Selanjutnya disebut sebagai Termohon.Adapun yang alasan yang mendasari Permohonan Pemohon tersebut adalahsebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal 27 September 2016 dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor0371/061/IX/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTambakdahan, Kabupaten Subang;2.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami isteri di Rumah Orangtua Termohon di Dusun Wanasari, RT.008/RW.002,Desa Wanajaya

Posita (fundamentum petendi), gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) yang jelas mendasari gugatan.

Tidak menjelskanhubungn dan hak menyangkut kejadian yang mendasari gugatanhubungan antara Penggugat dan Tergugat , tidak jelas atau gugatanPenggugat campur aduk, dimana dalam posita; disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam kesepakatan jualbeli antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kelalaian(wanprestasi), disisi lain adanya perbuatan melawan hukum yangsaling campur aduk sehingga sangat bertentangan dengan tertibPage 6 of 17 Nomor: 16/Pdi/2016/PT TJK.beracara sebagaimana adanya

Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan yang mendasari dalammemori banding adalah penolakan pertimbangan hukum dalamputusan Pengadilan Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Tjk, tanggal 15Desember 2015 pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 yangpada pokoknya menolak pertimbangan saksi dan alat bukti T.3;5.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1)HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1335/Pdt.G/2015/PA.Bdw.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasingmasing bernama Jumati binti Sudarwi dan Rahmawati binti Sugi, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon bahwa antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi perselisinan

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya Nomor :22K/PMTI/BDG/AD/II/2014 tanggal = 24 April 2014, memberikanpertimbangan sebagai berikut :a Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan beritaacara sidang serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 87K/PM 104/AD/V/2013 tanggal 9 Januari 2014, dalampertimbangannya dengan mendasari Surat Dandim 0426/TulangBawang Nomor B/716/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 yangisinya tidak dapat menghadirkan Terdakwadi persidangan, namunsebagaimana

Nopember 2013, begitu juga persidangan tanggal 9 Januari2014 dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus PerkaraTerdakwa secara Inabsensia sesuai dengan pasal 143 UU RI Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim tingkatpertama seharusnya mencermati dan berpedoman pada pemanggilanke3 (ketiga) kali terhadap Terdakwa secara sah, sehingga padasidang bulan Januari 2014 harus ada jawaban formal dariAnkumnya, tentang belum kembalinya Terdakwa di kesatuan,namun Majelis Hakim hanya mendasari

pada surat Ankum padabulan Nopember 2013 padahal memutus perkara memutus perkarapada bulan januari 2014 sehingga Majelis Hakim wajibmengantisipasi Terdakwa kembali pada interval waktu + 2 (dua)bulan, namun faktanya Terdakwa ada di Kesatuan.b Bahwa atas persidangan tersebut dimana belum ada suratpemberitahuan dari satuan tentang keberadaan Terdakwa sehinggatidak hadir di persidangan dan antara tanggal waktu selama 2 (dua)bulan antara tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 9Januari 2014, dan mendasari

dinyatakandalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedangdipersiapkan atau melaksanakan tugastugas Operasi Militer.Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam pasal 87 ayat (1) ke2 yo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telahdipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidakdapat hadir kepersidangan, untuk itu dengan mendasari

PA.Bdw.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

peasArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbuktibahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dantelah dikaruniai 2 orang anak ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

4 UUAi IUAUECaaUOUCauUIArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;CEUUUO CaUiUaC a ai Aaa CAUBUAC PArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

tidak akan mengajukan apapunlagi dipersidangan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahan biodatanyayang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai puladengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kKewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer H08 Jakarta Nomor: 19/K/PM I08/AU/I/2009 tanggal 25Nopember 2009.Mendengar1 Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksi melaluiKomandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpaalasan yang sah.2 Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan

saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum melakukan peralinan hak atas tanah tanpaseijin Penggugat;2. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis,tidak jelas dan kabur;3. Bahwa petitum Penggugat tidak sejalan dengan dalil gugatandan tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat Ilmelakukan perbuatan melawan hukum melakukan peralihan hak atastanah tanpa seijin Penggugat;2.

Namun dalam pelaksanaan MTF tersebutTerdakwa berencana akan menyisipkan dengan mengangkut bahan makanan keperluanmasyarakat dalam rangka merayakan Natal di kampung Arwanop, dengan pertimbanganjarak tempuhnya yang hanya kurang lebih 15 (lima belas) menit dari Timika, mengingatkegiatan tersebut menurut Terdakwa adalah kegiatan kemanusiaan.Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 dengan mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat

Surat Perintah Terbang tersebut dibuat mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/ 2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat Hellykopter BELL 412 dan BO105 Penerbad dalamrangka melaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas Pamrahwan Yonif 754/ENK.Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah menerima TR dari Pangdam XVII/Cen selakuPangkoops TNI Papua maupun dari Staf Ops Kodam XVII/Cen untuk melaksanakanpenerbangan pada tanggal 15 Desember 2013 ke Arwanop Timika Papua.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa selakuDandenpenerbad di Timika Papua menerbitkan Surat PerintahTerbang (SPT) kepada Crew Hellykopter Bell412 Noreg HA5170dengan mendasari TR yang sudah pernah dilaksanakan, yaitu untukkegiatan melaksanakan Maintanance Flight dalam rangka serahterima Crew (Pilot dan Mekanik) sambil digunakan untukmengangkut barang milik masyarakat sipil (sembako) dan 1 (satu)orang penumpang sipil ke Kp.

