Hasil keputusan Rapimcab yang Penggugat terima pada tanggal April2012 tersebut, salah satu pointnya mencabut keanggotaan Penggugat sebagaiAnggota PPP dan Pengajuan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD RejangLebong;Bahwa terkait hasil Rapimcab tersebut, Penggugat keberatan dan merasadirugikan karena pelaksanaan Rapimcab tidak mengundang Penggugat baiksecara lisan maupun tertulis.

Tentang pencabutan Penggugat sebagai AnggotaPartai PPP dan Pengajuan PAW Penggugat tidak melalui prosedur danmekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai PPP;Pada tanggal 2 April 2012 Penggugat menyampaikan klarifikasi atau keberatanterhadap hasil Rapimcab tersebut ke DPW, untuk mendapat rekomendasi DPPPPP.

Yang berdasarkan surat DPC PPP Kabupaten1819202122Rejang Lebong Nomor: 025/DPCRL/II/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihalpencabutan keanggotaan partai dan Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW)dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong terhadapsaudara Erfensi, SH. (Penggugat);Bahwa terkait dengan keputusan yang Penggugat anggap sepihak tersebut,Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan. Karena keputusan tersebuttidak melalui prosedur yang tertuang dalam AD/ART Partai.

Tentang pencabutan Pemohon sebagaiAnggota Partai PPP dan Pengajuan PAW Pemohon tidak melalui prosedurdan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai PPP.ePada tanggal 2 April 2012 Penggugat menyampaikan klarifikasi ataukeberatan terhadap hasil Rapimcab tersebut ke DPW. untuk mendapatrekomendasi ke DPP PPP.

Yang berdasarkan SuratDPC PPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 025/DPCRL/II/2012Tanggal 30 Maret 2012 perihal Pencabutan Keanggotaan Partai danPengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong terhadap saudara Erfensi, SH.

) dari Partai Demokrat menyampaikanusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat kepada Tergugat;Bahwa Penggugat tidak pernah menerima salinan fotokopi atas SuratDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias SelatanNomor : 80/DPCPD/NS/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal :Penggantian Antar Waktu (PAW) an.

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten NiasSelatan tanggal 15 Januari 2019 ;Foto kopi Surat Perihal Mohon Pembatalan Penggantian AntarWaktu (PAW) Drs.

Bukti P7 Foto kopi Surat Perihal : Pengaduan tentang Dugaan adanyaPelanggaran terhadap proses Penyelidikan PAW atas nama Drs.Halaman 46 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDN8. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011. Bukti P1112.

POS INDONESIA atas SuratPerihal Permohonan Ditinjau. yang ditujukan Kepada BapakSekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Tanggal 14 Januari 2019,dan Surat Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan DPP PartaiDemokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang PAW AtasHalaman 48 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDNnama Drs.

BERKATI SARUMAHA, yang pada pokoknya menerangkan dibawah Jjanji,yaitu : Bahwa Saksi adalah salah satu anggota BK (Badan Kehormatan) ; Bahwa setahu Saksi bulan Oktober 2018 ada surat dari DPP Partai Demokratyang menyatakan bahwa atas nama Penggugat di PAW kan sebagai anggotaDewan ; Bahwa setahu Saksi SK PAW terhadap Penggugat dikeluarkan tanpa adanyamelalui proses ;Bahwa Saksi pernah ikut ke DPP Partai Demokrat di Jakarta pada tanggal 22Nopember 2018 untuk menanyakan tentang SK PAW Penggugat (klarifikasi

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat NomorPAN/B/KUSJ/ 139/IX/2017 perihal Pengajuan Usulan PAW AnggotaDPR RI dari PAN a.n Ammy Amalia Fatma, S.H., M.Kn digantikan H.MHanafi tanggal 26 September 2017;4.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan menarik Surat NomorPAN/B/KUSJ/139/1X/2017 perihal Pengajuan Usulan PAW AnggotaDPR RI dari PAN a.n Ammy Amalia Fatma, S.H., M.Kn. digantikan H.M.Hanafi tanggal 26 September 2017;7. Memerintahkan Tergugat Il untuk mencabut Putusan Nomor 01I/PHPU/MPPAN/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI DaerahPemilihan Jawa Tengah VIII Periode 20142019 dari Partai AmanatNasional (PAN);9.

