Ditemukan 31975 data
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 K/TUN/2010
No.149 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Obyek Gugatan :1.
No.149 K/TUN/2010c.
No.149 K/TUN/2010terlaksananya pembayaran harga jualbeli merupakan syarat mutlaksahnya jualbeli, dan jika benar H. Teddy Rusdy sudah membayarkepada Penggugat harus dapat membuktikan pembayarannya dan atauTergugat sudah diperlihatkan bukti pembayaran dari H.
No.149 K/TUN/2010merupakan normanorma tidak tertulis yang benarbenar ada dan hidup yangmenjadi pedoman bagi badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammelaksanakan fungsi pemerintahannya, knususnya asas kecermatan dan asaskepastian hukum, yaitu :1. Asas Kecermatan :a.
No.149 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.149 K/TUN/2010
71 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 PK/TUN/2022
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 K/TUN/2008
No. 140 K/TUN/2008(bukti P4) dan No.
No. 140 K/TUN/200818.19.merupakan Keputusan TUN berangkai (ketting beschikking).Hal mana berarti selama proses berlangsung, pihak yangkeberatan dan merasa dirugikan oleh Keputusan TUN yangdikeluarkan pada saat proses tertentu dapat saja mengajukankeberatannya dengan Keputusan TUN yang dikeluarkanpada saat proses tersebut sebagai objek sengketa in casuSurat Perintah Penyitaan No.
No. 140 K/TUN/200820.
No. 140 K/TUN/200822.
No. 140 K/TUN/2008
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 K/TUN/2014
Putusan Nomor 343 K/TUN/20141011121314H. URO SUHANDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640;SUKARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec.
Putusan Nomor 343 K/TUN/2014a Sebelah Utara : rumah Heriyanto;b Sebelah Selatan : Jalan setapak;c Sebelah Timur : rumah Karman;d.
Putusan Nomor 343 K/TUN/201413.16.17.18.19.sporadik yaitu pendaftaran tanah dilakukan atas permintaan pihak yangberkepentingan sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan..Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yangberkepentingan...
Sertamemperhatikan Putusan MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998menyatakan *Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannyaadalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;Halaman 21 dari 26 halaman.
Putusan Nomor 343 K/TUN/2014Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...
40 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 PK/TUN/2007
89 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 PK/TUN/2013
153 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 K/TUN/2009
No. 211 K/TUN/2009tanggal 9 Januari 2008.ll. KEPALA DESA TANAH DATAR, berkedudukan diJalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si2. BUDIHARYADI, SH.MH3. H. NASRUN MUMIN, S.Sos.SH4.
No. 211 K/TUN/2009Bahwa ternyata SPPTSPPT yang dimiliki PT.
No. 211 K/TUN/2009Penggugat bahwa PT.
No. 211 K/TUN/2009B.
No. 211 K/TUN/2009
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
358 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 358 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BASTIAN PRABOWO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Staf padaDinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur), tempat tinggal di JalanBratang Gede 3 F Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Sudiro Husodo, SH.;2 Iko Kurniawan, SH.,M.Hum.;3 Erry Meta, SH.,MH.
88 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
561 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 561 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MASRANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempattinggal Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten KutaiBarat, dengan ini memberikan kuasa kepada KUKUH TUGIYONO, S.H.
Putusan Nomor 561K/TUN/2013telah memperuncing pertentangan dan sengketa antara Penggugat denganPT. Munte Waniq Jaya Perkasa serta orangorang dari Kampung MuaraPonak yang menjual tanah milik Penggugat dan tanah warga KampungMuara Tae ke PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.
Putusan Nomor 561K/TUN/201311desa, dan dalam penentuan batas desa pada Keputusan Tata Usaha Negarain casu, Tergugat tidak memperhatikan nilainilai yang hidup dalammasyarakat, diantaranya dalam penentuan batas desa/kampung.
Putusan Nomor 561K/TUN/2013Penggugat memiliki alas hak yang sah atas tanah garapan yang telah dijualoleh orang Muara Ponak, begitupun sebaliknya, apakah orang yang menjualtanah garapan tersebut memiliki alas hak yang sah.
Putusan Nomor 561K/TUN/2013
76 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
294 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 294 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.
Putusan Nomor 294 K/TUN/20146.TsMenghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp.3.119.000.
Putusan Nomor 294 K/TUN/2014Sertipikat Hak Milik Nomor 01979/Desa Kembangkuning/Kecamatan Jatiluhur/Kabupaten Purwakarta terbit tanggal 23 Pebruari 2011; Surat Ukur tanggal01122010 Nomor 96/Kembangkuning/2010 atas nama Suherna seluas 221 m?
Putusan Nomor 294 K/TUN/2014tanah Penggugat yang diajukan Penggugat pada tanggal 3 oktober 2013,dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menguraikannya;2Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya di PengadilanPurwakarta dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Pwk.
Putusan Nomor 294 K/TUN/2014
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
392 K/TUN/2010
No. 392 K/TUN/2010IV. KEBERATAN PENGGUGAT TERHADAP KEPUTUSAN TERGUGAT :Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Keputusan Tergugatyang menjadi obyek sengketa dengan alasan sebagai berikut :1.
