 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318K/PIDSUS/2007
Tanggal 23 Mei 2008 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU ; ASWIN YUSUF ALIAS SONI
34726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
    Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
    N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroban KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/XV2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
    Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
    Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
Register : 11-08-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 81-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — Djayadi, Pangkat Serda, NRP 629432
42739
  • Menyatakan Terdakwa DJAYADI, Pangkat Serda, NRP 629432 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama .b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan. 3.
    Menyatakan Terdakwa tersebut di atas DJAYADI,Pangkat Serda, NRP 629432, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersamasama.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf bUU RI no 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.2.
    Menyatakan Terdakwa DJAYADI, Pangkat Serda, NRP629432 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secarabersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutansecara bersamasama .2.
    Muridan adalah kayu jati dari kawasanhutan milik Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu danseharusnya apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan berbentukgelondong harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHHH) / FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) kalau kayujati dalam bentuk olahan dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan dan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan)tetapi Terdakwa dan Sdr Muridan tidak bisa menunjukan.6.
    Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang Babinsaseharusnya ikut memberikan contoh yang baik denganmelengkapi suratsurat ijin untuk mengangkut dan memilikikayu hasil perhutani sesuai dengan aturan hukum yangberlaku agar penjarahan hasil hutan (ilegal loging) yang marakdilakukan oleh Masyarakat dapat diberantas, demi masadepan kehidupan generasi mendatang agar hutan bisa dijagadari bahaya banjir dan longsor serta penjarahan.2.
    Menyatakan Terdakwa DJAYADI, Pangkat Serda, NRP 629432 terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan secara bersamasama .12b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) bulankurungan.3.
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 33/Pid.Sus-LH/2016/PN.Bek
Tanggal 7 Juni 2016 — Pidana - JUNIARDI Alias LOCANG Bin JAILANI
3931
  • Menyatakan Terdakwa JUNIARDI Alias LOCANG Bin JAILANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan alternatif kedua Subsider; 4.
    hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e.
    Sehingga yang dapat melakukan kegian usahapengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan adalah orang/perorangan atau korporasi yang telah memiliki Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu (IUIPHH) dari pejabat / instansi yangberwenang;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutandijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) bahwa yang dimaksud denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan butki
    legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;e Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.43/MenlkhSetjen/2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam dijelaskan pasa Pasal10 ayat (1) dijelaskan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).Selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan halhal
    Hutan Kayu;e Bahwa pelanggaran berupa mengangkut, menguasai atau memilikihasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;e Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan yang dilakukan olehDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang nomor:Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.SusLH/2016/PN.
    hutan kayu;Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;Ad.1.
Putus : 08-04-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301K/PID.SUS/2008
Tanggal 8 April 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG ; FREDI MURI bin RUSDIYANTO
149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 16-01-2008 — Upload : 04-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 758K/PIDSUS/2007
Tanggal 16 Januari 2008 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan ; CEREK TANJUNG als. CEREK
45528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • N.G.Feryantini dokterpemeriksa pada Puskesmas Sabang pada tanggal 10 November 2007,telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :7 Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
    Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
    N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dari hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor :122/V/XI/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan
    Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
    Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktibersalah, hasil
Register : 03-02-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 66_Pid_Sus_2015_PN-Ktp_Hukum_28042015_Mengangkut_Hasil_Hutan
Tanggal 28 April 2015 — TONY L NAINGGOLAN Anak Laki-Laki Dari M. NAINGGOLAN (Alm)
2612
  • NAINGGOLAN (Alm),terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa TONY L NAINGGOLAN Anak Laki-Laki Dari M. NAINGGOLAN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1( satu) bulan;3.
    Nainggolan pada waktu dan tempat tersebutdalam dakwaan Kesatu, terdakwa telah melakukan perbuatan berupamengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan olehterdakwa sebagai berikut :Mulamula dihubungi oleh Sdr. Joko untuk meminta tolong kepadaterdakwa mencarikan orang yang bisa mengangkut kayu milik Sdr.
    hutan kayu adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yangberasal dari kawasan hutan, sedangkan untuk mendapatkan hasil hutanberupa kayu yang sah adalah dengan memiliki izin usaha pemungutan /pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK, IPK) dan melaluipelelangan kayu siataan dan atau temuan, ataupun melalui pembelianbebas sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanberupa (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL);e Bahwa apabila mengangkut, menguasai, memiliki
    Setiap orang;2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.
    hutan berupakayu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam hal ini menurut MajelisHakim adalah suatu proses perpindahan barang sampai ketempat tujuan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilengkapi secara bersamasurat keterangan sahnya hasil hutan adalah bahwa pada setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempatyang sama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagibukti; Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkanketerangan
    Ketapangterdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa Kayu tanpa dilengkapi dengandokumen yang sah yang mana kayukayu tersebut dimuat dalam mobil truckmerek Mitsubishi NFE 349 dengan No.