PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2610/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5655/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00009/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 9 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012Nomor 00022/206/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, Batam,Kepulauan Riau, 29400, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang

menyelenggarakan pembukuanyang sudah benar serta memiliki kaitan hukum yang tidak bertentangandengan prinsip matching cost against revenue sebab berdasarkan prinsipsubstance over the form tidak terdapat kerugian atas pendapatan atauhilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu, telah melakukan hargatransfer yang arms lenght atas Cost Repair Dry Docking berupaMooring/Unmooring dengan unit price SGD300 antara pihak yangberelasi yaitu Pioneer

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;;

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2609/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5654/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

menyelenggarakan pembukuanyang sudah benar serta memiliki kaitan hukum yang tidak bertentangandengan prinsip matching cost against revenue sebab berdasarkan prinsipsubstance over the form tidak terdapat kerugian atas pendapatan atauhilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu, telah melakukan hargatransfer yang arms lenght atas Cost Repair Dry Docking berupaMooring/Unmooring dengan unit price SGD300 antara pihak yangberelasi yaitu Pioneer

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2972/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5661/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

Putusan Nomor 2972/B/PK/Pjk/2020Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2012Nomor 00007/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, KotaBatam, Kepulauan Riau, 29400, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2971/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5663/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003680.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00017/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September2012 Nomor 00009/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer

Putusan Nomor 2971/B/PK/Pjk/2020Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September2012 Nomor 00009/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, KotaBatam, Kepulauan Riau, 29400 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PIONEER OFFSHORE INDO RAYA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5659/P J/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003676.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00013/KEB/WPJ.02/2018,tanggal 12 Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Mei 2012 Nomor 00005/204/12/217/16, tanggal 30 Desember 2016,atas nama PT Pioneer

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00013/KEB/WPJ.02/2018, tanggal 12 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei2012 Nomor 00005/204/12/217/16, tanggal 30 Desember 2016,atas nama PT Pioneer Offshore Indo Raya, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) 01.085.037.8217.000, beralamat di KawasanIndustri

Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29400,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2012 Nomor00005/204/12/217/16, tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer Offshore Indo Raya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri TanjungUncang, Kota Batam,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PIONEER OFFSHORE INDO RAYA,

PUTUSANNomor 2786/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5664/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003681.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00019/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober2012 Nomor 00010/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00019/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Oktober 2012 Nomor 00010/204/12/217/16 tanggal 30Desember 2016, atas nama PT Pioneer Offshore Indo Raya,NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan IndustriTanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29400, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Putusan Nomor 2786/B/PK/Pjk/2020atas nama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri TanjungUncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29400, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PIONEER OFFSHORE INDO RAYA

DEMPUTUSANNomor 2850/B/PK/Pjk/2020 KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5658/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

Putusan Nomor 2850/B/PK/Pjk/2020Nomor KEP00020/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret2012 Nomor 00004/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, KotaBatam, Kepulauan Riau, 29400 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

PIONEER CHEMICAL.;MANAJERPTPERUSAHAANLISTRIKNEGAR.A.;

PUTUSANNOMOR : 228/B/2014/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa,dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, GedungSekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamsengketa antara : PIONEER CHEMICAL (Perusahaan Perorangan), diwakili oleh HARRYLORDIANTO,warga

negara Indonesia,pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan TegalAlur No25, Cengkareng, Jakarta Barat, selakupemilik Pioneer Chemical, berdasarkan SuratTanda Daftar Perusahaan, PerusahaanPerorangan Nomor: TDP : 09.02.5.46.07505,tertanggal 26 Juni 2013, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:1.

ASEP VS PT PIONEER CHEMICAL

PT.PRIMA JAYA INDAH >< PT.EVER PIONEER CS

Oleh karenanya, Tergugat secara yuridis bukan merupakan pihakdalam Putusan BANI No. 420.Bahwa Ever Pioneer Co.

Co.LTD, danTergugat tidak bertanggung jawab atas kewajiban Hukum apapun yangdimilik oleh Ever Pioneer Co.LTD. karena Tergugat merupakan BadanHukum yang berbeda dengan Ever Pioneer Co.LTD.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang pihakyang digugat secara khususnya terkait dalil Penggugat pada butir 1halaman 1 Gugatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT.

