Hal ini juga didasari pada suatu pandanganhukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagainegara di antaranya NegaraNegara yang tunduk baik menurut OECDModel (OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on TaxAdministration) maupun United Nation/Perserikatan BangsaBangsaModel;The concept of protection of taxpayers rights is a function of thebroader notion of human rights.......

dikenakan Pajak Penghasilan Final dan PajakPenghasilan Non Final;bahwa oleh karena Pemohon Banding menerima dan memperoleh penghasilan Final danNon Final pada periode yang sama maka sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak NomorSE16/P14/1995 tanggal 23 Maret 1995 dan S73/PJ.312/1998 tanggal 26 Juni 1998,Pemohon Banding menghitung alokasi biaya bersama dalam Warehouse Cost untukmenentukan jumlah biaya yang dapat dibebankan terhadap penghasilan yang dikenakanPajak Penghasilan Non Final dan jumlah koreksi fiscal

dibeli Pak Kabib suami Bu Tasmi untuk selamanya (vide keterangansaksi);4 Bahwa kesaksian saudara Adi Wibowo mantan Kepala Desa Jogomerto masajabatan 1991 sampai dengan 1998 memberikan kesaksian bahwa permasalahan tersebutpernah dimusyawarahkan di desa dan dianggap telah selesai (vide keterangan saksi);Dengan uraian tersebut bahwa foto copy leter D (Surat Keterangan iuranPembangunan Daerah atas nama Tasmi/bukti T1) tidak pernah dipertimbangkan bahwaleter D tersebut adalah kutipan dari leter A Kantor Fiscal

., antara laindiketahui bahwa Pindo Deli Finance B.V. adalah perusahaananak yang didirikan pada tanggal 21 April 2004 denganpersentase kepemilikan 100% (seratus persen);Bahwa mengingat hubungan kepemilikan tersebut di atas,maka Pindo Deli Finance B.V, bukan merupakan beneficialowner,Bahwa berdasarkan fiscal balance sheet/computation of fiscalprofit pindo deli finance b.v. tahun 2005 (yaitu. tahunditandatanganinya loan agreement antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PindoDeli

For thesereasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitledHalaman 31 dari 42 halaman.

Hal tersebut disebabkan bahwapenghasilan yang diperoleh agent atau nominee tidak akandikenakan pajak baik secara nominal ataupun secara efektifsehingga dalam hal ini tidak ada resiko timbulnya pengenaanpajak berganda;(2) Bahwa mengacu kepada laporan Committee on Fiscal Affairsyang berjudul Double Taxation Conventions and the Use ofConduit Companies yang juga diadopsi di dalam Commentarytersebut di atas, disebutkan bahwa secara normal, conduitcompany bukan merupakan Beneficial Owner, meskipunmerupakan

;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemedto have complied with the delivery to CONTRACTOR withinone hundred and twenty (120) days after the end of eachCalender Year, of documentary proof in accordance with theIndonesian fiscal laws that liability for the above mentionedtaxes has been satisfied, except that with repect to any ofsuch liabilities which CONTRACTORS may be obliged to paydirectly, PERTAMINA shall reimburse it only out of its shareof production hereunder within sixty (60)

;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemedto have complied with by the delivery to CONTRACTORwithin one hundred and twenty (120) days after the end ofeach Calendar Year, of documentary proof in accordancewith the Indonesian fiscal laws that liability for the abovementioned taxes has been satisfied, except that with respectto any of such liabilities which CONTRACTORS may beobliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it onlyout of its share of production hereunder within sixty (

Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tersebut adalah tidak tepat karenaberdasarkan pemeriksaan terhadap SPT TahunanPPh Badan tidak terdapat penyesuaian fiscal positifterhadap biaya overhead allocation yang dibebankandalam SPT Tahunan PPh Badan padahal apabilabiaya overhead tersebut hanya merupakan biayaoverhead allocation dari Kantor Pusat maka biayaoverhead allocation tersebut hanya boleh dibebankanoleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) sedangkanTermohon Peninjauan Kembali (semula

