Ditemukan 51522 data
205 — 93
Putusan Put.44587/PP/M.X V/13/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap nilai Objek Pajakversi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai objek PPh Pasal26 Tahun Pajak 2008 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelumbanding ini menjadi sebagai berikut :Tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding (dalamRp
KHOIRUL AMIN bin SUWARSO
Termohon:
NUR SAIDAH binti H. ABD. KARIM
66 — 2
Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17April 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/10/IV/2002 tanggal 17 April2002 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terima kasih;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Eksepsi Tergugat I:Gugatan Obscuur Libel;1 Bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel;2 Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dijelaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugat danTergugat I dalam perkara a quo.
Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asas jelasdan tegas (een dudelijke en bepaalde conclusive) sesuai Pasal 8 RV;3 Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat Idalam perkara a quo juga tidak jelas;4 Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat danTergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat danpetitumnya juga tidak jelas;Bahwa atas dasar halhal tersebut di
33 — 29
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Perkara Tindak Pidana Desersisebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalamwaktu 6 (enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan3 (tiga) kali berturutturut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan serta Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak
10 — 1
yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;2 2222220 222 2Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
26 — 15
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/153/AD/K/I02
85 — 29
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Dak/33/AD/K/02/IV
50 — 32
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, tanggal 16Februari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
ABDUL HAMID SINA GULA
41 — 13
dalam register Nomor292/Pdt.P/2020/PN Bpp;> Berita Acara Persidangan, dimana sidang pertama tanggal 24November 2020 Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggildengan sah dan patut sebagaimana Relas panggilan kepadaPemohon melalui ECourt;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir, makaHakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan Permohonannya sehingga atas perkaranya tersebut tidak dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasari
VINKA NANDA
Tergugat:
1.SUTRISNO
2.SUPARMI
Turut Tergugat:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
23 — 3
./2021/PN Gpryang pada pokoknya sebagai berikut :Adapun hal hal yang mendasari materi gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat bernama VINKA NANDA Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 22September 2000Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Pelajarberalamat di Dsn Panggungsari RT 015 RW 004 Desa Kebonrejo KecamatanKepung Kabupaten Kediri.Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 55/Pat.G./2021/PN Gpr2.
13 — 13
., tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXKXXKXKXKXXKXKXXKKXXKKXXKKXKXKKXXKXKXXKXXXXXX, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu. juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah
12 — 3
meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangberdasarkan azas lex specialis derogate lex generalis, majelis Hakimberpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atastidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
pariArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka
48 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan dalam acara mediasi bahwagugatan salah alamat dengan menempatkan seseorang sebagai Tergugat,karena Tergugat dalam perkara ini tidak merasa menguasai maupunmengelola tanah sengketa dimaksud;Dan oleh karena ternyata gugatan tersebut tetap dilanjutkan dalampersidangan. maka Tergugat menolak dengan tegas semua alasan/dalilyang mendasari
SMG yang berbunyisebagai berikut: Menimbang bahwa bukti surat T5 membuktikan bahwa Rasio bin Raid.telah menjual tanah miliknya kepada Wastonah binti Ismail yang berasaldari warisannya dari Said Tabir yang tercatat pada C Nomor 517atasnama Tabir; Menimbang bahwa T5 tersebut semakin menguatkan PI bahwa tanah diblok Mijen adalah tanah peninggalan dari kakek paraPenggugat/Pembanding/Tergugat/Terbanding yang bernama Said Tabir,bukan milik dari Tabir pihak Tergugat/Terbanding;Sedangkan fakta hukum yang mendasari
133 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi berdasar fakta hukumsebenarnya yang mendasari gugatan Penggugat bermula dari perbuatanwanprestasi Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalamperjanjian kredit dengan Tergugat;Bahwa, dikarenakan Penggugat telah wanprestasi maka Tergugat melakukan parate eksekusi terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo.Pelaksanaan parate eksekusi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan keHal. 7 dari 11 hal. Put.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hal ini menunjukkanbahwa menyusun gugatan, Penggugat telah tidak cermat, tidak jelas danrancu (obscuur libel);Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat menjadi tidakjelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermula mengenaisuatu perjanjian, yaitu perjanjian kredit dan Penggugat telah wanprestasiterhadap perjanjian kredit tersebut;4. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas/kabur.
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan mendasari Pasal 14 Ayat (3) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yang bukan dariApotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan kepada bukansebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalah "tidak sah dan melanggar Pasal 60 Ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997".Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009c.
Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 Ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yangbukan dan Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter ; dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 Ayat (5) UndangUndang No. 5 Tahun 1997.d.
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 1 angka 11 menegaskan Penyerahan adalah setiapkegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepadapengguna dalam rangka pelayanan kesehatan kKemudian Pasal 14 Ayat(3) menyatakan Penyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit,puskesmas, dan balai pengobatan, hanya dapat dilakukan kepadapengguna/pasien Demikian pula Pasal 14 Ayat (4), menyatakanPenyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balalpengobatan, dilaksanakan berdasarkan resep dokter.Bahwa dengan mendasari
Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 Ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika baik dari penjual(seorang preman) kepada Terdakwa maupun kemudian dari Terdakwakepada pengguna (Saksi1) tersebut tidak sesuai yang ditetapkan olehPasal 14 Ayat (4) tersebut yaitu bukan dari apotik, rumah sakit,puskesmas, dan balai pengobatan, karena Terdakwa maupun Saksiladalah bukan pegawai Rumah Sakit, bukan pegawai apotik dan bukanpula seorang pasien/tidak mempunyai resep dokter
9 — 8
agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di XXXXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongpada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
12 — 0
, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagaiTermohon,;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 denganregister perkara Nomor 3247/Pdt.G/2018/PA.JS telah mengajukanpermohonan yang berbunyi sebagai berikut :Adapun alasan/dalildalil yang mendasari
17 — 9
Dalil ini merupakan dalil utama yang mendasari pengajuan pengesahannikah karena tidak semua pernikahan yang telah dilakukan secara melawanhukum dapat disahkan.
65 — 20
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sidikalang nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Sdk, tanggal 26 Februari2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari