PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikuasa insidentil berdasarkan surat kuasaInsidentil tertanggal 01 November 2019 dantelah terdaftar di Kepaniteraan MahkamahSyariyah Sigli Nomor W1A2/1463/Hk.05?

PAW No. 367/Pdt.P/2019/Ms.SgiKemudian dibacakan surat permohonan para Pemohontanpa ada perubahan dan atau tambahan atasnya;Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalildalil/posita permohonannya di persidangan para Pemohon/kuasanya telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:Bukti Surat:1.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgibukti tertulis P1, P.2, P3 P4 P5, P6, P7, P8, P9, 10, 11, dan12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehpara Pemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelendan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikarena itu keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatditerima, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan parasaksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan paraPemohon, oleh karenanya keterangan saksisaksi tersebut dapatdijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuanrumusan Pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

NIK:3273110401860006;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Imam Muharror bin Suherman (Anak Kandung Lakilaki), Umur 29 Tahun(Bandung 24 Oktober 1987), Agama Islam, PendidikanS1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal diJalan Cipagalo No.3A RT.008 RW.007 KelurahanMargasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.

NIK:3273118910950007;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.3Yusri Mahbub Firdaus bin Suherman (Anak Kandung Lakilaki), Umur 19Tahun (Bandung 24 Februari 1997), Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,bertempat tinggal di Jalan Moh Toha No.269 RT.001RW.004 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol KotaBandung.

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alamrhumah Bapak (Suherman binE.A.Lukman) juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan bangunanyang terletak di Jalan Moh Toha No.269 RT.001 RW.004 KelurahanCiseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.68.

Lukman dengan Ulfah Hayati dikaruniai 13(tiga belas) anak, yaitu Nenden Hermayati, Lita Lutfia Afifah, Irfan MaulanaAkbar, Maya Kusumawati, Sovi Daniati Rahmani, Hadi Nurul Islam, HeruMuthahari, Imam Muharror, Ayatullah Khomaeni, Fathan Kalamullah, RijallulohPntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12Rahmatulloh, Syifaya Qorina dan Yusri Mahbub Firdaus.

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 15Perincian biaya :ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSalinan putusan sesuai dengan aslinyaPaniteran Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16

Bahwa dengan demikian pengajuan PAW terhadap Penggugat adalah tidak sah danmelawan hukum: 222 2 oon een ene8. Bahwa karena pengajuan PAW terhadap penggugat cacat hukum maka penggugat memintakepada tergugat III, IV, V dan VI tidak memproses permintaan PAW yang diajukan olehtergugat I dan tergugat II terhadap diri penggugat; 9.

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Dey Menyatakan menolak permintaan PAW yang diajukan tergugat I dan Tergugat II; 3. Menghukum tergugat III, IV, V, dan VI untuk tidak melanjutkan proses PAW terhadappenggugat;4. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;5.

Bahwa anggota DPRD hanya dapat dilakukan PAW bila yang bersangkutan meninggaldunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukan perbuatan pidana denganancaman 5 (lima) tahun ke atas dan telah berkekuatan hukum tetap dan semua rujukan aturantersebut tidak ada yang dilanggar oleh Penggugat; Jawaban Tergugat 1; Bahwa penggugat dalam menjelaskan mekanisme PAW tidak mencantumkan (satu) poin yangmenerangkan bahwa dapat dilakukan PAW apabila yang bersangkutan telah dipecat ataudiberhentikan tetap

Bahwa dengan demikian Pengajuan PAW terhadap Penggugat adalah tidak sah danmelawan hukum:; 55 oooJawaban Tergugat 1; Bahwa PAW terhadap Penggugat adalah sah dan tidak melawan hukum karena sesuai dengan ADART Partai Amanat Nasional dan UndangUndang MP III;Gugatan Penggugat;6.

