., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Il, Bagian Advokasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Halaman 1 dari 41 halaman.

., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Ill, Bagian Advokasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;LUSIANA MATONDANG, S.H., jabatan Staf pada BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;ENI HARLIANI, S.H., jabatan Staf pada Bagian Advokasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;RINI

., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;VITRIA FARISH MAYASARI, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;M.

., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan diJalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Berdasarkan SuratKuasa Nomor : 800/8120/436.1.2/2019, tertanggal 16 Agustus2019; Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 75/G/2019/PTUN.SBY.Dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada: 1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.;2. ADRI NAUFAL SANIY, S.H.;3. M.

., M.H. sebagai KepalaSub Bagian Advokasi;4.Rangga Callisto, S.E. sebagai Kepala SubBagian Pengelolaan Barang Milik Negara;5. Rizky Angger Perkasa, S.H. sebagai staf SubBagian Advokasi;6.

Tassya Adhitya Putri, S.H. sebagai staf SubBagian Advokasi;Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional (LAPAN) yang beralamat diJalan Pemuda Persil No.1 Rawamangun JakartaTimurSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :249/PENDIS/2019/PTUNJKT, tanggal 19 Desember 2019 tentangPenetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara

Februari 2011 sebesarRp 500.000,3 Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) e Bahwa Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian

No. 2125 K/Pid.Sus/2014Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang Mekanisme pembayaran kepadafasilitas kesehatan.Terdapat rincian penggunaan dana yang tidak dicatat dalam Buku Kas Umumsebesar Rp.60.211.446,00. (enam puluh juta dua ratus sebelas ribu empat ratusempat puluh enam ribu rupiah). namun saksi Ratna Murtini selaku BendaharaPengeluaran hanya dapat menunjukkan bukti sebesar Rp.11.473.846,00 denganrincian sebagai berikut: No.

Ruang Pembina IV.a pada Unit Kerja Kepala SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada SekretarisDPRD Kabupaten Cianjur .Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung RI, pembuktianeksepsi model termasuk dalam ranah pokok perkara. Dan untukmenentukan gugatan Pembanding adalah gugatan kaburobscuur libel ataukah tidak?, maka haruslah dipotret dariapakah gugatan Pembanding menjelaskan mengenai dasar hukumHalaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT BDG.B.dalil gugatan ataukah tidak?.

Ruang Pembina IV.a pada Unit Kerja Kepala SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sekretaris DPRDKabupaten Cianjur, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Tim tanggal 21Oktober s/d O01 November 2019 telan melakukan PerbuatanMelanggar Ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor :53 Tahun 2010, oleh karena hal tersebut diatas telah jelasjelasHalaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT BDG.Terbanding telan melakukan Perbuatan Melakukan Hukumsebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata,

No. 1461 K/Pdt/201 1surat keberatan/sanggahan kepada Kantor BPN Kota Banda Aceh pada tanggal3 April 2007, dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh Kepala subbagian Tata Usaha Kantor BPN Kota Banda Aceh atas nama Dannie Gunawan,SE., pada tanggal 4 April 2007;Bahwa dikarenakan dengan adanya sanggahan dari pihak tersebut,Kantor BPN Kota Banda Aceh tidak mengeluarkan Sertifikat yang dimohonkanoleh Tergugat Il, namun para Tergugat kembali membuat Akta Pembagian HakHarta Bersama pada Notaris Sabaruddin

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Pelayanan HukumSetda Kabupaten Paser;4. PAULUS MARGITA, S. Sos., JabatanKepala Sub Bagian Pertanahan BagianPemerintahan Setda Kabupaten Paser;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanR. M.

;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian HukumSetda Kabupaten Sleman;3. Nama : Ishadi Zayid, SH.;Jabatan > Inspektur Pembantu Bidang PemerintahanHal 2 dari 109 Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.YKInspektorat Kabupaten Sleman;4. Nama : Hendra Adi Riyanto, SH., MH.;Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan PerundangundanganBagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;5. Nama : Andre Veriangga, SH.;Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum;6. Nama : Artadi Setiawan, SH., MH.

;Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Beralamat kantor di JlanParasamya Beran, Tridadi, Sleman, D.I. Yogyakarta;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN~ SLEMAN,Berkedudukan di Jalan Dr.

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Wilayah Ill, Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;22. BERLIN SAMOSIR, SH., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Wilayah IV, Bagian Bantuan WHukum , BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; 23. RIZAL ALPIANI, SH., Perumus, Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal =;24. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., Penanganan PerkaraTK.1, Bagian Bantuan Hukum , Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal ; 25.

,M.H selaku Kepala Bagian Hukum PemerintahKabupaten Banjar dan SRI MULIANA Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 NovemberKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukan diJalan Menteri Empat Nomor 17, Kecamatan MartapuraKota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yangdiwakili oleh Drs.

.; kKewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene danKepulauan)LUKI WAHYUMARTANTO, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai NegeriSipil; jabatan Kepala Sub Bagian Tindak LanjutBagian Hukum Sekretaris Daerah KabupatenPangkajene dan Kepulauan;SURIANI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala SubPembinaan Pegawai Badan KepegawaianPendidikan

diwajibkanmemberikan Nafkah Iddah sebanyak 3 x haid sebesar ; 3 x Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) = Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah)untuk dibayar secara tunai kepada Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi:; b Bahwa karena yang mengajukan permohonan ijin ikrar thalak adalahPemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka sudah menjadihukumnya apabila Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukummemberikan Mut'ah yang besarnya sesuai dengan kepatutan danmengingat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah Kepala SubBagian

ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi Hukum BiroHukum dan Humas Badan Urusan AdministrasiMahkamah Agung RepublikINGPONESIA + = ees seek oe eee Se eee we eeeSARNO, S.H, Kepala Bagian Sub PenyusunanNaskah Perundang undangan Biro Hukum danHumas Badan Urusan Administrasi MahkamahAgung Republik Indonesia ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal28 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagaiseus a snes TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan

,MM, selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD PBB Dispenda Kota Makassar di kantor Dinaspendapatan Daerah Kota Makassar dipersidangan menerangkan bahwa SPPTPBB NOP 73.71.100.015.005.0374.0 atas nama PT.

,MM, selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD PBB Dispenda Kota Makassar di Kantor Dinaspendapatan Daerah Kota Makassar dipersidangan menerangkan bahwa SPPTPBB NOP 73.71.100.015.005.0374.0 atas nama PT.

., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal:;Halaman 2 dari 45 halaman.

., jabatan Kepala SubBagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, SekretariatDirektorat Jenderal Hortikultura, Direktorat JenderalHortikultura;Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M., jabatan KepalaSub Bagian Layanan Rekomendasi, SekretariatDirektorat Jenderal Hortikultura, Direktorat JenderalHortikultura;Indra Husni, S.TP., M.M., jabatan Kepala SeksiPenerapan Teknologi Bawang Merah dan Sayuran Umbidan Pemberdayaan, Direktorat Sayuran dan TanamanObat, Direktorat Jenderal Hortikultura;Achmad Suhaedy, S.H.,

Siti Bibah Indrajati, M.Sc., jabatan Kepala SubDirektorat Pemasaran dan Investasi, DirektoratPengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura,Direktorat Jenderal Hortikultura;Tri Wahyuni Dewi Utami, S.H., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal:;Halaman 2 dari 45 halaman.

., Warganegara Indonesia, Kepala SubBagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Ham SetdaProvinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti MandalaDenpasar ;4. KETUT AYU BUDISETIAWATI, S.H.

., keterangannya dibacakan dipersidangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah PNS yang menjabat sebagai analis hukum pada SubBagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumiyang bertugas menyusun pertimbangan hukum terhadap permasalahnpermasalahan hukum dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi; Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir Migas berdasarkanPasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang

Terdakwa juga menandatangani kolom tandatangan Kepala UPTD PSPD Kuaro seolaholah tanda tangan tersebutadalah tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaro serta membubuhkanstempel yang Terdakwa buat sendiri kedalam daftar permintaanpembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2011 bulan Januari s/d Maret 2011 ke SubBagian

Terdakwa jugamenandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaro seolaholah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaroserta membubuhkan stempel yang Terdakwa buat sendiri kedalam daftarpermintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2013 bulan Januari s/d Maret 2013 ke SubBagian

juga menandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPDKuaro seolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan KepalaUPTD PSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buatsendiri kedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Ill Tahun 2014 bulan Juli s/d September 2014 ke SubBagian

juga menandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPDKuaro seolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan KepalaUPTD PSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buatsendiri kedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan IV Tahun 2014 bulan Oktober s/d Desember 2014 ke SubBagian

Kuaroseolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala UPTDHalaman 131 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buat sendirikedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2015 bulan Januari s/d Maret 2015 ke SubBagian

Disamping itu Terdakwa juga tidakpernah memeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga subbagian verifikasi padaBagian Pembiayaan Pemkot Singkawang menolak menerima SuratPertanggungjawaban (SPU) tersebut ;Bahwa dari 51 SPM yang diterbitkan dengan total nilai sebesar Rp5.965.223.350,00 terdapat SPJ penggunaan anggaran yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, yaitu

Disamping itu Terdakwa tidak pernahmemeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh PemegangKas sehingga subbagian verifikasi pada Bagian Pembiayaan PemkotSingkawang menolak menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ)tersebut ;2.

Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;2. M. SETIAWAN, M.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenGunung Mas;3. DESYANTI CAROLINA, S.H.