Putusan Nomor 672/B/PK/PJK/2017karena itu, mengingat penentuan persentasetingkat penyelesaian proyek yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali bukanberasal dari biaya yang sebenarnya terjadimaka = Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan koreksi fiscal atas pembebananHPP yang dilakukan Termohon PeninjauanKembali;j) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atasmaka dapat disimpulkan bahwa pendapatMajelis Hakim yang menyatakan bahwaTermohon Peninjauan Kembali sudah benardalam melakukan pembeban HPP karenadalam

Olehkarena itu, mengingat penentuan persentase tingkatpenyelesaian proyek yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali bukan berasal dari biaya yangsebenarnya terjadi maka Pemohon PeninjauanKembali melakukan koreksi fiscal atas pembebananHPP yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;j) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas makadapat disimpulkan bahwa pendapat Majelis Hakimyang menyatakan bahwa Termohon PeninjauanKembali sudah benar dalam melakukan pembebanHPP karena dalam pembebanan biaya

Olehkarena itu, mengingat penentuan persentase tingkatpenyelesaian proyek yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali bukan berasal dari biaya yangsebenarnya terjadi maka Pemohon PeninjauanKembali melakukan koreksi fiscal atas pembebananHPP yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas makadapat disimpulkan bahwa pendapat Majelis Hakimyang menyatakan bahwa Termohon PeninjauanKembali sudah benar dalam melakukan pembebanHalaman 49 dari 65 halaman.

Oleh karena itu, mengingatpenentuan persentase tingkat penyelesaian proyekyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembalibukan berasal dari biaya yang sebenarnya terjadimaka Pemohon Peninjauan Kembali melakukankoreksi fiscal atas pembebanan HPP yangdilakukan Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas makadapat disimpulkan bahwa pendapat Majelis Hakimyang menyatakan bahwa Termohon PeninjauanKembali sudah benar dalam melakukan pembebanHPP karena dalam pembebanan biaya sudahdidasarkan

Hal ini juga didasari pada suatu pandanganhukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagainegara di antaranya NegaraNegara yang tunduk baik menurut OECDModel (OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on TaxAdministration) maupun United Nation/Perserikatan BangsaBangsaModel;The concept of protection of taxpayers rights is a function of thebroader notion of human rights.......

Joint cost yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung besamyaMenurut TerbandingMenurut PemohonBandingMenurut MajelisPenghasilan Kena Pajak adalah joint cost setelah dilakukan penyesuaian/koreksi fiscal sesuaidengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 beserta peraturanpelaksanaannya;c.

Putusan Nomor 1803/B/PK/Pjk/2018hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagainegara di antaranya negaranegara yang tunduk baik menurutOECD Model (OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on TaxAdministration) maupun United Nation/Perserikatan BangsaBangsaModel;The concept of protection of taxpayers rights is a function of thebroader notion of human rights ... Human rights seek to protectindividuals especially against the exercise of public power.

Given thenature of income from the leasing of industrial, commercial or scientific equipment, including theleasing of containers, the Committee on Fiscal Affairs decided to exclude income form such leasing fromthe defenition of roayalties and, consecquently, to remove it from the application of Article 12 in orderto make sure that it would fall under the rules for the taxation of business profits, as defined in Articles 5and 7 yang terjemahannya adalah : pada Draft Convention 1963 dan Model Convention

Tallasa; Surat keterangan fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010; NPWP CV. Maros;Formulir isian perhitungan kemampuan nyata CV. Maros;1 (Satu) lembar surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2010;1 (Satu) rangkap surat kuasa an. Amir Iskandar No. 07, tanggal 8 Oktober2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, SH. MKn, yang berkedudukandi jalan kemakmuran No. 112 Kab. Pangkajene dan Kepulauan;1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulsel Cab.

