demokrasi yang dianut olehPartai Politik;Yang Mulia, Majelis Hakim;Bahwa saat ini Penggugat juga adalah anggota DPRD Kabupaten SidenrengRappang yang terpilin dalam Pemilu legislatif tahun 2009, dari Daerah Pemilinan 4(empat ), yaitu Kecamatan Dua PituE, Pitu Riase dan Pitu Riawa KabupatenSidenreng Rappang;Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum Para Tergugat sebagaimana diuraikandiatas tersebut, sehingga saat sekarang ini Penggugat mengalami suatu rencanaPemberhentiian dan Penggantian Antar Waktu (PAW

yang dianut olehPartai Politik;Yang Mulia, Majelis Hakim;Bahwa saat ini Penggugat juga adalah anggota DPRDKabupaten Sidenreng Rappang yang terpilin dalam Pemilu18.19.20.15legislatif tahun 2009, dari Daerah Pemilihan 4 (empat), yaituKecamatan Dua PituE, Pitu Riase dan Pitu Riawa KabupatenSidenreng Rappang;Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum Para Tergugatsebagaimana diuraikan diatas tersebut, sehingga saat sekarang iniPenggugat mengalami suatu rencana Pemberhentian dan PenggantianAntar Waktu (PAW

) Penggugat;Bahwa Saksi mengetahui berita tentang PAW di Partai Golkar dari mediamassa dan juga dari temanteman saksi yang mantan pengurus DPD Golkardapil Sidrap ;Bahwa sebelumnya saksi adalah sebagai pengurus sampai dengan periode2010 dan menjabat sebagai wakil sekertaris DPRD Sidrap;Bahwa jabatan A.

Sukri Baharmana di PAW;Bahwa yang saksi ketahui orang biasadi PAW antara lain adalah1. Orangnya meninggal dunia;2. Orangngya sakit yang tidak bisa sembuh (kronis);3. Orangnya Pindah Partai ;Bahwa saksi tidak pemah mengkonfirmasi dengan teman saksi kenapa sampai A.Sukri di PAW;Bahwa sepengetahuan saksi A. Sukri belum meninggal dunia, tidak sakit, dantidak pindah Partai ;Bahwa saksi tidak mengetahui apa langkah yang diambil A.

Sukri terhadap PartaiGolkar atas PAW tersebut selain dari gugatan ini;Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada pengurus yang melanggarAnggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai, Dewan pengurus partaimemanggil bagi pengurus partai yang melanggar tersebut untuk dikompirmasi;24Bahwa Setelah dikompirmasi maka dirapatkan dulu secara internal ataspelanggaran yang dilakukan itu, baru diambil sikap terhadap pelanggaranyang dilakukan orang tesebu;Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2004 sampai dengan tahun

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi yang di tindaklanjuti oleh Tergugat IIdengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Jawa TengahNomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembangatas nama Sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat)tidak disertai dengan alasan PAW yang sah sesuai ketentuanbunyi pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UndangundangNomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDjo.

Muhammad Bahaudduror, S.Pikepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, maka untukmenghindari kerugian yang lebih besar pada diri Penggugatakibat tindak lanjut surat tersebut, Penggugat mengajukanpermohonan putusan Provisi agar Pengadilan NegeriRembang menangguhkan Pelaksanaan Penggantian AntarWaktu (PAW) sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi(Penggugat) kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) ;Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr.

pada 1 April 2016 dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di KantorDPP Partai NasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Perihal :Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Murataraan. Edi Sukamto kepada Sdr. Isa Ansori, SH dari Partai Hanura.. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 4Oktober 2016 telah mengeluarkan surat No. 170 /865/DPRD/2016 yang ditujukankepada Gubernur sumatera Selatan melalui Bupati Musi Rawas Utara. Perihal :Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Murataraan. A. Bastari Ibrahim kepada Sadr.

DALAM PROVISI1.Mengabulkan Permohonan Provisional PENGGUGAT dan PENGGUGAT Ilseluruhnya.Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto, kepada sdr. Isa Ansori , SH.dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani RakyatNomor : A.136/DPPHANURA/VIII/2016. Tanggal 10 Agustus 2016.

Bastari Ibrahim.Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto kepada sdr.

Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. A. Bastari Ibrahim kepada sdr. Rinta Misardengan dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HatiNurani Rakyat pada tanggal 5 Agustus 2016. dengan tanpa didukung dasarhukum yang berlaku telah mengeluarkan surat Nomor : SKEP/131/DPPHANURA/VIII/2016.

Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto kepada sdr.

