Permodalan Nasional Madani PNM Persero
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekalongan
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kendal

S192/PNM TGR/IV/2017 Jo. PERJANJIAN KREDIT No. 026/ULMPSAY/PKRMR/VIII/15, PENGGUGAT ajukan kepada TERGUGAT adalah sebagaiberikut:1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan berdasarkan azas dan tujuanperlindungan konsumen yang berazaskan manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastianhukum;2.

S192/PNM TGR/IV/2017,Perihal: Pemberitahuan Hasil Lelang An. IWAN SUSANTO Pada tanggal 11April 2017, sedangkan Penggugat tidak pernah mendapatkan suratpenetapan Hari/Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHTNomor4Tahun 1996;3.

S192/PNM TGR/IV/2017, Perihal: Pemberitahuan Hasil LelangAn. IWAN SUSANTO Pada tanggal 11 April 2017 adalah tidak sah;5.

Nomor 162/Pdt/2018/PT.BTN Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2): PNM setuju untuk memberikan Fasilitas PinjamanMadani Mikro kepada DEBITUR untuk jumlahsetinggitingginya sebesar Rp.110.000.000,(Seratus Sepuluh Juta Rupiah).DEBITUR berjanji menggunakan pinjaman yangditerima PNM sematamata untuk tujuan ModalKena.

PNM untukmenyerahkan, menjual, mengalihkan dengan caraapapun juga atas seluruh jaminan kepada pihak lainguna penyelesaian pembiayaan DEBITUR.4.

PENETAPANNomor 102/Pdt.P/2018/PA.Mmjre Ng PNM 2sDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbatnikah yang diajukan oleh : 222222 eo none enn nnn nnn nnn nn=1.

Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Wonogiri
3.KPKNL Surakarta
4.Nurawan Mustofa Rahyuni
5.Katmini

PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) UNIT LAYANANMODAL MIKRO (ULMM) CABANG SALATIGA, diwakili olehPimpinan Cabang Haryono, berkedudukan di Jalan Jend eralSudirman Nomor 152, Komplek Pondok An Nida ABC, KotaSalatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnu Kamulyandan kawankawan , Para karyawan pada PT PermodalanNasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Desember 2015;Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 681K/Pdt/20163.

dahuludengan pihak pendana dan hasilnya selalu menaikkan nilai tawarnya danterakhir memberi informasi bila pihak pendana mau dibeli kembali tapidengan harga Rp400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah), sehinggasampai saat ini belum ada kesepakatan;Bahwa terakhir ada informasi lagi bila tanah danrumah Sertifikat Hak MilikNomor 644 Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga tidakakan dialinkan kepada siapapun karena akan dipergunakan untuk kantorcabang Permodalan Nasional Mandiri (PNM

penagihan pelunasan olehpihak Terlawan II yang selalu menaikkan nilai tawar dengan selalumenambah nominal pinjaman yang harus dibayar oleh Para Pelawan,demikian juga yang dilakukan oleh Terlawan III saat negosiasi dengan ParaPelawan untuk bisa membeli kembali tanah dan bangunan milik ParaPelawan yang telah dilelang juga dengan cara selalu menaikkan harganyadan juga adanya informasi bila tanah dan bangunan milik Para Pelawantersebut akan dipergunakan sebagai kantor cabang Permodalan NasionalMadani ( PNM

Bahwa berdasarkan Pasal6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yangberkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan Undang UndangHak Tanggungan), Sertifikat Hak Milik No mor 644 sudah beralih hakkepemilikannya dari Pelawan II ke Permodalan Nasional Madani (PNM)Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) cabang Salatiga (Terlawan Il):c.

