Namun,dalam surat gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai kejadian/fakta yang mendasari dalil Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;2. Bahwa pada surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3 Juli 2012juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 183/Pdt.G/2010/PNDpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknya tidak membedakankedudukan hukum Bank Indonesia /.c. Pemohon PK sebagai BankSentral Republik Indonesia dengan PT Bank Unibank Tbk. sebagaibank umum yang telah dibubarkan;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa PT Bank Unibank Tbk. dilikuidasi dan diambil alihkepengurusannya oleh Pemohon Pk;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa Bank Indonesia /.c.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum, karena kurang pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd), sebagaimana amar putusan Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar dalam putusan halaman 10 garis datar ketiga yang berbunyisebagai berikut:Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat dan Para TurutTerbanding semula Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV, baiksendiri atau bersamasama secara tanggung

tersebut, karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) dan putusan Judex Facti juga kontradiktif antara pertimbanganhukum dengan amar putusan;Sehingga patut dan beralasan hukum membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Makassar Nomor 368/PDT/2011/PT.MKS tanggal 20Il.Desember 2011 tersebut dan menguatkan Putusan Judex Facti PengadilanNegeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 9 Mei tersebut;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumputusan yang mendasari

Jelas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassardalam perhitungan besarnya ganti kerugian yang mendasari amarputusannya sangat tidak patut, tidak adil, tidak rasional, tidak berdasardan tidak beralasan menurut hukum;Cc.Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalammenetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang harus dibayar ParaTermohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugatmengacu dan berpatokan pada pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Makassar

Yahya Harapah, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata,penerbit Sinar Grafika menguraikan:Bahwa dalam praktik patokan menentukan berupa besarnya ganti rugiPerbuatan Melawan Hukum ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372KUHPerdata yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomikedua belah pihak, yakni kedudukan social ekonomi Tergugat danPenggugat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, dalam menetapkan hukumanganti kerugian yang

Majelis Hakim hanya mendasari dan menerapkan suatuundangundang yang tidak pada tempatnya demi tercapainyakeuntungan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untukmembebaskan Terdakwa, dan Majelis Hakim telah menerapkan UndangHal. 8 dari 14 hal. Put.

Nomor 160 K/Pid.Sus/2016pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP, karena JudexFacti hanya mendasari suatu undangundang yang belum berlaku padasaat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Untuk mengukurMenimbang9ketidak layakan haruslah dilihat dari segi kualitas kejahatan yangdilakukan dan seberapa besar efek kerugian yang ditimbulkan,dengan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dariperbuatannya sedangkan yang mendasari penjatuhan pidanatambahan adalah Pasal 26 KUHP.Bahwa berkenaan dengan hukuman tambahan tersebut MajelisBanding akan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidaklayak bagi Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajuritdengan mendasari atas faktafakta

KesatuanTerdakwa yaitu Denma Mabesau telah memberikan jawaban surat sebanyak3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban ke1 dari Dandenma Mabesau Nomor :B/1098/IX/2016 tanggal 20 September 2016, surat jawaban ke2 dariDandenma Mabesau Nomor : B/1154/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dansurat jawaban ke3 dari Dandenma Mabesau Nomor : B/72/I/2017 tanggal 17Januari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Oki Agil PrasetyoNRP 532830 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari

unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 206K/PM II08/AU/VIIV/2016MenimbangBahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaRocky Rizky Rachmad, dan Saksi atas nama Sertu Hendri Vidiantoro telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangundangNo. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

Nomor : B/1026/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dandari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Denmako Kolinlamil telah memberikan jawaban yaitu surat DanDenmako Kolinlamil Nomor R/46/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, NomorR/81/T1/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Nomor R/216/V/2016 tanggal 10Mei 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopka Ttg Sofiyan NRP 78096tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I08 Jakarta.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari

operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1)Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Kapten Laut (T) SetyoHermawan dan Saksi Serma Nav Pardiono telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun paraSaksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugasyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

cerainya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselsishan dan pertengkaran terus menerus sejak anak pertamaPENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ARIEF menikah tepatnya padatanggal 20 Oktober 1990, TERGUGAT tidak mau menerima kehadirannyaditengahtengah keluarga tetapi PENGGUGAT tetap menerimanya sehinggaTERGUGAT marahmarah, mengancam, memukul dan menganiayaPENGGUGAT;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat dimaksud diatas, majelis Hakim menilai gugatan tersebut mendasari

ikatanlahir, justru) yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatanbatin/psikologis seperti unsur cinta kasin dan sayang, kesetiaan satu sama lain,saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta salingmenjaga kehormatan masingmasing, sehingga apabila unsurunsur tersebutsudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, in casu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumahtangga tersebut sudah hambar;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /fetelijke grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Selanjutnya ketentuanmana yang mendasari gugatan ini dan mengena dengan perbuatan tergugat,sehingga mengakibatkan sanksi yang harus dikenakan terhadap tergugat atastanah obyek tersengketa tersebut?.