error in persona;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah menjatuhkan Putusan Nomor 787/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 7Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il terobukti melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat NomorPAN/B/KUSJ/139/1X/2017 perihal Pengajuan Usulan PAW

Ammy Amalia Fatma, S.H., M.Kn. digantikan H.M.Hanafi tanggal 26 September 2017;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat I Nomor011/PHPU/MPPAN/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan menarik Surat NomorPAN/B/KUSJ/139/1X/2017 perihal Pengajuan Usulan PAW AnggotaDPR RI dari PAN a.n. Ammy Amalia Fatma, S.H., M.Kn. digantikan H.M.Halaman 3 dari 7 hal. Put.

Akan tetapi faktanyaTergugat II tetap memproses PAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbuktibahwa Tergugat II sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal inibertentangan dengan hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwaTergugat II yaitu DPD PAN Kota Surabaya dalam mengusulkan pemberhentian Penggugatdari keanggotaan PAN sehingga terbit SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007tertanggal 17 Januari

) keanggotaan Penggugat di DPRD Kota Surabaya, padahal Turut Tergugatjelasjelas mengetahui bahwa alasan yang mendasari PAW yaitu SK DPP PAN Nomor :PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tentang penghentian keanggotaan Penggugat dari PANadalah masih berstatus sengketa dan belum final SK DPP PAN tersebut berstatussengketa dan belum final karena berdasarkan alasanalasan sehagai berikut :a..

Surat Penggugat kepada Ketua DPRD tertanggal 31Januari 2007 dan mengetahui dari somasi 5 (lima) DPC PAN seSurabayatertanggal 18 Februari 2007, akan tetapi faktanya Turut Tergugat tetap memprosesPAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbukti bahwa Turut Tergugat sengajamelakukan perbuatan melawan hukum dalam hal im bertentangan dengan hakPenggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwa TurutTergugat dalam memproses PAW

), bertanda TT1 ;Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal24 Januari 2007 Nomor : PAN/13.01/B/KS/010/1/2007, Hal Keterangan Tentang CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT2 ;Fotocopy Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Surabaya tanggalO01 Pebruari 2007 Nomor : FPAN/13.01/140/I/2006, Hal Persetujuan Pengajuan CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT3 ;4.

Fotocopy Surat DPRD Kota Surabaya kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional KotaSurabaya tanggal 8 Pebruari 2007 Nomor : 172/62/436.4/2007, Perihal PenggantianAntar Waktu (PAW), bertanda TT4 ;5. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal09 Pebruari 2007 Nomor PAN/13.01/B/KS/014/I/2007, Hal Penjelasan Atas SuratKetua DPRD Kota Surabaya, bertanda TT5 ;6.

Bahwa perbuatan Tergugat A tidak sampai disitu saja (pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)), akantetapi Tergugat A telah pula mengirim surat kepada Turut Tergugat Ctanggal 22 September 2010 Nomor 374/A.1/DPDPPRN/PAW/IX/2010tentang Pergantian dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) dan termasukkepada Turut Tergugat D, tanggal 3 Agustus 2010 Nomor 346/A.1/DPPPPRN/PAW/IX/2010, yang pada pokoknya surat tersebut telah memintapersetujuaan kepada Turut Tergugat C dan Turut

Tergugat D, untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), di mana Penggugat sebagaianggota DPRD yang sah menurut hukum, akan diganti dengan penggantidari anggota partai PPRN juga dengan nama : Pasrial St.