Tallasa; Surat keterangan fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010; NPWP CV. Maros; Formulir isian perhitungan kemampuan nyata CV. Maros;26.1 (Satu) lembar surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2010;27.1 (satu) rangkap surat kuasa an. Amir Iskandar No. 07, tanggal28 Oktober 2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, SH. MKn, yangberkedudukan di jalan kemakmuran No. 112 Kab.

The term "Beneficial Owner " is not used in a narrowtechnical sense, rather, it should be understood in its context and inlight of the object and purposes of the Convention, including avoidingdouble taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance ,b.

Forthese reasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled"Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies"concludes that a conduit company cannot normally be regarded as theBeneficial Owner if; though the formal owner, it has, as a practicalmatter, very narrow powers which render it, in relation to the incomeconcerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of theinterested parties.Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 219/B/PK/PJK/20148. 2.8.3.c.

Pihak Pemeriksa menganggap bahwa koreksifiskal tersebut merupakan penghapusan piutang tak tertagih sehingga sesuaidengan S491/PJ.312/2004 penghapusan piutang tersebut tidak dapat diakuisecara fiscal;Bahwa pihak Pemeriksa melakukan koresi sebesar Rp8.908.061.875,00atas koreksi fiskal negatif cadangan persediaan yang kami lakukan dalam SPTTahunan PPh Badan tahun 2007.

Tahun 2007 diperoleh data pembentukan cadangan piutang raguragu yang telah dibebankan secara komersial, namun tidakdiperhitungan sebagai beban/biaya pada perhitungan fiscal yaitu denganmelakukan koreksi positif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1)huruf c UU PPh tersebut di atas sebagai berikut: Koreksi Fiskal Positif/ (Negatif)Tahun (Pencadangan Piutang Tak Tertagih)2001 1,118,306,5602002 280,301,2262003 217,551,7622004 239,556,7952005 208,920,5862006 171,905,5102007 (1,842,863,797) Bahwa berdasarkan

FISCAL sissies cass cass cass cans commen same xe Rp. 5.000,00SB es exer eames er ee ee en Rp. 6.000.00SUMAN Loi ieeeceeeccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeanes Rp. 150.000,00Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi Agama SemarangTid.H. Tri Haryono, SH.

apapun atas penghasilan yang diperoleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) dari hasil kegiatanpromosi dan pemasaran di Indonesia.Faktanya, Article 17 mengenai Marketing Fee, AddendumPerjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) dan Markserv BV, yang dibuat pada tanggal 1Desember 2006, disebutkan bahwa:In consideration of the services to be provided by Markserv, asset out herein, the Owner hereby agrees to pay to Markserv thefollowing compensations with respect to each Fiscal

The said sum shall be due monthly and shall be paidto the Markserv on or before the twentyfifth (25 th) day ofeach succeeding month and shall be adjusted at the closeof each Fiscal Year.b. A marketing incentive fees of:1. A sum equivalent to 2% flat of the Gross OperatingProfit ("GOP") if the GOP is less than 30% of the GrossRevenue;2. A sum equivalent to 4% of the GOP if the GOP isgreater than or equal to 30% but less than 40% of theGross Revenue;3.

yang sama atas BebanPenyusutan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaannya, namun dalamRisalah Pembahasan, akhirnya Terbanding menyetujui Pemohon Bandingsetelah melalui proses pembahasan akhir;Bahwa dengan merujuk pada hasil pembahasan akhir pemeriksaan pajak TahunPajak 2010 oleh Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan pemeriksaan pajakTahun Pajak 2009, sudah sepatutnya apabila koreksi positif oleh Terbanding diTahun Pajak 2009 atas beban penyusutan dibatalkan oleh penghitunganpenyusutan secara fiscal

