Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut:1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusiterhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakandan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBDInduk.2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkarb. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8C.

Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) oleh TimTeknis Komisi Penilai AMDAL Dinas Lingkungan HidupKabupaten Lumajang No.12/SEK.AM/IV/2010, tanggal 22 April2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang KomisiAMDAL Kabupaten Lumajang;Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL) Pertambangan pasir besi oleh P.T.

Indo ModernMining Sejahtera TIMMS);Nomor: No. 24.A/SEK.AM/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang KomisiHalaman 69 dari 120 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUSTPK/2017/PT SBYZs28.29.30.AMDAL Kabupaten Lumajang;Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana PemantauanLingkungan (RPL) Pertambangan pasir besi oleh P.T.

Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) oleh Tim Teknis KomisiPenilai AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang No.12/SEK.AM/IV/2010, tanggal 22 April 2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDALKabupaten Lumajang;Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL)Pertambangan pasir besi oleh P.T.

Indo Modern Mining Sejahtera(IMMS);Nomor: No. 24.A/SEK.AM/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDALKabupaten Lumajang;Pembahasan Analisis Dampak lLingkungan (ANDAL), RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) Pertambangan pasir besi oleh P.T.

Putusan Nomor 1088 K/PDT/2017Penggugat oleh karenanya mengenai keamanan dan keselamatanbarang sampai ketempat tujuan menjadi tanggung jawab Tergugat; Bahwa terbukti objek sengketa telah hilang dan telah ada pertemuan dankesediaan dari Tergugat untuk bertanggung jawab, namun sampai bataswaktu yang ditentukan Tergugat tidak melaksanakannya; Bahwa terbukti Penggugat telah memberikan toleransi beberapa kalikepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian seperti yang tertuangdalam notulensi rapat; Bahwa

Saiful Mahdi (Informasi Nomor 6)dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan persetujuanRektor Universitas Syiah Kuala;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan mencermatidengan seksama Salinan resmi putusan Komisi Informasi Aceh Nomor046/XI/KIAPSA/2019 tanggal 7 September 2020, Notulensi Sidang Adjudikasi,suratsurat resmi dalam berkas perkara Komisi Informasi Aceh Nomor : 046/XI/KIAPSA/2019, keberatan pemohon/gugatan dan tanggapan Termohon dalam perkaraNomor : 31/G/

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut:1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusiterhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakandan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBDInduk.2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkarb. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8C.

Atas Bagian Pemerintahpada Kontraktor Panas Bumi JOC PertaminaChevronGeothermal Indonesia LTD (LHA 2015) Nomor : LATT159/D404/3/2017, tanggal 13 Oktober 2017, (fotokopidari fotokopi) ;: Surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S415/AG/2018, tanggal 12 Maret 2018, Perihal TagihanKurang Setor Bagian Pemerintah atas Hasil Audit BPKP,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Dokumen Presentasi Pembahasan WP&B tahun 2013,(fotokopi dari fotokopi) ;: Terjemahan tersumpah, (fotokopi sesuai denganaslinya);Notulensi

Rapat Pembahasan WP&B tahun 2013,tanggal 21 Nopember 2012, (fotokopi dari fotokopi) ;Dokumen Presentasi Pembahasan WP&B 2014,(fotokopi dari fotokopi) ;: Terjemahan tersumpah, (fotokopi sesuai denganaslinya);Notulensi Rapat Pembahasan WP&B tahun 2014,tanggal 31 Oktober 2013, (fotokopi dari fotokopi) ;: Surat PGE Nomor : 523/PGE000/2016S0, tanggal 16Nopember 2016, Perihal Persetujuan Rencana Kerja &Anggaran Tahun 2017, (fotokopi dari fotokopi) ;Notulensi Rapattanggal 27 Oktober 2016, Perihal WP&Btahun

memeriksaperkaraperkara, makanya silahkan dicek saja sepanjang itu= ranahkewenangan pengadilan pajak ya maka dibawanya ke Pengadilan Pajakkarena disitu ada soalsoal yang terkait dengan itu, dan sepanjang itukewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka ya dibawa ke PTUN,sedangkan terkait konsep banding administrasi menurut pendapat Sayasebenarnya adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara apalagikalau tunduk ke UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;Bahwa pada dasarnya notulensi

berupa novum yang pertama P.1 bukti suratpengembalian kelebihan pembayaran kepada kas negara dari CV KualaBlukho nomor 01/ 462159A/II/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 sebesarRp.25.700.000 (dua puluh lima tuuh ratus ribu rupiah) dan P.2 bukti suratpengembalian kelebihan bayar sebesar RP.5000.000 (lima juta rupiah),diketemukannya novum yang kedua P.2 bukti surat (surat asli) notulensirapat kerja pertama satuan BRR dengan Manajer tertanggal 28 Maret2006, novum yang ketiga P.3 bukti surat (surat asli) notulensi