Bahwa karena pengajuan PAW terhadap Penggugat cacat hukum maka Penggugat memintakepada Tergugat III, IV, V, dan VI tidak memproses permintaan PAW yang diajukan olehTergugat I dan Tergugat II terhadap diri Penggugat; Jawaban Tergugat 1; Bahwa PAW terhadap Penggugat adalah sah dan tidak melawan hukum karena sesuai dengan ADART Partai Amanat Nasional dan UndangUndang MP II, maka kami Tergugat I melalui MajelisHakim yang terhormat yang mengadili sidang ini meminta kepada Tergugat II, IV, V, dan VIsegera

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. MrdAgama : IslamPendidikan :S1Pekerjaan : MahasiswiAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;4.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum.2. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum yangpernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA KecamatanXxx Kabupaten Pidie pada tanggal 08 Juni 1987 sesuai denganKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx dengan Akta Nikah Nomor 50/10/V1I/1987, tanggal 11Juni 1987.3.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrddengan aslinya dan terbukti cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakimdiberi kode P.4 ;. Fhotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/10/V1I/87, tanggal 11 Juni 1987,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, telahdinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh Panitera MahkamahSyariyah Xxx kemudian dicocokkan dengan aslinya dan terbukti cocok,selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.5 ;.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrdHakim AnggotaDtoDra. RubaiyahDtoMuzhirul haq. SAgPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisDtoM. Syauqi. SHI. SH. MHPanitera PenggantiDtoDra.

PAW Nomor : 0038/P.dt.P/2017/MSMrd

Bahwa apabila usul PAW/Pemberhentian Penggugat untuk di PAW tidakberdasarkan seperti pada point 4 di atas (PAW biasa) maka disampaikandalam gugatan ini bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dipanggiloleh DPC PBR Kota Kotamobagu apa yang menjadi kesalahanPenggugat terhadap Partai dimana Penggugat sampai dengan saat inisangat loyal terhadap Partai dan tidak pernah melakukan pelanggaranterhadap semua ketentuan partai dan tidak melanggar disiplin Partai.Proses seperti ini ada mekanisme yang harus ditempuh

Nomor 268 K/Pdt.SusParpol/2014Partai dalam kaitan dengan PAW harus sampai ke DPP Partai BintangReformasi dimana sesuai AD/ART Partai secara tegas disebutkan bahwaPAW bagi Anggota DPR RI, DPRD Privinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaakan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukankonsultasi dengan Dewan Syuro;Bahwa sampai saat ini Penggugat merasa tidak pernah melakukanpelanggaran dan oleh karena itu maka PAW terhadap Penggugat adalahtidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu harus ditolak;Bahwa

Menyatakan usulan PAW kepada Penggugat tidak sah secara hukum;3. Menyatakan proses PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il, Ill, danTergugat IV kepada Penggugat tidak sah dan melawan hukum dansekaligus memerintahkan agar tidak melanjutkan/segeramemberhentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat dan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatanmelanggar hukum;4.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PartaiBintang Reformasi (PBR) khususnya pada:e Bab IV Pasal 6 ayat 1 huruf d R huruf e;e Bab VIII Pasal 16 ayat 2 huruf c dan huruf I;e Pasal 18 ayat 2 huruf c;e Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 7 ayat 2;e Pasal 27 Penggantian Antar Waktu (PAW) ayat 2, 3 dan ayat 4;3.1.

Proses/usul PAW yang dilakukan oleh Pimpinan Partai ditingkatKabupaten harus melalui beberapa tahap yang harus dilalui sampaidengan pemberhentian sebagai anggota partai yang hanya menjadikewenangan Pusat (DPP) setelahn mendapatkan pertimbangan dariMajelis Syuro Partai.

PDK/B/KS/30/09/IX/2008 tentang PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palopo terhadap Penggugatkepada Pimpinan DPRD Kota Palopo terhadap Penggugat kepadaPimpinan DPRD Kota Palopo (bukti P.6) ;.