DALAM PUTUSAN PROVISIONIL :Memerintahkan Tergugat A, Tergugat B, Turut Tergugat C, Turut TergugatD, Turut Tergugat E dan Turut Tergugat F untuk menangguhkan segalabentuk perlakuan atas surat menyurat yang menyangkut proses PergantianAntar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Pasaman Barat, Daerah Pemilihan 2 (dua), kepada penggantiyang lain sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (/nkracht vangewjsde) ;B. DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan cacat atau lumpuh dan/atau tidak berkekuatan hukumseluruh suratsurat yang dikeluarkan oleh Tergugat A, Tergugat B, TurutTergugat C, Turut Tergugat D, sepanjang berkenaan dengan PergantianAntar Waktu (PAW) atas nama Penggugat selaku anggota DPRDKabupaten Pasaman Barat, Daerah Pemilihan 2 (dua) KabupatenPasaman Barat ;7. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Turut Tergugat C, Turut TergugatD, Turut Tergugat E dan Turut Tergugat F, untuk tunduk dan patuh atasputusan perkara ini ;8.

Bahwa dengan tidak digugatnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Provinsi Sumatera Barat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dalamgugatan a quo, sedangkan proses pemberhentian keanggotaanPenggugat dari Partai Peduli Rakyat Nasional maupun pergantian antarwaktu (PAW) juga ikut serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ProvinsiSumatera Barat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;2.

., yang di tindaklanjuti olehTergugat Il dengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPWJawa Tengah Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4Maret 2016 tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.,yang berakibat Tergugat bertindak mengeluarkan Surat KeputusanNomor 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentiansebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu SaudaraHalaman 2 dari 29 hal. Put.

atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa: Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidanadan perkara perdata di tingkat pertama;Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang disertaipermohonan kepada Pengadilan untuk menilai, mempertimbangkan danmemutuskan perbuatan Para Tergugat dalam merekayasa, menerbitkansuratsurat atau keputusan yang berisi pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai NasDem dan melakukan PAW

,dan atas usulan tersebut Tergugat II menerbitkan Surat RekomendasiDPW Partai NasDem Jawa Tengah bernomor: Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang dikirim kepadaTergugat dan selanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1April 2016 dengan Surat Nomor: 013UND/DPP.NasDem/IV/2016Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP PartaiNasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama Sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Nomor 1159 K/Pdt.SusPar.Pol/201726.2728.anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan Para Tergugatterhadap Penggugat adalah melawan hukum dan tindakan/perbuatanyang dilakukan secara melawan hukum bermakna sebagai tindakanyang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat mengusulkanmemberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian/Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sdr.

Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) melalui suratNomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepadaTergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaa);.

fotocopy Objek Sengketa tersebut:Bahwa ternyata penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugatdidasarkan atas usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiGerindra Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : ST/10127/BDPDGERINDRA SUMUT/ 2015 tanggal 17 Oktober 2015perinal usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi GerindraDPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama saudara EVEREADYSITORUS, dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GerindraNomor : 080131/A/DPPGERINDRA/2015 Tanggal 31 Agustus 2015Perihal : PAW

Penggugat:Bahwa selain itu, Penerbitan Surat Keputusan PemberhentianAnggota tersebut adalah tidak sah karena melanggar UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikdan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Gerindra;Bahwa terbitnya Surat Pemberhentian Anggota tersebutdilakukan atas usulan Surat DPD Partai Gerindra SumateraUtara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015Tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW

EVERADY SITORUS:;Bahwa penerbitan Surat Nomor 2422/18/Sekr Tertanggal 27 Oktober2015 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utaraadalah untuk menindak lanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat ( DPP)Partai Gerindra Nomor 080131/A/DPPGERINDRA/2015 Tanggal 31Agustus 2015 Perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera UtaraNomor ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 Tanggal 17Oktober 2015 Perihal Usulan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama EVEREADY SITORUSadalah berdasarkan

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utarayang ditindak lanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiGerindra Sumatera Utara Nomor ST/ 10 127/B DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW AnggotaFraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara atas namaSdr.

) kepadaPemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannyasebagai anggota Legislatif/ DPRD Provinsi Sumatera Utara.Bahwa Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugatmenunjukkan Objek Sengketa a quo bukan untuk meminta persetujuanKPU Provinsi Sumatera Utara dalam hal melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) kepada Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannya sebagai anggota Legislatif/ DPRD ProvinsiSumatera Utara.

(photokopi sesuai dengan aslinya);6 Bukti P6 : Photokopi Surat dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Universitas mayjen Sungkono tanggal 07 Oktober 2013 Nomor: 12/LKBHUNIMAS/X/2013 Perihal : Mohon Penundaan PAW. (photokopidari photokopi);7 Bukti P7 : Photokopi Surat dari Partai Keadilan Sejahtera tanggal 9Juli 2013 M.

Adapun alasan hukum dari Pemberhentian Antar Waktu(PAW) AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut ketentuandimaksud adalah karena:i). Meninggal Dunia,ii). Mengundurkan Diri, dana758ili).

Diberhentikan.Menimbang, bahwa Anggota DPRD periode 20092014 hasil Pemilu Tahun 2009yang kini telah menjadi Calon Anggota Legislatif dari Parpol yang berbeda untuk PemiluTahun 2014 dapat dilakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) melalui dua pintuberdasarkan mekanisme UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 jo. UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yaitu :1 Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan Pemberhentian AntarWaktu (PAW) karena mengundurkan diri sebagai Anggota atas permintaan sendirisecara tertulis;2.

Akan tetapi apabila Partai politik yang mencalonkan bersangkutan tidakmemberhentikannya sebagai Anggota Partai dan tidak juga menariknya sebagai AnggotaDPRD, maka yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan dari keanggotaannya di DPRD.Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan PAW Anggota DPRD dariaspek diberhentikan oleh Partai Politik (Pasal 332 Ayat 1 huruf c dan Pasal 383 Ayat 1huruf c UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 jo.

Halaman 13 dari 3914Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sumbawa Barat An. Irawansyah, S.Pdadalah :Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/199/DPPHANURA/IX/2014, tanggal 26 September 2014, Perihal PetunjukUntuk Pemberian Sanksi Organisasi. ;Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi NusaTenggara Barat Nomor : 059/SekDPD/HANURA/IX/2014, tanggal29 September 2014, Perihal Pemberhentian Sdr.

Irawansyah dari KeanggotaanPartai HANURA dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Surnbawa Barat Nomor : 35/DPCHANURA/VITI/2016,tanggal 8 Agustus 2016 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat an. IrawansyahS.Pd. digantikan oleh Sdr.

;Bahwa kemudian proses PAW ini diteruskan ke Tergugat melalui Surat BupatiSumbawa Barat Nomor : 100/275 /PEM/IX/2016, tanggal 28 September 2016,Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Sumbawa Barat ;Bahwa demikian juga Surat DPRD Sumbawa Barat Nomor : 166/441/DPRD/2016,tanggal 11 Oktober 2016, Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

September 2016, perihal Mohon diberikanNama dan Hasil Verifikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaPutusan Nomor : 56/G/2016/PTUNMTR.

Bukti T724DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (Sesuai DenganSurat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : 35/DPCHANURA.KSB/VIII/2016, tertanggal 8 Agustus 2016, perihal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) Sdr.

Akhiryapada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2007 sekitar pukul15.30 Wib. terdakwa LILIK dan saksi STEVANUS ditangkapoleh saksi SRI YUDO PAW, Amd dan saksi DEDIK PRAYUDI yaituPetugas Kepolisian Resort Sukoharjo. Setelah itu terdakwaLII.IK dilakukan test urine dan hasilnya Positifmengkonsumsi zat narkotika sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Psikotropika / Narkotika melalui Test Urinedari Poliklinik Bhayangkara atas nama LILIK SETYO PURWOKOalamat Dk.

