Notulensi Surat Musyawarah Ahli Waris Almarhum H. Sunata Bin H.Arhasan tertanggal 24 Juni 2018 T 11 ;Dalam Bukti T11 membuktikan, musyawarah dihadiri oleh:1) Suhartati Binti Suwandih ....... (Isteri Ke4 Almarhum H. Sunata);2) Ajs Dts Bath WISE sc s cxras sxccnines coca ern axes ane ne excanin rae (Penggugat1);3) Siti Rogayah Binti H. Sunat ..............: cece (Penggugat!l);4) Haerul Bin H. Sunata ...........::::::cseeeeeeeeeeeeeeeeeeeees (PenggugatIIl);5) Siti Knodijah Binti H.

Sunata Bin Arhasan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa ahli waris H.Sunata bin Arhasan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas danbukti P15.a dan bukti T11 berupa catatan/notulensi musyawarah ahli waris H.Sunata bin Arhasan tertanggal 24 Juni 2018 meskipun dalam bentuk suratbiasa, adalah Surat dalam bentuk tulisan yang dibuat tidak sengaja atau tidakdengan maksud untuk dijadikan alat bukti, akan tetapi surat ini dapat dijadikanalat bukti dan didukung dengan foto Bersama bukti

Hadi Wiranata Bin Maman Sumanta Ahli Waris Pengganti (TergugatVIN);14. = Intan Meydina Binti Maman Sumanta Ahli Waris Pengganti (TergugatVII);Menimbang, bahwa dengan mengingat bukti P15.a dan bukti T11berupa catatan/notulensi musyawarah ahli waris H. Sunata bin Arhasantertanggal 24 Juni 2018 dan didukung dengan foto Bersama bukti P15.b danbukti T12, selain dihadiri oleh para Penggugat bersamasama dengan Tergugatsebagai ahli waris dari H.

Bukti P 19: Surat Notulensi Rapat tanggalNopember 2010 (fotocopy darifotocopy); Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan BuktiTertulis berupa fotocopy surat surat yang telahdimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan denganaslinya, diberi tanda T 1 sampai dengan T 17sebagai berikut1. Bukti T 1 : Peraturan Presiden Republik No.36 Tahun 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanan Pembangunanuntuk Kepentingan Umum (fotocopydari fotocopy);2.

Syamsu Djalal.Hal tersebut sebagaimana Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham,tertanggal 15 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Otty H. C. Ubayani Panoedjoe, SH. (VideBukti P5);b. RUPS Kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013, pukul 08.30WIB di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Otty H.C.

Pekerjadengan prestasi kerja dibawah standard;T5 : Fotocopy dari fotocopy Lembar Komitmen yang telah ditandatangani Penggugat pada tanggal 03 Mei 2019;T6 : Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT Bukit Makmur Mandiri Utama Periode tahun 20182020Pasal 10 Ayat (2);T7 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan target produksi untukperiode tahun 2018 dan 2019 yang diberikan dari customerPerusahaan Tergugat (PT Berau Coal) kepada PerusahaanTergugat;T8 : Fotocopy sesuai dengan asli notulensi

Kabupaten Berau;Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 75/Padt.SusPHI/2020/PN SmrT10 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Merumahkan Pekerjaterhadap Penggugat;T11 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan target produksi untukperiode Tahun 2019 dan 2020 yang diberikan dari customerPerusahaan Tergugat (PT Berau Coal) kepada PerusahaanTergugat;T12 : Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT Bukit Makmur Mandiri Utama Periode tahun 20182020Pasal 74;T13 : Fotocopy sesuai dengan asli Notulensi

Hal tersebut juga mengakibatkan kuasahukum tidak dapat mengajukan Eksepsi pada saat mengajukan DuplikPara Tergugat;Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN2.h) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Banding yangmemeriksa perkara ini agar melihat, memeriksa danmempertimbangkan alat bukti surat T4 yaitu surat Notulensi MediasiNomor 6/PMPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang diadakan diKantor Pertanahan Kabupaten Humbanghasundutan, yang padahalaman depan disertakan surat pengantar

Jusen Faber Damanik, SH., untukmenyatakan keaslian dari Surat Notulensi Mediasi tersebut.i) Meminta Kepada Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Banding untukmemeriksa kembali saksisaksi dari Para Pembanding/Para Tergugat,yakni Tolopan Simanullang dan Anjur Matondang yang sebelumnyatelah didengarkan keterangannya saat persidangan di PengadilanNegeri Tarutung.