Bahwa oleh karena itu Obyek Gugatan Perkara ini adalah mengenaiSurat Keputusan (SK) yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentangPenggantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Palopo, makauntuk menghormati proses hukum adalah sangat beralasan menuruthukum jika Penggugat mengajukan permohonan Provisi dan atauPenundaan Pelaksanaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW)sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut diatas maka kami memohon kepadaKetua

PDK/SK/PPSJ/215/VIII/2008yang dikeluarkan langsung dari pusat dan Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan Kota Palopo hanya menindaklanjuti dari surat tersebutdengan membuatkan surat pengusulan PAW Penggugat karena sudahbukan lagi sebagai kader partai, olehnya itu sangat patut dan pantas jikagugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak.DALAM PROVISI : Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaPalopo untuk segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat

Menyatakan hukum Surat yang dibuat oleh Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor : PDK/PAW/PPSJ/VIII/219/2008tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sah danberdasar hukum ;Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/20094. Menyatakan hukum bahwa surat yang dibuat oleh Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo Nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagia Anggota Dewanadalah sah dan berdasar hukum ;5.

) sebagaimana surat nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008 tentangPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat (A.

atas nama Edi fahriansyah adaditerima, cuma saksi tidak hadir waktu pelantikan PAW itu;Bahwa status tidak lagi selaku anggota DPRD setelah turun SKGubernurturun tentang peresmian pemberhentiannya;Bahwa saksi tidak ada menerima undangan untuk pelantikan JainalSosanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas kerena menggantikanterdakwa (PAW);Bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah ada menerima surat pembatalan/pencabutan berkas PAW ini, sehingga prosesnya tidak dilanjutkan lagi;Bahwa selain dari terdakwa

tersebut dari DPRDkemudian oleh KPU dibentuk tim verifikasi selanjutnya ketua KPUmenyurati kKetua DPRD untuk mengusulkan PAW anggota DPRD tersebutkemudian Ketua DPRD ada menyurati Bupati kemudian dalam jangkawaktu 7 Bupati akan meneruskan berkas PAW dimaksud kepada Gubernurkemudian dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya berkas PAW itu,maka diterbitkanlah SKGubernur tentang pemberhantian anggota DPRDyang diajukan sekaligus mengangkat orang lain yang diusulkan sebagaipenggantinya;Bahwa saksi

pemberhentian PAW dimaksud.

sebelumnya diagendakan di Bamus dulu,kemudian Bamus akan membuat jadwal paripurna PAW dimaksud,sementara PAW terdakwa tidak pernah dilakukan paripurna;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telahmenyerahkan 1 (satu) berkas Bukti Surat yaitu.

turunnya SKGubernur tentang PAW terdakwa tersebut serta didukung bukti rurat;.

PAW Nomor 325/Pdt. P/2019/MsMrdBerdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Kantor SriSusilowati. SH. Notaris di Sigli dan telah pula didaftarkan di Kantor MahkamahSyariyah Meureudu bertindak untuk atas nama :3. Nama : PEMOHON IV.TTL : Xxx/14 April 1945.Pendidikan iAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong XxxKec.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd6.Bahwa Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober2014 di kediamannya di Gampong Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya,dengan meninggalkan Ahli Waris :1. PEMOHON , (Isteri) ;2. PEMOHON Il, (Anak perempuan kandung) ;3.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon satuGampong dengan saksi dan juga merupakan adik kandung dari Pemohon ; Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Pemohon II dan merupakan istridari Alm. Almarhum sedangkan Pemohon Ill merupakan saudara sepupukanudng dari Alm.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dari paraPemohon tersebut dapat dipertimbangkan karena telah menjadi kewenanganMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 40. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 280. 000,Biaya redaksi :Rp. 10. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.376.000, (tiga ratus tujuh enam ribu rupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd

kepada KPU Kebupaten/Kota,setelah menerima nama calon anggota DPRD dari KPU kemudian PimpinanDPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon PAW kepada Gubernurmelalui Bupati/Walikota dan selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikannama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon PAW kepadagubernur. ( Pasal 383 dan 388 UndangUndang No. 27 Tahun 2009 Jo Pasal102 dan 107 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 ) ;Bahwa prosedur sebagaimana disebutkan di atas telah dilalui berkenaandengan pemberhentian Penggugat

