sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atasPenetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, bukanlahpihak (Wajib Bayar) yang dapat mengajukan upaya administratif keberatanatas penetapan PNBP yang terutang;Bahwa prosedur keberatan yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 34/2010 sebagaimana dipahami oleh Judex Facti dan Majelis HakimTingkat Kasasi adalah untuk PNBP yang merupakan hasil perhitungansendiri/self

tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8.Bahwa, Ahli menjelaskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh penerbitSKSHHK secara self

Sedangkan NotaAngkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang jin;Bahwa, Ahli menjelaskan Terhadap jenis, setelah ahli melakukanpemeriksaan dan pengujian diketahui bahwa kayu yang diamankanHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbwtersebut adalah kayu jenis Jati, dengan jumlah 179 (seratus tujuhpuluhsembilan) batang dengan volume = 10,3546 M8.e Bahwa, Ahli menjelaskan jika kayu tersebut berasal dari Hutan Negara,maka kerugian negara dari perbuatan tersebut berasal dariperhitungan

Rp 496.800,00 dan Accrued AccInsurance sebesar Rp.385.397.391,00 tidak dapat Pemohon Banding terimakarena: Bahwa di dalam biaya gaji (compensation) sudah termasuk accrued atasBonus dan THR selama tahun 2005: Bahwa Pemohon Banding telah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21atas Bonus dan THR yang Pemohon Banding bayar pada tahun 2005; Bahwa oleh karena itu, maka pada saat menghitung laba rugi fiskal (SPTPPh Badan) tahun 2005, biaya gaji (Compensation) telah Pemohon Bandingkoreksi fiskal positif (self

Bahwa namun demikian alasan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah karena pada saat menghitung labarugi fiskal (SPT PPh Badan 2005) akrual biayabiaya tersebut telahTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) koreksi fiskal(Self correction), sehingga pembuktian selanjutnya adalah apakah benarTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telahmelakukan koreksi fiskal positif atas pembebanan

saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean Nomor:0264/Pdt.G/2016/PA.Kgn, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut : Putusan Nomor 264/Pat.G/2016/PA.Kgn, hal 1 dari 11 ah secara syari'at Islam pada tanggal O09 Oktoberph Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamaabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor:09 Oktober 1995) ;an tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat Self

Sesuai dengan sistem self assessment, SPT PPN yang di dalamnya terdapat PPN atasrevenue transfer (Jicense) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sudah dianggapbenar, karena tidak ada upaya pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak;c.

PENETAPANNomor 0461/Pdt.P/2019/PA.Bdw.Ages zSeesZales %SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :Ahmad bin Nimbar, tempat dan tanggal lahir : Bondowoso, tanggal 01Januari 1988, NIK 3511140101880014, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman diDesa Wonoboyo RT.009 RW.001 Kecamatan

aal i =SELF) 3 at alDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja,pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lumayjang,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan,pendidikan SMP, tempat tinggal di KabupatenLumajang.

memilih menyelenggarakan pembukuan";Bahwa Pasal 3 ayat (1) "Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakanpembukuan yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilannetonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto";Bahwa Pasal 3 ayat (2) "Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikansebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayardalam tahun pajak yang bersangkutan;Bahwa sesuai dengan prinsip System Self

PUTUSANNomor 0115/Pdt.G/2019/PA. jlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka 02 Februari 1983,umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam,WNI, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggaldi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka,sebagai disebut

2018 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan tidak adakabar beritanya; Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mencari keberadaanTergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan tidakmengetahui keberadaan Tergugat sekarang; Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah merukunkan Penggugatdengan Tergugat tetapi tidak berhasil Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat sudah tidak sanggup untuk Bahwa Penggug ae buktibukti yangtelah diajukan oleh n Myuk segera diberikanputusan; CABahwa self

UU No. 10 Tahun 1995 jo UU No. 17 Tahun 2006, selanjutnya disingkatUU Kepabeanan.Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan Umum Pasal 16 menentukan padapokoknya antara lain : Penetapan tarif dan Nilai Pabean ataspemberitahuan pabean secara self Assessment hanya dilakukan dalamhal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yangada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehinggamengakibatkan kurang bayar atau lebin bayar Bea Masuk ; selanjutnya,penetapan nilai pabean dan tarif wajib

Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi pentingmengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemenutama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakanberpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kKesesuaian antara satusama lain sebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi,karena dapat menyebabkan halhal berikut ini, di antaranya:1.

Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/20121410.11.12.13.Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessmentyaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besarkepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkankewajiban pajaknya.

diketahuisecara jelas dan nyatanyata adanya faktafakta sebagai berikut:= Bahwa hospitalization merupakan penggantian (reimbursement) biayapengobatan (rawat inap) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding)berpendapat bahwa biaya hospitalization ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas hospitalization sebesar USD 304,334.00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;7 Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

diketahuisecara jelas dan nyatanyata adanya faktafakta sebagai berikut:= Bahwa outpatient merupakan penggantian (reimbursement) biaya pengobatan(rawat inap) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berpendapat bahwa biaya outpatient ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas outpatient sebesar USD 244,492.00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;7 Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

diketahui secara jelas dan nyatanyata adanya faktafaktasebagai berikut:= Bahwa Dental Care merupakan penggantian (reimbursement) biaya pengobatan(rawat gigi) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berpendapat bahwa biaya Dental Care ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas Dental Care sebesar USD 25,627.00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;TeBahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

faktafaktasebagai berikut:= Bahwa Eye Glasses and Frame merupakan penggantian (reimbursement) biayapengobatan (rawat kesehatan mata/kaca mata) dan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa biaya Eye Glasses andFrame ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas Eye Glasses and Frame sebesar USD 20,287.00bukan merupakan objek PPh Pasal 21;7.Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