Kotabaru; Agama IGIBURR, 222s eee eee neremere meeePekerjaan st PNM Ey m= mmm encomPendidikan : SD kelas Il (tidak tamat).

rumahtangga sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagihidup berumahtangga dengan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus dan Pemohon mulai tidak nyaman hidup berumah tanggadengan Termohon.Bahwa dalil Jawaban Termohon no. angka 6 tidak benar, yang benar Termohon justruyang cenderung menyesatkan dan memutar balikkan fakta adalah Termohon, sebelummenikah dengan Termohon bekerja di Bank Danamon dengan jabatan Maketingkemudian tahun 2011 Pemohon pindah tempat kerja di PNM

(Permodalan NasionalMadani) Cab Kediri dan di PNM karier Pemohon juga semakin berkembang darimulai jabatan awal Maketing, berkembang jadi Supervisor, dan terakhir jabatanReviewer/analis Kredit namun rumahtangga Pemohon dan Termohon justru mulaigoyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal tersebut terjadisejak awal tahun 2018 penyebabnya Termohon kurang memperhatikan Pemohon dantidak menghargai Pemohon dan Termohon menunjukkan kesombongannya bahwaTermohon merasa punya penghasilan

cukup dan merasa pemberian nafkah dariPemohon selalu kurang, Termohon selalu menguasai semua gaji Pemohon danPemohon tidak diberi kuasa memegang uang penghasilan Pemohon sedikitpun jikauntuk kebutuhan kecilkecil, Pemohon harus minta dulu kepada Termohon.Bahwa dalil Jawaban Termohon angka no.7 benar jika Pemohon hanya mampumemberi nafkah anak seperti yang dikatakan oleh Termohon , semuanya itu adapenyebabnya yaitu semenjak Termohon mengeluarkan Pemohon dari tempatkerja di PNM Pemohon tidak mempunyai

Bahwa pada dalil Pemohon angka 5 (lima) semakin menunjukkanbahwa Pemohon sedang mengarang narasi untuk mencaripembenaran atas perilakunya, dimana telah secara nyata Pemohonmembenarkan dalil Termohon pada Jawaban angka 7 (tujuh) terkaitnafkah anak sehingga tidak perlu lagi Termohon jabarkan lebih jauhterkait bagaimana sifat dan tanggung jawab Pemohon terhadap anak,akan tetapi perlu Termohon luruskan terkait tuduhan Pemohon yangmengatakan bahwa Termohon mengeluarkan Pemohon dariTempat kerja di PNM

Putusan Nomor 0328/Pat.G/2021/PA Kar.adalah pekerja yang baik, pasti tidak akan sulit untuk mencaripekerjaan baru di manapun tempatnya.Perlu diketahui bahwa 2 (dua) bulan sebelum Pemohon Resign dariPNM, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepadaTermohon meskipun pada saat itu masih tinggal satu rumah, dansetelah resign dari PNM terkait pencairan uang JamsostekPemohon yang seharusnya diberikan kepada anakanak punTermohon tidak pernah menanyakan maupun memintanyabahkan uang Bansos yang cair

PNM / MUM (Mitra Utama Madani) sebagai Account Officer dari Bulan November 2022 s.d. Januari 2023;

PNM UlaMM Syariah) sebanyak 4 (empat) orangmenemui keluarga dan tetangga Penggugat, dan petugas tersebut membeberkankepada saudara dan tetangga Penggugat bahwa barang jaminan Penggugat akandilelang.Menimbang, bahwa atas perlakuan petugas tersebut, Penggugat merasakeberatan dan dipermalukan, maka Penggugat memperkarakan Tergugat I padabadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang (BPSK) dengan tuntutanseperti yang tertuang dalam kronologis dalam berkas pengaduan No. 143/P3K/VI/2011, dan berdasarkan

PNM UlaMM Syariah Lubuk Buaya Padang diperintahkanmemberikan masa tenggang waktu pembayaran cicilan selama 6 (enam)bulan kedepan setelah kesepakatan penyelesaian dicapai ;3. Atas terjadinya perbedaan pencatatan pembayaran yang disetorkan IbuEmidawati. C kepada PT. UlaMM Syariah tanggal 7 Oktober 2010 agardihitung ulang secara bersama oleh kedua belah pihak;4.

