Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — SURYA ABBAS SYAUTA vs. TITIN MARSITIN, DK
123 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 342 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,tempat kedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang15720, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Victor Simanjuntak, SH.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/201413.1.4.kemudian ditetapkan Tubagus Samsul Komar bin Hendradilagasebagai Tersangka. Sedangkan M. Chaerudin, Agus SyahDurachim, dan Asnawi H.N. diketahui kemudian sudahmeninggal dunia.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Nomor 61, Kecamatan Ciputat, Tangerang tidak ada PersilNomor 48.D.II maupun 46dII. Berdasarkan fakta tersebutmaka berarti Tergugat telah salah dalam melakukanpencatatan pendaftaran hak.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2013/PTUNSRG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Serang.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Januari 2013 — BUPATI BATU BARA vs.BERLIANA MANURUNG, S.Pd, DKK
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2009
Tanggal 14 Juli 2010 —
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2009
    No.108 PK/TUN/2009a. Dalam Kutipan Gambar Situasi No.3955/1988terdapat penebalanperbandingan yang tidak ditandatangani olehPejabat yang berwenang sebagai konsekuensisuatu akta otentik ;b.
    No.108 PK/TUN/20093.
    No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008Hal. 138 dari 17 hal. Put.
    No.108 PK/TUN/2009antara putusan Mahkamah Agung R.I. No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008 =joputusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.17/B/2007/PT.
    Put.No.108 PK/TUN/2009Hal. 27 dari 17 hal. Put. No.108 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/TUN/2013
Tanggal 24 Februari 2014 — KUWU BANGODUA KEC. KLANGENAN KAB. CIREBON VS 1. NASDIYA.,2. KARTA WIJAYA;
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 553 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 553 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KUWU BANGODUA, KECAMATAN KLANGENAN, KABUPATENCIREBON, diwakili oleh Nuki Supriyadi, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Kuwu Bangodua, beralamat Jin. Nyi Mas Endang GeulisNo. 236, Desa Bangodua, Kecamata Klangenan, Kabupaten Cirebon,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. RAMADI, S.H.2.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013sejak diterima atau merasa kepentingan Penggugat diirugikan sehinggatelah sesuai dengan pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Para Penggugat diangkat dalam masingmasing jabatannya sebagaiperangkat Desa sebagaimana Keputusan Kuwu sebagai berikut:1. Keputusan Kepala Desa Bangodua Nomor: 07 Tahun 2003 tertanggal19 Mei 2003 Tentang Pengangkatan Sdr.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013141.3/Kep. 02DS/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang PemberhentianSdr. KARTA WWAYA dari Jabatan Kadus/Cap Gawe perangkat DesaBangodua, Kecamatan Klangenan, Kabupaten = Cirebon ;3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut :a. Surat Keputusan Kuwu Bangodua, Kecamatan Klangenan, KabupatenCirebon, Nomor: 141.3/Kep. 01DS/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang.,.Pemberhentian Sdr.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalammelaksanakan tugas tersebut, Kuwu mempunyai wewenang memimpinpenyelenggaraan pemerintahan Desa, berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);3.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — CV. INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA BANJARAGUNG, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.,
97 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28/K/TUN/2009
    No.28/K/TUN/2009Bahwa dengan demikian Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/2009agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikutDalam Penundaan: Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis HakimPengadilan TUN Surabaya tentang penundaanpelaksanaan Surat Keputusan No.
    No.28/K/TUN/200910berarti menutup kesempatan bagi Penggugat untukmenyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan yangdibuat dengan pihak kreditur (dhi. PTI.
    No.28/K/TUN/200924Penggugat menyetujui dan memberikan secarasukarela objek a quo untuk dapat dilakukanpelelangan oleh Pejabat Lelang, oleh karena haltersebut terkait dengan perjanjian kreditantara Penggugat dengan PI.
