Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — dr. GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
220169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini akansangat berpengaruh positif terhadap citra Indonesia sehinggadiharapkan dapat memantapkan kepercayaan masyarakatinternasional terhadap Indonesia;Sayangnya kesungguhkan upaya Indonesia tersebut,dimentahkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yangdidalamnya sarat akan ketentuanketentuan yang sifatnya sangatHalaman 15 dari 68 halaman.
Register : 23-05-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Oktober 2017 — Penggugat: LODIWYCK BANGNGU MODJO Tergugat: Manageman Perusahaan PT. Timor Media Grafika
17445
  • Bahwa perhitungan sebagaimana dikalkulasi dengan seenaknya olehPenggugat adalah tidak berdasar, dan merupakan indikasi jelas merupakantindakan mengeksploitasi pihak perusahaan/ Tergugat untuk mengakomodirtradisi kerja buruk Penggugat, berdasarkan curhatan imajiner gugatannyayang sarat akan fakta manipulatif.b.
Register : 28-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Bkn
Tanggal 26 September 2019 — Pemohon:
Erlina Sari Harahap
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar c q Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu
249170
  • tidak profesional menangani LaporanPolisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April2019, sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yakniadanya hubungan keperdataan antara Pelapor dengan PEMOHONtentang hutang piutang yang merupakan ranah keperdataan sebagaimanapasal 1754 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pinjam meminjamadalah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihakyang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karenapemakaian, dengan sarat
Putus : 04-03-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PT PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 4 Maret 2015 — YULIUS DAMA bin YOSEPH VS JAKSA
7126
  • .: membubuhkan tandatangan dalam setiap call memo, dan memberikan accpada memo interen, sebagai dasar persetujuan realisasii PAL;Bahwa tindakan Terdakwa menyetujui pencairan inipun sarat dengan pelanggaranSOP di antaranya :1.2.Tanggal 08 november 2006 terdakwa menyetujui pembelian Dump truk senilaiRp. 147,950,000.00, dimana pembelian Dump truk seharusnya merupakankategori kredit Infestasi/ modal, namun terdakwa menyetujuiu penyimpanganpenggunaan kredit dari KMK (kredit modal kerja) ke Kredit infestasi
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2082 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — TEMMY, dk. VS ISKANDAR, dkk.
13586 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku Notaris/PPAT (Tergugat Il) tersebut nyatanyata merupakanproduk Akta Jual Beli (AJB) yang sarat dengan cacat hukum sehubunganAkta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal 16 November 2001 telahmemuat atau mengandung pelanggaranpelanggaran atau kekeliruankekeliruan yang antara lain:6.1. Pihak Pembeli dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal16 November 2001 yaitu Temmy (Tergugat !)
Register : 10-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN BREBES Nomor 87/Pid.B/2016/PN Bbs
Tanggal 26 Oktober 2016 — Kusyanto, KH bin Moch. Chariri Rivai
607
  • Brebes dengan sarat menyediakan uang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan saksi memberikan uang mukasebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan cara transfer dan padatanggal 3 Januari 2016 saksi juga transfer ke rekening milik Sdr.
Putus : 08-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 401/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 8 Januari 2019 — SAMSUL ANWAR alias AWANG Bin SLAMET SISWANTO
4723
  • tenggangwaktu 7 hari dan sesuai dengan tata cara serta syaratsyarat sebagaimanaditentukan undangundang, Pasal 233 jo 67 KUHAP, dengan demikian masingmasing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa, tidak mengajukan memori banding, namun Majelis Hakim TingkatBanding tetap melanjutkan pemeriksaan ulang perkara aquo sebagai judexHalaman 60 dari 71 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PT.DKIfactie karena memori banding bukan merupakan sarat
Putus : 12-06-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 651/Pdt.G/2013/PA.Tnk
Tanggal 12 Juni 2014 — PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
110
  • ratus ribu rupiah) dan jika dikalkulasi dalamrentang waktu tersebut di atas, uang yang diperoleh mencapai ratusan jutarupiah Penggugat Konvensi tidak dapat membutikannya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Konvensitentang tanah yang terletak di Kecamatan Tanjung Senang Kota BandarHal. 43 dari 58 hal Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA.TnkLampung, tersebut telah dudukung oleh keterangan dua orang saksi dibawahsumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lain sehinggamemenuhi sarat
