Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — RONALD LESLY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 317 K/TUN/2014
    Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor 5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor 270Halaman 2 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014D.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014Kecamatan Banyuasin , Kab. Musi Banyuasin, sekarang dikenalterletak di Kel.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM.,M.KES vs. BUPATI NIAS SELATAN
198 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 95 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/2020Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, MKes NIP.19710108199501 1001;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil:5.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/2020Pasal 250 huruf b Juncto Pasal 266 ayat (1) dan (3) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. KeputusanTergugat menerbitkan objek sengketa a quo yang pada pokoknyamemberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengansubstansi dan prosedur peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/20202. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. danIs Sudaryono, S.H.,M.H.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — PT. TELAGA MEGA BUANA vs. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-04) PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PELEBARAN JALAN ISIMU-PAGUYAMAN (RIQID PAVEMENT), DK
110 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 419 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013. PUTRANTA SETYA NUGRAHA, S.H., M.Si., KepalaBagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum KementerianPekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;. Ir. SADAARIH GINTING, M.T., Kepala Sub DirektoratWilayah Ill A Direktorat Jenderal Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum, beralamat di JalanPattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;.
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013Bahwa Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi PelebaranJalan IsimuPaguyaman (Rigid Pavement) dengan Surat Nomor HK.02/03/PJNPGPPK4/XII/1 133/2012 tertanggal 7 Desember 2012 yang ditujukankepada Kepala Cabang PT.
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013a. mendatangkan peralatanperalatan terkait yang diperlukan dalampelaksanaan pekerjaan;10.Bahwa pada bulan Juli 2012, Tergugat dalam satu point suratnya11.menyatakan bahwa Penggugat tidak/belum memasukkan DMFmaterialLPS yang diminta untuk syarat terbitnya Addendum.
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukandalam Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 419 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — BACHTIAR, DK VS SOEGIMAN JONGGOL
103 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 02 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 02 PK/TUN/201510.
    Putusan Nomor 02 PK/TUN/20152006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006,tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M?
    Putusan Nomor 02 PK/TUN/2015hakim PT.
    Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk membatalkanputusan perkara no. 319 K/TUN/2011 berdasarkan Pasal 67 huruf f UUNo 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu dalam putusantersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata;Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor 02 PK/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 02 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — INTANG, S.Pd. DK vs. DRA. ASNIWATI
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-12-2009 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/TUN/2009
Tanggal 16 Desember 2009 — MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ; DR. IR. H. TRANSTOTO HANDADHARI, S.HA,MSc. Drs. SONDANG M.H. GULTOM
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 287 K/TUN/2009
    No. 287 K/TUN/2009.mencantumkan Keputusan Menteri sebagai dasar hukum.2. Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara(Perum Perhutani).a.
    No. 287 K/TUN/2009.jabatan semula ;5.
    No. 287 K/TUN/2009.7).8).Maka lebih lanjut yang harus dipedomani Tergugat menyesuaikan dengantahapan yang telah ditentukan Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI.
    No. 287 K/TUN/2009.9).tersebut disampaikan kepada Direksi BUMN, maka status Direksi BUMNadalah masih berhak untuk menjalankan tugasnya seharihari sebagaimanalayaknya Direksi Perseroan.
    No. 287 K/TUN/2009.Hal. 47 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — BUPATI ENREKANG vs. Drs. IMRAN, M, DKK
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 120 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/2016dinilai oleh Baperjakat di dalam pemberhentian Para Penggugat dariJabatannya;.
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/20162. Berdasarkan ketentuan tersebut pada saat mulai berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka:a.
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/2016dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atasperkara ini.
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/2016Halhal yang terurai diatas menunjukkan/memperlihatkan adanyakekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata.3.
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/TUN/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT. LINCE ROMAULI RAYA VS BUPATI LEBAK
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 440 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 440 K/TUN/20152. Bahwa Tergugat selaku Bupati Lebak yang merupakan Pejabat TataUsaha Negara, telah mengeluarkan Objek Sengketa a quo sehinggamengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:A. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Terkait Keputusan Tata UsahaNegara1.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Negara.6. Bahwa Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama PemohonKasasi) menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki muatansebagai Sanksi Daftar Hitam, namun bukanlah merupakan PenetapanSanksi Daftar Hitam;7.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015suatu penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh para Pejabat PembuatKomitmen lainnya sehingga banyak penunjukan Pemohon Kasasisebagai pemenang lelang yang dibatalkan;12.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-04-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2010
Tanggal 20 April 2010 — PT. PATRIOT BANGKIT BEKASI,; GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PT. GODANG TUA JAYA,
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 K/TUN/2010
    No. 19 K/TUN/2010.membuka kotak dan sampul Idihadapan peserta lelang.5.
    No. 19 K/TUN/2010.khususnya tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah, yakni :a.
    No. 19 K/TUN/2010.