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamaPengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan, bahwa terhitungsejak tanggal 7 Februari 2010 Tergugat telah tidak melakukan pembayaranangsuran sebagaimana diatur pada jadwal angsuran sebagaimana terlampir danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad sebagaimana diatur pada Pasal 4ayat (1) akad murabahah Pembayaran kembali atas barangbarang) tesebut olehNasabah kepada PNM

Nomor 647 K/Pdt.SusBPSK/2016Oktober 2015, Perihal Panggilan Persidangan atas nama PelakuUsaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit Tanjung Balai,Pada hari Selasa/tanggal 20 Oktober 2015;b. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 178/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 9 Februari 2016, Perinal Panggilan Persidangan atas namaPelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit TanjungBalai, pada hari Senin/tanggal 15 Februari 2016;c.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 225/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 15 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas namaPelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit TanjungBalai, Pada hari Senin/tanggal 22 Februari 2016.Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskanhaknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dan bersesuain

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1304/PG/BPSKBB/X/2015 tertanggal13 Oktober 2015, Perihal Panggilan Persidangan atas nama PelakuUsaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit TanjungBalai, Pada hari Selasa/tanggal 20 Oktober 2015;b.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 178/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 9 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atasnama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM KantorUnit Tanjung Balai, pada hari Senin/tanggal 15 Februari 2016;c.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 225/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 15 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atasnama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM KantorUnit Tanjung Balai, Pada hari Senin/tanggal 22 Februari 2016.Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telahmelepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian SengketaHalaman 6 dari 34 hal.Put

Penggugat:
1.PUTIKAH
2.PURWORO
Tergugat:
PT Permodalan Nasional Madani PNM Cq Unit layanan Modal Mikro Jaten
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG, KPKNL Surakarta
2.Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo

Permodalan Nasional Madani (PNM) Cq. Unit layanan Modal MikroJaten, beralamat JI. Lawu KM 10,5, Jumok RT. 04 RW. 08, Desa Jaten,Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat JI. Kimangun Sarkoro No. 141 Kota Surakarta,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 1;Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, beralamat JI.

ANDRIYANTO 975.000Jumlah 24.600.000 Dari sejumlah pengajuan tersebut, Kantor NotarisPejabat Pembuat AktaTanah R Bambang Anom Widyo Putro, SH, M.Kn telah menyelesaikansebanyak 4 (empat) buah sertifikat dengan biaya sebesar Rp.7.200.000,00(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan kepada PNM ULAMMunit Wonosobo, selain itu PNM ULAMM unit Wonosobo juga telahmenyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaibiaya permohonan lainnya melalui transfer ke rekening Tahapan

ANDRIYANTO 975.000Jumlah 24.600.000 Dari sejumlah pengajuan tersebut, Kantor NotarisPejabat Pembuat AktaTanah R Bambang Anom Widyo Putro, SH, M.Kn telah menyelesaikansebanyak 4 (empat) buah sertifikat dengan biaya sebesar Rp.7.200.000,00(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan kepada PNM ULAMMunit Wonosobo, selain itu PNM ULAMM unit Wonosobo juga telahHal. 32 dari 129 Putusan Pidana No.57/Pid.B/2018/PN.Wsb.menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaibiaya

ANDRIYANTO 975.000Jumlah 24.600.000 Bahwa Saat ini masih ada 8 (delapan) proses yang belum jadi ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa proses nya terhambat hinggasekarang.Bahwa dari sejumlah pengajuan tersebut telah diselesaikan sebanyak 4(empat) buah sertifikat dengan biaya sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh jutadua ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada PNM ULAMM unitWonosobo.Bahwa selain itu PNM ULAMM unit Wonosobo juga telah menyerahkanuang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai

Lembaga Permodalan Nasional MadaniUnit Layanan Modal Mikro (PNM ULAMM) unit Wonosobo.Bahwa Lembaga Permodalan Nasional Madani Unit Layanan ModalMikro (PNM ULAMM) unit Wonosobo yang bergerak di bidangpembiayaan mikro berupa kredit dan modal usaha dalam pengikatankredit, legalisasi dan pengikatan hak tanggungan bagi para nasabahyang mengagunkan atau menjaminkan sertifikat hak milik baik berupatanah dan atau bangunan, pada tahun 2014 pernah mengajukanpermohonan balik nama sertifikat milik para nasabah

Dari sejumlahpengajuan tersebut telah diselesaikan sebanyak 4 (empat) buahsertifikat dengan biaya sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratusribu rupiah) yang telah diserahkan kepada PNM ULAMM unitWonosobo.Bahwa selain itu PNM ULAMM unit Wonosobo juga telah menyerahkanuang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai biayapermohonan lainnya melalui transfer ke rekening Tahapan BCA Nomor02390481007 an.

