Dengan demikian Tergugat telahtidak cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya, sebagaimanaseharusnya dilakukan oleh Pejabat Negara. Untuk itu terbukti SuratHalaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 438 K/TUN/2013Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asasasas umumPemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan;13 Selain telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Surat KeputusanTergugat juga bertentangan dengan Asas Proporsionalitas.

Dengan demikian Termohon telah tidakcermat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya, sebagaimana seharusnyadilakukan oleh Pejabat Negara. Dalam Point angka 1 di dalam Surat SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomorSEK.KP.06.0325 tanggal 16 Januari 2012, dimana alasan diterbitkannya SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, NomorM.HH73.KP.06.03 Tahun 2011 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 19Desember 2011, .......

Karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana bersepakat mengedarkan Psikotropika jenis Shabushabu di KFCPasar Kenari Mas, Kramat Raya dan berdasarkan Petikan Putusan PengadilanJakarta Pusat Nomor: 223/Pid.B//2006/PN JKT.PST tanggal 20 Juni 2006...dst,dengan demikian termohon telah tidak cermat mengeluarkan dan menerbitkanSurat Keputusannya, sebagaimana seharusnya dilakukan Pejabat Negara, untukitu terbukti surat keputusan Termohon telah bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan

SUPARJA danditemuan barang bukti di dekat kaki kiri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotakrokok merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenisshabu lalu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Samsung Type GTS6810 warna hitam ditemukandi gengaman tangan kanan Terdakwa dan diakui barang tersebut milikTerdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke PolresSanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kKantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.08.18.2262 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 3 (tiga) paket narkotikajenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.08.18.2262 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Samsung Type GTS6810 warna hitam ditemukandi gengaman tangan kanan Terdakwa dan diakui barang tersebut milikHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PTKTerdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke PolresSanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebutadalah selain untuk Terdakwa jual, juga akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 1 (satu) kantong plastik beningberklip yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkusdalam plastik bening berklip tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.08.18.2262 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

PID.SUS/2019/PT PTKmemiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti diamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika kepada rekanrekan terdakwa diDesa Meliau Hilir dengan cara bertemu di kebun kelapa sawit sekitar PMSGunung Meliau dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) per %gram, dan hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebutTerdakwa pergunakan lagi untuk membeli shabu.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1630 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

1.365.000, (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disaku sebelah kanan belakang celana dan 1 (satu) buah timbangan digital merkCHQ serta sendok yang terbuat dari pipet didalam Jok Sepeda Motor merkHalaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2019/PT PTKHonda Vario warna Merah, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memilikisemua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktidiamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin(shabu).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biayaperjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama.

PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama dan kegiatan yang telah dibiayai perjalanan dinas tersebut sebagian besartelah dilaksanakan sebelumnya sehingga Terdakwa sebagai anggota DPRDyang menyadari tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagaimanaketentuanketentuan dimaksud seharusnya menolak pembayaran/

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yangmenyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama atau dengankata lain Judex Facti telah mengesampingkan ketentuan tersebut tanpamenyatakan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar untukmengesampingkan ketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwapenerimaan ganda tersebut

Berkenaan dengan hal tersebut di atas oleh karenanya tidak ada alasanbagi Judex Facti untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuanyang memperbolehkan terjadinya penerimaan ganda yang dilakukanoleh Terdakwa.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktuyang sama, dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan

merupakan penetapanTertulis yang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Administrasi Negarabukan pribadi seorang Camat dan berbeda sekali dengan format camatsebagai PPAT dan dengan stempel PPAT, sesuai bukti T6, sehinggasangat jelas bahwa atas objek sengketa berupa Akta Pelepasan Hakdinyatakan sah, walaupun tidak teregistrasi di Kantor Camat SungaiPinyuh dan tidak ada nomor surat keluar adalah suatu kealpaan dankelalaian pada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;Bahwa tindakan camat Sungai Pinyuh sebagai pejabat

Negara telahmenjalankan tugas diluar kuasanya bukan sebagai Pejabat PPATdikarenakan:3.1.

Hal ini jelas merupakan pekerjaan pejabat negara yang sangatbertentangan dengan tindakan profesional seorang Pejabat Negara.Terbukti : Akta tersebut mempunyai legalitas seorang pejabat danyang bersangkutan menghadap seorang pejabat yakni TermohonHalaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 400 K/TUN/2017Kasasi; artinya telah melaksanakan tugas sebagai Pejabat Negara;namun tidak berwewenang sebagai pejabat PPAT di kecamatantersebut.

.: Pembayaran penghasilan pejabat negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.143.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKep Kepolisi@n seseusemwsexaneveespen:Peri3.

negara,Per pasal 28......... cece aTer nKe, apel nPei703.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunan733.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia serta773.

Pada tanggal 22 Oktober 2012 sampai sekarang yangbersangkutan telah menjadi Pejabat Negara dengan dilantiknya yang bersangkutan menjadi Ketua PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ; 3 Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan Sdr. Suryono Pane, SH. Masihmenjadi Pejabat Negara, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf c jo. pasal 20 ayat (3) UndangUndang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat jo pasal 3 huruf (i) tentang Kode Etik Advokat Indonesia,Sdr.

Suryono, SH adalah PejabatNegara (Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasuran), sehingga oleh karenanyagugatan yang diajukan adalah cacat hukum ;11w Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah Eksepsi Tergugat tersebut denganmenyatakan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa, dalam ketentuan Koode Etik Advokat secara jelas menyatakan bahwa yang dimaksudkandengan Pejabat Negara adalah Jabatan pada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif,sedangkan jabatan

terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat sebagaiberikut : =nnnaann none nae ennn ann nen eaann neni nneeaannenenecaes12 Bahwa, setelah Majelis memeriksa dengan seksama kelengkapan persyaratan dari Kuasa HukumPenggugat diketahui bahwa para Kuasa Hukum Penggugat adalah benar Advokat yang memenuhipersyaratan sebagaimana ditentukan menurut UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat ; Bahwa, Anggota atau Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalahbukan termasuk sebagai Pejabat

Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuanUndangUndang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimanadirubah melalui UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian ;e Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat untuk menjalankan perkara aquo termasuk mengajukangugatan dan menghadiri persidanganpersidangan untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, adalahdidasarkan pada Surat Kuasa yang benar dan sah sebagaimana ditentukan dalam

Memang berdasarkan pasal 40 UU tersebut dinyatakan bahwapenggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26sampai dengan Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saatini belum ada peraturan presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yangmengatur tentang penggunaan bahasa indonesia dalam pidato resmi presidendan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya.

Memangberdasarkan Pasal 40 Undang undang No.24 tahun 2009 tersebut dinyatakanbahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 sampai Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saat inibelum ada Peraturan Presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmiPresiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.Perprestersebut

Negara Lainnya, dan belum menggunakan bahasaIndonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHP atau dalambahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Negara Lainnya, dan belummenggunakan bahasa Indonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHPatau dalam bahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama atau dengan kata lain Judex Facti telahmengesampingkan ketentuan tersebut tanpa menyatakan dalampertimbangannya apa yang menjadi dasar untuk mengesampingkanketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwa penerimaanganda tersebut

Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.b. Hakim pada badan peradilan, atau ;c.

Negara, karena faktanyaPenggugat bukanlah Pejabat Negara, hal ini sesuai ketentuan Pasal 350ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2019 yangbunyinya: Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap menjabatsebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.

Penggugat juga tidaksedang menjadi pejabat Negara sebagaimana yang telah Penggugatjelaskan, selanjutnya karena Penggugat saat ini menduduki jabatanHalaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor : 214/G/2021/PTUN.

JKTb. diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau ;c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala.Alasan Tergugat menghentikan tunjangan sertifikasi dosen adalahkarena Penggugat telah diangkat menjadi pejabat Negara, dalam halini Tergugat harusnya memperhatikan landasan hukum tentangpengertian dari Pejabat Negara sebagaimana ditegaskan dalamketentuan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, dan selain daripada itu

JKTPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13Tahun 2019 bahwa : Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkapmenjabat sebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya jo.Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara bahwa Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b.