Maka berdasarkan fakta tersebut Dalildalil Penggugatdalam Gugatannya tidak dapat Penggugat buktikan secara sah dan meyakinkanoleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan fatal berupa pemalsuanketerangan dalam Gugatan aquo ;Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 5 dalam Surat Gugatannya ,Penggugatmenafsirkan secara sesat ( misleading ) bentuk tanda tangan Para Tergugat dalamminutes of meeting (notulensi rapat) seolaholah sebagai pengakuan

Bukti P15 : Notulensi Rapat Umum Anggota Luar Biasa PerkumpulanTaman Flora & Satwa Surabaya (PTFSS), tertanggal 28November 2009. (fotokopi dari fotokopi);16. Bukti P16 : Surat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya AlamJawa Timur Nomor : S.1508/INV8/PPA.0.0/2009, tertanggal2 September 2009 Perihal : Perkembangan PengelolaanSatwa oleh Perkumpulan Taman Flora dan SatwaSurabaya (PTFSS/KBS). (fotokopi dari fotokopi);Halaman 63 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKT17.

Bukti T.ll i 12 : Notulensi Workshop Penyelamatan KBS Hotel BumiSurabaya, Selasa 18 Mei 2010. (fotokopi darifotokopi);13. Bukti T.ll i 13 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.471/MenhutlV/2010, tertanggal 20 Agustus 2010tentang Pencabutan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJIV/2002, tertanggal 30 Juli 2002 tentangPengakuan Kebun Binatang Surabaya SebagaiLembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar. (fotokopi darifotokopi);14.

Tahun2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumYayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya;Menimbang, bahwa bila membaca Bukti P15 berupa Notulensi RapatUmum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya padatanggal 28 November 2009 yang menghasilkan Surat Keputusan No. 29/PTFSSDRT/XV2009, tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh PanitiaPengarah (SC) RUA LB Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasanyang dipilin Dalam RUA LB Tahun 2009 keberadaan

Pangansari Utama menolak menandatangani notulensiBipartit sebagai pihak Perusahaan terhadap hasil Bipartit;Bahwa notulensi Biparit yang dipakai sebagai syarat untuk proses pencatatanMediasi pada Dinas Ketenagakeraan, Transmigrasi dan Perumahan RakyatKabupaten Mimika;Bahwa Posita 11 (sebelas) Penggugat, mengenai permohonan pencatatanperselisihan hubungan industrial pada Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi danPerumahan Rakyat Kabupaten Mimika oleh organisasi SBSI PT.

PangansariUtama dengan dilengkapi syarat permohonan pencatatan Mediasi berupaNotulensi bipartite yang manipulatf;Bahwa Posita 12 (dua belas) Penggugat mengenai telah dilaksanakannyaMediasi tetapi tidak mendapatkan kata sepakat, oleh pihak management PT.Pangansari Utama sendin yang hadir pada saat Mediasi saat itu menyatakanberkeberatan dan menolak catatan Notulensi Biparit yang diperihatkan olehMediator pada saat pelaksanaan Mediasi tersebut.

Pangansan Utama yang menyatakan pihakManagement merasa keberatan atas Notulensi Biparit yang dibuat oleh SerikatBuruh PT.

Surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atau segala sesuatu yangterkait."