PENETAPANNomor 0553/Pdt.P/2017/PA.JrSAI :SELF S'S > esDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan PengesahanNikah yang diajukan oleh:Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidatyah,pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Blogmundu RT.002 RW.013 Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jembersebagai Pemohon ;Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam

ini tidak ada kesalahan nilai transaksi, tidak adakesalahan nilai pabean, tidak ada kesalahan tarif bea masuk dantidak ada kesalahan tarif PPN, sehingga SPKTNP seharusnya tidakdapat diterbitkan;Penetapan Terbanding sebagaimana tercantum dalam SPKTNPtidak didukung dengan datadata yang valid;Atas impor bahan pakan untuk pembuatan pakan ternakdibebaskan dari pengenaan PPN meskipun bahan pakan tersebuttidak tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015 karena berdasarkan self

Dari tujuh Anak korban tersebut ANGGASETIAWAN dan AGUS SETIAWAN adalah Anak korban dari perkawinanTOINAH dengan SUGIMIN sedangkan CITRA YULIANA, SELFI HARTATI,LINTANG YUNIARTI dan NURKHIKMAH adalah Anak korban dariperkawinan TOINAH dengan Terdakwa; Bahwa saksi ikut mendampingi WITA INDRIYANI KESIH BINTI WASTAPdan Anak korban saat melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi.Anak korban terdakwa yang bernama SELF ikut ke kantor Polisidan padapemeriksaan berikutnya, SELFI sendiri mengaku pernah dicabuli

kandungnya dan tahu tahu Terdakwa setelah itu ditangkap oleh Polisi;Bahwa ibu Anak korban yang bernama WITA pernah memberi uangsebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada SELFI supaya bicaraapa adanya, waktu itu SELFI diberi uang olh WITA ketika sedang membelimendoan dan sebelum sidang perkara WITA mengarahkan SELFlsupayamemberi keterangan seperti yang diterangkan di Polres;Bahwa menurut sepengtahuan Saksi, SELFI tidak pernah dicabuli olehTerdakwa;Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menyayangi SELF

SELF!

buktibukti yang mengarah langsung kepada saksi korban bukandengan saksi yang lain;Bahwa Dalam teori pembuktian Alat bukti yang sah adalah yang mempunyaikesesuaian dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakankepada seseorang.Bahwa dalam perkara Terdakwa, ada Visum atas nama Anak korban(ASYFA) yang kemudian menjadi alat bukti dalam tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa, namun ada Visum atas nama anak Terdakwayang bernama SELFI ikut menjadi bukti dalam perkara Terdakwa, buktiVisum atas nama SELF

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

PENETAPANNomor 0238/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Jumadi bin M. Rizal, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di DesaMeunasah Blang Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.

Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Jepang tersebut, Pemohonmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas invoice dari MMC menggunak:Setoran Pajak sebagai dasar dari self assessment, yaitu dengan Surat Setoran Pajak yang dibayarnama MMC;bahwa menurut Pemohon Banding sesuai bahwa Pasal 13 ayat 6 Undangundang Nomor 18 Takberbunyi sebagai berikut:"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";bahwa penjelasan dari Pasal dan ayat tersebut adalah sebagai

Salinan Surat Setoran Pajak tersebut telah Pemohonserahkan kepada Pemeriksa selama proses pemeriksaan;bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakui bahterdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara self assessment yaitu menggunakan meyang diatur di dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai (menggunakan setoran SuratPajak).

Hal ini sejalan dengan sifat mandiri yangdimiliki oleh Tergugat dalam melaksanakan kewenangannyayaknibersifat self regulator rebounding yang artinya KPU dapat mengaturdirinya sendiri, sehingga permohonan atau permintaan KPU sama sekaliHalaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTmerupakan bentuk permintaan sesungguhnya, sedangkan kewenangansetuju atau tidaknya terhadap usulan tersebut mutlak menjadikewenangan Presiden.

Yang mana hal itu diambil tatkala ada peraturan hukumyang tidak jelas disitulan KPU sebagai lembaga negara yang independentdisuruh untuk mengambil keputusan dan memiliki kKewenangan self regulationdan melakukan tindakan diskresi supaya tidak ada kekosongan hukum;Bahwa kepastian hukum identik dengan segala sesuatu yang berdasarkan sifattertulis yang diatur di dalam undangundang saja?

Seringkali orangmenanyakan apakah itu tidak melanggar asas praduga tak bersalah, menurutAhli dalam konteks pengaturannya ya tidak bersalah tetapi jika kembali padakonteks konsepnya maka mustahil seorang Jaksa Penuntut Umum menuntutorang;Bahwa self regulation adalah kewenangan bagi lembaga negara independentuntuk mengeluarkan aturan lebih lanjut menjelaskan kewenangannya ataumenjelaskan halhal yang belum diatur, makanya KPU boleh mengeluarkanaturan KPU tetapi kewenangan diskrentive melekat bagi semua

Aturan hukum tidak jelas, 3. stagnasipemerintahan, daripada stagnasi mending melakukan trobosan;Bahwa self regulation itu hak yang melekat pada lembaga independent yangbisa mengatur dirinya sendiri dalam hal untuk diberikan kewenangan secaralangsung oleh undangundang. Misalnya hal ini diatur lebih lanjut dalamperaturan KPU.

Maka di dalam self regulation itu ada yang namanya diskresi.Yang kedua dalam hal tidak diatur ini melibatkan kKewenangan yang di dalamself regulation ituada yang namanya diskresi;Bahwa Pengertian diskresi itu) sendiri yang mengatakan bahwa untukmelaksanakan peraturan pemerintahan suatu diskresi boleh diambil denganmelanggar UndangUndang contoh pada direksi BPJS menurut undangundangBPJS direksi berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian harus dipiliholeh DPR.