No. 29 PK/Pid.Sus/2014Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaandan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007 dan Y. TIT!

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD) TA. 2007.Juklak dan Juknis DAK tahun 2007.10.Surat Keputusan Kepala Dinas Dikobudpar Kota Bima Nomor : 1521/130.21.420/A/2007 tanpa tanggal Mei 2007 tentang Pembentukan TimPanitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kebudayaandan Pariwisata Kota Bima.11.Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 115A/Tahun 2007 tanggal 830Mei 2007 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pemimpin Proyekdan Bendaharawan Proyek Dana Alokasi Khusus Non

Kemudian SP2D denganNomor : 04485 / BUD / 2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan pencairan sebesarRp. 1.279.158.300, (Satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus limapuluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dibawa oleh SURYA ASNELY BintiAHMAD NATAN ke Bank 9 Jambi Cabang Kuala Tungkal untuk divalidasi danuangnya di Transferkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten TanjungJabung Barat ke Rekening Bendaharawan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat

JUHARDIN.Bahwa pelaksanaan kegiatan oleh SKPD Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Seni Budaya yangterdiri dari 4 ( empat ) Item Kegiatan yakm Kegiatan Pawai Budaya, KegiatanHUT RI Ke 68, HUT Tanjab Barat Ke 48 dan Kegiatan Pagelaran Sukusuku,yang mana sumber dana pelaksanaan kegiatan tersebut dari APBD TahunHalaman 28 dari 267 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.JmbAnggaran 2013 dengan total anggaran terhadap 4 (empat) Item Kegiatan tersebutsebesar

JUHARDIN selakuPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat RekomendasiNomor : 540/404/DIPORABUDPAR Dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata yang ditujukan Kepada Sdr. PPKD Selaku BUD KabupatenTanjung Jabung Barat, Perihal Rekomendasi Pengajuan SP2D.Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Saksi Drs. H.

JUHARDIN selakuPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat RekomendasiNomor : 540/404/DIPORABUDPAR Dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata yang ditujukan Kepada Sdr. PPKD Selaku BUD KabupatenTanjung Jabung Barat, Perihal Rekomendasi Pengajuan SP2D.Halaman 161 dari 267 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb>>>>Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Saksi Drs. H.

Saksi AMIRUDDIN Als AMIR Bin KINUT, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui permasalahan berkenaan dengan 4 (empat) Item Kegiatanyaitu Pawai Budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013;Bahwa saksi sebagai pemilik rumah makan Nofiyul yang menjual aneka macammakanan seperti nasi dan lauk pauk.

mengadilinya, dengan sengajamenggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkanorang lain menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karenajabatannya ;Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Simeulue mempunyai tugas dan kewenangan yaitu memimpin DinasKebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebijakanpemerintah daerah, menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang kebudayaandan

Menteri Departemen Kebudayaandan Parawisata (d/n Departemen Pendidikan dan Kebudayaan),sekarang Departemen Pendidikan Nasional Cq. Rektor UniversitasPadjadjaran, Jl Dipati Ukur No.35 Bandung, karena UniversitasPadjadjaran bukan suatu badan hukum ;.

bertanggung jawab atasterwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupunsosial;4.Pasal 2 Undangundang Nomor 4 tahun 1979 tentang KesejahteraanAnak:(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan danbimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupunHal. 18 dari 22 Halaman Putusan No. 0958/Pdt.G/2021/PA.kItdi dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang denganwajal;(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkankemampuan dan kehidupan sosialnya, sesual dengan kebudayaandan

Direktorat PeninggalanPurbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 304b/DIT.PP/SP/II/2006 tanggal22 Maret 2006 tentang Penunjukan Benda Cagar Budaya/Situs dan Pengangkatan Juru Peliharayang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, dan perlindungan benda cagar budaya/situsyang antara lain berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Keputusan DirekturHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2014/PN.BdwPeninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaandan

Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Obscur Libell;Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Nomor Register yangdicantumkan dalam objek gugatan Penggugat tidak sesuai dengan datayang ada pada Tergugat yaitu Register Nomor BR.PPSIP.037/IIV2012untuk Termohon Badan Publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan Register Nomor BR.PPSIP.038/II/2012 untuk Termohon BadanKementerian Dalam Negeri ;Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 171/G/2012/PTUNJKT3.

Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:21/CVCTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal PermohonanHalaman 26 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNPembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional TobaKayak Maraton.21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:21/CVCTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal PermohonanPembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional TobaKayak Maraton.21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor : 21/CVCTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal PermohonanHalaman 82 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNPembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab. Toba Samosir Cq. Pejabat Pembuat Komitmen.20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional TobaKayak Marathon.21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:21/CVCTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal PermohonanPembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan InternasionalToba Kayak Maraton.21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Sekretaris DaerahKabupaten Pulang Pisau;22.9. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Kapuas;22.10. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah RagaKabupaten Gunung Mas;22.11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Barsel;22.12.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata SekretarisDaerah Kabupaten Pulang Pisau;22.9. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Kapuas;22.10.Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Gunung Mas;22.11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Barsel;22.12.

bantahannya, makaTergugat telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T1 sampaidengan T4 sebagai berikut : T1 : Copy sesuai asli tanda daftar Perusahaan atas nama Platinum,penanggung jawab Lilia Ong yang diterbitkan oleh Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan Kota Ternate tanggal 7Desember 2012;T2 : Copi sesuai asli tanda daftar ulang/Perpanjangan gangguan (HO)yang diterbitkan oleh Sekertaris Daerah Kota Ternate tanggal 18April 2013;T3 : Izin Pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaandan

Taman Wisata CandiBorobudur, Candi Prambanan dan Candi RatuBoko; Mantan Dirjen Kementerian Kebudayaandan Pariwisata;I Nama : HASANUDDIN DALIMUNTHE;Tempat lahir : Tapanuli Selatan;Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 07 November 1946;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Komplek MPR No.

Sehinggabentuk kesengajaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah sengajaberkesadaran kepastian;Menimbang, bahwa pada dasarnya kehadiran lingkungan hidupmerupakan bagian terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, kebudayaandan peradabannya. Faktor lingkungan hidup termasuk hutan adalah bagianHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Cagyang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Kasubbag Umum, Eselon IV.a pada BagianTata Usaha Dinas Pemuda, Olah Raga , Kebudayaandan Parawisata Kabupaten Asahan ;Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati AsahanNomor : 401/BKD/2008, bertanggal 15 Oktobrt 2008,tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dalamPj. Kasubbag Umum/Kepegawaian Eselon IV.a padaSekretriat Dinas Pemuda, Olah Raga , Kebudayaandan Parawisata Kabupaten Asahan ;Halaman 53PutusanPerkara Nomor : 207/G/2020/PTUNMDN.16. Bukti P1617. Bukti P1718.

KPT membatalkan TDUP setelah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaandan Pariwisata, apabila pengusaha : a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai denganketentuan perundangundangan ; b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara teruS menerus untuk jangka waktu 1(satu) tahun atau lebih, atauc. membubarkan usahanya.g Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan yuridis normatiftersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tergugat berdasarkan delegasiberwenang menerbitkan SIUP, TDP dan Surat

Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untukjangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih ; Selanjutnya Pasal 21 Perbub diatas mengatur sebagai berikut :(1) KPT membatalkan TDUP setelah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaandan Pariwisata, apabila pengusaha : a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ;b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untukjangka waktu 1(satu) tahun atau lebih ; atau c.

Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN, S.E. denda sebesar Rp.Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), Subsidiair 3 (Tiga) bulankurungan.Menyatakan barang bukti berupa :DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber DayaKebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Akademi PariwisataMakassar.1 (Satu) rangkap salinan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DANPARIWISATA NOMOR : KM. 31/ KP.101/ MKP/ 2009 tanggal 31 Juli2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri KebudayaanDan

Kejaksaan Negeri Makassar sebagai uangpengganti kerugian Negara, maka dengan demikian kerugian Negara telahdikembalikan, oleh karenanya terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi hukumantambahan berupa pembayaran uang pengganti ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini,maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Departemen Kebudayaandan

SE.olehkarena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan Dendasebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1(satu) Bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;Memerintahkan agar barang bukti berupa :DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Departemen Kebudayaandan