Register : 18-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR
Tanggal 5 Juli 2018 — ABDUL RAUP alias H. ABDUL RAUP, DK sebagai PARA PEMBANDING M E L A W A N M. ERFAN EFENDI, sebagai TERBANDING Dan Kepala Desa Gili Indah, sebagai PARA TURUT TERBANDING
3318
  • Ibrahim (Tergugat2) tidak memenuhisarat hukum sebagai saksi dalam SURAT PERNYATAANPENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang dibuat olehABDUL RAUF (Bukti T.11, T.21).Bahwa atas alasan hukum tidak memenuhi sarat, maka kesaksian H.Ibrahim dalam SPORADIK telah bertentangan (melawan hukum)dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetetntuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang
Putus : 24-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/PID/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — MATIAS BALA LANGOBELEN Alias BALA ;
6726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa kalau saksi tidakmengaku, saksi akan dibawa ke Polda NTT dan ditahan disana, sertaada foto satelit yang merekam, keberadaan saksi di TKP, yangmenurut penyidik adalah teknik dari penyidik dalam pemeriksaan,...dstnya meskipun dalam KUHAP tidak diatur ;Bahwa penegasan Judex Facti meskipun dalam KUHAP tidak diaturpada akhir pertimbangan di atas sebagai bentuk pembenaran terhadaptindakan penyidik yang bertentangan dengan hukum, sekaligus sebagaibukti bahwa Terdakwa diajukan kepada persidangan ini sarat
Register : 01-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 50/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 10 April 2018 — IRFAN VS CHOO KIM POH ALS VIVIAN ISKANDAR CHU, DKK
52239
  • hukum;56.Bahwa tindakan Tergugat VI tersebut pada akhirnya menimbulkankerancuan serta keanehan terhadap status kepemilikan tanah yang diberikankepada Tuah Dharma Kadar i.c orang Tua Tergugat I, Tergugat Il, danTergugat Ill sebagai dasar Pembangunan komplek Perumahan milikTergugat , Tergugat Il, dan Tergugat IIl,dan/atau Tergugat IV atau TergugatV dan hal tersebut mengindikasikan jika proses pengeluaran SuratHalaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2018/PT MDNKeterangan tersebut pada saat itu sarat
Register : 22-12-2009 — Putus : 24-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 33/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 24 Juni 2010 — C. B. LISNAHAN, dkk vs : LURAH OEPURA, cs
12560
  • Dengan demikian penunjukan dan pengangkatan KetuaLingkungan Ivoleh Lrah Oepura (Tegrugat) dan segala sesuatuyang telah dilakukan oleh Ketua Lingkungan Ivtersebut,dalam melakukan pemekaran wilayah RW.11, RT.26 dan RT.28,harus dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat serta harus dianggap tidak pernah ada =;Bahwa pemekaran tersebut terkesan dipaksakan oleh Tergugatdan sarat dengan kepentingan politis ;Bahwa selain melanggar ketentuan ketentuan tersebut diatas,Tergugat juga telah
Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Tip.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HARYOKO SEPUTRO bin HARJO SEPUTRO
6818
  • Korupsisertipikat tanah disahkan, ditetapbkan namanya, kemudiansertipikat dicetak dan diterbitkan.Bahwa syarat yang dipenuhi untuk penerbitan sertipikattanah yang perolehan haknya dari tanah tukar gulingbengkok dengan tanah milik perorangan, harus ada Suratljin dari Bupati rekomendasi dari Gubernur dan atau tanahYasan sebagai penukar sudah dilakukan permohonanpengajuan sertipikat atas tanah pemerintah desa, setelah itubaru tanah tukar guling dilakukan proses untuk atas namapribadi/perorangan, untuk sarat
    atas namaKARBINO HARDJO SEPUTRO, tanah tersebut tahun 1992beralih penguasaan kepada SUWARDI bin KARTOMULYOdengan cara jual beli, selanjutnya tahun 1996 dikuasai olehSUKINI.Bahwa terdakwa membuat surat tersebut agar permohonanyang diajukan oleh SUKINI bisa memenuhi sarat, sehinggaterdakwa merobah menjadi tanah Yasan KARBINOHARDJO SEPUTRO, dimana KARBINO HARDJOSEPUTRO adalah ayah terdakwa dan telah meninggaldunia tahun 2004.Bahwa surat keterangan tersebut terdakwa buat tidaksesuai dengan keadaan yang
Putus : 27-01-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1920 K/PID.SUS/2008
Tanggal 27 Januari 2009 — JOHANSYAH UDONG Bin LELAM,
5332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • A :03, Tahun : 2002, Nomor :, tertanggal 10 April 2002 ;Nota No. 05 tertanggal 18 April 2002 ;Sarat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Kegiatan Rehabilitasi Hutan danLahan di Desa Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat,No : 05, tanggal: 25 Maret 2002 ;Surat Serah Terima Barang No. 05/Kel.
    A: 03, Tahun : 2002, Nomor :, tertanggal 10 April 2002 ;Nota No. 05 tertanggal 18 April 2002 ;Sarat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Kegiatan Rehabilitasi Hutan danLahan di Desa Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten KutaiBarat, No : 05, tanggal: 25 Maret 2002 ;Surat Serah Terima Barang No. 05/Kel. Tani/V/2002 tanggal 18 April2002 ;Kelompok Tani Sanjaya Desa Muara Tokong Kecamatan Damai,Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 05, perihal : pesanan barang saprodi;Hal. 106 dari 116 hal. Put.
Register : 30-05-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN BANYUMAS Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bms
Tanggal 25 Juli 2018 — Penggugat:
RADEN SUMEDI HADI
Tergugat:
1.LELLYANA MARETTA YONAS DIAN
2.ARIEF YUSUF ANGGARA
3.ADITYA SADEVA YONAS DIAN
7815
  • Menghukum Tergugat - 1, 2, dan 3 atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan danmenyerahkan Objek Sengketa seketika tanpa sarat untuk segera kepada Penggugat, bilamana perlu denganbantuan Alat Negara/Kepolisian Negara RI.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — TJOKORDA GDE MAHAPUTRA, dkk vs TJOKORDA GDE ALIT, S.H., dkk
9043 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wayan Kisid,terhadap kedua alat bukti tersebut tidak ada relevansinya, karena penuhdengan rekayasa, karena kedua surat tersebut dibuat hanya sematamatauntuk memenuhi permintaan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para TergugatKonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi yang sarat dengan kepentingandan sama sekali tidak berdasarkan fakta.Bahwa terhadap keterangan saksi Wayan Widana, Spd berkaitan dengan buktiT.5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri semarapura dalam perkara a quo PadaHal. 36 dari 47 Hal.
Register : 04-02-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 03/G/2014/PTUN-Kdi
Tanggal 16 September 2014 — SAMSUL BAHRI, SH.,M.Si. Dkk (P) Vs 1. BUPATI KOLAKA (T), 2. Drs. Andi Sastra Pangerang, MM, (T II Intv)
14978
  • Bahwa penerbitan dari Surat Keputusan Tergugat tersebut terkesan merupakankeputusan yang sarat dengan kepentingan politik, dimana Obyek Gugatantersebut dikeluarkan secara tergesagesa, tidak cermat, tidak teliti dan tidak memilikidasar Legitimasi hukum, sebab terdapat pengabaian atas prosedur dan mekanismehukum yang sebenarnya (Inprosedural) ; ono n nner. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo tersebutadalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : a.
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
12345
  • Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan tanah industri;Bahwa itu) jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agar tidakdibebani;Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadi ketika initiidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian dari jawaban ini;Bahwa tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian; Bahwa ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang
    Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadiketika ini tidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian darijawaban ini. Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah bolehdiperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian. Ada 4 sertifikat HGB yangdiperpanjang oleh BPN, semuanya belum pernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mau tandatangan PPTI.
Register : 16-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 634/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 14 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : NY. ELLA HANDOYO Diwakili Oleh : Firman Liando, SH.,
Terbanding/Tergugat I : DRA. ENDANG HERMININGSIH
Terbanding/Tergugat II : LUNAROOSY PURNAMA SEPTIRIA, S.H. ALS. LUNA SINAGA
Terbanding/Tergugat III : R.SUKIRMAN
Terbanding/Tergugat IV : NAMIN
Terbanding/Tergugat V : SYAMSUDIN
8351
  • Sebab menurut hematPenggugat perikatan jual beli a guo didahului serta sarat denganunsur tipu muslihat (bedrog) dan/atau motif lain yang dilakukan olehpihakpihak tertentu yang pada intinya bertujuan mencari keuntungandiri sendiri dengan mengabaikan hakhak pihak lain khususnyaPenggugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat samasama mengalami keadaan yang samasama tidak diuntungkan akibatterjadinya perikatan jual beli a quo;.
Register : 02-06-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 05-05-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 432/Pdt.G/2016/PA.SUB
Tanggal 9 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1210
  • Bahwa dari jawaban tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkanpemohon tidak benar dan sarat rekayasa, dalam hal ini termohon tidak menerimaperceraian ini.