    No. 19 K/TUN/2010.Hal. 63 dari 39 hal. Put. No. 19 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING, DK vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI, DK
82 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 420 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2014DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;2.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/20144 Bahwa pada hakikatnya tujuan dibuatnya suatu keputusan adalah untukterciptanya suatu tertib hukum, sehingga apabila keputusan tersebut merugikan, haltersebut jelas tidak sesuai dengan latar belakang dibuatnya surat keputusan.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2014ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.Redaksi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000.00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-10-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2012
Tanggal 7 Oktober 2013 — OENARDY SUGIANLI vs NY. E. CHANDRIANI alias TJAN BIAUW NIO, dkk
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-11-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — IMAM SUBIYANTO, ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 PK/TUN/2009
    No. 19 PK/TUN/2009.Bumijawa, Kabupaten Tegal Tahun 1993 sampai dengan 4 Juni 2003(Bukti P3).Bahwasanya Penggugat yang lahir pada tanggal 29 September 1959 di Tegal,menikah pertama dengan Sdri.
    No. 19 PK/TUN/2009.ini terlebih dahulu didasari dengan pertimbangan yang mendalam dandidorong suatu keadaan yang hanya bisa dipahami oleh diri PemohonPeninjauankembali saja.
    No. 19 PK/TUN/2009.didik.4.
    No. 19 PK/TUN/2009.mengiris daging sendiri.7.
    No. 19 PK/TUN/2009.Benar Sihombing, SH.MH. Biayabiaya :1. Meterai ............ cece eee ee eee Rp. 6.000,2. Redaksi .................eeee ee eee Rp. 5.000,3. Administrasi PeninjauanWM BALL prises ss ss newness sp ose Rp.2.489.000,JUAN 5. sneccawsnse sswmenannane Rp.2.500.000,Unruk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL SH.NIP. 220.000.754 Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — AGUS SUGIARTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 446 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 446 K/TUN/2015administratif lainnya serta hanya bisa dicabut dan atau dibatalkandengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap;c.
    Putusan Nomor 446 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 446 K/TUN/2015(2).dibuat oleh Mohamad Said Tadjoedin , Notaris di Jakarta halaman 2alenia 1:ve ceeeeeeeees Verponding No.4276 yang terletak di Batavia , bahwapersil tersebut diperoleh mereka sebagai ahli waris satu satunyadari Harta peninggalan dari SAID ABDULRACHMAN BIN ALIALAYDROES .
    Putusan Nomor 446 K/TUN/2015(Bukti TI INTV) halaman 13 alinea 32 terbukti bahwa Penggugat/PemohonKasasi belum mengetahui keberadaannya SHM No.17 atas nama Said Agildan Said Ali yang berbunyi: Terhadap tanah Persil Reg. Van Eigendom Verponding no.4245 a/nTuan Agil dan Ali.
    Putusan Nomor 446 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi ............... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — MARSIDAH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, dk
74 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2015.Nomor 10087/S.I.) sebab penerbitan surat Nomor AG.209/527/SKT/1990 dari Plh.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2015.ini Tn. Mitro Soemarmo yang diperoleh dari Mandor PT. Way Halim,yang mana tanah tersebut bukan tanah milik Mandor tersebut tetapimilik PT.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2015.a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/Tun/1992 tanggal Putusan: 21 Januari 1993;b.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2015.
    sengketa termasuk dalam satu kesatuan denganobjek sengketa putusan terdahulu, sehingga sudah sepatutnya PutusanPTUNBL terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensisebagaimana putusan yang telah diputuskan yaitu antara lain:e Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor15/G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 12 Januari 2006:e Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor17/G/TUN/2003/PTUNBL tanggal 11 Februari 2004:e Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor46.BDG/TUN/2004/PT.TUNMDN tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 14-08-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2014
Tanggal 14 Agustus 2014 —
90 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 255 K/TUN/20141. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 255 K/TUN/20143. Bahwa gugatan tidak jelas (obscuur libe/) dan salah subjek dan objek;1.
    Putusan Nomor 255 K/TUN/2014tidak jelasnya masingmasing kepentingan hukum Penggugat sehinggagugatan ini error in persona dan atau exceptio plurium litis consortiummembuatnya kabur (obscuur libel), tidak jelas dan atau lemah untuk itu tidakdapat diterima dan atau ditolak.
    Putusan Nomor 255 K/TUN/2014Para Penggugat, kemudian dilampirkan ke dalam SuratUkur/Gambar Situasi No.922/1991 (bukti 1/1);4.