Asalta Surya Mandiri sendiri;Bahwa saksi mengetahui para pihak membuat notulensi sendirisendiri.Selain itu ada daftar hadir juga dibuat untuk mengabsensi juru runding yanghadir;Bahwa saksi membenarkan bukti yang diberi tanda P5 mengenai notulensibersama ;Bahwa saksi mengetahui notulensi perundingan isinya berbedabeda karenamasingmasing punya juru tulis sendirisendiri;Bahwa saksi mengetahui ada notulensi bersama yang dibuat, yangdituangkan di papan tulis, Kemudian hasilnya dapat di print out,;Bahwa

Asalta Mandiri Agung, sedangkanpada bagian administrasi adalah memfile seluruh dokumen termasukmengarsipkan notulensi perundingan, suratsurat yang masuk baik dariserikat pekerja maupun dari instansi Disnaker;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perundingan bipartit UMSK,karena saksi bukan juru runding, yang saksi tahu adalah dari hasil akhirperundingan ada kesepakatan mengenai UMSK Plus yang kemudian dibuatPB;Bahwa saksi membenarkan bukti yang diberi tanda P4a, berupa PBtersebut ;Bahwa saksi mengetahui

surat pemanggilan masuk kerjadan hanya berupa penegasan saja tentang adanya pengumuman 2 kaliuntuk masuk kerja namun tidak direspon hingga pengumuman tersebut telahlewat waktu ;Bahwa saksi dilaporkan tentang UMK Plus yang diterapkan oleh manajemenPenggugat;Bahwa saksi mengetahui ada instruksi dari DPC kepada PPA (timperunding) agar kiranya dapat dinegosiasikan dari UMSK sektor III ke UMSKsektor I, namun faktanya tim perunding mengabaikan instruksi DPC tersebutberdasarkan bukti Tergugat sendiri (notulensi

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut:1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusiterhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakandan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBDInduk.2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkarb. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8Cc Lokasi SMP Negeri 7d. Lokasi SMA Negeri 1e.

Fajar Mentaya Abadi melalui surat 660/70/KomAmdal/I 1/2011 tanggal 24 Pebruari 2011, Dalam surat tersebut diminta kepadaPT, Fajar Mentaya Abadi untuk melakukan perbalkan dan penyempurnaandokumen KAANDAL dengan mengacu pada hasil notulensi rapat tim teknis,Namun sampal Dokumen AMDAL melalui surat keputusan Gubernur KaltengNomor; 188.44/ 239 a I 2011 tentang Kelayakan lingkungan hidup kegiatanpertambangan Bauksit PT.

FajarMentaya Abadi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen KAANDAL dengan mengacu pada hasil notulensi rapat tim teknis. Namun sampaiDokumen AMDAL melalui surat keputusan Gubernur Kalteng Nomor: 188.441 239 aI 2011 tentang Kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan Bduksit PT.FAJAR MENTAYA ABADI tersebut terbit hasi! Derbaikan dan penvernpyrnaandokumen KAANDAL tidak pernah disampaikan kepada Komisi AMDAL ProvinsiKalimantan Tengah sehingga secara teknis Dokumen AMDAL PT.

Fotokopi sesuai dengan Aslinya Notulensi Gelar Perkara tanggal 17September 2021 beserta daftar Hadir Gelar Perkara, diberi tanda T.8;9.

Fotokopi sesuai dengan Aslinya Berita Acara Hasil Penelusuran SumberAsal Usul Kayu (Lacak Balak) tanggal 27 September 2021, diberi tanda T.9;10.Fotokopi sesuai dengan Aslinya Notulensi Gelar Perkara tanggal 28September 2021 beserta Daftar Hadir Gelar Perkara untuk menentukanproses penyelidikan dinaikkan ketahap penyidikan, diberi tanda T.10;11.Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Sidik.

O09/X/PPNS DIS.LHK/2021 tanqgal 4 Oktober 2021, diberitanda T.11;12.Fotokopi sesuai dengan Aslinya Notulensi Gelar Perkara tanggal 4 Oktober2021 beserta Daftar Hadir Gelar Perkara untuk menentukan prosespenyelidikan dinaikkan ketahap penyidikan, diberi tanda T.12;13.Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan Nomor: SPDP. 09/X/PPNSDIS.LHK/2021 tangqgal 4 Oktober2021, diberi tanda T.13;14.Fotokopi sesuai dengan Aslinya Berita Acara pemeriksaan saksi PetugasSdr.

UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padaAngka V butir 3, maka gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telahkedaluwarsa, karena jelas berdasarkan (Bukti Tertanda TIl.i 5) Foto CopyUndangan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No.608/00235.15/X/2012 perihal Mediasi untuk Penyelesaian Masalah Tumpang TindihSertipikat Hak Milik No. 632/Trosobo dan No. 633/Trosobo, tertanggal4 Oktober 2012 untuk kehadiran pada tanggal 9 Oktober 2012 dan ( BuktiTertanda TIl.i 6 ) Foto Copy Notulensi

Solok Selatan No. 106/Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal permintaan pengamanan pemungutansuara ulang), Bukti P49 (Fotocopi Notulensi dan Daftar Hadir RapatPersiapan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 18 April 2014), Bukti P50 (Fotocopy Kliping Koran tertanggal 18 April 2014 di harian PadangEkspres berjudul 11 TPS di SOLSEL Coblos Ulang), Bukti P51(Fotocopy Kwitansi biaya pembuatan TPS Pemilu Ulang tertanggal 19April 2014), Bukti P52 (Fotocopy Kwitansi biaya pembuatan TPS PemiluUlang

Bahwa apabila memperhatikan Bukti P54 (Fotocopy Notulensi RapatPleno Komisioner dan Sekretaris KPU Solok Selatan hari Sabtu tanggal19 April 2014 pukul 10.0510.45 wib, Tentang Sikap KPU KabupatenSolok Selatan Terhadap Surat Panwaslu Kabupaten Solok SelatanNomor 019/PanwasluKAB.SS/IV 2014 Tanggal 18 April 2014 MemintaHalaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015Pemungutan Suara Ulang Tidak Dilaksanakan), Bukti P57 (AudioRekaman Rapat Pleno Komisioner dan Sekretaris KPU Solok Selatanhari Sabtu

Bahwa apabila memperhatikan Bukti P54 (Fotocopy Notulensi RapatPleno Komisioner dan Sekretaris KPU Solok Selatan hari Sabtu tanggal19 April 2014 pukul 10.0510.45 wib, Tentang Sikap KPU KabupatenSolok Selatan Terhadap Surat Panwaslu Kabupaten Solok SelatanNomor 019/PanwasluKAB.SS/IV 2014 Tanggal 18 April 2014 MemintaPemungutan Suara Ulang Tidak Dilaksanakan), bukti P55 (FotocopySurat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor :109/Kab 003.434960/IV/2014 Perihal Pembatalan PSU tertanggal 19April

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk tahun 2015,terdakwa selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah / Musrembang yangmelibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanisme dalampenyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2015 yaitu :v Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparatur gampongdan perwakilan masyarakat;v Membuat notulensi

selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah / Musrembangyang melibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanismedalam penyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2017 yaitu : Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparaturgampong dan perwakilan masyarakat;Hal 32 dari 246 hal Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bna v Membuat notulensi

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk tahun 2016,terdakwa selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah/Musrembang yangmelibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanisme dalampenyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2016 yaitu :v Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparaturgampong dan perwakilan masyarakat;v Membuat notulensi

selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah / Musrembangyang melibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanismedalam penyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2015 yaitu : Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparaturgampong dan perwakilan masyarakat;Hal 71 dari 246 hal Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bnav Membuat notulensi

selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah / MusrembangHal 78 dari 246 hal Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bnayang melibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanismedalam penyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2016 yaitu :v Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparaturgampong dan perwakilan masyarakat;v Membuat notulensi

,Tergugat IV, yang mana Akta tersebut dibuat berdasarkan Notulensi RUPSluar biasa tertanggal 1 Agustus 2005, dimana Tergugat II bertindak selakuDirektur, bahwa pergantian Direktur dari Tergugat ke Tergugat II juga tanpasepengetahuan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah tahu dandiberitahu hakhak nya sebagai pemegang saham dan bahkan tidak bolehmemasuki perusahaan sehingga tidak mengetahui aktivitas jalannya maupunperkembangan perusahaan.

Bahwa kegiatan rapat umum luar biasa sebagaimana disebutkan diatasdilakukan Para Tergugat secara illegal, karena meletakkan dasar hukummelaksanakan Rapat Umum Luar Biasa adalah Notulensi Risalah Rapattertanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan GedungPemerintahan Provinsi DKI Jakarta dijadikan Para Tergugat sebagai dasarperbuatan hukum yang benar ; nnnnnnn nnn nnn nnn enc ncn.

Cempaka Mastertanggal 20 September 2013 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yangtelah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; Bahwa perbuatan Tergugat XXIII selaku Notaris yang membuat Akta Nomor :60, Akta Nomor 61 dan Akta Nomor 62 tanggal 20 September 2013 tentangBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Penghuni Rumah SusunCampuran Graha Cempaka Mas dan Akta Nomor 63 tentang PernyataanKeputusan Rapat 9 formatur Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah SusunCampuran Graha Cempaka Mas berdasarkan Notulensi