Ditemukan 39606 data
88 — 0
195/Pdt.G/2023/PA.Lss
10 — 8
195/Pdt.P/2024/PA.Tgr
16 — 8
195/Pdt.P/2020/PA.Bjn
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 K/TUN/2024
12 — 1
195/Pdt.P/2023/PA.Srg
52 — 0
195/Pdt.P/2023/PA.Tte
71 — 32
195/Pdt.G/2023/PA.Bitg
19 — 2
195/Pdt.P/2021/PA.Spg
44 — 23
menghadirkan Terdakwa, Sehingga sidangtidak dapat dilanjutkan.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195
10 — 0
Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.
72 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga
Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.
yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.
dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.
Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.
102 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengingat istri Penggugat yakni Etik Hariyanti Setya Wardani telahmeninggal dunia dan sesuai pesannya beliau menghendaki agar tanahsebagaimana yang dijaminkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195 luas617 m?
justru anak buah Tergugat langsungberamairamai ke tempat Tergugat Ill yang bernama Husin, entah apayang menjadi topik pembicaraan mereka, yang kemungkinan besaradalah mau menyelenggarakan lelang secara sembunyisembunyi;13.Bahwa pihak Penggugat sesaat setelah mendapat kabar tentang lelanglangsung mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Madiun, dan telah mengkonfirmasikan perihal lelang, benartelah terjadi lelang terhadap obyek jaminan Penggugat dengan SertipikatHak Milik Nomor 195
sembunyisembunyi ini danatau terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 011/429K/SPK/2007 cacat hukum danharuslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Ngawi agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi: Memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadapobjek sengketa yakni tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak MilikNomor 195
atas nama Etik Hariyanti Setya Wardani; Menetapkan obyek sengketa yakni tanah beserta bangunan dengan SertifikatHak Milik Nomor 195 luas 617 m? atas nama Etik Hariyanti Setya Wardaniseperti keadaan semula (status quo);Dalam Pokok Perkara:Mohon agar Pengadilan Negeri Ngawi memberi Putusan:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga provisi yang dimaksud di atas;3.
Menyatakan bahwa lelang atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat HakMilik Nomor 195 luas 617 m? atas nama Etik Hariyanti Setya Wardani bataldemi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;4. Menyatakan untuk hukum bahwa Tergugat , Il dan Ill telah melakukanperbuataan melawan hukum (onrechtmatig daad) terhadap Penggugat;5.
26 — 11
PENETAPANNomor 7/Pdt.P/2021/PA.PkpeyeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukanoleh:Dedek Sutinbuk binti Suhaimi, NIK 1971056105800001, lahir diPangkalpinang, 21 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam,pekerjaan Dosen, Pendidikan terakhir S2, tempat tinggal diGang Belinjo No. 195, RT.002 RW.001, Kelurahan
JefryArdiansyah, NIK 1971050209070001, lahir Pangkalpinang,02 September 2007, umur 13 tahun, Pelajar SMP, tempattinggal di Gang Belinjo No. 195, RT.0O2 RW.001, KelurahanBukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, KotaPangkalpinang;2. Syifa Maritza Karim binti (alm) R. Jefry Ardiansyah,NIK 1971056209110001, lahir di Semarang, 22 September2011, umur 9 tahun, tempat tinggal di Gang Belinjo No. 195,RT.002 RW.001, Kelurahan Bukit Merapin, KecamatanGerunggang, Kota Pangkalpinang;sebagai Pemohon I;Drs. R.
1.YASMI
2.NURYANTO
3.SRI WINASIH
4.SRI HANDAYANI
5.NUR YADI
6.NURKADARTO
Tergugat:
1.SUKESIYATI
2.AENI TRI PUTIKA
36 — 4
Bahwa berdasarkan ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik pihak ketiga sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung padahalaman 145, disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) RBg,8.
tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang disetujui terakhir dan diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 tentang perubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, maka bagi pemenang lelang yaitu SUKESIYATI(Terlawan Penyita) adalah pembeli yang beritikad baik dan wajidb mendapatkanperlindungan hukum ;Bahwa pelawan telah salah menafsirkan pengertian dari perlawanan pihak ketigasebagaimana yang termuat dalam pasal 195
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar hukum dan undangundang, yaitu Pasal 195Rbg. dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970, oleh karena ituputusan a quo dapat dibatalkan ;Bahwa Hakim Banding dalam putusannya menyatakan :.... mMengingat pasalpasal undangundang dan ketentuanketentuan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;Demikian pula Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengingat, ketentuan peraturan yang bersangkutan ;Bahwa pendapat judex facti semacam ini adalah merupakan pelanggaranhukum dari Pasal 195
Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun1970 yang pada pokoknya menyatakan :peaye segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasanalasan dandasardasar putusan itu, juga harus memuat pula pasalpasal tertentu dariperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili ;Bahwa Pasal 195 Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970mewajibkan judex facti dalam putusannya mencantumkan alasanalasanserta pasalpasal undangundang yang diterapkan dalam perkaratermaksud
6 — 3
mendengar keterangan Pemohon, dan saksisaksi.Telah memeriksa bukti surat.TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepadaPengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 03 April 2013 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 03 April 2013 dengan dalil sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Mei 2000 diKecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195
berdamaidengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaMediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetapdipertahankan oleh Pemohon.Bahwa Jawbaan Termohon tidak dapat di dengar dalam perkara ini karenaTermohon tidak pernah hadir di persidangan.Bahwa untuk mempertahankan dalildalil permohonan Pemohon, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 195
9 — 2
terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Utarayang kemudian perkaranya terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor1380/Pdt.G/2019/PAJU tanggal 1 Juli 2019 dengan menerangkan ataumengajukan halhal sebagai berikut :Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PAJUBahwa pada tanggal 22 Mei 2006 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin, Kota Cirebon, Propinsi JawaBarat (Kutipan Akta Nikah Nomor: 195
Fotokopi dari KTP atas nama Pemohon yang telah bermateraikansecukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai kemudianHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PAJUoleh Ketua Majelis diberi kode P21, bukti ini membuktikan bahwa Pemohontercatat sebagai penduduk di wilayah Jakarta Utara;Fotokopi dari kutipan akta nikan atas nama Pemohon dan TermohonNomor 195/62/V/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA KecamatanCiwaringin yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokandengan
8 — 0
saksi di mukasidang ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 April 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Po, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasansebagai berikut:Bahwa pada tanggal 11 April 2004 M, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo,Propinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:195
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2004 Tanggal 11 April 2004,atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnyasurat bukti tersebut diberi tanda (P2);Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksimasingmasing sebagai berikut:1.SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempatkediaman di Kabupaten Ponorogo
6 — 0
Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17Agustus 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:195/14/VIII/2005 tanggal 17 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo serta padaHal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1662/Pdt.G/2018/PA.PMLsaat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Perjakadan Termohon berstatus Perawan;2.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Purworejo,Kabupaten Purworejo Nomor 195/14/VIII/2005 tanggal 17 Agustus2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiP.2);B. Saksi;1. Saksi 1, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggaldi RT.004 RW.001 Desa Gondang, Kecamatan Taman, KabupatenPemalang,ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi sebagaiHal. 4 dari 12 Hal. Put.