Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DK vs, Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.
62 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 439 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 439 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RayaJenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nuh,Jabatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. A.
    Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil. menjadi Rektor UNIPAperiode 20122016, sebagaimana dikemukakan diatas merupakan keputusan tata usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;Bahwa Keputusan Tergugat bersifat konkret, karena merupakan objek gugatan yang berwujudmemenuhi atau sesuai objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapiberwujud, tertentu atau dapat ditentukan objek yang diputuskan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — DODDY SUTANTO VS PT. IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
124 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 558 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 558 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DODDY SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. IdolaTunggal , tempat kedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Daniel Tonapa Masiku, SH., 2.Vinsensius H. Ranteallo, SH., 3. Bonifasius Gunung, SH., 4.
    Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu (perkara No. 137/G/2011/PTUNJKT, tertanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo.
    Idola Tunggal dan menyebabkan keresahan dilingkungan karyawan perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat(4) huruf a dan b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun;Bahwa selain itu, terbukti Tergugat sama sekali tidak peduli dengan adanyaperkara terdahulu dan sama sekali tidak mau menghormati putusanputusanperkara terdahulu (vide Putusan MARI No. 258 K/ TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 jo.
    Dalam gugatan butir 6 sampai butir 10 hal. 48, Penggugat telah mendalilkanadanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/ 2012, tertanggal 8Agustus 2012, dan menegaskan bahwa Penggugat belum menerima PutusanMahkamah Agung RI dimaksud (vide butir 9);5.2. Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 yang didaftar dengan No. Registrasi187/G/2013/PTUNJKT;5.3.
    Bahwa berasarkan uraian tersebut, maka terbuktilah alat bukti Penggugatberupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 telah diperoleh dengan cara melawan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — YUSPIANSYAH, S.T. vs. DJOKO SUMANTRI, S.E, DK
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 365 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 365 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YUSPIANSYAH, S.T., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 048/RW 018,Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Sampit, Kalimantan Tengah, pekerjaanWiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanDJOKO SUMANTRI, S.E., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan RTA Milono
    Putusan Nomor 365 K/TUN/20192. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 571/PasirPutih, tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 225/PasirPutih/2012, tanggal 28122012, luas 18.469 m2, atas namaSyahriansyah, yang terletak di Pasir Putih, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;3.
    Putusan Nomor 365 K/TUN/2019undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (Semula Tergugat IlIntervensi/Terbanding);2. Membatalkan Putusan Banding Nomor 51/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal28 Maret 2019;3.
    Putusan Nomor 365 K/TUN/2019Majelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr.Yosran, S.H., M.Hum., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Muhammad AlyRusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr.
    Putusan Nomor 365 K/TUN/2019H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 365 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT DUTACIPTA PAKARPERKASA vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
143 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 20 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT DUTACIPTA PAKARPERKASA, beralamat di JalanMastrip IX/KM 07, Warugunung, Karangpilang, Surabaya,yang diwakili oleh Johannes Erwin Sendjaja, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Waras, S.H.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/20202. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal30 Agustus 2018;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 1 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya: Untuk salinan1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — DAMIANUS NAU DASNAN, SH, DKK VS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DK
81 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 198 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 198 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1YD UN fF WY WNoo1011121314151617181920DlDe,DAMIANUS NAU DASNAN, SH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jenggolo Perum PucangIndah Blok J Nomor 8, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo;YAKOBUS POLU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani;ANTONIUS REO
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Direktorat Agraria atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Nusa Tenggara Timur cq.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014ANSELMUS JERA, 5. PELIPUS LI, 6. PATRIANUS MANGO, 7. SIPRIANUSDHALU, 8. THOMAS TODA, 9. ANTONIUS PODI, 10. BERNADUS BUSATASO, 11. TITUS RAJA TEI, 12. MAXIMA WULANG, 13. ANDREAS NUGA,14. PETRUS LOBO NAZU, 15. FLORENTINA BAT, 16. SIPRIANUS NALE, 17.DOMINIKUS NGARO, 18. NIROHIMUS LINGGU, 19. FRANSISKUS MEMA,20. SILVESTER TUPA, 21. LEONARDUS PAPU, 22. LUSIA MAU, 23.ANASTASIA ANING, 24. LORENSIUS DEMA, 25. FITALIS PI, 26. HERMANUSDHAWE, 27. MELKHIOR KESA, 28.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — JAMILA binti JAMAWIYAH vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPVINSI JAWA TIMUR, DKK
53 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 357 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20151).
