Sambongharjo Rt.05 Rw.06 Desa Kalisari, KecamatanKradenan, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadiberwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan olehPemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2017/PN.Pwdperubahan Nama adalah karena nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikahberbeda dengan identitas pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk danKartu

Put.No. 129/PID.B/2013/PTRdengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriRengat Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT tanggal 18 Juni 2013,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannyamengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahanTerdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepatdan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapatmenyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnyasendiri

dapat diterima.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPersidangan Perkara ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta surat yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam tanggal 27 April 2017 Nomor.290/Pid.B/2017/PN.Lbp,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawatanak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adalah:Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.GsgTergugat mengabaikan hak anak kandung Penggugat dan Tergugat untukmendapatkan perhatian dan kasih saying serta berkomunikasi dengan baikdari orang tua kandungnya;8.

Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat

Penggugat menurut pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13tahun 2003, melainkan masa dimana proses perundingan baik bipartit dammediasi dalam kaitan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat penutupanperusahaan yang disebabkan tidak dapat peroperasi karena tidak ada bahan bakuproduksi yang substansinya adalah perundingan mengenai pesangon ;Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan (dasar gugatan) yangmendukung tuntutan Penggugat sebagaimana uraian dalil posita dan petitumPenggugat yang mendasari

Rekonpensi menurut surat Nomor 28/CVBSK/VI/2010 tanggal 24Juni 2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010, faktanya telah dilaksanakantahapan perundingan secara bipartit dan mediasi guna penyelesaian mengenaibesaran jumlah pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terhadap paraPenggugat / Tergugat Rekonpensi secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;Bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan yang dituntut olehPenggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian dalil posita serta petitumgugatan yang mendasari

Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;40Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, kuasa ParaPenggugat telah menyangkal di dalam Repliknya dengan

tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabul kan Gugatan Penggugat untuksebagaian dan menolak selebihnya ; DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa halhal yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konpensidianggap telah pula dipertimbangkan dan diambil alih dalam bagian Rekonpensi ini ;Menimbang. bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwayang menjadi pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensisebagaimana uraian dalil posita serta petitum gugatan yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IO2 Medan Nomor 65K/PM.102/AD/VIII/2021tanggal 7 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer 102Medan Nomor 65K/PM.IO2/AD/VIII/2021 tanggal 7 Oktober 2021kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulanMajelis Hakim Tingkat Banding

Putusan Nomor 60K/PMTI/BDG/AD/X/2021berikut:1.Bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatandari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkatbanding dalam pemeriksaan tingkat banding mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwakejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagiuntuk tetap berada di lingkungan militer, sehingga apabilaTerdakwa tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI akanmembawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuankhususnya

No. 0355/Pdt.G/2016/PA.Bdw.karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihnan

ab) D1 Ded) olArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

denganketidakbenaran dan terkesan dipaksakan oleh karena itu Tergugat tolak kecualimengenaifakta yang dengan tegas Tergugat akui berikut dibawah ini:DALAM EKSEPSI :@ Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarisuatu. alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuanundangundang oleh karena selain tidak menjelaskan alasanalasanperceraian secara jelas juga dalam gugatan perceraian yang diajukantersebut juga tidak menjelaskan alasan dalam ketentuan undangundangyang digunakan untuk mendasari

adalah sebagaimana tersebutdiatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, akan tetapitidak berhasil;Menim bang, bahwa Termohon dalam jawabannya antara la inmenyampaikan eksepsi yang pokoknya sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenadisamping tidak menjelaskan alasanalasan perceraian, juga tidak menjelaskandasar ketentuan undangundang yang mendasari

Namun,dalam surat gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai kejadian/fakta yang mendasari dalil Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;2. Bahwa pada surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3 Juli 2012juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 183/Pdt.G/2010/PNDpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknya tidak membedakankedudukan hukum Bank Indonesia /.c. Pemohon PK sebagai BankSentral Republik Indonesia dengan PT Bank Unibank Tbk. sebagaibank umum yang telah dibubarkan;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa PT Bank Unibank Tbk. dilikuidasi dan diambil alihkepengurusannya oleh Pemohon Pk;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa Bank Indonesia /.c.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum, karena kurang pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd), sebagaimana amar putusan Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar dalam putusan halaman 10 garis datar ketiga yang berbunyisebagai berikut:Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat dan Para TurutTerbanding semula Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV, baiksendiri atau bersamasama secara tanggung

tersebut, karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) dan putusan Judex Facti juga kontradiktif antara pertimbanganhukum dengan amar putusan;Sehingga patut dan beralasan hukum membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Makassar Nomor 368/PDT/2011/PT.MKS tanggal 20Il.Desember 2011 tersebut dan menguatkan Putusan Judex Facti PengadilanNegeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 9 Mei tersebut;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumputusan yang mendasari

Jelas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassardalam perhitungan besarnya ganti kerugian yang mendasari amarputusannya sangat tidak patut, tidak adil, tidak rasional, tidak berdasardan tidak beralasan menurut hukum;Cc.Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalammenetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang harus dibayar ParaTermohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugatmengacu dan berpatokan pada pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Makassar

