Ditemukan 987 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2783 B/PK/PJK/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — WIN TEXTILE;
11831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WIN TEXTILE;
    PUTUSANNomor 2783/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4975/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WIN TEXTILE
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put000986.99/2019/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan = seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat danmembatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S97/WPJ.09/2019tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengembalian Permohonan Penguranganatau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Masa Pajak Januari2015 Nomor 00015/107/15/441/18 tanggal 1 Februari 2018, PT Win Textile
    Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S97/WPJ.09/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajakyang Tidak Benar Masa Pajak Januari 2015 Nomor00015/107/15/441/18 tanggal 1 Februari 2018, PT Win Textile,NPWP 21.151.087.0441.000, beralamat di JI. Ir. H.
Register : 03-11-2011 — Putus : 06-02-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 117/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 6 Februari 2012 — AYOE INDOTAMA TEXTILE; LAWAN; ATEP WAHYU;
5512
  • AYOE INDOTAMA TEXTILE; LAWAN; ATEP WAHYU;
    Ayoe Indotama Textile malah memberikan sanksikepada Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tanpamemberikan hakhaknya yaitu berupa pesangon ;1..16 Bahwa sebenarnya pada tanggal 02 Juni 2011 ketika Sdr. AtepWahyu (Tergugat) dipanggil oleh Tergugat (Sdr. Srdani), pengurus PUKSPTPFSPMI PT. Ayoe Indotama Textile yang diwakili oleh Sdr. Suhendidan Sdr.
    Ayoe Indotama Textile dankemudian pada tanggal 03 Juni 2011 diadakan perundingan antaraPenggugat yang diwakili olehj HRD (Sdr. Ardani) dengan PUK SPTPFSPMI PT. Ayoe Indotama Textile yang diwakili oleh Sdr. Suhendi danSdr. Slamet selaku pengurus PUK i1..18 Bahwa pada pokoknya dalam pertemuan tersebut PUK SPTPFSPMI PT. Ayoe Indotama Textile menyampaikan kepada Penggugat adarSdr.
    AyoeIndotama Textile periode September 2008 September 2010 sebagai dasarhukum untuk melakukan PHK terhadap tergugat ; .
    Ayoe Indotama Textile antaraPUK.SP.TSK.FSPSI PT. Ayoe Indotama Textile tanggal 1 SeptemberKesepakatan Perpanjangan PKB PT. Ayoe Indotama Textile antaraPUK.SP.TSK.FSPSI PT. Ayoe Indotama Textile tanggal 23 SeptemberPKB PT. Ayoe Indotama Textile periode 2008 2010 ; Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial KotaCimahi No. 560/902/Disnakertransos tanggal 16 September 2011 ; Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan 2 (dua)orang saksi, yaitu : 1. MULYADI dan 2.
    AyoeIndotama Textile adalah tidak sah karena telah habis masa berlakunya terhadapdalil Tergugat ini Majelis tidak sependapat karena berdasarkan Bukti P : 4 berupaKeputusan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Sosial dan TenagaKerja Kota Cimahi tentang pendaftaran perpanjangan perjanjian kerja bersamaantara PT. Ayoe Indotama Textile dengan PUK SP TSK SPSI PT.
Putus : 20-02-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Februari 2017 — TUNG MUNG TEXTILE BINTAN VS TIO RENSI
5421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUNG MUNG TEXTILE BINTAN, tersebut;
    TUNG MUNG TEXTILE BINTAN VS TIO RENSI
    TUNG MUNG TEXTILE BINTAN, berkedudukan di JalanRaya Serang KM 24 Balaraja Kabupaten Tangerang, Banten,dalam hal ini diwakili oleh Ricky K Margono, SH. MH. dan kawan,Para Advokat, berkantor di Wisma 46 Kota BNI Lantai 23, JalanJendral Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 Juli 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;Lawan:TIO RENSI, bertempat tinggal di Kp.
    Tung Mung Textile Bintan(Tergugat), sejak tanggal 13 Desember 2004. Jabatan terakhir bagianOperator Cutting, dengan upah sebesar Rp642.500,00 per 2 minggu atausama dengan sebesar Rp1.285.000,00 per bulan;2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 sekitar pukul 16.30 WIB, Penggugatmenegor rekan sekerja Penggugat yang bernama Nelly yang sedangmenyapu lantai. Alasan Penggugat menegor Nelly adalah karena kurangbersih menyapu lantai dekat Penggugat.