    Putusan Nomor 255 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — WALIKOTA BINJAI vs Drs. RUSLIANTO, M.P.d
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014V. Tentang Alasan Gugatan;1. Bahwa Para Penggugat masingmasing:Drs.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014dan telah kehilangan tunjangan profesi dan fungsional yangsetidaknya sangat berpengaruh kepada kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Penggugat II yaitu antara lain:Tunjangan Profesi/Sertifikasi yang diterima Penggugat (jin casuDrs. Ruslianto, M.Pd.) dan Penggugat Il (in casu Supriadi, S.Pd.)dalam jabatan fungsional sebagai guru yang biasanya diperolehsebesar:Drs. Ruslianto, M.Pd.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;8.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/20143.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/TUN/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — PEMERINTAH KOTA BOGOR VS LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 245 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 245 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH KOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 10 Bogor 16121;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. TOTO M. ULUM, S.H., M.M.;IWAN HERNAWAN, S.H., M.H.;RONI ISMAIL, S.H.;Drs. PRIA GUNANDI;ARA WIRASWARA, S.E.;DICKY K. WARDHANA, S.Sos.
    Putusan Nomor 245 K/TUN/20141.Bahwa Putusan Komisi Informasi diterima Pemohon Keberatan tanggal22 November 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:6.16.26.36.46.5Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;Menyatakan bahwa dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi(Ponsel) Direksi PDAM Tirta Pakuan merupakan informasi publikyang terbuka namun berpotensi mengandung materi yangdikecualikan menyangkut hasilhasil evaluasi sehubungan kapabilitas,intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.Menyatakan
    Putusan Nomor 245 K/TUN/2014akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu danpenyelenggaraan Negara yang melakukan tindakan kolusi berupapemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum dalam prosesseleksi Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, atas nama PelaporSugeng Teguh Santoso;b.
    Putusan Nomor 245 K/TUN/2014Bogor Raya (Termohon Kasasi) bukan sebagai badan hukumperkumpulan karena belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia dan oleh karena itu Termohon Kasasi tidakmempunyai legal standing untuk memohon informasi publik kepadaPemohon Kasasi;8.
    Putusan Nomor 245 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 10-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2009
Tanggal 10 Juni 2010 — BETTY FRIDA SITUMEANG, ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
105 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2009
    No.99PK/TUN/200912No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 Juli 2008 # adalah sebagaiberikut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiBETTY FRIDA SITUMEANG tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu) putusan MahkamahAgung No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 = Juli 2008diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulusebagai
    /2001(Lampiran 3 : foto copy Putusan No.47K/TUN/2001) ; Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.20 PK/TUN/2004(Lampiran 4 : foto copy Putusan No.20PK/TUN/2004) ;Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap.Bahwa ironisnya Ketua Majelis Hakim Agung RI yangmemutusperkara No.20 PK/TUN/2004 dan No.483 K/TUN/2007 adalahsama namun telah memutus dengan pertimbangan yangbertolak belakang ;9.
    /2003 (Lampiran 7 : foto copy Putusan Nomor169 K/TUN/ 2003) ;Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap ;10.
    Putusan MahkamahAgung RI perkara No.47 K/TUN/2001 Jo. Putusan MahkamahAgung RI perkara No.20 PK/TUN/2004 ; Putusan perkara No.174/G.TUN/2001/PTUNJKT Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkaraNo.116/B/2002/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RIperkara No.169 K/TUN/2003 ;11. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan ini telah memenuhiketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang No.14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung jo.
    No.99PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING vs. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 363 K/TUN/20151.Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Tergugat menerbitkan SuratPenetapan Nomor 568/660, Perihal: Penetapan AMT 1 dan AMT 2Karyawan PT. Pertamina Training & Consulting (PT. PTC) TBBMRewulu;Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima surat Penetapan Nomor568/660, Perihal: Penetapan AMT 1 dan AMT 2 Karyawan PT.Pertamina Training & Consulting (PT.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2015di PT. Pertamina Patra Niaga, sebagai sopir Awak Mobil Tangki (AMT)di daerah areal TBBM Rewulu (Jawa Tengah) tersebut;Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah membuat KesepakatanPerjanjian Kontrak Kerja dengan masingmasing Para Awak MobilTangki (AMT).
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2015Azas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraNegara,Karenanya akibat terbitnya surat dari Tergugat tersebut, sehinggaberakibat kepastian hukum terhadap Kontrak antara PT.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/201511.6.11.7.Berdasarkan Surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans RI NomorB.304/PHIJSK/V/2014 perihal Penyelesaian Masalah Pekerja outsourcing,tertanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya dalam surat tersebutberbunyi:1.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 363 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs.NATIGOR PANGAPUL, SE.
97 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2014Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat telahmengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 446 K/TUN/2013, Tanggal 30 Desember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/20145.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2014yang kemudian diubah jenis hukumannya oleh Surat KeputusanTergugat Nomor 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012, untuk ituPenggugat mohon kepada Yth.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/20144)Dengan demikian apabila dihitung dari sejak BAPEK menerima suratpemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor W.2TUN.2454/HK.06/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yaitu padatanggal 13 Juni 2013 sampai dengan dinyatakan permohonan kasasisecara tertulis tanggal 26 Juni 2013 ternyata pas 14 hari, dengandemikian tidak melampui tenggang wakiu 14 hari sebagaimanapertimbangan hukum Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI dalamputusannya Nomor 446 K/TUN/2013 tanggal
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2014