Polman.IslamAgama SopirPekerjaanTerdakwa ditahan oleh:1.Penyidik tanggal 02 September 2013 Nomor: SP.Han/13/IX/2013/Reserse Narkobasejak tanggal 03 September 2013 S/d 22 September 2013;2.Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majene selaku PenuntutUmum tanggal 19 September 2013 Nomor : B594/R.4.25/Euh. 1/09/2013 sejaktanggal 23 September 2013 S/d 01 Nopember 2013;3.Perpanjangan penahan yang pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Majenetanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 08/Pen.Pid/2013/PNM

/2013 sejak tanggal 28 Nopember 2013 S/d 17 Desember 2013;5.Penatapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 11 Desember 2013Nomor : 92/II/H/Pen.Pid/PNM sejak tanggal 11 Desember 2013 S/d 09 Januari2014;6.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 31 Desember 2013 Nomor :92/1/K/Pen.Pid/PNM sejak tanggal 10 Januari s/d 10 Maret 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukumPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tentang penunjukan

PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) UNIT DAN LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) GEMBA
Terbanding/Penggugat I : MOHAMAD BASRI
Terbanding/Penggugat II : RATNA DEWI
Turut Terbanding/Tergugat III : RUDY MARUANAYA

3/Pid.B/2013/PNM

No : Pol:Sp.Han/60/XI/2012/reskrim, terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2012sampai dengan tanggal 29 #Nopember 2012 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Noppember 2012Nomor : B850/R.4.25/Ep.1/H/2012 sejak tanggal 30 Nopember2012 sampai dengan tanggal O08 Januari 2013;Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2013 Nomor :Print08/R.4.25/Epp.2/01/2013 sejak tanggal 08 Januari 2013 sampaidenga tanggal 27 Januari 2013 ; Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 15 Januari 2013Nomor :03/II/H/Pen.Pid/2013/PNM

sejak tanggal 15 Januari 2013sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 08Februari 2013 Nomor :03/I/K/Pen.Pid/2013/PNM terhitung sejaktanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberkaitan dengan perkara ini ;Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan

42/Pid.B/2013/PNM

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 42/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 08 Mei 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara atas nama Terdakwa Hendrik Bin Harlin ;3.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 42/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 08 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwaserta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 18Juni 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.

PNM Ventura Syariah, beralamat di Jalan Prof.Dr. Abdurrahman Basalamah Blok A Nomor 14kecamatan Panakukang Makassar. dalam hal inimemberikan kuasa kepada Fadhil Arfan dan AchmadFaudzy legal PT.PNM Ventura Syariah PerwakilanMakassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat I;2.

PNM Venture syariahtertanggal 09 September 2020 namun tergugat tidak mengindahkan,olehnya itu terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum ke Pengadilan Negeri Kendari,10.

Jika PPU melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapuntermasuk penggabungan, konsolidasi, ataupun akuisisi denganpihak lain, tanpa ijin tertulis dari PNM VS.6.11.

Jika PPU lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain,yang memberikan dampak tidak terpenuhinya kewajiban PPUkepada PNM VS.PNM VS berhak memutuskan Akad ini dan PPU wajib untuk seketika dansekaligus memenuhi kewajibankewajibannya baik pembayaran kembaliFasilitas Pembiayaan dan bagi hasil pendapatan porsi PNM VS yangHalaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT KDIbelum diperhitungkan, maupun kewajiban kKeuangan PPU lainnya kepadaPNM VS tanpa perlu adanya keputusan pengadilan untuk

PNM Ventura Syariah yang diwakili oleh Henry KisingerSappetaw, IR, Msi.selaku Kepala Perwakilan PT. PNM Ventura Syariah yangselanjutnya disebut PNMVS dan Moh. Haidir P.