Dimana proses Pemberhentian Praja telahberdasarkan Surat Rekomendasi Komisi Disiplin dan Notulensi rapatNomor 35/KDP/VIV/2007, tanggal 6 Juli 2007, perihal Rekomendasipenjatuhan hukuman disiplin atas nama Muda Praja Moh.

Surat Rekomendasi Komisi Disiplin dan Notulensi rapat Nomor35/KDP/VIV2007, tanggal 6 Juli 2007, perihal Rekomendasi penjatuhanHalaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUNJKT.8.10.11.12.hukuman disiplin atas nama Muda Praja Moh. Ilham Mopangga, NPP.18.0925, asal pendaftaran Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1930 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil;d.

sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Penggugat Telah Keliru Menentukan Para Pihak (gemis aanhoeda nigheid).Bahwa, Penggugat telah keliru menentukan Tergugat sebagai pihak dalamgugatan (gemis aanhoeda nigheid), karena tidak ada hubungan hukumantara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah membuatataupun mengadakan perjanjian kerjasama dengan Penggugat, tidak pernahada rapat Pengurus ataupun Rapat Anggota yang menyatakan bahwaTergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Penggugat, tidakada notulensi

Megawati bersama Sulindromemalsukan tanda tangan Koran Purba dalam Notulensi Rapat UmumLuar Biasa Pemegang Saham PT. Sakima Indah, pada pokoknyaketerangan dalam Akta tersebut seolaholah dihadiri oleh Koran Purba,lalu Alm. Megawati Purnomo mengangkat Sulindro sebagai Direktur PT.Sakima, dengan tujuan agar Sulindro bisa mewakili PT. Sakima dalampersidangan sebagai Tergugat V dalam perkara a quo;1.Bahwa, PT.

Dalam Notulensi rekayasa tersebut ParaPemegang Saham yang hadir memberi Kuasa Khusus kepada Mulyantountuk menyatakan sekali lagi Notulen Rapat tersebut dengan suatu AktaNotaris dan dimana diperlukan merubah sebagian ataupun seluruhnyaAnggara Dasar Perseroan PT. Sakima Indah;Hal. 16dari 115 Putusan No. 475/Pdt.Plw/2013/PN.BksBahwa, atas dasar Notulensi Rapat palsu PT.

Bahwa, akibat mempergunakan Notulensi Rapat palsu PT. Sakima Indahtersebut, dibuat Keputusan Rapat No.44 pada tanggal 9 September 1996dan kemudian dibuat Akta Berita Acara Rapat No.22 tertanggal 06 Juni 1997yang dipimpin oleh Alm. Megawati Purnomo, sampai saat ini Sulindro masihberstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri JakartaPusat;C.

Gugatan No. 12/Pdt.G/2000/PN.BKS tanggal 31 Januari 2000 TelahDipersiapkan Oleh Megawati Purnomo Sejak Tahun 1996, Dengan CaraMemasukkan Keterangan palsu dalam Notulensi Rapat dengan TujuanMerubah Susunan Pengurus Perseroan;Bahwa, sejak tahun 1983 atau sejak meninggalnya Budi Tjahyono, ke 4(empat) Perusahaan yakni PT. Sakima Indah, PT. Saymara Indah Jaya,PT. Sakiya dan PT.

Saymara Indah Jaya adalah KORAN PURBA (Pelawan Ill) sebagaimanaBukti P16.A, demikian juga Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 25 Mei 1982 DirekturUtamanya adalah juga KORAN PURBA (Bukti P17 dan P18);Menimbang, bahwa berdasarkan Notulensi Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham PT. Sakima Indah berkedudukan di Jakarta tanggal 15 Juli 1995masih menyebutkan KORAN PURBA sebagai Direktur Utama PT.

Fotokopi Notulensi/Hasil Rapat dan Daftar Hadir Perangkat GampongBlang Guron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, tanggal 19 OktoberHalaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2020/PN Bir2018, yang diberi tanda bukti P.6, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkanternyata sesual dengan aslinya;7.