Yahya Harapah, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata,penerbit Sinar Grafika menguraikan:Bahwa dalam praktik patokan menentukan berupa besarnya ganti rugiPerbuatan Melawan Hukum ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372KUHPerdata yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomikedua belah pihak, yakni kedudukan social ekonomi Tergugat danPenggugat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, dalam menetapkan hukumanganti kerugian yang

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonistri anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta darianak Pemohon dan calon istri anak Pemohon

dan keterangan dari orang tuacalon istri anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula denganHim 10 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Stgkesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernahmelakukan hubungan biologis layaknya suami isteri, dan terhadap alasantersebut, untuk

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu ADasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/130/AD/K/02

yangtelah diputus dan dikabulkan sebagaimana dalam putusan Nomor:11/Pdt.G/2011/PN.PL (surat bukti T1), maka petitum tersebut haruslahditolak.Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti T4 mengenai putusan perkaraperdata nomor 19/Pdt.G/2011/PN.PL (perbuatan melawan hukum) antaraAnand Umar Adnan, SH MH, melawan PT Bank Sulteng tertanggal 3Oktober 2011 dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sehinggapertimbangan tersebut jelas bahwa perkara ini dapat dinyatakan nebis inidem dan hal ini pula yang mendasari

/Pdt.G/2011/PN.PL (surat bukti T1), maka petitum tersebut haruslahditolakBahwa Terbanding/Pembanding/Tergugat pun telah mengajukan bukti T4mengenai putusan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL (perbuatanmelawan hukum) antara Anand Umar Adnan, SH MH melawan PT BankSulteng tertanggal 3 Oktober 2011 dan telah memiliki kKekuatan hukum yangHalaman 10 dari 14 Putusan No 3/PDT/2015/PT PALtetap sehingga pertimbangan tersebut jelas bahwa perkara ini dapatdinyatakan nebis in idem dan hal ini pula yang mendasari

Pasuruan pada tanggal 14Juli 2002 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/016/VII/2002tanggal 02 Juli 2013 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi

Majelis Hakim hanya mendasari dan menerapkan suatuundangundang yang tidak pada tempatnya demi tercapainyakeuntungan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untukmembebaskan Terdakwa, dan Majelis Hakim telah menerapkan UndangHal. 8 dari 14 hal. Put.

Nomor 160 K/Pid.Sus/2016pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP, karena JudexFacti hanya mendasari suatu undangundang yang belum berlaku padasaat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Untuk mengukurMenimbang9ketidak layakan haruslah dilihat dari segi kualitas kejahatan yangdilakukan dan seberapa besar efek kerugian yang ditimbulkan,dengan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dariperbuatannya sedangkan yang mendasari penjatuhan pidanatambahan adalah Pasal 26 KUHP.Bahwa berkenaan dengan hukuman tambahan tersebut MajelisBanding akan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidaklayak bagi Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajuritdengan mendasari atas faktafakta

KesatuanTerdakwa yaitu Denma Mabesau telah memberikan jawaban surat sebanyak3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban ke1 dari Dandenma Mabesau Nomor :B/1098/IX/2016 tanggal 20 September 2016, surat jawaban ke2 dariDandenma Mabesau Nomor : B/1154/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dansurat jawaban ke3 dari Dandenma Mabesau Nomor : B/72/I/2017 tanggal 17Januari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Oki Agil PrasetyoNRP 532830 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari

unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 206K/PM II08/AU/VIIV/2016MenimbangBahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaRocky Rizky Rachmad, dan Saksi atas nama Sertu Hendri Vidiantoro telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangundangNo. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

Nomor : B/1026/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dandari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Denmako Kolinlamil telah memberikan jawaban yaitu surat DanDenmako Kolinlamil Nomor R/46/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, NomorR/81/T1/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Nomor R/216/V/2016 tanggal 10Mei 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopka Ttg Sofiyan NRP 78096tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I08 Jakarta.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari

operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1)Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Kapten Laut (T) SetyoHermawan dan Saksi Serma Nav Pardiono telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun paraSaksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugasyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

cerainya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselsishan dan pertengkaran terus menerus sejak anak pertamaPENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ARIEF menikah tepatnya padatanggal 20 Oktober 1990, TERGUGAT tidak mau menerima kehadirannyaditengahtengah keluarga tetapi PENGGUGAT tetap menerimanya sehinggaTERGUGAT marahmarah, mengancam, memukul dan menganiayaPENGGUGAT;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat dimaksud diatas, majelis Hakim menilai gugatan tersebut mendasari

ikatanlahir, justru) yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatanbatin/psikologis seperti unsur cinta kasin dan sayang, kesetiaan satu sama lain,saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta salingmenjaga kehormatan masingmasing, sehingga apabila unsurunsur tersebutsudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, in casu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumahtangga tersebut sudah hambar;Menimbang, bahwa dengan mendasari

No. 1 tahun 1974, jo pasal 4, 5, 6, ayat (2) KHI;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugatmohon diceraikan dari Tergugat adalah karena rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September2002 yang disebabkan :a.