SRI YUDA PAW, Amd. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menerangkanyang sebenarnya. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapandan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi bersama sama dengan saksi DEDIK PRAYUDI danTeam dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 28Nopember 2007 sekitar jam : 15.30 WIB.

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapandan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi bersama sama dengan saksi SRI YUDA PAW, Amddan Team dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 28Nopember 2007 sekitar jam : 15.30 WIB.

paketganja tersebut di buka dan sebagian digunakan / dihisapbersama sama dengan cara ganja kering tersebut diremasbiar hancur kemudian dicampur dengan rokok selanjutnyadilinting dengan kertas papier lalu dibakar dan akhirnyadihisap sampai habis ; Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / menghisap ganjatersebut tanpa dilengkapi dengan rekomendasi' atau ijindari dokter yang berwenang ;Bahwa benar akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember2007 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksiSRI YUDO PAW

Bertempat di rumah kost WismaSeroja Gang Menco Nomor 28 Desa Gonilan, KecamatanKartasura, Kabupaten Sukoharjo dikarenakan tidak bisatidur terdakwa telah mengambil I(satu) linting ganjamilik saksi STEVANUS yang ditaruh diatas almari kamarsaksi STEVANUS dan selanjutnya ganja tersebut dibakar16dan dihisap sendirian sampaiBahwa akhirnya pada hari Rabu, tanggal 28 nopember2007 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap olehsaksi SRI YUDO PAW, Amd dan saksi DEDIK PRAYUDI yaituPetugas Kepolisian ResortSukoharjo

dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriMojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1) Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secarakeseluruhan;2) Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperolehputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selurun putusandan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, TurutTergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV yangberkaitan dengan proses pergantian antar waktu (PAW

) atas namaPenggugat berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.SusParpol/20193) Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat , Turut Tergugat II, TurutTergugat Ill, Turut Tergugat IV untuk menghentikan semua proses,perbuatan atau tindakan dan pengambilan putusan dan/atau keputusanapapun berkaitan dengan proses pergantian antar waktu (PAW) atas namaPenggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Dalam Pokok Perkara:1)2)3)4)))6)1)8)9)

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad),Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum terkait perbuatan dan/atau tindakanTergugat, Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat Ill, TurutTergugat IV dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRDKabupaten Mojokerto atas diri Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat permohonan nomor:251/DPC03

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaikeabsahan tindakan Termohon Kasasi mengenakan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRDKabupaten Mojokerto, perbuatan mana menurut Pemohon Kasasiadalah melawan hukum;2. Bahwa Judex Facti mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi bahwagugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur karenapenyelesaian sengketa a quo belum pernah diajukan ke MahkamahPartai Kebangkitan Bangsa sehingga beralasan untuk tidak diterima;3.

Perihal :Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Murataraan. Edi Sukamto kepada Sdr. Isa Ansori, SH dari Partai Hanura.. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 4Oktober 2016 telah mengeluarkan surat No. 170 /865/DPRD/2016 yang ditujukankepada Gubernur sumatera Selatan melalui Bupati Musi Rawas Utara. Perihal :Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Murataraan. A. Bastari Ibrahim kepada Sadr.

DALAM PROVISI1.Mengabulkan Permohonan Provisional PENGGUGAT dan PENGGUGAT Ilseluruhnya.Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto, kepada sdr. Isa Ansori , SH.dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani RakyatNomor : A.136/DPPHANURA/VIII/2016. Tanggal 10 Agustus 2016.

Bastari Ibrahim.Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto kepada sdr.

Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. A. Bastari Ibrahim kepada sdr. Rinta Misardengan dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HatiNurani Rakyat pada tanggal 5 Agustus 2016. dengan tanpa didukung dasarhukum yang berlaku telah mengeluarkan surat Nomor : SKEP/131/DPPHANURA/VIII/2016.

Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto kepada sdr.

.//2016 perihal: permohonan (PAW) saudara Samsul M.

