Ditemukan 2284 data
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
265 — 144
sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sesuai dengan suratpermohonan DAK Tambahan ke Ketua Banggar DPR RI, Perpres Nomor 36Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMk)Nomor 92/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015, namun LUKAS ENEMBEselaku Gubernur Provinsi Papua melalui MIKAEL KAMBUAYA selakuKepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua sekaligus selaku PenggunaAnggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papuamemerintahkan NATIRMALUS DEMIANUS RENYAAN selaku Kepala SubBagian
57 — 117
Pemerintahan Umum adalah SubBagian Pertanahan, serta Wiji Ssuharto selaku Camat Bendosekaligus PPATmengetahui secara pasti tentang tahapantahapan kerja Panitia Pengadaantanah serta syaratsyarat yang harus dipenuhi terutama dokumen asli atas tanahyang dibebaskan haknya tersebut akan tetapi Suwadji dan Eko Muryanto sertaWiji Suharto masih melakukan/melaksanakan negoisasi harga tersebut)Pengadaan tanah Kabupaten melakukan pembebasan dokumen pengadaantanah untuk setiap bidang tanah serta membuat Berita
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
235 — 81
MARIAHATUMESEN selaku pemilik tanah dengan menggunakan anggaran dari Subbagian tanah pada Bagian Pemerintahan Setda KabupatenTeluk Bintunitanpa melakukan proses penilaian NJOP tetapi hanya dengan melakukannegosiasi antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah Kabupaten TelukBintuni, dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Setda Teluk BintuniSdr.DEREK ASMURUF dan Sekda Sdr.( Alm) A.E.NAURI,BA.
393 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BBX.5);fotokopi dilegalisir kKeputusan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun2002 tentan Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat DaerahPropinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas SubBagian Rancangan Hukum dan Sub Bagian Tata Usaha Biropada Biro Hukum (BBX.6);2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat dari Dinas KehutananPropinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.2/PK/0409 perihal: Pengesahan RKT IUPHHKHT di Propinsi Riau,tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir.
(BBX.5);Fotokopi dilegalisir keputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat DaerahPropinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas SubBagian Rancangan Hukum dan Sub Bagian Tata Usaha Biropada Biro Hukum (BBX.6);2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat dari Dinas KehutananPropinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.2/PK/0409 perihal: Pengesahan RKT IUPHHKHT di Propinsi Riau,tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir.
(BBX.5);Fotokopi dilegalisir keputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat DaerahPropinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas SubBagian Rancangan Hukum dan Sub Bagian Tata Usaha Biropada Biro Hukum (BBX.6);2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat dari Dinas KehutananPropinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor522.2/PK/0409 perihal: Pengesahan RKT IUPHHKHT di PropinsiRiau, tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir.
151 — 186
Kepala SubBagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARUPALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana HibahPilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
94 — 139
Perjalanandinas tersebut, dibiayai oleh APBD Kota CimahiTahun Anggaran 2011.Bahwa benar saksi diangkat sebagai Kepala SubBagian Perundangundangan di Sekretariat DPRDKota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan WalikotaCimahi, adapun' tugas pokok saksi yaitumerencanakan kegiatan, melaksanakan, membagitugas dan mengontrol kegiatan produk DPRD danPerundangundanga, melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.Bahwa benar yang menjadi atasan saksi dalamjabatan sebagai
207 — 83
INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 158 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga;Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan;Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas
249 — 115
INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan; Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.
85 — 13
PEKERTImendapat pemberitahuan dari pihak sekolah (Pak JAMAL / selaku Kepala SubBagian Tata Usaha SMKN 3 Kota Bekasi) yang memberitahukan Bahwa merekamenerima bantuan selaku Gurdacil / Gurdatas (Guru daerah terpencil / GuruDaerah Perbatasan) sebesar Rp.13.680.000, (tiga belas juta enam ratusdelapan puluh ribu rupiah).Bahwa saat itu Pak JAMAL mengatakan, ini uang bantuan guru GURDACILsebesar Rp. 13.680.000, (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),saksi dapat pesan dari Pak DEDE (Sdr.