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwaisata.b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwaisata.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwaisata dand. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya.Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa Drs. H.M.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, kebudayaandan pariwisata;b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidangpemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemuda,olahraga, kebudayaan dan pariwisata;d. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembanganSDM aparatur pelaksana urusan pemerintah bidang pemuda, olahraga,kebudayaan dan pariwisata;e.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwaisata.24b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwaisata.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwaisata dand. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa Drs. H.M.

bantahannya, makaTergugat telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T1 sampaidengan T4 sebagai berikut : T1 : Copy sesuai asli tanda daftar Perusahaan atas nama Platinum,penanggung jawab Lilia Ong yang diterbitkan oleh Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan Kota Ternate tanggal 7Desember 2012;T2 : Copi sesuai asli tanda daftar ulang/Perpanjangan gangguan (HO)yang diterbitkan oleh Sekertaris Daerah Kota Ternate tanggal 18April 2013;T3 : Izin Pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaandan

Faktahukum tersebut berdasarkan PERATURAN MENTERI KEBUDAYAANDAN PARIWISATA NOMOR : PM.59/PW.007/MKP/2010 TANGGAL 22JUNI 2010 tentang Penetapan Benteng Ujung Pandang/FordRotterdam termasuk didalamnya Kantor Polisi Militer Kota MakassarSEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS DAN ATAU KAWASANCAGAR BUDAYA YANG HARUS DILINDUNGI UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDACAGAR BUDAYA.Dalil gugatan Penggugat point 2 keliru dan tidak benar karenaTergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III kenyataannya

Faktahukum tersebut berdasarkan PERATURAN MENTERI KEBUDAYAANDAN PARIWISATA NOMOR : PM.59/PW.007/MKP/2010 TANGGAL 22JUNI 2010 tentang Penetapan Benteng Ujung Pandang/FordRotterdam termasuk di antaranya Kantor Polisi Militer Kota MakassarSEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS DAN ATAU KAWASANCAGAR BUDAYA YANG HARUS DILINDUNGI UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDACAGAR BUDAYA.11.

Bahwa setelah proposal diterima pada bagian KesejahteraanRakyat Kabupaten Klungkung, kemudian bagian Kesejahteraan RakyatKabupaten Klungkung meneruskan proposal ke Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Klungkung selanjutnya Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Klungkung melakukan verifikasi terkaitdengan proposal pembangunan Merajan Sri Kresna Arya KepakisanDusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan KabupatenKlungkung ;12.

melalui agendaDinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Klungkung; Bahwa mekanisme dari pemohon hibah ke Pemerintah KabupatenKlungkung adalah sebagai berikut : Pemohon mengajukan proposal keBupati Klungkung melalui bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung,kemudian dari Bagian Kesra mengajukan ke Sekretaris Daerah selakuKetua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), setelah proposal maju keSekda Kabupaten, diberikan surat pengantar ke SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) yang menangani yang dalam hal ini Dinas Kebudayaandan

WAYAN SUJANA tanggal 16 Pebruari 2015; Bahwa saksi membenarkan saat penuntut umum menunjukkan barangbukti berupa 1 lembar rekomendasi dengan nomor : 400/743/Disbudpartanggal 16 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKabupaten Klungkung Cq Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SetdaKabupaten Klungkung yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Klungkung Drs.

ditandatangani tanggal 31 Desember2014 oleh saksi dan selanjutnya surat pengantar nomor : 400/2468/Kesraperihal rekomendasi hibah dan sosial yang ditujukan ke Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata terkait evaluasi dan rekomendasi untukMerajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa GetakanKecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung saksi tanda tanganitanggal 7 Januari 2015; Bahwa terkait dengan surat pengantar nomor : 400/2468/Kesra perihalrekomendasi hibah dan sosial yang ditujukan ke Kepala Dinas Kebudayaandan

Menetapkan biaya perkara menurut hokum ;A T AU: Apabila Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (Ex aequo et bono) ;Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kudus yang telah memperoleh ijin untuk melakukan Perceraiandengan Termohon dari Bupati Kudus dengan Nomor: 474.2/170/2012 tertanggal 19 Juni 2012 ; Bahwa Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD BendanPekalongan yang telah memperoleh