    Tung Mung Textile Bintan;Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.SusPHI/201715.Namun demikian, berdasarkan kesepakatan (vide Bukti T6) yang intinyabahwa Termohon Peninjauan Kembali mohon kepada PemohonPeninjauan kembali untuk menyatakan bahwa Termohon PeninjauanKembali (dahulu Penggugat) dianggap mengundurkan diri karenaTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) meminta demikianagar perusahaan lain dapat menerima dirinya untuk bekerja.
    Nomor 5 PK/Padt.SusPHI/201716.17.18.Kerja bersama PT Tung Mung Textile Bintan Bab X Tata TertibPasal 55 Huruf (F) ..Dalam Surat Keputusan (SK) tentang Pemutusan Hubungan Kerja (BuktiP4) di atas jelas tertulis bahwa;Perusahan memutuskan hubungan kerja saudari Tio Rensi/3707 tanpaPenetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Dinas Tenaga Kerja atauPengadilan Hubungan Industrial dikualifikasi Kesalahan berat dandilaksanakan sesuai perjanjian kerja bersama PT.
    TUNG MUNG TEXTILE BINTAN, tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.SusPHI/2017Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 olehH. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., danH.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2605/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY
9058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY
    PUTUSANNomor 2605/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU172/PJ/2019,tanggal 11 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDAH JAYA TEXTILE
    Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas Keputusan TergugatNomor KEP01017/NKEB/WPJ.08/2017, tanggal 13 September 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak dan membatalkanSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00378/107/15/415/16, tanggal 18 November 2016 Masa Pajak Januari 2015,atas nama: PT Indah Jaya Textile
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01017/NKEB/WPJ.08/2017, tanggal 13September 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenapermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00378/107/15/415/16, tanggal 18 November 2016 Masa PajakJanuari 2015 adalah telah memenuhi ketentuan formal penerbitansurat ketetapan pajak atas nama PT Indah Jaya Textile
Putus : 08-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
2815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
    12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU4441/PJ/2017, tanggal 15 November 2017;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 30 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIKAWA TEXTILE
    /99/2017, tanggal 28 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa Pajak Agustus 2014Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Nikawa Textile
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Nikawa Textile Industry,NPWP 01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10,Jalan Jenderal Sudirman Kav.33A, Tanah Abang, Jakarta
Register : 05-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2021 — SELIM TEXTILE
Termohon:
.....
24874
  • M E N G A D I L I :

    1 Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara PT Selim Textile (Pemohon/debitur) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021;

    2. Menghukum Debitur / Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

    (PKPU) PT Selim Textile (Dalam PKPU) dan Para Kreditor untuk mentaati serta melaksanakan isi perdamaian tersebut;

    3.. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembauaran Utang (PKPU) Nomor 370/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, demi hukum berakhir;

    4. Menetapkan biaya biaya yang harus dibayar pada Tim pengurus serta biaya biaya yang dikeluarkan selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU

    Selim Textile membayar biaya perkara sejumlah Rp .5.567.000,- (Lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

    SELIM TEXTILE
    Termohon:
    .....
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2387 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — ELEGANT TEXTILE INDUSTRY;
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELEGANT TEXTILE INDUSTRY;
    Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU4654/PJ/2018, tanggal 1 November 2018;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 16 November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ELEGANT TEXTILE
    Pajak NomorPut.103523.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 16 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00412/KEB/WPJ.07/2016tanggal 12 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00029/207/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atasnama PT Elegant Textile
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00412/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00029/207/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atasnama PT Elegant Textile Industry, NPWP 01.001.773.9057.000,beralamat sesuai keputusan di Jalan K.H.
Putus : 18-07-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 989 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 18 Juli 2022 — ROHMAN, DK VS PT AYOE INDOTAMA TEXTILE
7232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROHMAN, DK VS PT AYOE INDOTAMA TEXTILE
Putus : 26-07-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/PDT/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — PT INDONESIA TAROKO TEXTILE vs PT PANCAPRIMA EKABROTHERS
10156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT INDONESIA TAROKO TEXTILE vs PT PANCAPRIMA EKABROTHERS
    PUTUSANNomor 1100 K/PDT/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT INDONESIA TAROKO TEXTILE, berkedudukan di JalanCideng Barat, Nomor 15, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada William E.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT INDONESIATAROKO TEXTILE tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi iniditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung padahari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Dr.
