Ditemukan 8126 data
26 — 7
PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIll/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.
PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdSeBahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. Xxx (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.
PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon I, Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon Ill sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.
PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebih dahulu meninggal dunaa ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.
PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim Anggota Ketua MajelisPanitera Pengganti XXXPerincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd
- I KOMANG SUMAJAYA
Tergugat :
- GUBERNUR BALI
123 — 47
Sebagai pihakyang diberikan kewenangan penerbitan keputusan pengesahan PAW, Gubernur memilikikewajiban memastikan bahwa usulan PAW tersebut tidak terdapat cacat yuridis, yakniterkait kelengkapan berkas, kebenaran dan keabsahan berkas serta prosedur usulansebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.
Terkait dengan kekuranganusulan PAW tersebut, maka Gubernur dapat mengembalikan berkas usulan PAW dengancatatan kekurangan yang ada (vide Keterangan Saksi Tergugat Dewa Putu Mantera);Bahwa memang benar perwujudan kehendak Gubernur dalam menerbitkankeputusan pengesahan PAW tidak sampai kepada mengubah usulan, yang artinyaGubernur tidak memiliki kehendak penuh untuk menentukan siapa yang diusulkan PAWserta alasanalasan untuk memberhentikan antar waktu.
Gubernur juga hanya bersifatpasif dan menunggu, yakni hanya akan memproses jika terdapat usulan pengesahan PAWdari Ketua DPRD melalui Bupati/Walikota, dan sebaliknya tidak akan memproses jikatidak terdapat usulan PAW.
Pelaksana Penelitian Admmistrasi PAW Provinsi Bali, panitia tidak mendapatiadanya surat usulan PAW dari pimpinan Partai PNBK Kabupaten Klungkung,hanyasurat Pengunduran diri Penggugat(vide bukti T1 dan keterangan Saksi Dewa PutuMantera) ; = 22 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnbahwa berdasarkan berita acara kelengkapan administrasi PAW tersebut kemudianGubernur Bali menerbitkan keputusan pengesahan pemberhentian antar waktuPenggugat tertanggal 18 Juli 2013 ;bahwa pada tanggal 31
DPC) PNBK Indonesia Kabupaten tanggal 11 April 2013 perihal Jawaban DPPPNBK Indonesia dan ucapan terima kasih menurut Majelis Hakim surat tersebut bukanmerupakan surat usulan PAW dari partai PNBK Indonesia melainkan berupa ucapanterima kasih partai kepada Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap bukti T 6 berupa berita acara hasil kelengkapanadministrasi PAW atas nama Penggugat yang di dalamnya pada pokoknya menyatakanbahwa kelengkapan berkas administrasi PAW atas nama Penggugat (komang Sumajaya)dinyatakan
7 — 10
M E N G A D I L I
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (LILIYANTO bin LIM CHIANG PAW) terhadap Penggugat (YUNITA binti AL MUDDIN);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00. (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sehingga akhirnya Tergugat IIImengajukan usulan PAW a quo kepada Tergugat IV sesuai Surat Nomor161.3/926.DPRD tanggal September 2011 dan Nomor 161/1984.DPRD tanggal6 Desember 2011 perihal usul PAW, kemudian Tergugat IV memproses usulantersebut sesuai Surat Nomor : 270/218/KPUProv.027/XII/2011 tanggal 30November 2011 tentang perbaikan usulan PAW anggota DPRD Provinsi Sultraan. H.
, sampai ada keputusan lebih lanjutdari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat II) yangseharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat I ;Bahwa usul PAW sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara atas diriPenggugat oleh Tergugat III kepada Tergugat V sebagaimana termaktub dalamsurat Tergugat III Nomor 161.3/926.DPRD tanggal 1 September 2011 tentangusul PAW anggota DPRD Propinsi, surat Nomor 161/984.DPRD tanggal 06Desember 2011 dan kepada Tergugat V sesuai surat Nomor 160/1013.DPRDtanggal
Pasal 1 ayat 7 jo Pasal 131 ayat 2 jo Pasal 135 ayat 1 PeraturanTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2010 ;Yang merupakan ketentuan tentang mekanisme prosedural usulan PAW anggotaDPRD Propinsi oleh Tergugat III sehingga suratsurat Tergugat III tersebut secaraformil cacat hukum ;9 Bahwa demikian juga Tergugat IV tanpa meneliti secara cermat dan saksamaserta tanpa melakukan verivikasi baik administrasi maupun factual, antara lainterhadap :1 Alasan PAW yang substansinya
Sultra ;8 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 270/218/KPUProv027/XI/2011 tanggal 30 November2011 tentang Perbaikan Usulan PAW Anggota DPRD Prov. Sultraa.n. H. Sahruddin Buton, SH. ;9 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 270/231/KPU.