Ltd. di Indonesia.Bahwa berdasarkan informasi dalam Putusan BANI No. 420 (vide BuktiT.1), Ever Pioneer Co.

., makasecara yuridis Tergugat tidak bertanggung jawab atas kewajiban hukumapapun yang dimiliki oleh Ever Pioneer Co. Ltd.Halaman 13 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI!

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum AcaraPerdata halaman 299, Putusan BANI No. 420 hanya mengikat Penggugatdan Ever Pioneer Co. Ltd. Oleh karenanya, Penggugat hanya memilikidasar hukum yang sah untuk memperoleh pemenuhan pelaksanaanPutusan BANI No. 420 dari Ever Pioneer Co.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PIONEER GLASSINDO UTAMA tersebut;

PT PIONEER GLASSINDO UTAMA VS ASRUL

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY tersebut;

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY VS RATRI WIDHIASIH

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY, berkedudukan di DesaGintung Kerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Asep Agustian, S.H., M.H., dan kawankawan,Para Advokat, pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum AsepAgustian, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Komplek Ruko GaluhMas Blok I Nomor 29, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 September 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanRATRI WIDHIASIH, bertempat tinggal di Perum Karawang Jaya, BlokM2/2, RT 041

Inni Pioneer Food Industry dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pihak pekerja Sdr.

Inni Pioneer Food Industry,yang terletak di Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang,Jawa Barat 41371;Bahwa pula cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan perkara inidinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasidarI Tergugat;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung agar memberikanputusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat

Nomor 48 K/Pdt.SusPHI/2014Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Anjuran Tertulis Nomor567/2613/HISyaker, tanggal 23 September 2011, yang menganjurkan agar PT.Inni Pioneer Food Industry dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappihak pekerja Sdri.

Inni Pioneer Food Industry tersebut dan membatalkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas A Bandung Nomor 63/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 18 September 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akanmengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang

SOUTH PIONEER INDONESIA

SOUTH PIONEER INDONESIA (PENGGUGAT)- PT.BATAMEC (TERGUGAT)

SOUTH PIONEER INDONESIA, Perusahaan yang didirikan sesuaihukum Indonesia yang bergerak dalam bidang konsitruksi perkapalan,berkedudukan di JI. Brigjend Katamso No. 6 Kota Batam, dalam hal inidiwakili oleh : HOE CHOON SIONG bertindak dalam jabatannya selakuDirektur Perseroan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21Desember 2015 dalam hal ini diwakili olen Kuasa Hukum : 1. EDYHARTONO, SH, 2. NUR WAFIQ WARODAT,SH, 3. YOHANESHARYANTO,SH, 4. BINTORO ARIF WASKITO,SH, 5. ELLYIDAYATI.Z.SH, 6.

Batamec and PT.South Pioneer Indonesia For Fabrication & Erection Of KortNozzle & YBracket P/S for VS 62M Anchor Handling TugSupply Vessel Hull 7074, Subcontract Agreement No: BMCH7074402 19 Februari 2014 ;b. Subcontract Agreement Between PT.

Batamec and PT.South Pioneer Indonesia For Fabrication & Erection Of KortNozzle & YBracket P/S for VS 62M Anchor Handling TugSupply Vessel Hull 7075, Subcontract Agreement No: BMCH7075402 tertanggal 19 Februari 2014 ;Namun pada pelaksanaannya, pekerjaan Pemohon PKPU tidaksesuai dengan Perjanjian Sub Kontraktor, sehinggamengakibatkan kerugian bagi Termohon PKPU ;Bahwa pekerjaan Pemohon PKPU tidak sesuai dengankesepakatan antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU antaralain :a.

SOUTH PIONEER INDONESIA, maka Pemohon dibebani untukmembayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini,yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;Mengingat, ketentuan Pasal 299 UU RI Nomor : 37 Tahun 2004, tentangKepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jo.

SOUTH PIONEER INDONESIA ;2. Menyatakan Perkara Register Nomor : 1/Pdt.Sus/ 2016/ PN. Niaga Mdn,Tanggal 13 JANUARI 2016 dicabut ;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Medan atau Wakilnya yang sah untuk melakukan PencoretanPerkara Register Nomor : 1/Pdt.Sus/ 2016/ PN. Niaga Mdn, Tanggal 13JANUARI 2016 dalam Register Perkara atas alasan PencabutanPerkara ;4.