Putus : 24-01-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Januari 2018 — PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN VS SUKANTO,
4723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN tersebut;
    PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN VS SUKANTO,
    PUTUSANNomor 162 PK/Padt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN, yang diwakili olehDirektur Chen Erh Biau, berkedudukan di Jalan Raya SerangKm. 24, Balaraja, Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ricky K.
    tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TUNG MUNG TEXTILE
Register : 14-04-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 25 Agustus 2016 — COMODO TEXTILE MILLS;
8917
  • COMODO TEXTILE MILLS;
    COMODO TEXTILE MILLS, Bagian: Operator tenun,Alamat: Kp. Waru Satangkal RT 001, RW 003, Kelurahan/ Desa : Pada Ulun,Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.YATI, Umur: 43 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: KaryawatiSwasta PT.
    COMODO TEXTILE MILLS , Bagian: Operator Tenun, Alamat: Kp.Buluh RT. 001 RW. 007, Kelurahan / Desa Nagrak, Kecamatan Pacet ;Kabupaten Bandung.liS SOLIHAH, Umur: 49 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: PT.COMODO TEXTILE MILLS Bagian: Operator Tenun, Alamat: Kp.
    COMODO TEXTILE MILLS seharusnya PT.KOMODO TEXTILE MILLS , makagugatan Para PENGGUGAT menjadierror in person / salahpihak.Konsekuensi yuridis atas gugatan salah pihak harus dinyatakan tidak dapatditerima, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:1260.K/Sip/1980 Tanggal 31 Maret 1982.2.
    Komodo Textile Mills, dibuatoleh Notaris Iman Taufan Djamal SH.MKn.
    No. 21 tertanggal 25Nopember 2013 ;Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 10.24.1.46.22771dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan KabupatenBandung, atas nama Komodo Textile Mills PT. tertanggal 04 Nopember2013;Fotocopy Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah (PM) Nomor :00181/1012/PM/XV2013 dikeluarkan oleh Badan Penanaman ModalDan Perijinan Kabupaten Bandung, atas nama Komodo Textile Mills PT.tertanggal 04 Nopember 2013 ;Halaman 21 dari 30halamanPutusan No. 46/Pdt.SusPHI/2016/PN.BadgMenimbang
Putus : 28-09-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 28 September 2016 — PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN VS SUKANTO
5046 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN tersebut;
    PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN VS SUKANTO
    PUTUSANNomor 669 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN, yang diwakili oleh DirekturChen Erh Biau, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 24Balaraja Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikankuasa kepada Ricky K.
    Agar hubungan kerja antara PT Tung Mung Textile Bintan dengansaudara Sukanto masih berlanjut belum putus;b. Agar perusahaan memanggil pekerja saudara Sukanto untuk bekerjakembali sebagaimana setelah menerima anjuran;c. Agar pekerja Sd. Sukanto melapor ke perusahaan dan menyatakan siapuntuk bekerja kembali setelah menerima anjuran;d.
    Nomor 669 K/Pdt.SusPHI/2016Rp.6.700.000,00 = Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangdalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TUNGMUNG TEXTILE BINTAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan sebagaimanadalam amar putusan dibawah ini:Menimbang, bahwa
Putus : 19-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — BATAM TEXTILE INDUSTRY
8349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATAM TEXTILE INDUSTRY
    BATAM TEXTILE INDUSTRY, beralamat di Jl.
    agar dapat memberikan putusan yang seadiladilnya(ex aquo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60188/PP/M.IVB/99/2015, Tanggal 19 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan terhadap Surat DirekturJenderal Pajak dengan Nomor: S1129/WPJ.10/KP.1007/2014 tanggal 18September 2014 tentang Tanggapan Permohonan Imbalan Bunga AtasPutusan Banding Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, atas nama PT.Batam Textile
    Batam Textile Industry, NPWP 01.106.931.7511.000, beralamat di Jl.Jend.