/I/2016 perihal Permohonan PAW saudara Samsul M. Nor;Memerintahkan kepada Tergugat II mencabut Surat Nomor 172/125/DPRD/2016, tanggal 19 April 2016 perihal permintaan nama calon pengganti antarwaktu;Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 761 K/Pdt.SusParpol/20166.

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum,karena gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dikabulkan karena dalilgugatan adalah Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukummengajukan permohonan penggantian antar waktu (PAW) tanpa dasar danalasan secara hukum, dan Termohon Kasasi Il melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu meminta nama calon pengganti antar waktu hal manapermintaan tersebut sebagai langkah proses penggantian antar waktu (PAW) dan tindakan tersebut tanpa dasar dan

demikian sudah tidak berlaku karena Pemohon Kasasi telahdilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sehingga walau putusan itudianggap benar ada maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum;b) Memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokratsedangkan menurut Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga PartaiDemokrat Tahun 2015 pemberhentian karena alasan apapun hanyadapat terjadi dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat;c) Menetapkan penggantian antar waktu (PAW

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut hukum seharusnya Gubernur Sulawesi Baratsebelum mengeluarkan Keputusan atas diri Penggugat yangmemberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, terlebihdahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.HI.056/PER/DPPPARTAIBURUH/XI/2012, tanggal 3 November 2012 yang isinya memohonkepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukanpenundaan proses PAW

Andi Muhtadin;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud yangtelah.....telah merugikan Penggugat, maka Penggugat khawatir segeradilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan olehnya ituPenggugat dengan segala kerendahan hati, bermohon ke hadapanyang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar danMajelis Hakim yang mulia kiranya dengan segala kewenangannyaberdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan

Tata Usaha Negara dapat berkenan untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan terlebih dahulu yang memerintahkankepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikanAnggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk dalamproses PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yangmenggantikan Penggugat tersebut sambil menunggu adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa adapun alasan

DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/261/DPRDtanggal 28 September 2012 Perihal:Pemberhentian Anggota DPRD.Fotocopy dari fotocopy Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/270/DPRD,tanggal 04 September 2012 Perihal: RalatTanggal Surat.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DewanPimpinan Cabang (DPCPartai Buruh)Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 14/PBPM/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012Perihal: Tindak Lanjut Proses UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

)...34(PAW) tidak terbukti dan secara hukum harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkanbahwa justru.

Sehinggapenyelesaian di tingkat DPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarangPenggugat tetap menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sahbedasarkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun2014;Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD KabupatenNagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUS RAGA,SH atas pengajuan Dewan Pimpinan

Cabang PARTAl DEMOKRASI PDIPKabupaten Nagekeo yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP(Tergugat), dengan diberikan foto copy pengajuan PAW dan Keputusan DPPPDIP Nomor 210/KPTS/DEWAN PIMPINAN PUSAT/X1/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUS SUSU, S.IP Dari KeanggotaanPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;Dengan berdasarkan foto copy yang diberikan dari Sekretariat DPRDKabupaten Nagekeo, baru diketahui dengan pasti bahwa Penggugat telahdipecat melalui Surat Keputusan

Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbay taggal5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidak benar, karenaselama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadir juga dalam rapat,namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuai Surat Keputusan DPPPDIP 210/KPTS/DPP/X1V2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,tanggal 28 Desember 2016 ;d.

Surat DPC PDIP Kabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPCPDIP)/NGK/2017tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenNagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernah disampaikan kepadaPenggugat YAKOBUS SUSU, S.IP) ;Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada posita poin 11 di atas, tergambardengan sangat meyakinkan bahwa Dasar Pemecatan Penggugat YAKOBUSSUSU,S.IP dari keanggotaan PDIP adalah Penggelembungan Suara padaPemilu 2014.

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama YAKOBUS SUSU, S.IPdan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelummasa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah CacatHukum dan Tidak Sah ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara ini ;7.

Kapadia (istri Pewaris/Pemohon I);

meter persegi) berdasarkan Surat ukur No. 22/1969 Tanggal 20 Djuni Tahun 1969 sesuai ketentuan hukum;