No. 392 K/TUN/2010perundangundangan yang berlaku' sehingga tidak mempunyaikekuatan hukum lagi ;7.
No. 392 K/TUN/2010jelas bahwa Termohon Kasasi sangat berperan dan aktif dan bahkanagresif dalam melakukan penipuan. Hal ini pula yang menjadikan alasanmengapa Pemohon Kasasi memperberat hukuman disiplin terhadapTermohon Kasasi ;d.
No. 392 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.
No. 392 K/TUN/2010
89 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 K/TUN/2018
PUTUSANNomor 424 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HARRY SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kawasan Industri Estate Blok A1, 2, 3, RT. 1, RW.2, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Propinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Komisaris PerseroanPT. Citra Bumi Minerindo:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Achyar, S.H.
Putusan Nomor 424 K/TUN/20183.1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0944668.AH.01.02 Tahun2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo TamasJaya lestari;3.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000259.AH.01.02. Tahun 2016,tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas JayaLestari;4.
Putusan Nomor 424 K/TUN/20182016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan:1.
Putusan Nomor 424 K/TUN/2018Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
Putusan Nomor 424 K/TUN/2018
48 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 115 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1SIANNY SULISTIODEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Bagong Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;ENNY SULISTIOWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Tengger Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan
MUHAMMAD ANWAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Sawahan 3 RT.009,RW.002, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, KabupatenJombang,Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan JenderalSudirman Kavling 1, dalam hal ini diwakili oleh doktorandusArfansyah, Magister Management, warganegara Indonesia,Pejabat Sementara Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk.
hidupnya Almarhum Budi Hudojo memiliki sebidang tanahseluas + 240 M2 (lebih kurang dua ratus empat puluh meter persegi) terletak diProvinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Kepatihan,setempat lebih dikenal sebagai Jalan RE Martadinata Nomor 101 Jombang denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah milik Suprapto ;Sebelah Timur : tanah milik Sutar ;Sebelah Selatan : Jalan sawahan I ;Sebelah Barat : Jalan RE Martadinata ;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN
Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor00443/Desa Kepatihan Gambar Situasi tanggal 1211978 No. 41/1978 seluas 155M2 atas nama Budi Hudojo ;Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20135.
Rp. 6.000,00Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132.Redaksi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 75416
226 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Nomor 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitanSurat Keputusan Tergugat berupa :Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor60/PTTHGU/BPNRI/2013, tanggal 11 April 2013, Tentang PenetapanTanah
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu KabupatenBangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi SumateraSelatan), tanggal 11 April 2013;4.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/201611.b. Overlap dengan pihak pihak lain;c. Dibebani Hak Tanggungan; (Lampiran 16)Bahwa menurut pendapat Hukum Prof.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016
100 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 PK/TUN/2015
PUTUSANNomor 163 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ZULIMI, S.Sos.
Putusan Nomor 163 PK/TUN/20156.
Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.
Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015ZULIMI, S.Sos. M.Si dan sampai sekarang Hj. URAY TINI APRIANTI,S.EI.,M.Si. masih berstatus Belum Kawin.
Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 117 PK/TUN/20161.mengadili objek sengketa dalam perkara a quo.
HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atau Tertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara; berdasarkan
Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 5.
Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 membedakan antara TERGUGAT dengan OtoritasPelabuhan sebagai entitas/Subyek Hukumyangberbeda.
Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016B.
53 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 PK/TUN/2009
No.84 PK/TUN/2009hasil hasilpertanian danperkebunan ;e.
No.84 PK/TUN/2009Hal. 98 dari36 hal.Put.menypangdariproseduryangditentukanolehperatuNo.84 PK/TUN/2009raperaturadaSadaridiberlakkannyakewenanganseSUalPeraraPemerintHal. 99 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009ahNoTahu2002tentanTataHutadaPenyusunanRencanPengelolanHutaHal. 100 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009PemaaataHutadaPenggunaanKawaSaHutadaPeraturaMenterKehuHal. 101 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tanaNo5/MenhutanPemberiaHal. 102 dari 36 hal. Put.
No.84 PK/TUN/2009risprudensmaSingmaSingyaputusaMahkamahAgunNo45K/TUN/1999Hal. 114 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tangga30AguStu2001daNo50K/TUN/1994tanggaSeptembe1995tetaHal. 115 dari 36 hal. Put.
No.84 PK/TUN/20093.
Put.No.84 PK/TUN/2009Hal. 160 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009
98 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 K/TUN/2015
Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambiatas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., (Penggugat I) dan atas namaUsup Supriatna, S.Sos.
Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Dan terakhir pada Tahun 2010, Penggugat mendapat kenaikan PangkatIIl/c dengan Jabatan Kasubag.
Putusan Nomor 227 K/TUN/2015undangundang yang mengatur berlaku surut, kalau kita hubungkan denganundangundang yang ada yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana BukuPertama di peraturan umum BAB :a.
Putusan Nomor 227 K/TUN/20156.
Putusan Nomor 227 K/TUN/2015