Putus : 04-09-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 4 September 2017 — PIMPINAN PT PUTRA SAHABAT TEXTILE (PUSATEX), VS ZAMRONI
137114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT PUTRA SAHABAT TEXTILE (PUSATEX) tersebut;
    PIMPINAN PT PUTRA SAHABAT TEXTILE (PUSATEX), VS ZAMRONI
    PUTUSANNomor 871 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN PT PUTRA SAHABAT TEXTILE (PUSATEX),beralamat di Jalan Raya Watusalam Nomor 10 Kecamatan BuaranKabupaten Pekalongan, yang diwakili oleh Anmad Fahmi, DirekturPT Putra Sahabat Textile (Pusatex), dalam hal ini memberi kuasakepada Daryanto, SH., Advokat, beralamat di Ruko
    Putra Sahabat Textile (Pusatex) terdiri dari:GUDANGGUDANG > RELING ,! CELUP ly! KELOS y) WARPING4 Vv v VvBOILER PENGANTAR g/ = =PALLET SIZINGPAKANVv Vv VvCENTER e WASHING le INSPEKTIN ke TENUN CUCUKVv NS BAKAR BULU , KALENDER ly! JAHIT Beam StellerVvPACKING 4. Bahwa apabila salah satu bagian proses produksi yang di bagian tenundalam duduk perkara hilang maka akan mengakibatkan kegagalan prosesproduksi;5. Bahwa Penggugat bekerja pada bagian Tenun dengan jabatan sebagaiOperator Mesin Tenun;6.
    Jadi sekiranyaPenggugat merasa sudah PKWTT bertepatan saat gugatan ini diajukan,tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan/tindakan hukum (Bipartit danterbitnya Nota Pemeriksaan), maka dipastikan status hubungan kerjamasih tetap PKWT;Halaman 10 dari 19 hal.Put.Nomor 871 k/Padt.SusPHI/2017Bahwa dalil gugatan Penggugat pada intinya, mempermasalahkan PTPutra Sahabat Textile yang menerapkan sistem hubungan kerjaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT.
    sematamata kemauan Tergugatmelainkan karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;Bahwa dengan demikian hakhak Penggugat sebagai kompensasi PHKtersebut sebagaimana telah dihitung oleh Judex Facti sebesar Rp12.838.492,00( dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilanpuluh dua rupiah );Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasidari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT PUTRA SAHABAT TEXTILE
    tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PTPUTRA SAHABAT TEXTILE
Register : 11-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — BATAM TEXTILE INDUSTRY;
1914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATAM TEXTILE INDUSTRY;
    Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.4042, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1671/PJ/2014 tanggal 2 Juli 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BATAM TEXTILE INDUSTRY, beralamat di Jalan JenderalSudirman 59 Langensari, Ungaran, Semarang, diwakili olehEdward Baharudin selaku Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
    Pengadilan Pajak Nomor PUT51671/PP/M.XIIIB/16/2014, Tanggal 27 Maret 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP838/WPUJ.10/2011tanggal 24 Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan November 2008 Nomor 00239/207/08/511/10 tanggal 31 Mei 2010, atasnama: PT Batam Textile
Register : 05-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smg
Tanggal 2 Oktober 2017 — BAMA PRIMA TEXTILE
13053
  • BAMA PRIMA TEXTILE
    Bama Prima Textile untuk memintadipekerjakan, namun Manajemen PT. Bama Prima Textile menolak untukmempekerjakan.. Bahwa sesuai pasal 93 ayat (2) Huruf F UU No. 13 Tahun 2003 yangmenyatakan :(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku,dan pengusaha wajib membayar upah apabila:F Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telahdijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baikkarena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnyadapat dihindari pengusaha.
    DUDUK PERKARA1.Bahwa PT Bama Prima Textile (PT Bamatex) dahulunya bernama PT Maratex.2. Bahwa pada tahun 2008 PT Maratex berubah nama menjadi PT BamaPrima Textile.3. Bahwa PT Bama Prima Textile (PT Bamatex) adalah perusahaan yangmemproduksi sarung tenun sejak berdiri sampai sekarang, sehingga prosesproduksi ditempat TERGUGAT adalah tetap dan terusmenerus.4.
    tidak tercapai kesepakatan (Deadlock)17.Bahwa akibat dari gagalnya perundingan bipartite tersebut diatas, padatanggal 20 juni 2016 Para Penggugat melakukan mogok kerja dengantujuan agar perusahaan mau melakukan perundingan bipartite yangmenghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak (winwinsolution).18.Bahwa pemogokan yang dilakukan pada tanggal 20 juni 2016 telah sesuaidengan undangundang nomor 13 tahun 2003 pasal 140 dengan tuntutansebagai berikut :e Seluruh pekerja PT.Bama Prima Textile
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1309 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — BATAM TEXTILE INDUSTRY;
6635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATAM TEXTILE INDUSTRY;
    ./2015 tanggal 16 Februari2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BATAM TEXTILE INDUSTRY, tempat kedudukan di JalanJend.