Bukti T3 : Fotokopi Notulensi Rapat Tim Teknis Penilai AMDAL KotaPadang Pembahasan Perbaikan Dokumen Andal, RKLRPL, Rencana Pembangunan' Hotel dan PusatPerbelanjaan Transmart Carrefour Jalan Khatib SulaimanNo. 72 Padang, PT. Trans Ritel Properti tanggal 17Halaman 40 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDGDesember 2015 (fotokopi sesuai asli);4.

Bukti T9 : Fotokopi Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis SidangKomisi AMDAL, Pembahasan Dokumen Andal, RKLRPLRencana Pembangunan Hotel dan Pusat PerbelanjaanTransmart Carrefour tanggal 2 Desember 2015 (fotokopisesuai asli);Halaman 41 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG10.

Bukti T13 : Fotokopi Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis RapatTim Teknis AMDAL, Pembahasan Dokumen Andal, RKLRPL Rencana Pembangunan Hotel dan PusatPerbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti,tanggal 25 Nopember 2015 (fotokopi sesuai asili);14. ~Bukti T14 : Fotokopi Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilai Amdal KotaPadang Pembahasan Andal, RKLRPL RencanaPembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan TransmartCarrefour PT.

Nomor : 821/2821/DINSOS tanggal 18 Februari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Pada Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tugas Pembantuan (PKAT-TP) Tahun 2019 (LEGALISIR);

Pelaksanaan Pekerjaan (LEGALISIR);

Adat Terpencil Kegiatan : Rapat Teknis Tugas Pembantuan (TP) Tanggal 21 Juni 2019 (LEGALISIR)

bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban ;20. 1 ( satu ) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS ;21. 1 ( satu ) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO ;22. 1 ( satu ) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 ;23. 1 ( satu ) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPAS SUKA MAJU Ds Plumpang ;24. 1 ( satu ) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan ;25. 1 ( satu ) bendel Hasil Notulensi

( satu ) bendel Permohonan Surat Keterangan kepadaKepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban ;20211 ( satu ) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS ;1 ( satu ) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO ;2223))) 1 ( satu ) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 ;) 1 ( satu ) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSUKA MAJU Ds Plumpang ;24) 1 (satu ) bendel RAB Proposal dan 1 (satu ) bendel RAB Perubahan ;25) 1 ( satu ) bendel Hasil Notulensi

Revitalisasi Pasar ;1 ( satu.) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban ;1 ( satu ) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS ;1 ( satu ) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO ;1 ( satu ) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 ;1 ( satu ) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPAS SUKAMAJU Ds Plumpang ;1 ( satu ) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan ;1 ( satu ) bendel Hasil Notulensi

Revitalisasi Pasar ;1 (satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepadaKepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban ;1 ( satu ) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS ;1 ( satu ) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO ;1 ( satu ) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 ;1 ( satu ) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPAS SUKAMAJU Ds Plumpang ;1 ( satu ) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan ;1 ( satu ) bendel Hasil Notulensi

Dan Pariwisata Kabupaten Tuban ;20. 1( satu ) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS ;Halaman 171 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.1 ( satu ) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO ;1 ( satu ) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 ;1 ( satu ) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSUKA MAJU Ds Plumpang ;1 ( satu ) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan ;1 ( satu ) bendel Hasil Notulensi

(fotokopi darifotokopi) ;P30 Notulensi Rapat Penyelesaian Perselisihan Keluarga MasalahTanah Adat Pasar Ampera Merauke, tanggal 09 Juni 2012.(fotokopi dari fotokopi);P31 Surat Pernyataan dari Margaretha Milwa Mahuze tanggal 15Oktober 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya ); P32 Surat Pernyataan Masyarakat Yawimbu Distrik Merauke.

SMFL LEASINGINDONESIA, tanggal 09 Januari 2013, perihal mengatur atau membolehkanpenerima kuasa untuk diantaranya mengambil, memindahkan dan menguasaibarang modal (exavator) jika PT KAR lalai (wanprestasi) ; Bahwa benar, sebelum PT SMFL Leasing Indonesia menarik, mengambilatau menguasai exavator tersebut sudah pernah memberikan peringatankepada PT KAR sebanyak 3 (tiga) kali dan NOTULENSI MEETING antara PTSMEFL Leasing Indonesia dengan PT KAR pada hari Jumat tanggal 19 Juni2015; Bahwa benar, akibat

bersama dengan TRI JOKO SUSETYO (belumtertangkap) berdasarkan Surat Kuasa No. 155/SMFLBOD/9/2015, tanggal 29September 2015 untuk mengambil dan memindahkan exavator tersebut,sedangkan saksi HIROMICHI KAWAGOE (sebagai pelaku/ dader) tidak dapatdihadirkan di persidangan dan hanya dibacakan Berita Acara Pemeriksaan diPenyidik;Menimbang, bahwa sebelum PT SMFL Leasing Indonesia menarik,mengambil atau menguasai exavator tersebut sudah pernah memberikanperingatan kepada PT KAR sebanyak 3 (tiga) kali dan NOTULENSI

Nomor : 821/2821/DINSOS tanggal 18 Februari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Pada Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tugas Pembantuan (PKAT-TP) Tahun 2019 (LEGALISIR);

Pelaksanaan Pekerjaan (LEGALISIR);

Adat Terpencil Kegiatan : Rapat Teknis Tugas Pembantuan (TP) Tanggal 21 Juni 2019 (LEGALISIR)

Sehingga nanti dapat dicocokkandengan Notulensi dari Berita Acara Persidangan yang dicatat olehPanitera Pengganti.B. KuasaHukumPembanding mendalilkanbahwaputusanperkara a quo hanya merujuk pada bukti Para Penggugat/ParaTerbanding :Bahwa dalil dari Kuasa Hukum Pembanding sangat bertentangandengan fakta yang ada. Sebagaimana dapat terbaca pada halaman 48sampai dengan halaman 58 putusan.

Halaman 264 265):Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan darurat menurutsejarah pembentukan KUHP (Memorie van Teolichting) dan notulensi KomisiDeWal menjelaskan bahwa situasi keadaan darurat digolongkan dalamovermacht atau daya paksa sehingga pengaturan keadaan darurat tersendiridianggap tidak perlu. Keadaan darurat atau noedtoestand adalah alasanpembenar artinya perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan daruratmenghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan (Eddy O.S.

Bahwa terhadap permasalahan pengelolaan lahan parkir zona 2tersebut pernah dilakukan beberapa kali pembahasan untuk penyelesaianyang pada intinya pada waktu itu Penggugat meminta untuk penambahanwaktu dalam pengelolaan parkir di zona 2 (dua), hal ini sebagaimanatercantum dalam Notulensi Rapat Pembahasan Pengelolaan Parkir DiZona 2 Yang Di Kelola CV. Arsya Rajendra pada tanggal 22 Oktober 2020,namun sampai saat ini tidak ada realisasi dari Tergugtat;13.

Kepala Bapenda Kota Bengkulu Nomor:024/SPAR/IX/2020 Perihal: Permohonan Ke3 Untuk PenyelesaianMasalah Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2 Kota Bengkulu tanggal 29September 2020, selanjutnya diberi tanda P33;Photo Copy Nahzegeling Surat dari Dishub Kota Bengkulu KepadaBapenda Kota Bengkulu Nomor: 551/792/D.Hub2020 Perihal:Pembebasan Retribusi Parkir tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnyadiberi tanda P34;Photo Copy Nahzegeling Notulensi Rapat Pembahasan PengelolaanParkir Di Zona 2 Yang Dikelola CV.

,M.Kn. sebagai Camat Kecamatan Jetis yangmemprakarsai dan memimpin pertemuan tanggal 410Desember 2007 dibawah sumpah menerangkan dalampertemuan tersebut, saksi tidak menunjukkanIMBB NomorKepada warga serta dalam notulensi rapat tanggal 10Desember 2007 ~s tidak mencantumkan telahditerbitkannya IMBB NomorTertanggal 16 Januari 2007.

Berdasarkan Risalah rapat/Notulensi Rapat Umum PemegangSaham pada tanggal 16 Desember 2009, Tergugat Il mendapattugas berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham untukmengaktekan Notulensi tersebut dan selanjutnya Tergugat IImenghadap kepada Tergugat agar membuatkan = aktesebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu);3.