Setelah itu Ketua DPRDKabupaten Kepulauan Mentawai dengan surat No. 171/66/Umum2013tanggal 23 September 2013 memohon kepada gubernur melalui BupatiKepulauan Mentawai agar diproses penerbitan SK PAW atas namaPenggugat digantikan oleh Erol Sondakh.

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

Aguat2013 perihal verifikasi PAW Anggota SPDR Kabupaten kepulauanMentawai = Sdr Nikanor Saguruk S,Th (foto. copy sesuai dengaslinya) ; Surat Ketua KPU Kabupaten KepulauMentawai No 43/KPUKab 003.4350889/VII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal PAAnggota SPDR Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Damai Sejahtera (foto copy sestdengan aslinya) ;Surat Ketua DPRD Kabupaten kepulauan Mentawai No 171/66/Umum/2013 tanggalSeptember 2013 Perihal PAW anggota DPRD Kab Kepulanan Mentawai dari Sdr Nikan Bukti

anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yangdituangkan dalam berita acara ; Saksi mengatakan dalam berkas verifikasi Calon PAW Anggota DPRD KabupatenKepulauan Mentawai tidak ditemukan permohonan penundaan ; Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan penundaan sewaktu rapat dengan BiroHukum, yang dihadiri juga oleh KPU Provinsi, dan Biro Pemerintahan, keputusanrapat waktu itu. proses PAW dilanjutkan, karena sewaktu verifikasi tidak adapermohonan penundaan, dan

Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sebagaiPemohon IV.Hal. 1 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrspara Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Andi Syafrani& Co Law Office, berdomisili di JIn.

Asahan;Bahwa lbu Kandung dari almarhum bernama Nurdeni (a/mh) binti Fulantelah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Nopember 2019 diHal. 2 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA TgrsMedan disebabkan' karena sakit berdasarkan Surat KematianNo.474.3/840/1005/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan KisaranBaru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan;Bahwa semasa hidupnya Ir.

Asahan, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda buktiP.11;Hal. 7 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs12.Fotokopi surat keterangan meninggal an. Nurdeni Nomor474.3/840/1005/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kisaran Baru,Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda buktiP.12;13.

Chairul Syahri,adalah agama Islam;Hal. 12 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs Bahwa meninggalnya Ir. Chairul Syahri karena sakit, bukan ulah dari istridan anakanaknya.

Umi Wardah: Rp 30.000,00: Rp 75.000,00:Rp : Rp 10.000,00: Rp 10.000,00: Rp 10.000,00: Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribuHal. 15 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs

OKU Pergantian Antar Waktu (PAW), kemudianditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat No: PAN/06.07/A/KS/020/VI/2013perihal Usulan Pemecatan, Recalling dan Penunjukan PAW dari DPD PANOKU kepada DPW PAN SumSel tertanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada 20Juni 2013 DPW PAN sumsel mengeluarkan surat Nomor: PAN/06/ A/K/054/V1/2013perihal Rekomendasi pemberhentian keanggotaanPAN atas nama Budiarjo, SE ditujukan kepada DPP PAN, dan surat Nomor: PAN/06/A/K/055/V1I/2013 tertanggal 22 Juli 2013 perihal PAW

Proses PAW yang telah disampaikan ke Ketua DPRD OKU, tidakmerupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehpenggugat.3.

Foto copy PAW anggota DPRD Kab.OKU dari fraksi Partai Amanat NasionalNo.PAN/06/B/KS/040/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 3. Foto copy minta di proses PAW No.17/F.PAN/2012 tertanggal 23 Februari2012 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 4.

