Ditemukan 12325 data
47 — 13
kakikanan sebagaimana basil pemeriksaan dalam Visum Et repertum dari RSUmum Ngudi waluyo Wlingi Blitar No 445/1153/409.206/2013 tanggal 13Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr Rachmad Juni Triyono dengankesimpulan korban ditemukan luka robek pada kaki kanan,luka babraspada kaki kiri dan pada pergelangan tangan kanan yang diakibatkanbenturan benda keras dan tumpul, saksi Komariyah mengalami luka padabagian mulut sebagaimana dalam Visum et repertum dari RS Umum NgudiWaluyo Wlingi Bihar No 445/1152/409
138 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf a dan b,dimana Tergugat tidak memiliki kewenangan lagi mengenai Pemberian IzinUsaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor23Tahun 2014 dan kesalahan prosedur ini teridentifikasi antara lain, DasarPengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasional adalah surat PT.IntegraMining Nusantara yang bernomor: 06/IMN/BUPATI/X/2014, sementaraNomor tersebut bukan merupakan Nomor Surat yang berlaku di PT.IntegraMining Nusantara;Bahwa dalam ketentuan Pasal 409
dan Ketentuan Pasal 411 UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahnan Daerah yang menyatakanUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Bahwa dengan memasukan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 padakonsideran mengingat point 4 dalam objek sengketa a quo yang diterbitkanpada tanggal 17 November 2014, maka Tergugat melanggar ketentuanPasal 409
Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PeradilanTata Usaha Negara, bentuk dari AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asasKepastian Hukum dimana pada saat penerbitan Objek Sengketa a quobanyak paraturan perundangundangan yang dilanggar seperti Pasal 402,Pasal 409
88 — 27
LAB :409/NNF/2016, tanggal 07 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehHERMEIDI IRIANTO, S.Si.,IMAM MSHMUDI, Amd.,SH.
LAB: 409/NNF/2016, tanggal 07 Mei 2016 yang dibuat danditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si,,IMAM MAHMUDI,Amd,SH.dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor1735/2016/NF s/d 1737/2016/NF berupa kristal bening ,1738/2016/NF,1740/2016/NF dan 1742/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta1739/2016/NF, 1741/2016/NF dan 1743/2016/NF berupa cairan darah adalahbenar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang
15 — 10
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 2
tertulis dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Juni2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih RegisterNomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 9 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagaiberikut :L,Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2008,Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Seputih Agung, sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor : 409
8 — 3
terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukumtetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
13 — 4
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikPutusan Nomor 1299/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
15 — 3
Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 409/72.5.04/2017, yangdikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur,Kota Tanjungpinang, bermeterai cukup, telah dinazegelen (P.3);Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi,sebagai berikut :1.
20 — 10
Pada tanggal 09 Desember 2008, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi(Kutipan Akta Nikah Nomor 409/10/X1V/2008, tanggal 15 Desember 2008);2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggaldi rumah orangtua Termohon di Kelurahan KELURAHAN, KecamatanPutusan Nomor 249/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 16 hal.KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah.
16 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
15 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
11 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 5
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
15 — 8
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2345Calon isteri;Wali nikah;Dua orang saksi dan)))) lIjab dan kabul;Hal. 8 dari 11Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :Jdy 409