(Satu) paketNarkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di Sakubelakang sebelah kiri celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yangTerdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 30.000, (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) unit handphone merk Samsung warna merahhitam di saku depan sebelahkanan celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yang gunakan, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1(satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Kemudian Terdakwa danbarang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut; Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa ada menguasaiserta menjadi perantara jualbeli Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negarayang berwenang dalam menguasai 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotikajenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN SagTerhadap keterangan Saksi

Jarot; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal menerima, menguasai 1 (Satu) paketyang diduga berisi Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisianketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsiNarkotika jenis shabu

. /2016/PN Str.tanaman yang berbalut dengan kertas Koran dibawah tilam di dalamkamar Rumah tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti saksi HELMIZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI serahkan ke Polsek PermataPolres Bener Meriah, selanjutnya terdakwa MULIA DARMAWAN dansaksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memilikiyang diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman tidak memilikiIzin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium

Negara yangberwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016dikeluarkan oleh AKBP Dra.

buahpipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timahrokok yang telah digulung, dan 1 (satu) buah korek mancis, selanjutnyaterdakwa dan barang bukti saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRIMAWARDI serahkan ke Polsek Permata Polres Bener Meriah, kemudianterdakwa MULIA DARMAWAN dan saksi ANDI HAMJALAH (dilakukanpenuntutan secara terpisah) memiliki yang diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman dan Gol bukan tanaman untuk tidak memiliki Izindari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016dikeluarkan oleh AKBP Dra.

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut: 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika Gol dalambentuk tanaman;1 (satu) paket pelastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol bukan tanaman;1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild;4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar

Memang berdasarkan pasal 40 UU tersebut dinyatakan bahwapenggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26sampai dengan Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saatini belum ada peraturan presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yangmengatur tentang penggunaan bahasa indonesia dalam pidato resmi presidendan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya.

Memangberdasarkan Pasal 40 Undang undang No.24 tahun 2009 tersebut dinyatakanbahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 sampai Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saat inibelum ada Peraturan Presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmiPresiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.Perprestersebut

Negara Lainnya, dan belum menggunakan bahasaIndonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHP atau dalambahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Negara Lainnya, dan belummenggunakan bahasa Indonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHPatau dalam bahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

putusan lain yang seadiladilnya(ex a quo et bono)Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohonhadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilanNomor: 4321/Pdt.G/2015/PA.BL telah dipanggil secara patut namun tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil ataukuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum;Bahwa Pemohon memberi keterangan lain, kepada Majelis Hakim,Pemohon sudah bukan lagi Pejabat

Negara, dan sekarang menjadi orang biasadan bersedia menanggung segala resiko, sebagai mana Surat Pernyataannyatertanggal 13 Januari 2016, yang telah terlampir dalam berita acara sidang ini:Putusan Nomor 4321/Pdt.G/2015/PA.BL.

keterangan saksisaksi Pemohon menyatakan tidakkeberatan ;Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon putusan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halinwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yangisinya, Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Pejabat

Negara, serta akanmenanggung segala resiko yang akan timbul atas perceraian ini ;Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan olehPemohon yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam makaberdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo.

Usaha Negara akan mendalilkan yang menjadi KeputusanTata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(1)(12)(13)(14)adalah Nomor : R/811/P03/15/38/Spers tanggal 18 Nopember 1998 dan sehnggaKeppres Nomor 62/ABRI/1998 tanggal 20 Nopember 1998 adalah murni KeputusanTata Usaha Negara yang memenuhi UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negaradan oleh karena itu dapat dijatuhkan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negaraquod non;Bahwa, Terlawan/Tergugat adalah Presiden sebagai Pejabat

Negara bukan PejabatABRI (d/h) TNI (sekarang) dan sebagai Pejabat Negara memiliki kewenangan danfinal atas setiap Keputusan Presiden yang diterbitkannya dan akan sesuai denganketentuan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga bagi siapa sajayang merasa dirugikan dapat membatalkannya melalui Pengadilan Tata UsahaBahwa, Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan BersenjataRepublik Indonesia merupakan hasil atau tindak lanjut oleh Pejabat ABRI atasPutusan Pengadilan Militer dengan

Bahwa Tergugat dan Il perlu untuk ditarik serta dijadikan pihak dalamgugatan ini adalah selain untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini danguna tunduk pada putusan perkara ini dan juga dikarenakan berdasarkanfungsi tugas maupun kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat sebagai Pejabat Negara yang mempunyai hak dan berwenang melakukanpelelangan dan Turut Tergugat Il sebagai Pejabat Negara yang berwenangmelakukan peralihan/balik nama Obyek Sengketa apabila terjadipenyimpangan, dimohon untuk tidak