PAW anggota DPRDdari fraksi PAN saudara Budiarjo, SE.digantikan dengan Heriandi Sulton, SH.

,MH.untuk membuat perjanjian PAW sebagai anggota DPRD Kab.OKUSumsel.6.

Pada hal dalamsurat TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2019 TERGUGAT menyatakanbahwa proses tahapan calon pengganti antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Gunungsitoli sedang dalam proses pemeriksaanpemenuhan persyaratan calon pengganti atarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Gunungsitoli hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 untukditeruskan kepada DPRD Kota Gunungsitoli.

Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli mengajukan suratkepada Tergugat Nomor: 170/244/DPRD/III/2019 tanggal 5Maret 2019 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Gunungsitoll.b.

(PAW) Anggota DPRD KotaGunungsitoli dari Partai Golkar Kota Gunungsitoli yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota GunungsitoliSekretariat DPRD Kota Gunungsitoli menyampaikan suratkepada Tergugat Nomor : 170/388/Setwan/IV/2019 tanggal1 April 2019 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota GunungsitoliTergugat membalas surat Sekretariat DPRD KotaGunungsitol tersebut dengan surat Nomor : 182/PL.01.5SD/1278/KPUKot/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihalPergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD KotaGunungsitoliPimpinan

Nomor 167/PL.01.5SD/1278/KPUKot/III/2019tanggal 25 Maret 2019 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar KotaGunungsitoli.

Bahwa adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utaratanggal 28 Februari 2019 perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (vide bukti T.4);. Bahwa adanya Surat Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Nomor :170/244/DPRD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal : PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (vide bukti T.);.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbdre Eman Sulaeman Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 04 Juni 1964, sebagai Anak Lakilaki;5. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas hartapeninggalan Almarhum dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam,6.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd6. Endang Supriadi Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 10 Oktober 1960, sebagai Anak Lakilaki ;7. Eman Sulaeman Bin RD.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan administrasi diperbankandan kepastian hukum ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. CbdHal 14 dari 9 hal. PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

adalah sebagai berikut : PAWdiusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kotauntuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRD setempat;e DPRD Kabupaten / Kota minta namacalon anggota DPRD PAW kepadaKPU Kabupaten/Kota untukmelakukan verifikasi admintrasiterhadap usulan PAW dimaksud ;e KPU Kabupaten/Kotamenyampaikan nama calon PAW36kepada Pimpinan DPRD ; Pimpinan DPRD menyurati Gubernur melalui Bupati/Walikota yang dilampiriverifikasi administrasi calon PAW anggota DPRD untuk

Gubernur ; Bupati/Walikota mengajukan permohonan PAW anggota DPRD setempat kepadaGubernur untuk diproses ; Gubernur membentuk tim untuk memverifikasi / penelitian terhadap kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD, apabila memenuhi syarat maka Gubernurmenerbitkan SK.

PAW ; Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PAWanggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah calon pengganti telahmemenuhi syarat untuk menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa saksi mengatakan tidak ikut dalam tim verifikasi kelengkapan administrasicalon PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, hasil verifikasi tersebutdiketahui saksi dari tim ; Bahwa saksi mengatakan bahwa pengalamannya selama bertugas

sebagai TimVerifikasi tidak pernah menemukan dokumen keberatan dalam berkas kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD ; 2.

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah)b.

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk = pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah). 2.