SOUTH PIONEER INDONESIA
Termohon:
PT. PIONEER OFFSHORE INDO RAYA

SOUTH PIONEER INDONESIA
Termohon:
PT. PIONEER OFFSHORE INDO RAYA

SOUTH PIONEER INDONESIA, sebuah Perseroan Terbatas yangberalamat di Jin.

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA, beralamat di Jin.

South Pioneer Indonesia, yang diberi tanda bukti P10;Foto copy Surat Somasi Pertama, Nomor 1725/S/A&P/XII/2020 tanggal10 Desember 2020 kepada PT Pioneer Offshore Indo Raya (diajukandengan tanpa bukti asli), diberi tanda bukti P11.a;Foto copy Somasi Kedua Nomor 1730/S/A&P/XII/2020 tanggal 18Desember 2020 kepada PT Pioneer Offshore Indo Raya (diajukandengan tanpa bukti asli) diberi tanda bukti P11.b.Foto copy Somasi Terakhir Nomor 1735/ST/A&P/I/2021 tanggal 11Januari 2021 (diajukan dengan tanpa bukti

Pioneer Offshore Indo Raya) yang diajukan dipersidangan dengan alamat / domisili hukum di Jalan Brigjend.

South Pioneer Indonesia, Total : S$ 890.406) Bukti T9 berupa foto copy Purchase Order No : 00001250, Date : 29Nov 2014, PT. South Pioneer Indonesia, Total : S$ 890.407) Bukti T10 berupa foto copy Invoice No : SPI15I016, Date : 14thJanuary 2015, PT. South Pioneer Indonesia, Total : S$ 1,404.00Hal 15 dari 18 halaman putusan PKPU Nomor 5/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Mdn8) Bukti T11 berupa foto copy Purchase Order No : 00001294, Date : 18Dec 2014, PT.

PIONEER HIBRIDA INDONESIA

PIONEER HIBRIDA INDONESIA, berkedudukan di GedungDeutche Bank, Lantai 8, Jalan Imam Bonjol 80, Jakarta Pusat,Termohon Peninjauan Kembali dahulu) Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;dan:PT.

PIONEER HIBRIDA INDONESIA) baruterpenuhi 3 (tiga) ton. Sedangkan jumlah bibit yang seharusnya ditanampara petani diatas lahan seluas 560 Ha adalah sebanyak 8 (delapan) tondengan perincian setiap hektarnya ditanami bibit sebanyak 15 (limabelas) kilogram, sehingga KUD ataupun para petani masih memerlukanbibit P7 Jagung Hibrida kurang lebih sebanyak 5 (lima) ton.6.

PIONEER HIBRIDA INDONESIAkepada KUDKUD tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka terbukti MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DK!

PIONEER HIBRIDAINDONESIA kepada KUDKUD tersebut, padahal Penggugatmengetahui bahwa KUDKUD tersebut adalah konsumen dari turutTergugat. Tindakan Penggugat tersebut jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang menimbulkan kerugian khususnya turut Tergugat.7. Bahwa dengan adanya buktibukti dan faktafakta dalam persidangantersebut, diantaranya keterangan Saksi SALDJA PERMANA, keteranganSaksi H.

Pioneer HibridaIndonesia mengajukan gugatan terhadap PT. JABBARU ABACA SURYA dan/atau RICKY RICARDA MAHRUZAR, sehingga nampak jelas bahwa PT.

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

PUTUSANNomor 2694/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU5665/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003682.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2012 Nomor 00012/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer

Putusan Nomor 2694/B/PK/Pjk/2020tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakDesember 2012 Nomor 00012/204/12/217/16 tanggal 30Desember 2016, atas nama PT Pioneer Offshore Indo Raya,NPWP. 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan IndustriTanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29400 adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2012Nomor 00012/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, KotaBatam, Kepulauan Riau, 29400 adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

RATRI WIDHIASIH; lawan; PT INNI PIONEER FOOD INDUSTRY

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pihak pekerja Sdri.

Inni Pioneer Food Industry terhadap pengurus dananggota delapan. Foto copy Surat Nomor 088/K/8/BP/V1/2011, Tanggal 05 Agustus 2011,Hal : Somasi hukum kedua dan terakhir atas sikap anti serikat buruh olehManajemen PT. Inni Pioneer Food Industry terhadap pengurus dan anggotadelapan.8 P8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat surat Keputusan Badan Pengurusdelapan atas kepengurusan di Komisariat PT.