Kedungkandang kota Malang;Bahwa Saat Saksi ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa Saksi kerja di bengkel;Bahwa Saksi tahu perbuatan Saksi tidak Sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyaiijin dari pejabat Negara yang berwewenang dalam menguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan

shabu dari saudara Rafi pada hari Rabutanggal 20 april 2016 sekitar pukul 19.00 Wib; Bahwa setelah membeli shabushabu kemudian Terdakwa menjual 1klip shabu dengan berat sekitar 2 gram dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kepada Muchamad Nurul Fathoni; Bahwa keuntungan Terdakwa menjual shabu adalah menggunakanshabu yang telah di bagi 2 oleh Mucharnad Nurul Fathoni tersebutsecara bersamasama; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat

Negara yang berwenang; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikandalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dandianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mendengar danmemperhatikan, keterangan saksi saksi di persidangan, keteranganTerdakwa, surat dihubungkan dengan

GONEK binCITRO PRASTOWO ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat Negara yang berwenang;Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab :5295/NNF/2016 tanggal

padahari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13.15 witadan hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulanSeptember tahun 2018 atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2018 bertempat di Dusun Bina Karya DesaSaptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu atausetidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pejabat

negara,pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lainyang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukantindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupeserta pemilu dalam masa kampanye, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan Caracara sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentangpetunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihanumum

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara,dan kepala desa atau sebutan lain;2. Dengan sengaja membuat keputusan dan ataumelakukan tindakan yang menguntungkan' ataumerugikan salah satu peserta pemilu;3.

Dalam masa kampanye;Unsurunsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipilnegara, dan kepala desa atau sebutan lain;Menimbang, bahwa unsur setiap pejabat negara, pejabataparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain yangdimaksud ditujukan kepada subyek hukum yaitu) manusia(natuurlikke personen) sebagai penyandang hak dan keawajibanserta Mampu mempertanggungjwabkan perbuatan yang telahdilakukannya;Menimbang, bahwa Kepala Desa adalah sebutanpemimpin

Kewenangan absolut;Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta Pembatalan Akte Jual BeliNo. 668/2004 dan Akte Jual Beli No. 399/2005, dimana Akte tersebutmerupakan produk Pejabat Negara yaitu Notaris, serta Penggugat memintapembatalan Sertifikat Hak Milik No. 415, dimana Sertifikat tersebutmerupakan produk Pejabat Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional, makadalam hal ini bukan merupakan kewenangan dari pada Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan seharusnyamenjadi kewenangan

No. 2399 K/Pdt/2010Oleh karena Penggugat meminta Pembatalan Akte Jual Beli dan Sertifikatyang merupakan produk Pejabat Negara, maka dalam hal ini seharusnyaPenggugat tidak berhak mengikut sertakan Tergugat dan Tergugat II dalamperkara a quo karena Tergugat dan Tergugat II bukan Pejabat Negara danbukan Pembuat Akte dan Sertifikat. Untuk itu Gugatan Penggugat haruslahditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Bukti T & T Il3);3.

negara di lingkungan PemerintahKabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah ;.

Bahwaselama menjabat Bupati Kudus periode tahun 20032008 Penggugattidak menerima gaji pegawai negeri sipil tetapi mendapatkan penghasilantetap dan tunjangan pejabat negara selaku Bupati Kudus Propinsi JawaTengah yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan daerahberdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah sehingga Penggugat menjadi subjek hukumyang dapat dituntut tanggung jawab hukum manakala melakukan tindakpidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud

Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selamamenjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai PegawaiNegeri Sipil dan dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknyasetelah Pegawai Negeri Sipil tersebut selasai menjalankan tugasnyasebagai Pejabat Negara, dengan kata lain status Pegawai Negeri SipilHalaman 32 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUNJKT.tetap melekat terhadap Pegawai Negeri yang diangkat sebagai PejabatNegara termasuk Hak dan Kewajiban sebagai Pegawai Negeri;Bahwa

,M.Hum., yang pada pokoknya menyatakan pendapatnya bahwa : Penggugat tidakHalaman 68 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUNJKT.bisa dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas dasar hukumanatas tindak pidana yang dilakukan Penggugat dalam kapasitas sebagai Bupati, danPenggugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Negara (pada saat menjabatBupati) sekalipbun masih memiliki status Pegawai Negeri Sipil namun tidak bisadikenakan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil aktif

Selanjutnya berdasarkan hasil tealaahan staf yang dibuat olehKepala Suddirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai NegeriSipil A.N Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara BadanPertimbangan Kepegawaian pada pokoknya dinyatakan bahwa Pegawai NegeriSipil yang diangkat menjadi pejabat negara sebagai Bupati diberhentikan darijabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, danterhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi /melakukantindak