dan digunakan untuk kegiatan usaha oleh Pemohon BandingSurat Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak 1 setPenghasilan Badan dan Pembayaran Imbalan BungaFotokopi Surat Kuasa Khusus untuk Pajak Penghasilan Badan Tahun okPajak 2009 Nomor 20130301 tanggal 1 Maret 2013 Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dengan ini PemohonBanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai berikut: Mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan denganmembatalkan koreksi fiscal

buyut Para Penggugat almarhum Gusti NgurahHalaman 11 dari 189 Halaman Putusan Nomor 22/G/2017/PTUN.DPS.14.15.16.Gede Togor sampai pada Para Penggugat, sehingga ParaPenggugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi tanah tersebut; Bahwa atas 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek sengketa,dimana pada Tahun 1948 telah terdaftar pada klasiran tanah Balioleh Kantor Pajak i.c Tergugat, dimana pada saat itu klasiran adalahmerupakan tanda kepemilikan atas tanah sekaligus Subjek Pajak(Recht Kadaster dan Fiscal

Tallasa; Surat keterangan fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010; NPWP CV. Maros;Formulir isian perhitungan kKemampuan nyata CV. Maros;26.1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 01 Oktober 201 0;27.1 (satu) rangkap surat kuasa an. Amir Iskandar No. 07, tanggal 8 Oktober2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, SH. MKn, yang berkedudukandi jalan kKemakmuran No. 112 Kab. Pangkajene dan Kepulauan;28.1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulsel Cab.

Tallasa; Surat keterangan fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010; NPWP CV. Maros; Formulir isian perhitungan kemampuan nyata CV. Maros;26.1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 01 Oktober 201 0;27.1 (satu) rangkap surat kuasa an. Amir Iskandar No. 07, tanggal28 Oktober 2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, SH. MKn, yangberkedudukan di jalan kemakmuran No. 112 Kab.

SamparaBin Tiro (orangtua Tergugat ) membuktikan bahwa terhadap bukti tersebut,sebagaimana yang diketahui dengan bertitik tolak terhadap sejarah hukumpertanahan di Indonesia, sampai pada tahun 1961 dikenal adanya fiscalcadastre, fiscal cadastre adalah merupakan salah satu system pendaftarantanah yang bertujuan untuk kepentingan Negara dalam rangka keperluanpemungutan pajak. Dasar penentuan objek pajaknya adalah status tanahnyadan yang menjadi wajib pajaknya adalah pemegang hak/pemiliknya.

Salah satudari Akibat dari diberlakukannya fiscal cadastre adalah terbitnya Buku PajakTanah, yang merupakan bukti sebagai wajib pajak telah membayar pajak tanahatas tanah yang berada dalam penguasaan wajib pajak tersebut, sehingga olehpemerintah pada waktu itu yang diakui sebagai pemegang hak/ pemilik tanahadalah mereka yang telah terdaftar sebagai wajib pajak;Halaman 22 dari 30 hal.Put.

metodologi alokasi biayabiaya yang berhubungandengan biaya umum dan administrasi yang berasal dari FM Services Company.bahwa kesimpulan dari hasil analisa Deloitte tersebut adalah Deloitte meyakinimetodologi alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya umum danadministrasi dari FM Services Company kepada Pemohon Banding selama Tahun2005 telah sesuai dengan peraturanperaturan di Indonesia dan OECD Guidelines.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa Transfer PricingReport for Fiscal

(FCX),P.28 Memo dari Deloitte Tax LPP tanggal 13 Mei 2008,P.29 Transfer Pricing Report for Fiscal Year 2005 Pemohon Banding oleh PrimeServices International.Majelis berkesimpulan bahwa biaya alokasi yang berasal dari FreeportMcMoRanCopper & Gold Inc. dan FM Services Company merupakan biaya yang wajar danbermanfaat bagi kegiatan usaha Pemohon Banding di Indonesia serta telah sesuaidengan peraturanperaturan perpajakan di Indonesia dan OECD Guidelines;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen