Ditemukan 4013165 data
89 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIONO HALIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;;
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG., II. PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINTANG;;
93 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUNAIDIN YAMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA;;
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAMARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
116 — 95
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG VS GOENARSO KARTAWIDJAJA;;
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
159 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
TATA SUKAPRADJA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Putusan Nomor. 214 K/TUN/2015DASAR ALASANALASAN GUGATAN :Bahwa "Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik No. 287, di Desa Sukatenang,Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 18 September 1980, GS:1631/1980, luas tanah20.000 m?
(Dua puluh ribu meter persegi), atas nama Rahman DK. " yangditerbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang baru diketahuisejak :1.Penggugat mengirimkan Surat yang 1 (pertama) untuk mengajukanPermohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Akta JualBeli No.758/JB/SKW/VIII/2007 oleh Ir.Tata Sukapradja yang diwakilikuasanya BHP & Partners pada tanggal 28 Oktober 2013, dan suratyang ke 2 (kedua) tanggal 28 Nopember 2013 kepada KantorPertanahan Kabupaten Bekasi ;.
Putusan Nomor. 214 K/TUN/2015Hak Milik No.1488 Atas Nama Yan RisuandiPenerbitan Sertipikat Tertanggal 30 Juni 2010, oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi Drs.
Petugas Ukur Lalu Akhmad Farhan ST dariKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam Sertifikat Hak Milik No.1488,mebuktikan bahwa dalildalil dan jawaban serta buktibukti TermohonHalaman 37 dari 46 halaman.
Putusan Nomor. 214 K/TUN/2015dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi/ Termohon Kasasi,diukur oleh Petugas Ukur Lalu Akhmad Farhan, ST. dari KantorPertanahan Kabupaten Bekasi, yang diakui sah secara hukum danUndangUndang dalam Sertipikat Hak Milik Yan Risuandi No.1488 ;e.
157 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
PUTUSANNomor 615 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Jalan Dr.Soetomo Nomor 1 Slawi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Darmawan, S.H.
., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Tegal, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanJUSRI SIHOMBING, S.SI., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT. 10 RW. 03 Nomor30 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
September2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa informasi mengenai salinan/Softcopy Surat Pertanggungjawaban(SPJ) dan kwitansi pembayaran paket/kegiatan swakelola tahunanggaran 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H. dan H.
65 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIDWAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA;;
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA;
61 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKHARI, S.H VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA;
101 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDULLAH IBRAHIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT;;
228 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
DKK VS BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI;
189 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
WAHIDUL MUNIR VS BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT;
103 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUWU DESA BALERANTE KECAMATAN PALIMANAN, KABUPATEN CIREBON vs MUSTARAM;
PUTUSANNomor 510 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KUWU DESA BALERANTE, KECAMATAN PALIMANAN,KABUPATEN CIREBON, tempat kedudukan di Jalan RadenGilap Nomor 620 Desa Balerante, Kecamatan Palimanan,Kabupaten Cirebon;Pemohon Kasasi;LawanMUSTARAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diBlok Pekulen Timur, RT O09 RW 005, Desa Balerante,Kecamatan Palimanan, Kabupaten
Cirebon, pekerjaanmantan Perangkat Desa;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kuwu Balerante,Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Nomor 141/Kep.12DesaBalerante
/2018, tentang Pemberhentian Saudara Mustaram sebagaiPerangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon,tertanggal 23 Juli 2018:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuwu Balerante,Nomor 141/Kep.12Desa Balerante/2018, tertanggal 23 Juli 2018,Halaman 1 dari 5 halaman.
Putusan Nomor 510 K/TUN/2019tentang Pemberhentian Saudara Mustaram sebagai Perangkat DesaBalerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatansemula sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Balerante Nomor141/Kep.09Desa Balerante/2015, tertanggal 22 Desember 2015,tentang Pengangkatan Saudara Mustaram sebagai Kepala UrusanKeuangan Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebonserta mengembalikan hakhaknya seluruhnya;5.
Cirebon, Nomor141/Kep.12Desa Balerante/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentangPemberhentian Saudara Mustaram sebagai Perangkat Desa Balerante,Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;Bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan pejabat di daerahyang lingkup berlakunya keputusan terbatas di wilayah Desa Balerante,Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, sehingga terhadapsengketa tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusanHalaman 3 dari 5 halaman.
87 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping kepada RosyidSubur (Terdakwa), surat undangan sebenarnya juga ditujukan kepadaKepala Badan Pertanahan (BPN) Sukoharjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum(DPU) Kabupaten Sukoharjo, Kabag Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo,Kabag Perlengkapan Kabupaten Sukoharjo, Kabag Hukum KabupatenSukoharjo, Camat Polokarto dan Lurah Desa Mranggen, namun alamatalamat tersebut selain untuk Terdakwa tidak pernah dikirimi undangannyaoleh Drs.
Disamping kepada Terdakwa, surat undanganjuga ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)Sukoharjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukoharjo,Kabag Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, Kabag PerlengkapanKabupaten Sukoharjo, Kabag Hukum Kabupaten Sukoharjo, CamatPolokarto, Lurah Desa Mranggen, namun undangan untuk alamatalamatsurat tersebut selain untuk Terdakwa tidak pernah dikirim oleh Drs.Ishtadi, karena memang tidak pernah ada rapat tersebut (fiktif) ;Dalam rapat fiktif tanggal
Ishtadi tersebut juga telahmerugikan keuangan negara, karena apabila Terdakwa Rosyid Subur dalamproses negosiasi jual beli tanah antara DPKD Kabupaten Sukoharjo denganahli waris almarhum H. Abdul Syakur memegang normanorma etika yanghidup dalam masyarakat yaitu dengan berlaku transparan dan jujur dalamarti benarbenar melaporkan setiap hasil negosiasi antara Terdakwa denganDPKD Kabupaten Sukoharjo kepada para pemegang hak (ahli warisalmarhum H.
Ishtadi sebagai PNS(yang telah dilegalisir) ;Dikembalikan kepada kantor DPKD Kabupaten Sukoharjo ;12.Kuitansi Tanda Terima Uang senilai Rp.476.300.000, a.n. Muh.Octaviant Yulianto ;Dikembalikan kepada kantor BPKD Kabupaten Sukohario ;13.SPPTPBB untuk Dusun Glondongan tahun 2003 dan 2004, lokasi tanahHak Milik a.n. H. Syakur, HM No. 2801, Desa Mranggen, KecamatanPolokarto, Kab.
No. 2456 K/Pid/2006Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukohario ;17.Buku Agenda PPAT Kecamatan Polokarto Tahun 20032004 ;Dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukohario ;8.
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMBO ALI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE;;
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAIMIN, Dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMALANG, Dkk
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
LA ODE ADI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA;
,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Wa Ode Nur Zainab & PartnersLaw Office, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA,tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 3, Raha,Kabupaten Muna;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sultra Wirawan, S.H.
(m*), dengan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan tanggal O7 Juni 2011, Nomor65/HM/BPN/74.03/2011, Nomor Urut 56, Surat Ukur tanggal 06 Juni2011, Nomor 94/Bonea/2011, dan penerbitan Sertipikat tanggal 06Juli 2011, yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa,Kabupaten Muna;Halaman 2 dari 8 halaman.
, dengan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan tanggal O7 Juni 2011, Nomor65/HM/BPN/74.03/2011, Nomor Urut 56, Surat Ukur tanggal 06 Juni2011, Nomor 94/Bonea/2011, dan penerbitan Sertipikat tanggal 06Juli 2011, yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa,Kabupaten Muna;b.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari bukuregister tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna terhadapobjek sengketa yaitu:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 100 Tahun 2011 atas nama Milson Max,dengan luas 150 meter persegi (m?)
, dengan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan tanggal O07 Juni 2011,Nomor 65/HM/BPN/74.03/2011, Nomor Urut 57, Surat Ukur tanggal06 Juni 2011, Nomor 95/Bonea/2011, dan penerbitan Sertipikattanggal 06 Juli 2011, yang terletak di Desa Bonea, KecamatanLasalepa, Kabupaten Muna;c.
161 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR VS AZHARI NGATIMAN, DKK;