(Penerbang I), Lettu Cpn Slamet Wiyono (Saksi8, TI), Agus Mugiyono(Saksi9), Mekanik, Pratu Agus Prayitno (Saksi10), Mekanik dan SerdaAbdillah Muhajjir (Saksi3) Avionik dengan route penerbangan Timika Arwanop Timika.Bahwa benar Surat Perintah Terbang yang diterbitkan oleh Terdakwatersebut dibuat mendasari Telegram Pangdam XVII/Cen NomorTR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Mengoperasionalkanpesawat Hellykopter Bell 412 dan BO105 Penerbad dalam rangkamelaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas

baik kepada Pangdam selaku Pangkoops,maupun kepada Asops serta kepada Danpuspenerbad.Bahwa benar karena Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Terbangdengan mendasari STR Pangdam yang sudah digunakan sebelumnya,maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang telah melampaui perintahdari Pangdam XIV/Cen selaku Pangkoops Papua, yang seharusnya tidakTerdakwa lakukanBahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan SPT untukterbang tanggal 15 Desember 2015, dengan mendasari STR Pangdamtersebut, menunjukkan

Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkaradan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi ,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil Se ee ee ee eee Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama DEWI EVI RITA bDintiFADLAN dan JUMINI binti MURIJAN dan seorang saksi yangdiajukan oleh Tergugat bernama ALIMUN bin ABDULLAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa Termohon sudah mengetahui dan mengerti akan maksud dari permohonanPemohon tersebut;e Bahwa, atas permohonan Pemohon pada dasarnya Termohon tidak keberatan namunalasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohon akan menjawabsecara

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Pemohon cemburu dan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuanPemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon

Telah mendengar keterangan kedua belah pihakyang bersengketa dipersidanganTelah pula mendengar keterangan saksi saksiyang diajukan oleh para pihak;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratgugatannya~tertanggal 08 Januari 2011, telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar padas tanggal 08 Januari 2011dibawah register Perkara Nomor13/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, yang diperbaiki padatanggal O08 Maret 2011, yang isinya menerangkansebagai berikut ,Adapun Yang Mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkanpernikahan di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, padatanggal 31 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta NikahNomor: 18/18/I/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap tertanggal 08Januari 2013.2.

Di samping itu mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan PemerintahNo.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurunganberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan atau....dst.

ketentuan untuk melaksanakan ketentuanundang undang (Pasal 12 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011), berarti peraturanpemerintah Nomor 32 tahun 1979 adalah peraturan untuk melaksanakan ketentuanundang undang Nomor 43 tahun 1999, namun nyatanya pertimbangan hukumpengadilan Tata Usaha Negara Pangka Raya Nomor : 18 / G / 2013 / P.TUN.PLKtanggal 24 September 2013 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, yaitu :Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbanganhukumnya mendasari

putusan hanya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32tahun 1979 tetapi samasekali tidak ada mendasari putusannya kepada induk peraturanpemerintah tersebut yaitu : Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 terutama Pasal 23ayat (4 ) dari Undang Undang tersebut .Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayadalam putusanya Nomor 18/G/2013/P.TUN.

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;e Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon,Termohon akan menjawab secara lisan sebagai berikut;e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar

SYAIFUL IMAN, SH. akan tetapiternyata juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami ikstri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering SMS dengan lakilaki lain,Termohon tidak menepati janjinya untuk tetap taat kepada Pemohon, dan Termohonsering

Gugatanbahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00122/107/07,tanggal 14 Agustus 2012 Masa Pajak Desember 2007 dengan jumlah sanksi yang masih harus dibs77.158.051,00 dan Surat Teguran Nomor: ST10001/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas Surat Teguran Nomor: ST10001/VKP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012 melalui surat nomor: 0357/TS/XII/2012 tanggal 26 De2012 dengan alasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mendasari

sebagai bagian dari keputusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas; === nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn neem Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang Sah;22 22 202 Menimbang ,bahwa yang mendasari

Dan oleh karenanya PermohonanPemohon cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Pemohon tentang hak perwalian atas 2 oranganaknya yang bernama XXXX, umur 10 tahun dan XXXX, umur 6 tahun mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Pemohon adalah disamping karena Termohonakhlaknya kurang baik juga tidak bisa untuk mengasuh anak ; Menimbang , bahwa atas gugatan Pemohon aquo, Termohon didalam jawabannya tidakkeberatan bila hak hadlonah atas