diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan",bahwa kemudian, sesuai angka Romawi poin 4 huruf f pada penjelasanUndangundang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa: Denganberpegang teguh pada oprinsip kepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undangundang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakanpokok sebagai bernkut meningkatkan penerapan prinsip self

disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self

Adapun bentukdan tujuan kredit sebagai tertuang dalam Pasal 3 perjanjian tersebutadalah berupa Kredit Investasi dengan tujuan pembelian 12 unit kendaraantransportasi dengan perincian sebagai berikut :a. 3 unit Big Bus Mercedes Benz Type OH1526 59 seat Rp. 4.488.000.000,b. 4 Unit Big Bus Mercedes Benz type OH1526 47 seat Rp. 5.960.000.000,c. 2 Unit Medium Bus Mitsubishi type FE 84G 29 seat Rp. 1.420.000.000.d. 3 Unit paket commuter DX, Isuzu type NKR 55 Rp. 1.230.000.000.TOTAL Rp. 13.098.000.000,Self

menafsirkan melaksanakan UndangUndangsedemikian rupa sehingga tidak bertabrakan dengan UndangUndang, satusatunya cara yang paling aman adalah dengan caracara yang ketidak tahu,SOP atau peraturan pimpinan misalnya ;Bahwa engenai UndangUndang No. 28 tahun 1999, difinisi PenyelenggaraNegara dalam UndangUndang No. 28 tahun 1999 itu sama artinya dengandifinisi pejabat publik antikorupsi pada artikel 2 ;Bahwa di dalam sistem hukum kita dalam retivikasi ada 2 sistem yangdipakai, hukum International yang disebut Self

Emplimenting Regulation danNon Self Emplimenting Regulation, Indonesia menganut Non SelfEmplimenting Regulation, manakala kita retivikasi itu tidak mutatis mutandissebagai hukum Nasional, karena kebiasaan kita ada yang namanyaEmplemeting Registration, ada UndangUndang tentang pengesahan,begitu ada UndangUndang tentang pengesahan lalu karena UndangUndang itu menyangkut UndangUndang yang lain yang sudah berlaku,maka diperlukan perubahan dalam UndangUndang itu, itu hukum positif,kalau itu sudah dirubah

mengenai conflict of interest, sehingga secara strukturUndangUndang KPK sendiri mustahil diterjemahkan bahwa kolegial kolektifharus dan wajib 5 ;Bahwa lembaga independen di negara lain pun menggunakan kolegialkolektif metode pengambilan keputusannya mayoritas sederhana, miripdengan legislatif asembling ;Bahwa seharusnya lembaga negara independen, pekerjanya pun harusindependen, maka karyawan lembaga independen harusnya bukan pegawainegeri sipil ;Bahwa ada satu ciri lembaga independen yang bersifat self

regulatory body,artinya bisa mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak menyalahi aturanperundangundangan yang diberikan kepadanya, dan dianggap sebagaidiskresi lembaga independen, namun sayangnya konsep self regulatorybody belum dapat dilaksanakan secara maksimal di lembaga independenyang ada di Indonesia ;Bahwa dalam kondisi pimpinan KPK tidak ada 5 orang, berlaku prinsipkuorum, walaupun tidak diatur dalam UndangUndang KPK, namun dapatdiatur oleh peraturan KPK, menurut ahli Sewajarnya kuorum adalah

Termohon PeninjauanKembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, dimana Pemohon Banding (sekarang Termohon PK) telahmelaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuatdalam PEB Nomor 005445 tanggal 31 Desember 2010, olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalambutir 12 mengenai rentang waktu bertentangan dengan prinsip self

Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan Standing Inctruction yang diketahui Pertamina/ bouwheerbahwa segala pembayaran yang merupakan penerimaan PBS akan disalurkanke rekening yang telah ditentukan di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut

Maksimalpenarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan bukti setor secara tunai sebagai share pembiayaan sendiri(self financing) atau menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanamdalam proyek untuk investasi drilling dan workover sesuai TAC yang dapatdiyakini dan diterima oleh bank ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip document againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah menyerahkan

laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPKNo.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk CBCJakarta Thamrin oleh debitur cq.

Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut harus dituangkan dalam neraca sebagai equity ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip documents againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah

laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPK No.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.

Pendistribusiandan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu melalui penyalur denganmenggunakan fasilitas pengangkutan (moda transportasi truk tangki SPOB (SelfPropelled Oil Barge) Tug boat) yang dimiliki atau dikuasai Badan Usaha PelaksanaP3JBT (Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu/BBMBersubsidi) atau dari Terminal (Depot) BBM langsung ke konsumen kapal transportasilaut melalui fasilitas pengangkutan (moda transportasi truk tangki SPOB (Self PropelledOil Barge) Tug boat)

Kamisan Hamzah, luas 4.120 m2,yang keduanya terletak di Desa Jerukgulung, Kecamatan Dempet,Kabupaten Demak ; on nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnn d) Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Asset Liquidation RepDivisi Self Employed Mass Market tanggal 16 Juni 2014 tentangRincian Kewajiban Debitur a.n.

rekomendasi dari BNN Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No; B/344/ XII/2012 /BNNPBABEL yang pada pokoknya terdakwa sebagaipenyalahguna narkotika sebaiknya di rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk daripadaterdakwa dipenjara bertahuntahun justru tidak bisa menyembuhkan terdakwa dariketergantungan narkotika karena pola fikirnya tidak akan berubah bahkan dapatmenyebakan depresi dan menyebabkan bunuh diri ;Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan victimology, mengklasifikasikanpecandu narkotika sebagai self