Sahruddin B, SH., tanggal 14 April 2010 ;= Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 32/INT/ DPP.PD/IV/20101perihal instruksi pelaksaan PAW Anggota DPRD Prov.
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
) terhadap diriPenggugat tanpa alasan yang jelas;Bahwa anggota DPRD hanya dapat dilakukan PAW bila yang bersangkutanmeninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukanperbuatan pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun ke atas dan telahberkekuatan hukum tetap dan semua rujukan aturan tersebut tidak ada yangdilanggar oleh Penggugat;Halaman 2 dari 15 hal.
terhadap Penggugat adalah tidaksah dan melawan hukum;Bahwa karena pengajuan PAW terhadap Penggugat cacat hukum makaPenggugat meminta kepada Tergugat Ill, IV, V dan VI tidak memprosespermintaan PAW yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II terhadapdiri Penggugat;Bahwa karena tindakan Tergugat dan Tergugat II yang mengajukan PAWterhadap Penggugat diawali dengan perbuatan melawan hukum oleh karenaitu permohonan Tergugat dan Tergugat II untuk melakukan pergantianantar waktu adalah tidak sah dan cacat
hukum;Bahwa karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yangdiancam dengan hukuman di atas 5 (lima) tahun oleh karena itu Penggugattidak bisa dilakukan pergantian antar waktu (PAW) oleh Partai AmanatNasional;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberi putusan sebagai berikut:1.2.5.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menolak permintaan PAW yang diajukan Tergugat danTergugat II;.
Nomor 1387 K/Pdt.SusParpol/2017 Menyatakan menolak permintaan pergantian antarwaktu (PAW) yangdiajukan Tergugat dan Tergugat II; Menghukum Tergugat Ill, IV, V, dan VI untuk tidak melanjutkan prosespergantian antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat; Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ongkos perkarasecara tanggung renteng sejumlah Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratusdelapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa
Bahwa Pemberhentian Penggugat/Termohon Kasasi dari keanggotaanPatrai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Keputusan Nomor:PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 yangditindak lanjuti dengan pengusulan PAW adalah beralasan hukum;b. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah diundang secara patut olehDPD PAN (Tergugat I/Pemohon Kasasi) namun Penggugat/TermohonKasasi tidak pernah datang dan hal tersebut menunjukan sikapmembangkang terhadap partai;c.
Terbanding/Tergugat I : MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI RIAU
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat III : BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat IV : GUBERNUR RIAU
34 — 19
AndiNurbai; Surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat II Nomor:PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Halaman 6 dari 35 halaman Perkara No 81/PDT /2019/PT PBR.7.Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW)Saudaraku Andi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.
Kuantan Singingi ;Bahwa terhadap surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut TergugatIl Nomor: PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.
;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat IIl yangditujukan kepada Tergugat Il Nomor: PAN/03/A/K/KS/031/2018 Tanggal 5Maret 2018 Perihal Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singingi a.n.
AndiNurbai ;Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Surat Nomor:PAN/0307/B/KS/022/V1I/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.
Surat Tergugat Nomor : 026/MPPAN/V1/2018, tanggal 17 Juni 2018,Perihal Segera dilaksanakan PAW ;2. Surat Tergugat Ill, Nomor : PAN/03/A/K/KS/031/2018, tanggal 5Maret 2018, Perihal: Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singing! a.n, Andi Nurbai,3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat NasionalNomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/104/VIII/2008 , tanggal 13 Agustus 2018tentang PEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA ANDI NURBAISEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL.4.
21 — 12
Maar yang telah meninggal dunia karena sakitHal. 1 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrspada tanggal 03 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematiandari Kepala Desa Nomor: 472.1/20/DsRkd/IIII/2020 yang dikeluarkan olehKepala Desa Rawakidang, Kecamatan Sukadiri, yang bertempat tinggalterakhir di Kp. Rawakidang RT. 004 RW. 001 Desa Rawakidang,Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Bahwa lis bin H.