    No.28/K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — CAPO DAENG RATU BINTI BE’DE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, DK
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — ASIA BINTI H. ALIMIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
45 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 189 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — AHMAD SIDIK VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq. KASAT INTELKAM
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 536 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 536 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD SIDIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Dusun Tegar, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang, Pekerjaan Petani,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAHJAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/201415. Menandatangani Surat pernyataan Bersedia Dicalonkan MenjadiKepala Desa bermeterai cukup diketahui oleh Plit. Kepala Desa BiraBarat dan Camat Ketapang ;16. Menandatangani Surat pernyataan Terdaftar sebagai Penduduk Desabermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat danCamat Ketapang ;3.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Agustus 2013, yang diterbitkan olehTergugat ;b. Surat Kepolisian Resort SampangNomor R/678/VIII/2013/Intelkamtanggal 02 Agustus 2013 tentangPembatalan Penerbitan SuratKeterangan Catatan Kepolisisan(SKCK) atas nama AHMAD SIDIKdengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02Agustus 2013, yang ditandatanganioleh KASAT INTELKAM , yangditerbitkan oleh Tergugat II ;3. Mewajibkan kepada untuk mencabut ;a.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Anggota Majelis : Ketua Majelis :tid. ttd.Is Sudaryono, SH., MH. H. Yulius, SH., MH.ttd.Dr. H.M. Hary Djatamiko, SH., MS.PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH., MH.Biayabiaya :1.Meteral........... Rp. 6.000,002.RedakSi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi .......... Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — GUSTI MARDIANSYAH Bin GUSTI BUSTAMAM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG, DK
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2014
    Husin IJ, Balimas 3, Nomor BB. 18, Pontianak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/ADP/AI/TUN/010/2010 tanggal 16 Oktober 2010;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKETAPANG, tempat kedudukan di Jalan S.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014IV7 Utin Yuhanit telah kawin dengan Gusti Muadjalin, tidakmempunyai anak;8 Gusti Alamul Abiat/Gusti Bustamam, telah kawin denganRatu Mursiha binti Gusti Mujidtaba dan telah mempunyaianak a. Gusti Mardansyah, b. Ratu Hairul Hayah, c. GustiMubransyah, d. Ratu Bimasrah, e. Gusti Madhamsyah, f.Ratu Baitinnur, g.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalildalil Gugatan Penggugatdalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;2 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelum);a.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014dari Uti Jusni, Awas Alibaba, Duas, Nilon Jinam dan Kimsa dengan menggantirugi oleh Tergugat II Intervensi PT.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2011
Tanggal 7 September 2011 — LANTI TOLA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA,. HERYONO ADMAJA., PT. TIMUR ADYA CITRA,
75 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255 K/TUN/2011
    No. 255K/TUN/2011atau seluas 3,2 Ha ;2.
    No. 255K/TUN/2011122001, luas tanah 750 M sesuai Surat Ukur 28Mei 2001 No.98/SPD2001 atas nama PT. TIMURADYA CITRA yang berkedudukan di Jl.
    No. 255K/TUN/2011144. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepadaTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang padapokoknya adalah sebagai berikut1.
    No. 255K/TUN/201118Sungai Pinang Dalam, penerbitan sertifikat padatanggal 29 Mei 2001 adalah tumpang tindih dengantanah Penggugat seluas 306 M, namun dalam hal iniperlu. diketahui Penggugat, Sertifikat HGB No.
    No. 255K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, vs MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H.,
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 333 K/TUN/2010
    No. 333 K/TUN/201017.18.Kabupaten/Kota sekurangkurangnya 1 (satu) hari sebelum rapatpleno dimulai ;c.
    No. 333 K/TUN/2010 5.
    No. 333 K/TUN/201045/G/2009/PTUN.SBY. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap(in kracht van gewjsde) ;.
    No. 333 K/TUN/2010Negara secara sederhana, adil dan jujur.