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20152.4.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015Bahwa.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA vs. LINDAWATI, DKK
37 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 432 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 432 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Lestari Nomor11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikuasa kepada :1. Nuzirman, A.Ptnh, Koordinator Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan,2.
    Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta,Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;danIDHAM KHALIK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AngkasaPermai, Rt. 009, Rw. 002, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, PekerjaanSwasta;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    atasnama Idham Khalik tanggal 15 september 2008 dengan ukur luas 13.165 m2,yakni pada saat Penggugat II didatangi seseorang yang bermaksud menawarkandan menjual kepada Penggugat II tanah yang terletak di Desa Durian, dengankronologis sebagai berikut:1 Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Penggugat II didatangi seseorangyang belum Penggugat II kenal sebelumnya dengan maksud menawarkandan menjual 3 (tiga) persil tanah, dengan memperlihatkan foto copyHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    Sebagaimana menjadi alasan Penggugat padaposita angka 3 dimana pemohon saudara Idham Khalik selaku TergugatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Intervensi II pada waktu itu mengajukan permohonan sertipikat kepada KantorPertanahan Kabupaten Pontianak selaku Tergugat, dan telah memenuhi syarat syarat dari tata cara permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan danPerundangan yang dijadikan dasar terbitnya sertipikat yang menjadi objekgugatan.Bahwa gugatan Penggugat kabur dimana
    Rp500.000,00Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — FIRNAWAN HENDRAYANTO, S.T.,M.T vs. BUPATI PEMALANG
328 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 113 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:FIRNAWAN HENDRAYANTO, S.T.,M.T., KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Halmahera 23, Perum PuriPraja Kencana Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang, pekerjaanWiraswasta (Mantan PNS);Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggoro Adi Atmojo, S.H.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31Oktober 2018 atas nama Firnawan Hendrayanto, ST., MT., NIP.197502012006041010, selama pemeriksaan Sengketa Tata UsahaNegara perkara a quo ini sedang berjalan sampai adanya putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau adapenetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;Il. Dalam Pokok Perkara:1.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan dan amar sebagaiberikut:Bahwa Penerbitan objek sengketa didasarkan kepada PutusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor48/Pid/Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., tanggal 17 September 2014,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulandan denda Rp50.000.000, subsider kurungan selama 3 (tiga) bulankarena melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FIRNAWANHENDRAYANTO, S.T.,M.T.:2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dengan Putusan Nomor 203/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal29 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang dengan Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG,tanggal 25 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat;3.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — Dra. SORTA HENNY LUMBANTORUAN (sebagai istri dari almarhum HALOMOAN SIMARMATA VS BUDY RADJAMANGGALA PURBA, M.Sc
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 370 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 370 K/TUN/2013.3 Hj.
    Putusan Nomor 370 K/TUN/2013.32kebenaran sehingga harus diuji kekuatannya di PengadilanPerdata pada Pengadilan Negeri, dan keterangan saksiMulden Simarmata dan Djulfikar yang menerangkanHalomoan Simarmata bukan anak RME Simarmata danDL Br.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — Ir. HASUDUNGAN BUTARBUTAR, MSi vs. NEGARA R.I cq. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 388 K/TUN/2014
    Melanggar sumpah/anji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpahjanji jabatan karena tidak setia kepada pancasila, UndangUndang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014b. Melakukan penyelewenganterhadaps ideology Negara,Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 atau terlibat dalamkegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau;c.