Inni Pioneer FoodIndustry :: SK 014/8/BP/IX/2011, tanggal 24 September 2011, susunan: Supiati: Waris: Ade Anwar: Sumini: Ratri Widhiasihe Surat surat Keputusan Badan Pengurus delapan ataskepengurusan di Komisariat PT.

INNI PIONEER FOOD1 INDUSTRY LTD, Nomor : 790 Tanggal 30 Juni 1989, dibuat dihadapan NotarisMISAHARDI WILAMARTA, SH., Notaris di Jakarta ;Foto copy sesuai dengan aslinya Akta perubahan perseroan PT. INNI PIONEER F2. :INDUSTRY LTD, Nomor : 1, Tanggal 1 Mei 2009, dibuat dihadapan Notaris MISAHZBukti T. WILAMARTA, SH., Notaris di Jakarta ;23. Bukti T.

INNI PIONEER FC 4. INDUSTRY LTD, ditetapkan pada Bulan Maret 2011 ;Bukti T. . .4 Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT. INNI PIONEER FCINDUSTRY LTD, ditetapkan pada Bulan April 2009 ;a. :Bukti T.56. Bukti T.:Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan pengunduran diri pengurus dan anggot6 serikat delapan ;7. Bukti T.

PT PIONEER OFFSHORE INDO ( Penggugat )MISLAN ERLANGGA, CS ( Tergugat)

Pioneer Ofshore IndoRaya No. 86 tanggal 24 Februari 2010, selanjutnya diberitanda P1;2. Fotocopy surat Personal Data Para Tergugat Mislan Erlangga dkk,selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Pioneer Ofshore Indo Raya Periode20132015, selanjutnya diberitanda P3;4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Keberadaan Serikat No. 2B/PUKSPPJMFSPMIVV/BTM/2015 tanggal 28 Januari 2015, selanjutnyadiberitanda P4;5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Mogok Kerja No.

Pioneer Offshore Indo Raya kepadaseluruh Peserta Aksi Mogok Kerja; B. Berita Acara Tidak bersediamenerima surat Panggilan kembali bekerja tanggal 30 April 2015; C.Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 85 /Padt.SusPHI/2015/PN TpgBukti pengiriman Panggilan Kembali Bekerja melalui jasa pengiriman,selanjutnya diberi tanda P9;10.Fotocopy suratsurat yakni D. Panggilan Kembali Bekerja Il (kedua)tanggal 02 Mei 2015 dari PT. Pioneer Offshore Indo Raya kepada seluruhPeserta Aksi Mogok Kerja; E.

SPPJMFSPMI PT Pioneer Offshore Indo Raya tanggal 6 Mei 2015 kepadaPenggugat, selanjutnya diberi tanda P15;16.Fotocopy Surat Permohonan Perundingan Bipatrit ke 2 dari PUK.SPPJMFSPMI PT Pioneer Offshore Indo Raya tanggal 11 Mei 2015yang ditanda tangani tergugat 8 dan Tergugat 5, selanjutnya diberi tandaP16;17.Fotocopy suratsurat yakni A. Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 11Mei 2015, B. Tanda terima pengiriman surat, selanjutnya diberi tanda P17;18.Fotocopy surat : A.

Nota Protes atas sikap perwakilan PUK SPPJMFSPMI PT Pioneer Offshore Indo raya dalam perundingan dengannomor 002/Spem/POE/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, B. Tanda terimapengiriman surat kepada PUK SPPJM FSPMI PT Pioneer Offshore IndoRaya, selanjutnya diberi tanda P18;19.Fotocopy surat : A. Undangan perundingan Il dengan nomor003/Spem/POE/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, B.

dari pihak serikatpekerja maupun pendapat pengusaha dengan kalimat Tidak Ada Kata Sepakat(dead Lock) (vide bukti P18);Menimbang, bahwa sesuai dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2015,Pengurus PUK SPPJM FSPMI PT Pioneer Offshore Indo Raya memberitahukanakan melakukan Mogok Kerja pada tanggal 27 Mei 2015 dengan alasan gagalperundingan (vide bukti T26);Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensimeminta diadakannya perundingan Il dengan mengundang Pengurus PUKSPPJM FSPMI PT Pioneer Offshore