Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 06-06-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2011/PTUN Mdo
Tanggal 29 September 2011 — Penggugat: SAMPELAN WATUPONGOH; Tergugat: HUKUM TUA DESA WEROT KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA; Tergugat II Intervensi: NOCH J. NELWAN;
128 — 72
  • ./ Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah Nomor:16/G/2011/PTUN.Mdo, tertanggal 06 Juni 2011; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 16/Pen.MH/TUN/2011/PTUN.Mdo tanggal7 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal08 Juni 2011 Nomor: 16/Pen.PP/TUN/2011/PTUN.Mdo tentangPemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal21 Juni
    2011 Nomor: 11/Pen.HS/TUN/2011/PTUN.Mdo tentanghari sidang terbuka untuk umum; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan para pihak; Telah memeriksa dan mempelajari surat surat buktipara pihak; Telah mendengar dan mempelajari keterangan saksidari para pihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatandengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 662011
    No. 6tahun 1983, maka penerbitan surat keterangan pemilikantanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dapatdiklasifikasikan telah merugikan kepentingan Pengugat,sehingga Pengugat tidak berhak mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana pasal 53ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN;7.
    Oleh karena itu tenggang waktubagi pihak yang tidak dituju) oleh Keputusan Tata Usaha Negaradihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak orang atau badan hukumperdata tersebut mengetahuinya;Menimbang, bahwa beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yangkaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalammenghitung tenggang waktu tersebut yaitu) kaidah hukum PutusanPerkara Nomor: 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, PutusanPerkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara Nomor
    6Juni 2011 Majelis hakim berpendapat tentunya masih dalamtenggang waktu) 90 ( sembilan puluh hari ) sebagaimana yangditentukan oleh ps.55 UU no 5 Tahun 1986 ttg PERATUN tersebutdiatas;Menimbang, bahwa terakhir terkait dengan syarat formalpengajuan suatu. sengketa TUN di Pengadilan TUN Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan mengenai apakah Penggugat memilikikepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa sehinggaoleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkaraint (point dinteret
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK vs. SYAMSUDDIN Bin BASO, SKM, DKK
82 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 486 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015 Sahabuddin Bin Mustari (Penggugat X); Kalsum Binti Mustari (Penggugat XI); M. Jufri Bin Mustari (Penggugat XII); Salma Binti Mustari (Penggugat XIII);2.5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015Kompetensi Absolut:Berdasarkan uraian dalildalil gugatan Para Penggugat, maka nyata danjelas bahwa dalil gugatan itu menguraikan hak pemilikan Para Penggugatterhadap tanah Persil 58 Sil, kohir 246 Cl.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/20154. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasnama Para Penggugat setelah Para Penggugat mengajukan permohonansebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015memutus (kompetensi absulut) yang sebelumnya telah diputus secara tepatoleh Hakim Pertama berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor 61/G/TUN/PTUN.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — ASIA BINTI H. ALIMIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
40 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 189 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — AHMAD SIDIK VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq. KASAT INTELKAM
55 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 536 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 536 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD SIDIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Dusun Tegar, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang, Pekerjaan Petani,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAHJAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/201415. Menandatangani Surat pernyataan Bersedia Dicalonkan MenjadiKepala Desa bermeterai cukup diketahui oleh Plit. Kepala Desa BiraBarat dan Camat Ketapang ;16. Menandatangani Surat pernyataan Terdaftar sebagai Penduduk Desabermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat danCamat Ketapang ;3.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Agustus 2013, yang diterbitkan olehTergugat ;b. Surat Kepolisian Resort SampangNomor R/678/VIII/2013/Intelkamtanggal 02 Agustus 2013 tentangPembatalan Penerbitan SuratKeterangan Catatan Kepolisisan(SKCK) atas nama AHMAD SIDIKdengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02Agustus 2013, yang ditandatanganioleh KASAT INTELKAM , yangditerbitkan oleh Tergugat II ;3. Mewajibkan kepada untuk mencabut ;a.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Anggota Majelis : Ketua Majelis :tid. ttd.Is Sudaryono, SH., MH. H. Yulius, SH., MH.ttd.Dr. H.M. Hary Djatamiko, SH., MS.PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH., MH.Biayabiaya :1.Meteral........... Rp. 6.000,002.RedakSi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi .......... Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — GUSTI MARDIANSYAH Bin GUSTI BUSTAMAM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG, DK
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2014
    Husin IJ, Balimas 3, Nomor BB. 18, Pontianak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/ADP/AI/TUN/010/2010 tanggal 16 Oktober 2010;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKETAPANG, tempat kedudukan di Jalan S.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014IV7 Utin Yuhanit telah kawin dengan Gusti Muadjalin, tidakmempunyai anak;8 Gusti Alamul Abiat/Gusti Bustamam, telah kawin denganRatu Mursiha binti Gusti Mujidtaba dan telah mempunyaianak a. Gusti Mardansyah, b. Ratu Hairul Hayah, c. GustiMubransyah, d. Ratu Bimasrah, e. Gusti Madhamsyah, f.Ratu Baitinnur, g.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalildalil Gugatan Penggugatdalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;2 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelum);a.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014dari Uti Jusni, Awas Alibaba, Duas, Nilon Jinam dan Kimsa dengan menggantirugi oleh Tergugat II Intervensi PT.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, vs. HERMANSYAH PAGALA, DK
95 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 551 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Para Penggugat telahdiadukan oleh Drs. Abd.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201513.14.15.16.17.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201522.23.24.29.pembatalan calon terpilin karena Pengadu (Drs. Abd.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201532.pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37).
    Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 551 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255/K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — SAFEI BIN SIMBONG, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
97 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255/K/TUN/2010
    No. 255/K/TUN/2010b.
    No. 255/K/TUN/20105.
    No. 255/K/TUN/2010f.
    No. 255/K/TUN/2010Hal. 64 dari 63 hal. Put. No. 255/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — H.M. YUSDIE RONIANSYAH, SE vs. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
62 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 484 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalildaliilsebagai berikut:A.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.E.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015(iii)dengan hukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan tidak berencana.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/TUN/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PPSHT), DKK vs. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
276 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 155 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — MALANG DG. LU’MU VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 280 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 280 K/TUN/2015gugatan in casu Sertifikat Hak Milik Nomor 20776/Kelurahan Paropo,tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 01121/2005, tanggal 26 Januari2005 seluas 226 m? (dua ratus dua puluh enam meter persegi) namapemegang hak Mery S.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/2015Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/20152. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang perkaraPerdata Nomor 18/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg, tanggal 9 Juni 1987;3.
    Putusan Nomor 280 K/TUN/2015Biayabiaya: 1. Meterai .............0.... Rp 6.000,002. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi............ Rp 489.000,00Jumlah ..0...0.. ee. Rp 500.000,00MAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADIL, S.H.NIP. 220000754Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 280 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — CAPO DAENG RATU BINTI BE’DE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, DK
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2014
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 24-11-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 10/G/2008/PTUN.Mdo
Tanggal 24 Nopember 2008 — Penggugat Ir. JOHNY WILLEM TURANGAN LENGKEY Melawan Tergugat WAKIL KETUA DPRD KOTA TOMOHON
148 — 87
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Januari 2013 — BUPATI BATU BARA vs.BERLIANA MANURUNG, S.Pd, DKK
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
296 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 4 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017 Ruang jo.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017 kepada pejabat yangberwenang.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017Cc.12.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017e.bawah tanah dan keluar menjadi mata air.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK vs. PELCIK RASITA SITEPU, DKK
208 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016 Bahwa klaim PT.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/201633.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016ll.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/201617.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2016
Tanggal 15 September 2016 — INDAH DIANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 93 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016Petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang di dalam PetaDasar Pertanahan;15.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016dihadapan Drs. K.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016SH.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127/B/PK/PJK/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — PT FONTERRA BRANDS INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — IKHSAN, S.H, Dkk vs KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Dkk
94 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-03-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2009
Tanggal 15 Maret 2010 — YAYASAN AL DJAMIN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
58 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2009
    No. 430 K/TUN/2009Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah bekasEigendom Verponding Nomor 8361 karena bekas Eigendom Verponding Nomor8361 sudah terkena ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958, tentangpenghapusan tanahtanah partikelir.
    No. 430 K/TUN/20092.
    No. 430 K/TUN/2009Menimbang, bahwa dari uraian gugatan pada halaman 3, Penggugatmendalilkan pemilik atas sebidang tanah Ex Eigendom Verponding Nomor8361 seluas 4.545 m?
    No. 430 K/TUN/20094.
    No. 430 K/TUN/2009Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 430 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — PETRUS ANDOYO, A.Md VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2015
    Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali terhadap PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013tanggal 31 Desember 2013, karena berpendapat dan merasakan bahwaputusan perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata.
    Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tangaal 20 Agustus 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA BADANPERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:32/G/2012/PT.TUNJKT, tanggal 10 Juni 2013;MENGADILI SENDIRIMenolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut
    Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tanggal 31 Desember 2013 karena dengan jelasmemperlinatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaknisebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 121 PK/TUN/20152012/PT.TUNJKT tanggal 10 Juni 2013, terhadap perkara/pelanggaranyang sama, sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda dimatahukum, Diskriminatif tidak terjaminnya kepastian hukum, sehinggamencederai rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat;e.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015