    Hasudungan Butarbutar, Msi sebagai PegawaiNegeri SipilMemerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat,martabat serta nama baik Penggugat dan mempekerjakan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil serta menempatkan Penggugat kembaliHalaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014ketempat kerja semula sebagai dosen pada Fakultas Pertanian UniversitasSumatera Utara;5.
    MDNtanggal 5 Februari 2010;Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014 73: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 807K/Pid/2010 tanggal 20 Juli 2010;5. Bahwa bukti T s/d T3 merupakan putusan perkara pidana atas namaIr.
    Mdn tanggal 7 Desember 2009, PutusanHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014Pengadilan Tinggi Medan No. 05/Pid/2010/PT.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 25 K/TUN/20151. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah yangmemeriksa sengketa informasi publik tidak mempertimbangkan seluruh faktahukum yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah:a.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015(Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) memperoleh informasi daribeberapa rekan Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Tegal yangmengeluhkan tindakan Pemohon (Jusri Sihombing) yang memintasejumlanh uang dengan modus meminta informasi publik berupaSPJ Penggunaan dana BOS untuk keterbukaan informasi publik.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015informasi a quo justru memberikan pertimbangan tentang kriteria itikadbaik mendasarkan pendapat akademisi, bukan pada ketentuan hukumyang telah ditetapkan (Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik).
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015permohonan informasi yang dilakukan tidak dengan sungguhsungguhdan itikad baik.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2010
Tanggal 11 Januari 2011 — ADI PONTJO NOEGROHO, ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
51 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 348 K/TUN/2010
    No. 348 K/TUN/2010pemberhentian dengan tidak hormat dengan amar keputusan sebagaiberikut :MemutuskanTerperiksaNama : ADLPONTJO NOEGROHO ;PangkatNrp :KOMPOL / 69120504 ;Jabatan : Pamen Itwasda ;Kesatuan : Polda DIY ;1.
    No. 348 K/TUN/2010keberatan hukuman disiplin No. Pol. : Skep/103/IV/2009 tanggal8 April 2009 yang isinya :1) Menerima seluruh keberatan keberatan yang diajukanPenggugat ;2) Membebaskan terperiksa dari segala tuntutan persangkaanpelanggaran disiplin No.
    Sehinggadengan ketidakjelasan penulisan pekerjaan dan alamat Penggugatberakibat Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud tidak dapatditerima atau ditolak. (Vide Pasal 56 UndangUndang 5 tahun 1986) ;2. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan olehPenggugat dengan menyebutkan bahwa selaku Tergugat adalah :Kepala Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta (Kapolda DIY) selakupejabat yang bertanggung jawab terhadap Surat Keputusan No. Pol.
    No. 348 K/TUN/20103 Juli 2009 sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Kapolda DIYNo. Pol. : Skep/264/VII/2009, tanggal 21 Agustus 2009 adalah cacathukum ;Bahwa oleh karena Penggugat tidak memahami secarakomprehensip terhadap kausalitas diterbitkannya Surat KeputusanKapolda DIY No.
    No. 348 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Hj. MILMILAH, S.Pd vs. BUPATI KABUPATEN BANYUASIN
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 187 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 187 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Hj. MILMILAH, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Griya Sukajadi Permai Blok C Nomor 14 Km. 14 RT 20RW 06 Kelurahan Sukajadi.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/20164.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/201610.menteri pendidikan dan kebudayaan, Penggugat tidak berhalangan tetap,Penggugat tidak sedang menjalankan tugas belajar dan Penggugat masihhidup (belum meninggal dunia).
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2016Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh H.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — Dra. TETI GEMINIAWATI, DKK vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 396 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 396 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. Dra. TETI GEMINIAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muria No. 11,Denpasar, Bali ;2.
    ;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 44/KEP3.11/II/2013, tanggal O6 Februari 2013, tentangHalaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;3.
    Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sangatberkeberatan terhadap pertimbanganpertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Banding (Judex Facti) yang menyatakan bahwa pertimbangan danputusan Perkara ini pada Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanyaMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alin seluruhpertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama;Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/20144.
    BAMBANG SUBAGYOtersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari : Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — ANDI LAJALANTE, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
78 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 470 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ANDI LAJALANTE, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KelurahanPekkabata, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Petani,2.
    Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah perumahan yang saat inidipergunakan untuk lapangan upacara penaikan bendera yang berlokasi di KampungHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20142Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.Persil Nomor 65 DI. dengan Luas 1,20 Ha dengan batas batas:Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Pinrang Polman, SulawesiBarat dan rumah, dari arah Barat ke Timur, yakni rumah A. Diri, Pk.
    Surat Gugatan Penggugat Salah Alamat (tidak memenuhi syarat formil karena parapihak yang diperatunkan tidak lengkap);Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor PertanahanHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20144.Kabupaten Pinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hakpakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, KabupatenPinrang atas nama Pemerintah
    /1993 tanggal 7 September 1994 yangmenegaskan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusanpejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kePeradilan Umum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahliHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20145.waris dari almarhum A.Samaili Bin A.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADTI, SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — LARRY EDITH VS KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
71 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 191 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 191 K/TUN/20152004, dengan demikian Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;Dengan alasanalasan sebagai berikut:a. Bahwa Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,berbuny!
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015Kasasi.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015Dengan alasan sebagai berikut:Termohon Kasasi telah melakukan penghentian Laporan di tahapKlarifikasi, yang penghentian tersebut didasarkan atas Rekomendasidari Tim Investigasi. Perbuatan/tindakan hukum atas Tim Investigasitersebut tidak akuntabel/tidak dapat dipertanggungjawabkan secaranyata.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015dan/atau sudah pasti salah. Dikarenakan menggunakan KeteranganAhli yang tidak pernah ada di persidangan perkara a quo.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
63 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201652.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/20165.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201616.bahwa Pejabat TUN yang telah menerbitkan keputusan TUN itu memilikiwilayah kewenangannya sendiri sehingga Pengadilan TUN dalam hal iniPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seakan begitu saja melepaskankewenangan mengadili perkara TUN dalam perkara a quo, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUNtersebut jelas terlinat bahwa muara dari semua kebijakan atau keputusanTUN adalah masuk dalam wilayah kewenangan (kompetensi absolut) dariPeradilan
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201617.18.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-06-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BERAU vs I. H. Y. HARYADI., II. NY. CHRISTINE;
203 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013g Sebidang tanah milik Ny. Christine (Penggugat ID) luas 150 M2 dengan AktaPelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 209/CTR/TV/1996tanggal 15 April 1996, seluas 150 M2 beserta bangunan rumah konsturksi batutype 45 M2 atas nama Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013c Sebidang tanah milik Herdian Tri Yulianto, luas 150 M2 dengan AktaPelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas Tanah No. 208/CTR/IV/1996 tanggal 15 April 1996 beserta bangunan rumah konstruksi batutype 54 M2;d Sebidang tanah milik Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013PUTUSANNomor 275 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ~ BERAU,berkedudukan di Jalan Dr. Murdjani, Nomor 1, Tanjung Redeb Berau;Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, DK vs. M. DAHLAN HS
142 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 229 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Kecamatan Langkapura), Kota Bandar Lampung;Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Achmad Harris,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S.T.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016g.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding Nomor78/BDG/2002/PT.TUN.MDN dan Putusan Kasasi Nomor 241K/TUN/2003yang amarnya tidak menerima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung karena KepalaKantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terlambat menyampaikanmemori kasasi;.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Mahkamah Agung RI Nomor 241K/TUN/2003, Jo.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
104 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 115 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Drs.
    Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 secara nyatatelah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yaitu dengan tidak memahamibahkan terkesan menghilangkan Aspek Yuridis Formal sebagaimanaHalaman 12 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Pemerintah tidak boleh lagi melakukan tindakan yang sewenangwenang dan dapat menegakan Azas Ne Bis Vexari Rule.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014memulinkan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten BandungBarat;d.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Biayabiaya :1. Meteral ...........2 Rp 6.000,0022 REGAKSI sccm AD 5.000,003. Administrasi PeninjauanKembali ......... Rp 2.489.000,00Jumlah ........ eee Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014