Pembanding/Penggugat : PURWANTO Diwakili Oleh : Winarto
Terbanding/Tergugat I : PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
Terbanding/Tergugat II : 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal (KPKNL Tegal)
Terbanding/Tergugat III : Wardoyo

PermodalanNasional Mandiri Bondowoso (PNM) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.Putusan Perkara Nomor: 155/G/2017/PTUN.SBYHalaman 21 dari 84 Halaman032/ ULMBDWS/ PKMM/ VI/ 2016 tanggal 29 Juni 2016, maka dengangugatan tidak mendudukkan pihak PNM sebagai pihak juga menyebabkangugatan kurangDIN ak; 222222 2 nana nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeC. EKSEPSI HUKUMPRT pm eer rr1. EKSEPSI DILATOIR (GUGATAN PREMATUR);7722"1.1.

Permodalan NasionalMandiri Bondowoso (PNM) sejumlah Rp. 125.000.000, (Seratus dua puluhlima juta rupiah). Dengan terdapatnya tindakan hukum oleh TERGUGATREKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI melalui Laporan Polisi dangugatan perkara a quo terkait Obyek Gugatan, telah menimbulkankepentingan hukum PENGGUGAT REKONVENSI terhadap Obyek Gugatanmenjadi terhambat/trQANQQU;2 one nnn enn nnn ennab.

Denganadanya tindakantindakan TERGUGAT REKONVENSI yang tidak berdasar,menjadikan PNM tidak bisa memberikan tambahan permodalan usahaPENGGUGAT REKONVENSI terkait tidak dapat dipasangnya HakTanggungan atas Obyek Gugatan ;c.

Adapun rincian tentang kerugiankerugian Materiil yang dialami olehPENGGUGAT REKONVENSI adalah sebagai berikut: Jumlah Pinjaman awal di PNM = Rp.125.000.000.,; Penambahan pinjaman yang disetujui oleh PNM =Rp. 25.000.000,; Hilangnya potensi keuntungan usaha dalam 2 bulan = Rp. 8.000.000.

Garam (persero) sebagai BadanUsaha Milik Negara (BUMN)Bahwa TERGUGAT I menyalah gunakan kewenangannya sebagaimana tersebut diatas dengan melanggar pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dalamhubungan keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara hanya dapatberbentuk Pinjaman/Hibah dan/atau Penyertaan Modal Negara (PNM).

Olehkarenanya perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)Bahwa dengan adanya pengaduan PENGGUGAT apalagi bahkan dengantidak ditanggapinya pengaduan tersebut oleh TERGUGAT I karena alasanapapun, seharusnya PARA TERGUGAT tunduk pada pasal 24 ayat (1) danayat (2) Undangundang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negaradimana dalam hubungan keuangan antara Pemerintah dan PerusahaanNegara hanya dapat berbentuk Pinjaman/Hibah dan/atauPenyertaanModal Negara (PNM

Bahwa Penggugat secara keliru mendalilkan dalam surat gugatannyaTergugat I yang berposisi sebagai Pemerintah (yang notabene Pejabat TataUsaha Negara) menyalahgunakan kewenangannya dengan melanggarPasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UndangUhdang Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dalam hubungankeuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara hanya dapatberbentuk Pinjaman/Hibah dan/atau Penyertaan Modal (PNM).. Bahwa tindakan Tergugat I memberikan bantuan kepada PT.

Di satu pihak Penggugat secara keliru mendalilkan tentang adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berupapenyalahgunaan wewenang dengan melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat(2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam hubungankeuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara hanya dapatberbentuk Pinjaman/Hibah dan/atau Penyertaan Modal Negara (PNM) danmengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat, tetapi dilain pihakPenggugat menguraikan adanya tindakan Pejabat Tata

Garam (Persero) sebagai Badan Usaha MilikNegara (BUMN) yang seharusnya hanya dapat berbentuk Pinjaman/Hibahdan/atau Penyertaan Modal Negara (PNM), sehingga menimbulkan kerugianpada diri Penggugat.