Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela selfi seli sele sell selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 19-09-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 867 K/PID/2017
Tanggal 19 September 2017 — RESKIADI
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan melalui penyiksaan, pemerasanpengakuan adalah merupakan tindak pidana dan bentuk pelanggaranterhadap prinsip non self incrimination. Oleh karena BAP batal demihukum, maka secara mutatis mutandis surat dakwaan Penuntut UmumHal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017juga sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaandipengadilan.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 8/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Diwakili Oleh : Rustam Timbonga SH.,MH
Terbanding/Penggugat : PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA
257 — 730
  • Bahwa Terungkap fakta dalam persidangan tentang adanya perubahankontrak/addendum yakni Addendum Surat Perjanjian yang isinya menundapembayaran dari tahun Anggaran 2016 ke Tahun anggaran 2017 yang didasariatas adanya penghematan anggaran self blocking (Bukti P3 dan T2) danMajelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah mempertimbangkannya dalamputusan a quo.e.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 3 Juni 2015 — DWI HASTUTI SETYANINGSIH Vs 1.PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA CQ. PT. BANK DANAMON TBK, MIKRO PASAR DELANGGU, DKK
114 — 25
  • Divisi Self Employed Mass Market Surakarta Nomor 735/RCHSOLO/08/14 tanggal 4 September 2014 berkaitan dengan perjanjian KreditNomor 0000152/PK /02716 / 1300/0612, 26 Juni 2012 dan perubahan antaraPenggugat dengan Terggugat I ;Bahwa pelelangan atas obyek sengketa adalah lelang Eksekusi Hak Tanggunganyang berpedoman pada ketentuan UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 ( UU No.4/1996) tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 93/2010
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Kehutanan
Register : 16-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN SANGATTA Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Sgt
Tanggal 6 Agustus 2019 — Dian M Khomeini Bazargan P Als Abang Bin Wan Hafiz Nawawi
568 — 143
  • jenis jenis kayu kapurkelompok meranti berjumlah 36 batang setara 2,1400 M3 dan jenis ulinkelompok kayu indah II berjumlah 63 batang setara 2,5892 M3; Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, memiliki atau menguasai kayu jenisulin dan kapur sebanyak 99 keping setara dengan 4,7292 M3 tanpadilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yangditerbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki GANISPHPL selakupenerbit surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (GKSHHK) sesuaikompetensinya secara self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION;
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas kelirukarena pelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatuPM dalam SPT Masa PPN dilakukan pada masadibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulan setelahitu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PM semula dapatatau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkan kategoripenyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadipenyerahan yang terutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Halaman 29 dari 37 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA als. TUMPAL SITANGGANG vs ANNA TUNING SITANGGANG
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 654 PK/Pdt/2017Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadikejanggalan terhadap pembayaran gaji karyawan, kemudian Direksimelakukan fungsi kegiatan managemen (duties of diligence) dan melakukanpengawasan seluruh jalannya perusahaan (duty of care) diketahui Tergugattelah melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (self dealing)dilakukan dengan cara curang (tainted by fraud), mempunyai kepentingan(conflict of interst) mendirikan badan hukum (CV) Sumber Miduk Jaya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16e Ayat (1) menyatakan, Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadapbarang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;Penjelasan Pasal 16:e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilai pabean ataspemberitahuan pabean secara self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif danHalaman 9 dari 34 halaman.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Putus : 06-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PT MANADO Nomor 3/PDT/2017/PT MND
Tanggal 6 April 2017 — PEMBANDING X TERBANDING
35 — 17
  • ArdianGanef Ramadhan, selaku Manager Divisi Self Employed Mass Market PT.Bank Danamon Indonesia, tbk, melalui suratnya No. 1413.A/MDC/ALUSEMM/1014 tanggal 02 Oktober 2014 ;Bahwa terhadap permohonan lelang tersebut juga telah dilengkapi dokumendan datadata sebagai berikut :a. Perjanjian Kredit Nomor : 0000032/PK/02434/0700/1111 ;Halaman 16 dari 29 hal.Putusan No.3/Pdt/2017/PT MND.....10.11.12,b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 310/2011 tanggal 09 Nopember2011;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. SUPRA MATRA ABADI
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memori Peninjauan Kembalitidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan danpertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan denganbenar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuat dalam PEB Nomor005387 tanggal 30 Desember 2010, oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalam butir 11pada halaman 18 dari 21 halaman mengenai rentang waktu bertentangandengan prinsip self
Pengadilan PN PRAYA Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 27-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Pya
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSDI, S.H.,M.H.
2.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, S.H.
3.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, S.H.
Terdakwa:
SYAHABUDIN Alias AMAQ PARNI
143 — 44
  • Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHK), maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajibanterhadap Negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi SumberDaya Hutan), setelah kewajibankewajiban terhadap Hasil Hutan Kayudilunasi/dibayar, Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan untukmendapatkan Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) secara online, Kemudian Pemegang Izin melalui TenagaTeknisnya menerbitkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) secara self
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-01-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 68/Pid.B/2020/PN End
Tanggal 8 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, SH
2.TERESIA WEKO, SH
Terdakwa:
DAVID DEMU Alias DAVID
124 — 93
  • Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Enddan secara bulat Majelis Hakim menyetujui bahwa hal tersebut adalah hal yangtidak pula di benarkan, namun demikian, terdakwa dalam kondisi yang memangtersudut, namun telah berhasil mengirim anaknya pergi dengan menggunakansepeda motor untuk melapor polisi, serta datangnya saksi YOSEPMARIANGUS S.RINGGI yang melerai tidak di gubris padahal seharusnya bisamenjadi titik tolak terdakwa melarikan diri sehingga pembelaan yang seringanringannya ataupun minimum wage of self
Pengadilan PN GRESIK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 18-10-2012
Putusan PN GRESIK Nomor 49/PDT.PLW/2011/PN.GS
Tanggal 1 Agustus 2012 — HJ. IDATUL IFA. DKK. MELAWAN H. SOELIKIN. DKK.