    Pemohon Banding seluruhnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3234/WPJ.10/2013 tanggal24 Desember 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00007/206/11/511/13tanggal 20 Juni 2013, atas nama PT Batam Textile
    Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014, atas nama: PTBatam Textile Industry, (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan surat pengantar Nomor P.1061/SP.33/2014 tanggal28 November 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 11Desember2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan SuratTerpadu Nomor 201412110648
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014yang menyatakan:Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013, tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak2011 Nomor 00007/206/11/511/13 tanggal 20 Juni 2013, atas nama PTBatam Textile Industry, NPWP 01.106.931.7511.000, beralamat di JalanJend
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210/B/PK/Pjk/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA tersebut;
    PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 210/B/PK/Pjk/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA, diwakili olehMaharajapuram Natarajan Subramanian, selaku ManagingDirector, beralamat di Jalan Raya Rancaekek KM.23, CintaMulya, Sumedang 45363, dalam hal ini memberikan kuasakepada: Tintin Sumarni, selaku Manager Accounting,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/ACCFSTI/IV/
    Desember2009, atas nama PT Five Star Textile Indonesia, NPWP: 01.001.742.4057.000,beralamat di Jalan Raya Rancaekek Km 23, Cinta Mulya, Sumedang 45363,tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42862/PP/M.VI/99/2013, tanggal 25 Januari 2013, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan
    Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya
    untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT FIVE STAR TEXTILE
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 24 Agustus 2023 — PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURER, Tbk VS 1. ANSORI, DK
780 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURER, Tbk., tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 17 April 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Surat Scorsing tertanggal 23 Maret 2022 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum;3.
    PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURER, Tbk VS 1. ANSORI, DK
Putus : 02-05-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — Tung Mung Textile Bintan vs Tio Rensi
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tung Mung Textile Bintan, tersebut;
    Tung Mung Textile Bintan vs Tio Rensi
    Tung Mung Textile Bintan, beralamat di Jalan Raya Serang KM.24Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Yang TeSheng, selaku pimpinan perusahaan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaRicky K Margono, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat pada FirmaHukum Margono Surya & Partners, berkantor di Wisma 46, Kota BNILantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav. Jakarta Pusat, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 11 Juni 2012;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanTio Rensi, bertempat tinggal di Kp.
    Tung Mung Textile Bintan (Tergugat),sejak tanggal 13 Desember 2004. Jabatan terakhir bagian Operator Cutting,dengan upah sebesar Rp.642.500,00 per 2 minggu atau sama dengan sebesarRp.1.285.000, per bulan;Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 sekitar pukul 16.30 WIB, Penggugatmenegor rekan sekerja Penggugat yang bernama Nelly yang sedang menyapuHal. dari 22 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.SusPHI/2013lantai. Alasan Penggugat menegor Nelly adalah karena kurang bersih menyapulantai dekat Penggugat.
    Tung Mung Textile Bintan. Namun demikian,berdasarkan kesepakatan (Vide Bukti T6) maka Termohon Kasasi dianggapmengundurkan diri karena Termohon Kasasi meminta demikian agar perusahaan laindapat menerima dirinya untuk bekerja. Jika alasan pemutusan hubungan kerja adalahberkelahi, maka hal itu akan mempersulit dirinya diterima bekerja di perusahaan lain.Hal. 17 dari 22 hal. Put.
    Olehkarenanya, tidak sepantasnya Termohon Kasasi mendapatkan perlindungan hukum;23 Bahwa selanjutnya Judex Facti mengakui dalam putusan a quo halaman 33paragraf pertama yang berbunyi:"Penggugat telah berkelahi dengan teman kerjanya bernama Nelly padawaktu jam kerja dan di tempat kerja, yang mana perbuatan Penggugat telahtermasuk melanggar ketentuan Pasal 55 F ayat (1) huruf e PKB PT TungMung Textile Bintan, yang mana sanksinya adalah Pemutusan hubungankerja...."5Bila mengacu kepada surat keputusan
    (SK) tentang pemutusan hubungankerja (bukti P4) point pertama dan point kedua yang berbunyi:"Memutuskan: MenetapkanPertama: memutuskan hubungan kerja saudari Tio Rensi/3707 tanpapenetapan pemutusan hubungan kerja dari Dinas Tenaga Kerjaatau Pengadilan Hubungan Industrial diskualifikasi kesalahanberat;Kedua: Pemutusan hubungan kerja ini dilaksanakan sesuaiperjanjiankerja bersama PT Tung Mung Textile Bintan Bab X Tata Tertib Pasal 55Huruf (F)...."