Bahwa Tergugat selaku Ketua DPRD Siak tidak berkepentinganterhadap adanya permohonan PAW tersebut dan dengan sangatsenang hati akan menindaklanjuti permohonan pemberhentian danPAW sebagaimana yang telah diusulkan apabila pihak Penggugatdapat menunjukkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum pasti dari pengadilan sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor308/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 ;8.

pada tahap banding pada bulan Desember 2017dimenangkan oleh HENDRO PRIYONO dan kemudian diajukanpada tahap kasasi yang sampai sekarang belum adaputusannya; Bahwa PAW Jannes Simanjuntak dari kubu saudara HENDROPRIYONO; Bahwa PAW Tidak bisa dilakukan jika belum ada putusan tetap;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akanmenanggapi dalam Kesimpulan;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat Intervensimengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Mei 2018;Menimbang, bahwa segala sesuatu

Menimbang, bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Penggugatkepada Ketua DPRD pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana bukti P1yang sama dengan bukti T4, sedangkan gugatan tentang perselisihanpengurusan diajukan ke PTUN Jakarta dan diregister pada tanggal27 Desember 2016 sebagaimana bukti T3, maka gugatan perselisihankepengurusan terlebin dahulu barulah pengusulan PAW dilakukan, dan atasperselisihnan tersebut masihn dalam tahap Kasasi sebagaimana bukti T9meskipun hanya fotocopy dari fotocopy tetapi

Deo Rajiman dipidana pada Desember 2020; Bahwa seharusnya hak gaji nya diberikan kepada Penggugat; Bahwa PAW yang diajukan ke DPRD Bengkayang dengan dasarpenetapan Tersangka, bukan Terpidana;Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih Tersangka sudah di PAW; Bahwa Saksi tidak tahnu apakah ada orangorang tertentu yangditunjuk dari Partai untuk mengurus PAW Sdr.

Deo Rajiman sudah diberhentikan sebagai anggotaDPRD Bengkayang sejak 2 (dua) bulan terakhir; Bahwa surat yang harus dilengkapi dalam pengusulan PAW adalahmengenai tidak adanya sengketa di Partai; Bahwa proses PAW diusulkan awalnya dari DPD Partai PerindoKab. Bengkayang; Bahwa proses PAW tersebut dilakukan karena adanya kasushukum Sdr.

Deo Rajiman dan statusnya masih sebagai tersangka; Bahwa SK PAW terbit pada Bulan Februari 2021;Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa proses PAW dilakukan berdasarkan permohonan dariPenggugat kepada Partai; Bahwa alasan KPU Bengkayang mengembalikan berkas ke DPRDBengkayang dikarenakan belum ada surat dari Mahkamah Partai; Bahwa Saksi tidak ada ikut mengawal dalam proses PAW antaraSdr.

DPD PartaiPerindo Kab.Bengkayang; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PAW ini apakah diperbolehkankader lain menggugatnya; Bahwa Saksi tahu Sdr.

Deo Rajiman sudah ditahan saatini; Bahwa yang berhak melakukan PAW adalah Partai; Bahwa proses PAW nya adalah pengajuan dari DPRD kemudian keBupati sebagai rekomendasi/mengusulkan lalu ke Gubernur sebagai yangmenetapkan.

Kartika Rahayu binti Kartimin, NIK3674017004960001, dikeluarkan oleh DisdukcapilKota Tagerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 10November 2021, lahir di Tangerang, 30 April 1996,Hal. 1 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrsumur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di JI.Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagaiPemohon III;4.

Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW.Hal. 2 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten;2.

Kartika Rahayu (Anak perempuan kandung Pewaris);Hal. 3 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs5.4. Bagus Sudewo (Anak lakilaki kandung Pewaris);6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan inisebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan dana danpenutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, danbalik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) sertaharta peninggalan Pewaris lainnya;7.

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;Hal. 4 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsSubsider: Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Umi Wardah Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses > Rp 75.000,00 Panggilan Pemohon: Rp600.000,00Hal. 13 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsPNBP Panggilan : Rp 40.000,00Redaksi : Rp 10.000,00Meteral : Rp 10.000,00Jumlah : Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh limaribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

,Hal. 2 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg4.2. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,4.3. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.,5. Bahwa Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamidtelah meninggalkan ahli warisyaitu:5.1. Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali,5.2. St. Aisyah binti Tibu,5.3. Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.,5.4. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,5.5. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.6.

Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhnkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer : Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Menyatakan Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal duniahari Senin tanggal 30 November 2020;Hal. 3 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg Menetapkan Pemohon I Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali, Pemohon Il St.Aisyah binti Tibu, Pemohon Ill Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.

Saksisaksi :Hal. 4 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgSaksi kesatu Inca binti Tekke, mengaku sepupu tiga kali Pemohon Ill, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar,pengurusan di PT.

Nurmaalimasingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi,Hal. 10 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgS.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Ill bertindakuntuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon Il,Pemohon IV dan Pemohon V.Hakim Anggota,Drs. H. Makka A.Drs.

Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp100.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai Rp 6.000,00Jumlah :Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg

Yang berbunyi sebagai berikut DPP Partaimenetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang KehormatanPartai;Bahwa penerbitan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Sibolga, tertanggal 9Maret 2012, yang mana berdasarkan Keputusan Rapat DPP PDI Perjuangan padahari Jumat 9 Maret 2012, menyetujui Penggantian Antar Waktu Anggota FraksiPDI Perjuangan DPRD Kota Sibolga.

Yangmana Tergugat I yang menandatangani surat adalah unsur Ketua dan WakilSekretaris dan tidak berdasarkan Rapat Pleno Partai dan begitu juga terhadapTergugat II, yang menandatangani surat PAW adalah Ketua dan Sekretaris,harusnya Ketua Umum Partai bukan Ketua sesuai AD/ART Partai;8 Bahwa surat tertanggal 8 Juni 2012, No. 237/EKS/DPC26.20/VI/2012, Lamp.1(satu) set, Hal.

Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat I, adalah Perbuatan Melawan Hukum;Subsidair:Menyatakan Tergugat II, melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak dengan menerbitkan surattertanggal 9 Maret 2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSibolga, Nomor: 1796/IN/DPP/IN/2012;Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkan Penggugatdengan seketika dan sekaligus;Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi dan morilsebesar Rp600.000.000,00

Mengawati Hutagalung, bahwa seharusnya Penggugat jugamenarik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkaraa quo karena DPD PDIP Sumut turut mengeluarkan surat usulan PAW a.n.Sdr.

Yang mana Tergugat I, yangmenandatangani surat adalah unsur Ketua dan Wakil Sekretaris dan tidakberdasarkan Rapat Pleno Partai dan begitu juga terhadap Tergugat ll, yangmenandatangani surat PAW adalah Ketua dan Sekretaris, harusnya KetuaUmum Partai bukan Ketua sesuai Ad/ART Partai;Bahwa Surat tertanggal 8 Juni 2012, No. 237/EKS/DPC26.20/VI/2012,Lamp. (satu) set, Hal.

. : surat tertanggal 14 Februari 2017Nomor:03/PGKKMB/II/2017, perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat kepada DPRD Kab. Manggarai Barat,dan suratsurat lain yang berhubungan dengan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat;2. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbj2.

Manggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor: 03/PGKKMB/II/2017 dari Tergugat , perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkaitpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dariAnggota DPRD Kab. Manggarai barat ;4. Menyatakan batal dan tidak sah surat Ketua Umum partai GolonganKarya tertanggal 30 November tahun 2016 No:B878/GOLKAR/XI/2016, Perihal PAW Anggota DPRD Kab.

Manggarai Barat, bukanlah sebagaidasar alasan bagi obyek Pemberhentian dan PAW bagi Penggugat.Untuk itu sudah sangatlah jelas alasan tersebut yang digunakan olehPenggugat tidaklah berkaitan atau mempunyai hubungan hukumHalaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbjdengan pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat dari jabatananggota DPRD Kab.

2016 perihal PAW Anggota DPRD Kab.

B878/GOLKAR/X1/2016, tanggal 30 November 2016tentang PAW Anggota DPRD Kab. ManggaraiBarat;Fotocopy Surat DPD Partai Golkar Prov.