140 — 66
  • Cabang Surabaya Divisi Self Employed Mess Market,berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai.... LURUT TERLAWAN ;. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RepublikIndonesia di Jakarta cg. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya , dalam hal ini diwakili oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya , JI.
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN BNT
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAT BAIHAKI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
PAHRIADI bin MUHAMAD AINI
397 — 8
  • dimiliki adalah ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) ;Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKHHK) ;Bahwa prosedur penerbitan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan yangberasal dari hutan alam sebagaimana diatur Permenhut adalah 1.SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-10-2010 — Upload : 10-10-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 572/Pid.B/2010/Pn.Sda
Tanggal 25 Oktober 2010 — ENDRI MURDIANTO
33 — 6
  • belum diselesaikan diberlakukanketentuan Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2000 ;Bahwa Undang Undang PPN yang berlaku untuk kasus tahun pajak 2004 adalahUndang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 18 tahun 2000 ;Bahwa sesuai dengan sistem self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 14-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2271 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — I WAYAN SEMADI vsI KETUT SUANAYA, dk
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2271 K/Pdt/2016Rp1.600.000.000,00 Self Financing 55,16% Rp1.968.437.000,00 Totalproject cost Rp3.568.437.000,00;Pasal 8:Penerima kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhiketentuan dan persyaratan sebagai berikut: (antara lain);i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1306 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION;
70 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPTMasa PPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PMatau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategoribahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapatdikreditkan adalah berdasarkan kategori penyerahannantinya (dilakukan secara self assessment) dan bukanmenunggu akibat terjadi/oelum terjadi penyerahan yangterutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit dapat
Pengadilan PN KUDUS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-06-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Kds
1. ACHMAD DARKUN, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ngembalrejo, RT. 04, RW. 06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; Selanjutnya disebut sebagai………....…….. PENGGUGAT I; 2. NAJMIYAH, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Ngembalrejo, RT. 04 RW.06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai …….....……… PENGGUGAT II; 3. DWI ERVIANA SARI, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ngembalrejo, RT. 04 RW. 06, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai.........................PENGGUGAT III Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai...........................................................................PARA PENGGUGAT; Ketiganya memberikan kuasa kepada SENO WIBOWO,SH Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat SENO WIBOWO,SH & ASSOCIATE beralamat di Perum Sumber Indah II Jl.Flamboyan No.27, Tenggeles Kec. Mejobo Kab.Kudus ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2015; Lawan: 1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Cabang Danamon Unit Pasar Jember Kudus, beralamat di Jl.H.M. Subchan, ZE 43 A-B, Kabupaten Kudus; Selanjutnya disebut sebagai................................................TERGUGAT I; 2. Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, alamat Jl. Imam Bonjol Nomor 1 D GKN II, Lantai 2, Semarang; Selanjutnya disebut sebagai...............................................TERGUGAT II; 3. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus, alamat Jl. Mejobo, Kudus; Selanjutnya disebut sebagai ....................................TURUT TERGUGAT;
26 — 11
  • Bahwa kemudian, KPKNL Semarang sesuai dengan permintaan Sadr.Adrianus Setyo Adibroto dan Saudara Rheo Anugra Destrika masingmasingselaku Regional Collection Head dan Asset Liquidation Unit Manager padaDivisi Self Employed Mass Market PT Bank Danamon Indonesia Tbk. KantorWilayah VII Semarang telah melaksanakan Lelang Eksekusi HakTanggungan pada tanggal 24 Februari 2015, berdasarkan SuratPermohonan Lelang No. 004/MKR.SBY/PTL1/X/2013 tanggal 21 Oktober2013..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs
50 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan sesuaidengan Pasal 12 dan Pasal 28 UU 28 Tahun 2007 yakni self assessment system telahmemberikan kewenangan menyusun Laporan Keuangan kepada Wajib Pajak yakniPemohon Banding;2.
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN SENGKANG Nomor No. 03 /Pdt.G/ 2012/ PN.SKG.
Tanggal 30 Juli 2012 — MONICA PADU, dkk vs 1. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAREPARE
43 — 5
  • Tempe Kab.Wajo.Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya, TurutTergugat mengajukan alat bukti surat yang mana foto kopinya telahdicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti TTI3, TTI4, TTI5, TTl6, TTI7,TTI8, TTI9, TTIl10, TTl11, TTl12, TTl13, TTl14, dan TTIl15 yang berupafotokopi dari fotokopi) dan telah pula diberikan materei yang cukup berupa :Bukti TT.l1 : Surat permohonan lelang dari BankDanamon Tbk Divisi Self Employed Mass Marketnomor : B.510/ALUSEMM/MKSR/1111 tanggal 07November 2011
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus
Register : 27-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN BUNTOK Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Bnt
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH
Terdakwa:
BASTIAN bin ABDULAH Alm
115 — 9
  • kayu impor dari pelabuhan umum ke industripengolahan kayu;Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKHHk);Bahwa prosedur penerbitan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan yangberasal dari hutan alam sebagaimana diatur Permenhut adalah 1.SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self