    No. 333 K/TUN/2010Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 333 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — ASHADI YUSUF, ST. MT, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA, DK
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ASHADI YUSUF, ST. MT., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Jenderal Achmad Yani, GangPermata, RT. 009, RW. 009, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya;2.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20142a1213b H. Ibrahim Dahlan dan Ngadikun dari Partai Golongan Karya Jumlah danPresentase Suara Sah/Kursi 4 kursi (20%);cH. Hildi Hamid dan Idrus dari Partai Persatuan Nasional, Partai DemokrasiPerjuangan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PartaiBintang Reformasi, Partai Gerakan Indonesia Raya Suara.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20141. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah keliru memahami danmembedakan mana persoalan yang menyangkut hasil pemilihan umum danmana yang menyangkut proses/tahapan sebelum sampai kepada basil pemilihanumum. Kekeliruan Judex Facti ini termuat dalam pertimbangan hukumnyayang mengutif Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilu.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CAMAT KUBU, KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU vs. MAJELIS KERAPATAN TINGGI SUKU MELAYU HAMBA RAJA NEGERI KUBU
90 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SB.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/201543.Surat Keterangan Nomor: 605/25/1980, tanggal 23 April1980 an.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015052009 (sembilan belas Mei dua ribu sembilan) seperti yang terteradalam bunyi Pasal III pada surat perjanjian penyerahan tersebut:12.2.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/201514.15.16.17.No. 122 tanggal 28 Juli 2009 dihadapan Notaris Rita Tiomerti TampubolonSH kepada Tuan Haji Khaidir Matwafa, MA selaku Ketua Majelis KerapatanTinggi Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu dan Tuan Drs.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai ............ Rp 6.000,00 ttd/.2. Redaksi ............ Rp 5.000,00 Joko Agus Sugianto, S.H.,3. Administrasi ...... Rp2.489.000,00Jumlah ................... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)NIP. 220000754.Halaman 61 dari 61 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — ABDUL MAJID, S.Psi, DKK, vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU, DKK
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2 Bahwa berdasarkan pendapat R.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/20144 Pasangan nomor urut 4 (empat) Eddy Rumpoko dan H.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Kasasi No. 166/G/2012/PTUN.SBY., jo 159/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 30 Desember 2013,karena itu permohonan Kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugatdalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu14 (empat belas) hari.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK vs. SYAMSUDDIN Bin BASO, SKM, DKK
113 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 486 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015 Sahabuddin Bin Mustari (Penggugat X); Kalsum Binti Mustari (Penggugat XI); M. Jufri Bin Mustari (Penggugat XII); Salma Binti Mustari (Penggugat XIII);2.5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015Kompetensi Absolut:Berdasarkan uraian dalildalil gugatan Para Penggugat, maka nyata danjelas bahwa dalil gugatan itu menguraikan hak pemilikan Para Penggugatterhadap tanah Persil 58 Sil, kohir 246 Cl.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/20154. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasnama Para Penggugat setelah Para Penggugat mengajukan permohonansebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015memutus (kompetensi absulut) yang sebelumnya telah diputus secara tepatoleh Hakim Pertama berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor 61/G/TUN/PTUN.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — SALEH ALHASNI, DKK vs. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
162 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. IMAM SUHADI, MBA, dk vs GUBERNUR JAWA TIMUR
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 21 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1 Drs.IMAMSUHADI,MBAkewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattinggaJalanSemampirTengaNomo50/52KedirSUNARKO,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKediri,bertempattinggalJalanSemeNomo1:74KedirMOHFARIRIZAL,S.H.I,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattingga1JalanDr.SaharjoNomo207KedirDalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — I WAYAN DIT, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI,DK
107 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 388 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 388 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;5. EKA ARYA WIRATA, S.H., jabatan Staf BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;6.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (Algemenebeginselen van behoorlijk bestuur) dan dengan uraian sebagai berikut:4.1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MBULANG LUKAS, S.H, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. NAGEKEO
105 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2014
    Dengan demikianPutusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang serta merta menguatkan PutusanPengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPG tanggal 5 Juli 2013sangatlah tidak mendasar dan tidak berkualitas, sehingga patut ditolak dan /ataudibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikuatkan olehPutusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tidak menerapkan /bertentangan dengan UndangUndang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;Bahwa proses persidangan perkara
    a quo dilakukan oleh Pengadilan TUN Kupanghanya dalarn waktu 4 dan hari ke 5 diputuskan, telah bertentangan dengan kehendakpasal 99 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004.
    sekehendakhati berdasarkan kompromi belaka (vide putusan PT TUN Surabaya halaman 5alinea 23);Oleh karenanya Putusan Banding Pengailan Tinggi TUN Surabaya Nomor162/B/2013IPT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013 yang secara serta mertamenguatkan Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPGtanggal 5 Juli 2013 tanpa pertimbangan hukum yang patut dan layak HARUSDIBATALKAN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Mahkamah Agung RI berkenanMembatalkan putusan Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara
    Oleh karena itu harusdinyatakan ditolak demi hukum;VIL Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUNKupang pada halaman 89 alinea s/d alinea 3; sangattidak berkualitas dan sangat keliru, bertentangandengan fakta persidangan, bertentangan pula denganperaturan perundangundangan yang berlaku namundikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanpapertimbangan hukum;Bahwa pendapat Majelis Hakim halaman 89 alinea (kami kutip): ...Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014." ...
    Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
348 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 4 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017 Ruang jo.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017 kepada pejabat yangberwenang.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017Cc.12.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017e.bawah tanah dan keluar menjadi mata air.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017