324 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan sepanjang diperkenankanundangundang yang berlaku, dapat dilaksanakandisetiap pengadilan terhadap yurisdiksi mana Penerbit(TERMOHON KASASI/PENGGUGAT) atau Penjamin(Tergugat 13), sebagaimana yang terjadi tundukdengan suatu gugatan atas keputusan tersebut ataudengan cara apapun sebagaimana ditentukanundangOundang, dengan ketentuan bahwa pengirimanpanggilan dilakukan terhadap Penerbit (TERMOHONKASASI/PENGGUGAT) atau Penjamin (Tergugat 13),sebagaimana yang terjadi, dengan cara yang ditentukandalam subbagian
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
SYAFKANI, SP Bin NAIB MUNIR
110 — 64
dilakukan pengecekan ulang atau verifikasiulang mengenai kode rekening belanja dan jumlah Anggaran/danayang diminta apabila sudah sesuai SPP dan SPM masukkebagian Subag Pembendaharaan untuk diterbitkan SP2Dselanjutnya SP2D di serahkan ke Subag Pembukuan untuk diparaf oleh kasubagnya, kemudian masuk ke subag anggaranuntuk diparaf oleh Kasubag Anggaran dan selanjutnya diparaf olehkasubag perbendaharaan lalu SP2D tersebut baru ke BendaharaUmum Daerah untuk ditandatangani selanjutnya SP2D diserahkanke Subbagian
104 — 26
pernah saksidiberikan kepada Penyidik tersebut sudah benar ;Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik dalammasalah tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan PengadaanTraktor roda 2 (dua) dan Pompa Air serta Kegiatan PembelianAlsintan Pra Panen APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat, yangdiduga dilakukan oleh terdakwa #;105e Bahwa saksi menjelaskan bahwa sejak bulan Oktober 2011Sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala SubBagian
MEILANA SIMATUPANG, SE., SH
Terdakwa:
1.ARLAN SIDI Bin TULIP
2.PRIYANTO Bin U SAIN
486 — 38
- Invoice Nomor: 191/PPK/INV/X/2021, Nomor: SPKS/ADD 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Kepala Subbagian Keuangan An. Iman Satra Nugraha, S.E. KepadaKetuaKelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi pada tanggal 12 Oktober 2021.
348 — 137
rutindilakukan setiap tahun.Bahwa OJK pernah melakukan audit di PT Bank Maluku pada tahun 2015.Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada temuan dari OJK terhadap audit yangdilakukan di PT Bank Maluku atukah tidak.Halaman 158 dari 360 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPkK/2016/PN AmbBahwa Saksi melihat dokumen RPUST saat diperlinatkan oleh penyidikkejaksaan.Bahwa Status tanah di Jalan Raya Darmo No. 15 telah ada hak gunabangunannya pada tahun 2015.Bahwa Divisi yang mentransfer uang pajak ke notaris adalah Divisi SubBagian
MEILANA SIMATUPANG, SE., SH
Terdakwa:
1.ELI DARWANTO Bin ERSA
2.SUHASTONO Bin TEGUH Als. KASTO Als. KOBRA
142 — 16
116. Invoice Nomor: 191/PPK/INV/X/2021, Nomor: SPKS/ADD 1357/PPK /SPKS-ADD/VIII/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Kepala Subbagian Keuangan An. Iman Satra Nugraha, S.E. Kepada Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi pada tanggal 12 Oktober 2021.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
334 — 111
ADHIKA PERANGIN ANGIN, lahir di Teluk Betung tanggal 11 Juni 1983,jenis kelamin lakiLaki, kKebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Abdul Muis Nomor17 Lk Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung, pekerjaan Staf Dinas PU SubBagian Perencanaan Kabupaten Pringsewu (2018 s/d sekarang), berpendidikan SMA,di bawah sumpah di depan persidangan memberi keterangan saksi yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, memberikan keterangandalam BAP tanpa tekanan,
174 — 25
Jabar selaku Staf SubBagian Kepegawaian dan Umum yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jabar. Yangmempunyai Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab mengurus semuabarangbarang inventaris dan pelaksana pengadaan barang dan jasaDinas Pertanian Tanaman Pangan Prov.
170 — 42
Jabar selaku Staf SubBagian Kepegawaian dan Umum yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jabar. Yangmempunyai Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab mengurus semuabarangbarang inventaris dan pelaksana pengadaan barang dan jasaDinas Pertanian Tanaman Pangan Prov.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
196 — 108
MARIAHATUMESEN selaku pemilik tanah dengan menggunakan anggaran dari Subbagian tanah pada Bagian Pemerintahan Setda KabupatenTeluk Bintunitanpa melakukan proses penilaian NJOP tetapi hanya dengan melakukannegosiasi antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah Kabupaten TelukBintuni, dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Setda Teluk Bintuni Sadr.DEREK ASMURUF dan Sekda Sdr. (Alm) A.E.NAURI,BA.
197 — 514
MandailingHal 103Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN MdnNatal, yang tertuang didalam BAB II Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 8 (Paragraf 3 SubBagian Program) adalah diatas, terlebih dahulu dibuatkan penyusunan danpengkordinasian RENSTRA (per 5 Tahun) dalam rangkap 7(tujuh) dan untuk kegiatanpertahun disusun Rencana Kerja (RENJA) dalam rangkap 7 (tujuh) dengan melaluipengkoordiniran dari para Kepala Bidang Dinas Perhubungan dan Informatika Kab.Madina,setelah Rencana Kerja (RENJA)