Ditemukan 12308 data
10 — 4
terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 7
berdasarkanpasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 1
( f )Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohoncukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagidengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Yurisprodensi MahkamahAgung RI Nomor 409
8 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 0
kembali rumah tangganya dengan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quotidak mungkin untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai denganmembacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat berupa :1.Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 0
pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dantidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talaksatu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409
13 — 3
Fotokopi Surat penolakan pernikahan NomorKk.04.02.02/PW.01/409/2016, tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dantelah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang dan telahdinazzegelen Pejabat Pos bermaterai cukup serta telah diteliti dandicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberitanda bukti(P.1);2.
33 — 16
timbuldalam perkara ini, tetap mengikat diri Pemohon / Terbanding dan kewajiban untukdilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagidirinya ; Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut sertaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 409
9 — 5
Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 476/409/414.416.17/2019dari Kepala Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tubantanggal 25 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.10.
16 — 9
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Il Nomor 409/S.Ket/KT/X/2018 tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala TambanganHal. 3 dari 10 HalamanKecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2 dan diparaf).Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 553/SKSI/PEMTD tanggal30 Oktober 2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung DewaKecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.3 dan diparaf)..
Terbanding/Terdakwa : MUKAMMAD SADDIKIN Als SODIK Bin KARIMAN
41 — 23
Perkara: PDM 409/M.5.25/08/2020 yang berbunyi sebagai berikut:Kesatu :Bahwa Terdakwa MUKAMMAD SADDIKIN Als SODIK Bin KARIMAN pada hariJumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaktidaknya padabulan Juni tahun 2020 atau setidak tidaknya pada Tahun 2020 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sembung RT. 001 RW. 006 Kel.Bangsri Kec. Plandaan Kab.
11 — 7
Fotokopi surat Keterangan Domisili Nomor: 409/V/2006/2019tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KalampaKabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telahHal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 690/Pat.G/2019/PA.Bmdinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudianfotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P1 ) dandiparaf;2.
32 — 8
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan denganTermohon pada tanggal 18 November 2011, di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/08/XII/2011, tertanggal2 Desember 2011;2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkanTermohon berstatus Perawan;3.
16 — 7
Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II (Marhan Gadeang bintiNurdin Gadeang) Nomor 474.4/409/2016 Tanggal 05 April 2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Daruba Kecamatan Morotai SelatanKabupaten Pulau Morotai, diberi kode P.2;Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Pemohon II juga telahmengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawahSumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
16 — 5
Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkaraberdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh KantorKelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung Nomor:409/SKTMPendidikan/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019;11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidaksanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena ituPenggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;12.
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
17 — 7
agama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2) Calon istri;3) Wali nikah;4) Dua orang saksi dan5) ljab dan kabul.Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat Hakim, yaitu :444 409
7 — 6
menurut hukum Islamharuslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur :a. adanya calon suami;b. adanya calon istri;c. adanya wali nikah;d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;Hal. 6 dari 10 hal. penetapan Nomor 443/Pdt.P/2020/PA.Mkse. adanya sighat atau ijab dan kabul;Bahwa, dalam yurisprudensiyurisprudensi Islam (baca kitabkitabfikqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaktidaknya harus dihadiri olehlima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IllHalaman 316 yang berbunyi :409