Cukai yangditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentuberdasarkan undangundang ini.Pasal 16 UndangUndang Kepabeanan dan Penjelasan Umum Pasal16 menentukan pada pokoknya antara lain:Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi : Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barangimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalamwaktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.Penjelasan Umum Pasal 16 Penetapan tarif dan Nilai Pabean atas pemberitahuan pabeansecara self

Adapun Surat Dukungan tersebut kurang lebihHalaman 20 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI 39.menyatakan bahwa TERGUGAT adalah Distributor Resmi dari produkproduktersebut, serta TERGUGAT mendukung dan memberikanjaminan tentang: (i) Pernyataan layanan purna jual selama 1 (satu)tahun; (il) Kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi; (iil) Ketersediaansuku cadang atau spare part selama 1 (Satu) tahun; (iv) Garansi sparepart; (v) Kondisi barang yang 100% baru dan asli; serta (vi)Pemeliharaan self aftersale service

Adanya nilainilai filosofi, ide yang mendasarihukum tidak tertulis patut dipertimbangkan bagi perkembanganmasyarakat;Eugene Ehrlich mengatakan: The center of gravity of legaldevelopment lies not in legislation, nor in juristic science, nor inJudicial decision, but in society it self.

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PPN, seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danHalaman 21 dari 39 halaman.

Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Kiranya diperlukan keberanian, kejujuran, dan self respect Tergugatuntuk merealisasikan Hasil Rapat tanggal 20 Maret 2015, yang padabutir 3 dinyatakan bahwa Obyek Sengketa akan ditinjau kembali:Dengan demikian, menunjukkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkanobyek sengketa jelas bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dari AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) ;Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas.Tergugat juga tidak mempedulikan Asas Proporsionalitas danProfesionalitas

Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya, sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah

Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah

Roni dengandebitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan PemimpinCabang.e Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karenatidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itudengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak,debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidakadanya self financing dari debitur dan, dikhawatirkan terjadinyasalah penggunaan kredit disebabkan keberadaan keterlibatanSdr.

kedua pintu agunan toko tersebutmenurut Tim Mapping adalah sebesarRp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluhdua juta empat ratus ribu rupiah).e Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai denganketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).e Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namuntidak dilakukan.e Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersialdan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproseskredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi)dan tidak memiliki self

kredit, dana sebagian digunakanuntuk proyek dan sebagian menutupi kredit lama, usaha tidak jalanlagi, nilai jaminan belum final, dan tidak melaporkan langsungkepada Direksi Bank Aceh;2) Pada Debitur Arizky Caf (Nurul Akbari), dana kredit digunakanuntuk membeli toko, pemberian kredit tidak sesuai dengan ratingbank, Account Officer telah menjelaskan kepada Kabag KreditKomersial (Terdakwa) dan Pimpinan Cabang bahwa tidak dapatmemproses kredit karena debitur suami istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self

RAMLIE WOENTORO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saatpemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalamberita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksisendiri ;Bahwa saksi menjabat di Bank Danamon sebagai RBPH (RegionalBusiness Partner Head Self Employee Mass Market) ;Bahwa saksi bertugas untuk wilayah timur dan kantornya di Semarang

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed Mass Market KantorPusat PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramlie Woentoro, SEyang menjabat sebagai Regional Business Partner Head Self Employee MassMarket (RBPH SEMM) Wilayah Timur menyatakan bahwa dalam dokumenyang ada di PT.

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010tanggal 19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed MassMarket Kantor Pusat PT.

sebanyak 7 (tujuh) debitur, Unit Nongkojajar sebanyak 2(dua) debitur, Unit Kebonagung sebanyak 2 (dua) debitur dan UnitKejapanan sebanyak 1 (satu) debitur ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendirian antara lain sebagai berikut :226Terdakwa sebagai Cluster Credit Officer (CCO) Bank Danamon ClusterPasuruan telah tidak mengindahkan job description sebagaimanadiuraikan dalam Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal 19Januari 2010 yang dibuat oleh Self

Roni Atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, MAIRINI selaku AOkembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH Bin ABDULLAH danTERDAKWA bahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karenadebitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun TERDAKWA tetap memerintahkan Mairini agarmemprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah dibawah tekanan, setelahuang dicairkan

Bank AcehCabang Lhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni, AccountOfficer sempat menolak untuk memprosesnya karena permohonan kredit tersebuttidak fleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu denganmemperhatikan jumlah pembangunan ruko di Wilayah Lhokseumawe dansekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalaman dibidang properti,tidak adanya self financing dari debitur dan khawatir terjadinya salahpenggunaan kredit disebabkan adanya keberadaan keterlibatan

Arizky Caf (Nurul Akbari) adalah :Dana kredit digunakan untuk pembelian toko ;Pemberian kredit tidak sesuai dengan reting ketentuan Bank yang berlaku;AO telah menjelaskan kepada Kabag kredit komersial dan pimpinan cabangbahwa tidak dapat memproses kredit karena debitur suami/istri (Terafiliasi) dantidak memiliki self Financing yang mencukupi ;AO dalam melaksanakan proses kredit dalam keadaan tertekan dan terpaksa;e Debitur UD. Aceh Jaya Motor (M.

selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupunPinwil dan Wapinca tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPRMitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpamemperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azasazas perkreditan yang sehat.Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn.Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi SELF

selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupunPinwil dan Wapinca tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPRMitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpaHalaman 79 dari 89 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn.memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azasazas perkreditan yang sehat.Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi SELF