Maar (Pewaris) dan hinggadiajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagaiahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihakmanapun yang menyatakan keberatan atas diri masingmasing ParaPemohon tersebut di atas;Hal. 2 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs9. Bahwa lis bin H. Maar (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidakmeninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;10.
Maar, adalah agamaIslam;Saksi kedua, Suri Sumawi binti Ilhak, mengaku bertetanggal para Pemohon,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusanHal. 5 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrskelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiriatas nama lis bin H. Maar (Pewaris); Bahwa lis bin H.
Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanHal. 8 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusankelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiri atasnama lis bin H. Maar;Menimbang, bahwa pada waktu lis bin H.
Umi WardahHal. 10 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 75.000,00 Panggilan Rp 300.000,00 PNBP Panggilan :Rp 20.000,00 Redaksi Rp 10.000,00 Meterai :Rp 10.000,00Jumlah:Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs
32 — 23
PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.PmlNADHIROH (Pemohon 1), di KUA Kecamatan Moga I, dengan akta nikahnomor 399/35/X/78;2. Bahwa selama dalam pernikahan Pewaris dengan Pemohon telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu AHLI WARIS Il (pewaris) yang lahirtanggal 16 Maret 1980 (Pemohon II);3. Bahwa setelah menikah dan memiliki anak mereka tinggal dirumahBersama yang beralamat di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, JawaTengah;4.
PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.PmlSebelah Timur : Faozi / Sri Atun;4) Sebidang tanah seluas 3775 M? di blok 006, dukuh karangbulu,Kelurahan Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, SPPTnomor : 33.27.010.004.0060027.0, atas nama Rozikin Nadiroh denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah selatan : Nahdori; Sebelah Utara :JI. Desa; Sebelah Barat : Irigasi; Sebelah Timur : H. Toha;6.
PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.Pmlkandung) dari Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia tanggal 19Februari 2019;5. Menyatakan Para Pemohon berhak atas Harta Peninggalan AlmarhumPEWARIS tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;6.
PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.PmlArtinya: ... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jikakamu tidak mempunyai anak.
PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.PmlDrs. M. Sakdulloh Drs. H. Suginoto, SH.Panitera Pengganti,Dra Hj. Siti DamrohRincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran >: Rp 30.000,00Biaya Proses : Rp 75.000,00PNBP Pemanggilan : Rp 10.000,00Biaya Pemanggilan : Rp 0,00Biaya Redaksi : Rp 10.000,00Biaya Meterai >: Rp 6.000,00Jumlah : Rp 131.000,00halaman 8 dari 8. PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.Pml
299 — 13
Jhonny Nadeak,S.Pd dan Surat Keputusan Nomor : 030 /SK DPP PDS/IX/2013tanggal 13 September 2013 Tentang Pergantian Antar Waktu( PAW ) Anggota DPRD Kota Medan, Provinsi Sumatera Utaradari sdr. Jhonny Nadeak kepada Penggantinya Sdr. DomingoMangasi Pardede Utusan Partai Damai Sejahtera.9.
dan Surat DPP PDS No.28 /SE/DPP PDS/IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 tentangSurat Penegasan terhadap Surat Keputusan PAW adalah tidak sahdan tidak berkekuatan hukum sehingga harus dicabut ;32.
Jnonny Nadeak, Spd;10.BuktiP10 : berupa foto copy Surat Keputusan Nomor :030/SK DPP PDS/IX/2013 tanggal 13 September 2013 TentangPergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara dari Sdr. Jhonny Nadeak kepadaPergantiannya Sdr.