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /feteliike grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Namun ternyata Judex Factitidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi tersebut;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendasari pada hubungan PKWTdengan Tergugat, yang menurut Para Penggugat melanggar Pasal 59 UUNomor 13 Tahun 2003 dan dihubungkan dengan Anjuran dariDisnaker Nomor 696/1.835 yang menganjurkan agar Para Penggugatmempekerjakan dengan status pekerja tetap yang dituangkan dalam PKWTT;Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada hal. 44, menyebutkan:Halaman 22 dari 33 hal. Put.

Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangundangan;Bahwa mendasari pada bukti T3, T4 dan T5 tersebut di atas dengandemikian pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyebutkan impilkasihukumnya mengacu kepada ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13Tahun 2003 mengenai hubungan kerja antara Para TermohonKasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat PKWT demi hukumberubah menjadi PKWTT, tidak lagi menjadi kewenangan PengadilanHubungan Industrial

namun menjadi kKewenangan dari Pengadilan Negeriuntuk mengadili sengketa mengenai peningkatan status PKWT menjadiPKWTT, yang tunduk pada ketentuan Pasal 118 HIR;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebutdan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksadan mengadili, oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 163/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt.

Padt.SusPHI/2016tanpa kesalahan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal163 ayat (2), Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 167 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar uangkompensasi PHK kepada masingmasing Penggugat berupa uangpesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telahmemenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan tempattempatsebagaimana tersebut di bawah

atasperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi, Surat Dandim 0207/Sml tentanglaporan THT a.n. Kapten Inf Salwadi dan Surat Dandim0207/Sml tentang laporan Desersi a.n.

keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum , yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Stabat, turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriStabat Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 25 September 2018,, maka HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

sesekali dijenguk saja pas sempatBahwa sejak Tergugat bekerja jauh dari keluarga, Tergugat tidak seringmemberikan kabar, dan baru memberikan kabar setelah Penggugat menghubungiterlebih dahulu, disamping itu Tergugat ada wanita lain dalam hatinya, Tergugattidak memberikan nafkah lahir dan batin secara rutin serta tidak memperlakukanPutusan No. 2000/Pdt.G/2015/PA.Mlg, hal 2 dari 7 hal10.12.Penggugat selayaknya seorang istri, sejak Mei 2014 Penggugat merasa tertekanlahir dan batin, hal inilah yang mendasari

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersid angan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy KutipanAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

pengulangan yang telah disampaikan dipersidangan, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama secara baik dan benar;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama berkas perkara dan semua Suratsurat yang berhubungandengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan NegeriKisaran nomor : 585/Pid.B/2013/PN.Kis tanggal 03 April 2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Bahwa perkara yang mendasari penyitaan jaminan tersebut atas objek penyitaanjaminan adalah perkara lain yakni perkara No.4/Pdt.G/2004/ PN.Bdg. di PengadilanNegeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Kls A Knusus Bandung antaraTergugat (H.Syarif Amin) selaku Penggugat lawan Tergugat II sampai denganTergugat VIII selaku Para Tergugat sampai dengan Tergugat VII dalam perkara manaatas permohonan Tergugat selaku Penggugat dalam perkara tersebut adalah MajelisHakim perkara tersebut menetapkan dengan

saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahdipersidangan, keterangan saksi tersebut menguatkan gugatan Penggugat ;Menimbang bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya orang,maka Majelis memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi lagisnamunternayata Pengugat setelah diberi kesempatan tidak mampu menghadirkansaksi,sehingga Majelis berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilgugatannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ;Menimbang bahwa Majelis Hakim mendasari

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada pemohonagar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta diperkuat oleh bukti P.2 makadinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohondan Termohon yang sulit didamaikan lagi sehingga puncaknya

permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk DusunGoleng RT.01 RW.03 Desa Werdoyo, Kecamatan Godong, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

Dan Penggugat danTergugat berkesimpulan jikalau hubungan ini tidak dapat dipertahankan lagidan bersepakat untuk bercerai dengan cara yang baik baik;13.Bahwa adapun alasan Pertengkaran terus menerus (Perselisihan/Syiqaq)yang mendasari sehingga hubungan suami isteri antara Pemohon danTermohon tidak dapat dipertahankan lagi, adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2020/PA Sgm.a.

9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Penggugat menguraikan dalam dalil positanya, menyebutkan telahmelakukan perkawinan dengan Tergugat sesuai dengan yang tercatat dalam Akta PerkawinanNomor : O11/P/2011 tanggal 30 Januari 2011 (surat bukti bertanda P.1) dan berdasarkanperkawinan tersebut diterbitkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LUTHER SRITUKA(surat bukti bertanda P.2) ;Menimbang, bahwa dari uraian dalam Posita dengan Petitum gugatan Penggugat, MajelisHakim menilai bahwa alasanalasan yang mendasari