tersebut para penggugat mengajukankeberatan ke DPP dan Mahkamah Partai sesuai dengan bukti P14 danP19 ;Saksi 2 : SAUT SIMAREMARE Bahwa saksi pernah melihat SK PAW para penggugat yang ditandatangani oleh PLH Ketua Umum PDS Arthur Tambunan;Bahwa PLH Ketua Umum diangkat karena Ketua Umum PDSberhalangan karean mengikuti pendidikan di luar negeri ;Bahwa Anggaran Dasar Partai Damai Sejahtera tidak mengenal istilahPLH Ketua Umum;Bahwa para penggugat di PAW karena mencalonkan diri menjadi Calegdari Partai
Caleg dari Partai lain, padahal para Penggugat telahmembayar segala kewajiban nya ke Dewan Pimpinan Pusat, DewanPimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahterasesuai amanat Keputusan Rapimnas tanggal 12 Februari 2013, dimanasetelah Tergugat menerbitkan SK PAW tersebut , Tergugat II mengirimSurat kepada Turut Tergugat II untuk melakukan PAW kepada paraPenggugat;Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat tersebut jelasadanya peran yang berbeda dan kerja sama diantara Tergugat
59 — 34
2/Pdt.G/2011/PAW
28 — 7
PAW Nomor : 0020/Pdt.
PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrd8. Fhotocopy Buku Tabungan Bank Aceh Nomor : A. 185075, tanggal 26042016, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh, diberi kode: P.8 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.
PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa pasal ( 47 ) ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang undangNomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :(1). Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawahkekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya ;(2).
PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrd4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini dihitung sebesar Rp. 191.000, (seratus sembilan puluhsatu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Meureudu pada hari Rabutanggal 15 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah1439 Hijriyah olen Muzhirul Hag.
PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, 15 Agustus 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 1 dari 11 hal. PAW Nomor 0230/Pdt.P/2018/MSMrd
104 — 43
Bahwa surat pemberhentian/ PAW yang dikeluarkan oleh Tergugatuntuk para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukumberdasarkan alasan alasan hukum berikut ini:5.1 Bahwa Penggugat dan Penggugat II adalah anggota PartaiDemokrasi Kebangsaan (disingkat PDK) yang saat ini merupakananggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa TenggaraTimur Periode 2009 2014;5.2.
Tenabolo, BA darikeanggotaan PDK yang menindak lanjuti Surat DewanPengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten SumbaBarat Nomor: 02/DPK/PDKSB/X/2013 tanggal 15 November2013;2) Nomor : PDK/ PAW/ DP/ 07/ X/ 2013 tertanggal 12 November2013 tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Jantje K.Tenabolo, BA sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;3) Nomor : PDK/ PAW/ DP/ 07/ X/ 2013 tertanggal 12 November2013 tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Agustinus Kaka,SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat
Surat Nomor : PDK/ PAW/ DP/ 07/X/ 2013 tanggal 12 November2013;c. Surat Nomor ; PDK/ PAW/ DP/ 07/ X/ 2013 tanggal 12 November2013;dengan segala akibat akibat hukumnya;3. Memulihkan hak hak Para Penggugat yang berhubungan dengankedudukannya/ jabatannya baik sebagai kader PDK, Ketua DewanPengurus PDK Kabupaten Sumba Barat maupun sebagai anggota anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;4.
)Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa TenggaraTimur, Nomor : PDK/PAW/DP/032/X/2013 tanggal 19 Nopember 2013;Bertanda T5,berupa : Fotocopy Surat Keputusan TentangPemberhantian dengan hormat saudara Jantje K.
Sumba Barat Provinsi Nusa TenggaraTimur, Nomor : PDK/PAW/DP/07/X/2013 tanggal 12 Nopember 2013;Bertanda T9,berupa : Fotocopy Surat Kuasa Nomor : PDK/A/DP/01/1/2014 tanggal 10 Pebruari 2014; Bertanda T10,berupa : Fotocopy Surat Panggilan Dewan Perwakilanrakyat daerah Kabupaten Sumba Barat, Nomor : DPRD/170/ 147/X2013;Hal. 21 dari 31 Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.atatBertanda T11,berupa : Fotocopy Surat Masalah PAW Nomor : 04/PDKXII/SB tanggal 08 Januari 2014; Bertanda T12,berupa : Fotocopy Surat
26 — 7
PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdBahwa almh HJ.
PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd Bahwa Hj. Siti Maryam merupakan adik kandung dari ayah para Pemohonyang bernama Zainal Abidin dan M. Daud dan Hj. Siti Maryam tidakmempunyai anak ; Bahwa, Hj. Siti Maryam meninggal dunia 4 bulan yang lalu karena sakit, dansepengetahuan Saksi Almrh Hj.
PAW Nomor 0460/Pdt.
PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, membuktikanbahwa Hj.
PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd
71 — 13
daftarkan kePengadilan Negeri Kota Sibolga, TergugatI sebagai pihak yang mempunyaikewenangan untuk merekomendasikan Penggugat untuk menggantikankedudukan Alm.Rajali Silalahi, tidak juga merekomendasikan Penggugat untukdilantik dan atau ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga dari DPDPAN Kota Sibolga periode 20092014.Bahwa atas sikap dan tindakan TergugatI yang tidak mau memberikanrekomendasi agar Penggugat diangkat, ditetapkan, dan atau dilantik sebagaiAnggota DPRD Kota Sibolga melalui mekanisme PAW
sebagai Anggota DPRD KotaSibolga, TergugatIII juga tidak ada melakukan tindakan apapun yang bertujuanmendesak TergugatI untuk merekomendasikan Penggugat.Bahwa TergugatIII, dalam pengetahuan Penggugat hanya menerbitkan SuratNomor : PAN/ A/KWSJ/077/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, perihal :Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolga dari PAN, yangditujukan kepada TergugatII, dan ditembuskan kepada TergugatI.Bahwa tindakan TergugatI, TergugatI, dan TergugatIIJ yang tidakmelakukan proses PAW
dikemukakan diatas, mohonkiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq MajelisHakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara gugatan ini, untuk berkenan memanggil para pihak pada haripersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dengan mengambil keputusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :A DALAM PROVISI.1 Menyatakan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua dalampemilu Legislatif Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas PergantianAntar Waktu (PAW
Sdr Rajali Silalahi.2 Menghukum Tergugat I untuk dengan segera merekomendasikanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dariDPD Partai Amanat Nasional Kota Sibolga melalui proses PergantianAntar Waktu.B DALAM POKOK PERKARA.1 Primair:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Penggugat sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam PemiluLegislatif DPRD Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014.Menghukum
Tergugat I untuk merekomendasikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dari Partai amanat nasional (PAN)melalui proses PAW menggantikan Alm Sdr Rajali Silalahi.Menghukum Tergugat IJ dan Tergugat III, baik sendirisendiri maupunbersamasama memerintahkan Tergugat I menyegerakan pengajuan Penggugatsebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Sibolga periode 20092014 melaluiproses PAW menggantikan Alm.
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15/VIII2013 tertanggal 29 Agustus 2013tentang Usulan PAW Saudara David Rompon, S.E., anggota DPRD PDKKabupaten Toraja Utara. Surat tersebut memberhentikan Penggugat selakuAnggota DPRD Kabupaten Toraja Utara dan mengusulkan Drs. Yosni Pakendeksebagai Pengganti Antar Waktu.
kerugian materiil danimmateril dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba M.S.Somalinggi.
sebelummemutuskan pokok perkara ini, lebih dahulu ditembuh putusan provisi;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Makale agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Memerintahkan agar Tergugat dan instansi lain yang terkait pengurusan PAW anggotaDPRD Kabupaten Toraja Utara untuk menunda proses pelaksanaan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utarasampai ada keputusan hukum yang pasti dan mengikat
Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal Persetujuan PAW (Penggantian Antar Waktu)Saudara David Rompon,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara,Provinsi Sulsel tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti T4);Hal. 8 dari 16 hal Put.
Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusanorganisasi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN)PDK.
22 — 10
(PAW).berdasarkann surat kuasa Insidentil yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan register nomor: 1/SK/I/2018/PA.Pspk tertanggal 5 Januari 2018.
(PAW). Bahwa ayah dan ibu Alm. Munir Harahap telah meninggal Duniasebelum Alm. Munir Harahap meninggal dunia; Bahwa antara Pemohon (Ermilisda Harhap) dengan Alm. MunirHarahap belum pernah bercerai sampai Alm.
(PAW).3.
(PAW).(tiga) orang Saudara kandung yaitu masingmasing bernama: 1. MasmawatiHarahap binti H lbnu Masud.,2. Hj. Nirmawaty Harahap bion H. lbnuMasud., 3.
(PAW).b.
28 — 8
PAW Nomor 0037/Pdt.
PAW Nomor 0037/Pdt. P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, 02 Agustus 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0037/Pdt. P/2018/MSMrd
55 — 36
I Nyoman Laka sebagai Pengganti PAW DPRDProvinsi Bali periode 20142019 yang disertai dengan Surat Nomor : 040/EX/DPD02/IV/2016 tertanggal 4 April 2016yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Baliyang intinya menyatakan I Wayan Disel Astawa, SE., Anggota DPRD ProvinsiBali, periode 20142019 Dapil Kuta Selatan dari PDI Perjuangan Provinsi Bali dansebagi calon pengganti PAW adalah ditetapkan Drs.
) sebagaimana Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/IH/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali jo Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD02/IV/2016tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Bali Periode 20142019 sampai dengan adanya putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
,tangal 4 April 2016 Prihal : Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Bali Periode 20142019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat(1) Jo.
Surat DPP PDI Perjuangan No. 1365//DPP/III/2016,tanggal 23 Maret 2016, Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Ball.Jo.
Membuat Usulan PAW adalahmerupakan pelanggaran terhadap hak penggugat, 3. Melakukan Pemecatanpenggugat sebagai anggota PDI Perjuangan adalah tidak sah.
56 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPW PartaiSIRA Kabupaten Aceh Utara dalam membuat dan menanda tangani suratusulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Utara periode20092014 dan turut diketahui oleh Tergugat adalah tidak benar dantidak sah menurut hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat Ill serta Tergugat yangmembuat dan menandatangani surat usulan PAW terhadap Penggugatsebagai Anggota DPRK Aceh Utara periode 20092014 adalah sebagaiperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat , Tergugat
Aceh Utara) ikut menjadiTergugat dalam perkara a quo dan memang berdasarkan fakta hukumTergugat V belum melakukan perbuatan hukum apapun terhadapproses PAW Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara pada saatgugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;.
Taleb, SE ) kepada Tergugat IV untuk tidakmenindaklanjuti pengantian antar waktu (PAW) terhadap diriPenggugat, dan berdasarkan bukti yang telah diterima Tergugat IV atasusulan penggantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat dalampermasalahan tersebut Tergugat IV telah menerima salinan surat dariDewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA secara tertulis yang ditujukankepada DPRK ACEH UTARA Nomor 02/EKS/DPWAU/XII/2012Tanggal 04 Desember 2012 Perihal Penggajuan Pemberhentian danPenetapan PAW (Penggantian Antar
(Husaini Musa)sebagai Pengganti antar waktu;Permasalahan yang diajukan Penggugat masih dalam jangkauanInternal Partai SIRA, maka Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW)kader Partai SIRA merupakan wewenang Internal Partai SIRA yangharus diselesaikan di tingkat Internal Partai SIRA dan tidak perlumelibatkan Tergugat IV sama sekali;Hal. 9 dari 19 hal Put. Nomor 485 K/Padt.SusParpol/20133.
Tentang Pemberhentian/Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat Sebagai Anggota Dpr Kabupaten Aceh Utara periode20092014.1.
51 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Proses Penggantian Antar Waktu(PAW):Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/036/DPPHanura/II/2012, tertanggal 28 Februari 2012 perihal PersetujuanPergantian Antar Waktu) a.n.
Foto copy Absensi Tim P2PAW dan Notulen Rapat Tim P2PAW padatanggal 19 Oktober 2011 dan 2 November 2012, yang menerangkanbahwa telah terjadi pembahasan usulan PAW dihadiri oleh TimP2PAW, Termohon Kasasi/semula Penggugat dan Pengusul PAW;7. Foto copy Laporan Tim Investigasi terhadap permasalahanTermohon Kasasi/semula Penggugat di DPRD Provinsi SumateraUtara pada tanggal 12 Januari 2012;8.
A/036/DPPHanura/II/2012 tertanggal28 Februari 2012 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu atasTermohon Kasasi/semula Penggugat, yang menerangkan bahwaDPP Partai Hanura menyetujui untuk dilakukan PAW atas usulan dariDPD Provinsi Sumatera Utara;B.
Bahwa Partai Hanura telah membentuk Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai Hanura Periode20092014 (P2 PAW) berdasarkan Surat Keputusan No.
PAW dari Pemohon Kasasi II/semula TergugatI, dan Termohon Kasasi/semula Penggugat pun berjanji akan memperbaikidiri untuk aktif dalam tugastugas Termohon Kasasi/semula Penggugatsebagai Anggota DPRD Provinsi di DPRD Prov.