Analisa Yuridis FormilPergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdipilin secara langsung untuk menduduki atau menjabat jabatanlegislatif dalam satu periode (lima tahun), karena Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD bukan inkonstitusional sehinggaPergantian Antar Waktu (PAW) Legislatif tak semudah membalikantelapak tangan, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggotapartai politik dan telah divonis bersalah terbukti

Dalam proses PAW (Pergantian Antar Waktu) butuh waktu dantahapan, dan perlu adanya verifikasi berkas secara valid terhadapcalon penggantinya yang akan ditetapkan KPUProvinsi/Kabupaten Kota,"Sedangkan mengenai prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW),sebagaimana diatur dalam Pasal 356 yang berbunyi sebagai berikut :1.Pemberhentian anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 355 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2)huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan pimpinan partai politikkepada

), atas nama Dessy Yusandi, anggota DPRD ProvinsiBanten dari Fraksi Golkar tersebut;Bahwa karena itu secara hukum dan lainlain TURUT TERGUGAT II(Gubernur Banten) quod non, tidak dapat digugat, dan atau dimintapertanggungjawabannya terhadap halhal yang tidak ada hubungancausalitas, mengenai proses Pemberhentian Dessy Yusandi(TERGUGAT Ill) atau Pergantian Antar Waktu (PAW) atas namaPENGGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT II (Gubernur Banten) menganggap prosesPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW), aquo

) bisadilakukan. sehingga sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan sertasangatPremateur, (tidak tepatwaktu), untuk dijadikan objeksengketa dimuka Lembaga Peradilan;Bahwa kemudian dalam proses pergantian antar wakitu (PAW)Pimpinan partai politik pada saat mengusulkan pergantian antar waktu(PAW) harus melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftarperingkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telahdilegalisir oleh KPU Provinsi, berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 16 tahun 2010

Putusan Perdata Nomor 51/PDT/2017/PT BTNGubernur Banten (TURUT TERGUGAT Ill), karena prosesPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat saja terjadibukan hanya karena tindak pidana yang dilakukan anggota DPRDtetapi atas pengusulan partai yang mengusungnya sehinggaPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) lebih dipengaruhipada kebijakan internal partai yang dalam hal ini Partai Golkar;9.

Bahwa selanjutnya Tergugat 1 pada tanggal 11 Desember 2012 dengansurat bernomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 telah mengajukan UsulanPemberhentian antar Waktu ( PAW ) ke Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Solok atas diri Penggugat, tanpa menunggu hasildari Mahkamah Pernyeiesaian Sengketa ( MPS ) PAN sebagai wadahpenyelesaian persengketaan politik sesuai UU No. 2 thn 2011, perbuatanTergugat tersebut adalah perbuatan yang merugikan penggugat danmerupakan perbuatan hukum.10.Bahwa oleh karena perbuatan

II teian melakukan perbuatansemenamena kepada penggugat , perbuatan tergugat dan tergugat IItersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangatberalasan hukum Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan tergugat II haruslahdibatalkan, dan Surat Tergugat Nomor PAN /0411/A/KS/67/XII2012tanggal 11 Desember 2012 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu(PAW) berdasarkan Surat.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan usulanPerberhentian Antar waktu (PAW) terhadap penggugat dengan suratNomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 tanggal 11 Desember 2012berdasarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/986/X/2012tanggal 19 oktober 2012 adalah perbuatan semenamena danmerupakan perbuatan melawan hukum .6. Menyatakan Surat tergugat Nomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012tanggal 11 Desember 2012 adalah promatur dan tidak berkekuatanhukum7.

Bahwa sesuai dengan mekanisme Pengusulan pemberhentian sebagaiKader dan Pergantian Antar Waktu (PAW), diurus Anggota DPR RI diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Anggota DPRD Propinsi diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Anggota DPRDKabupaten/ Kota diusulkan oleh dewan Pimpinan Daerah (DPD). dimanaoleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dimana ketentuan usulan tersebutdisampaikan dengan surat tertulis oleh DPP kepada DPD yang disertaidengan Kronologis Bukti Otentik terhadap Pelanggaran

Dimana dalam gugatannya Penggugat menjadikanDewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Solok sebagai Tergugat I.Seharusnya yang menjadi tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP)karena DPP lah yang mengeluarkan dan menerbitkan Surat KeputusanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, dan Dewan PimpinanDaerah (DPD) hanyalah menindak lanjuti surat dan perintah dari DPDtersebut.

3/Pdt.G/2011/PAW

15/Pdt.G/2011/PAW

Yana yang diserahkan oleh Syahril Smenerima sebuah surat dari Dewan Pimpinan PusatPartai Nasdem dan ternyata isinya adalah berupa SuratKeputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DewanPimpinan Pusat Partai Nasdem yakni Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Dr.Aswani Zain DT,MH sebagai Anggota DPRDKabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;5.

ASNAWI ZAIN, DTMHbukanDr.ASWANI ZAIN DT,MH, sehingga Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPENGGUGAT, karena salah Subjek Hukumnya yangmenyebabkan Surat Keputusan tersebut CACATdalam pembuatan dan BATAL keberlakukannyasecara Hukum; 11.

Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 adalahdilatarbelakangi oleh surat usulan DPW Partai NasdemProvinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018tanggal 22 Desember 2018 Tentang Pengantar PAW AnggotaDPRD Kabupaten Pesisir Barat;12.

indisipliner atautidak mematuhi keputusan DPW Provinsi Lampung danDPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat;"= Bahwa TERGUGAT II juga tidak pernah memberikanpenjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepadaPENGGUGAT terkait tindakan indisipliner atau tidakmematuhi keputusan Partai dan PENGGUGAT tidakpernah menerima teguran dan sanksi apapun dariPartai, sehingga terbitnya surat usulan DPW PartaiNasdem Provinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 TentangPengantar PAW

demikian Para Tergugat telah melanggar ketentuanPasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan:Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) di atur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga;Bahwa secara tibatiba Penggugat kaget setelah membaca harian Lombok Post,tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 Rubrik Sumbawa bertuliskan:SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW

: Dilantik 19Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaan tersebut tertulissurat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Penggugat merasa tidak pernahdiberi tembusan surat apapun maupun diajak bicara dalam proses PenggantianAntar Waktu, sehingga jika Penggugat dianggap melakukan kesalahan ataupelanggaran terhadap AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat, Penggugat pasti

Irawansyah dari KeanggotaanPartai Hanura yang secara tibatiba Penggugat kaget setelah membaca harianLombok Post, tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 pada Rubrik Sumbawabertuliskan SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW:Dilantik 19 Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaantersebut tertulis surat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Penggugat merasatidak

: Dilantik 19Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaan tersebut tertulissurat PAW Pemohon berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Pemohon merasa tidak pernah diberitembusan surat apapun maupun diajak bicara dalam proses Penggantian AntarWaktu, sehingga jika Pemohon dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaranterhadap AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon pasti akan

Irawansyah Dari KeanggotaanPartai Hanura yang secara tibatiba Pemohon kaget setelah membaca harianLombok Post, tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 pada Rubrik Sumbawabertuliskan SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW:Dilantik 19 Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaantersebut tertulis surat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Pemohon merasa tidakpernah

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam No.Pol DA 6330 PAW.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di Jl.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN BjbPol: DA 6330 PAW

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di JI.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

Peramuan RT. 011 RW. 003 KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Pol: DA 6330 PAW tanpa surat langsung

Terdakwa menjual Narkotika jenis sabusabu tersebuthanya berupa keuntungan memakai Narkotika jenis sabusabu.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam melakukankegiatan peredaran Narkotika jenis sabusabu.Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri serta lokasi penangkapanTerdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan yang berisi Narkotikajenis sabusabu, 1 (Satu) buah handphone Xiomi warna hitam serta 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor PolisiDA 6330 PAW

9/Pdt.P/2014/PAW/PA.TTE

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah);c.

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah)c.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 043 /SK DPP PDS / X/2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW )Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara; dari saudara TONNIES SIANTURI.SP., kepada penggantinya saudara Ir SAHAT HAODJOHAN SITUMORANGutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda: P1 ;2.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 045 / SK DPP PDS / X /2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW),anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari saudara Drs DERMAWANSEMBIRING kepada penggantinya saudara Pdt SADRAH BRAHMANAutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda : P2.3.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.

PLATE Ketua Umum Sekretaris Jenderal Bahwa, sebelumnya Penggugat terlebih dahulu dalam persidangan yangmulia ini perlu memaparkan kronoligi penyampaian kedua Surat Keputusanyaitu tentang pemberhentian bernomor : 184SK/DPPNasDem/X1I/2018tertanggal 15 Nopember 2018 dantentang PAW (Pergantian Antar Waktu)bernomor : 185 SK/DPP NasDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember2018, Secara bersamaan dengan surat usulan PAW dari Tergugatbernomor : No.219SE/DPPNasDem/X//2018 tanggal 19 Novbember 2018yang ditujukan kepada

kami ulangi lagi,Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor.3/Pdt.SusParpol/2018/PN Randan mohon dianggap telah diulangi dalam alasan hukum tentang PAW(Pergantian Antar Waktu) ini;Bahwa, tentang alasan PAW lembar kedua SK nomor 185SK/DPPNaDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember 2018 baris ke 4 (keempat)Pertama: ...........tidak mematuhi Keputusan DPW Partai NasDem ProvinsiKepulauan Riau dan DPD Partai NasDem Kabupaten Natuna serta TataTertio DPRD Kabupaten Natuna (Peraturan DPRD No.1 Tahun 2017), perluPenggugat

Digantikan oleh suara terbanyak kedaua atas nama Atriadi sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagimanadimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf b jo Pasal 194 ayat (1) UU Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Bahwa, Tergugat sungguh teledor didalam melakukan tindakantindakannyayang sematamata hanya untuk bertujuan mem PAW kan Penggugat,sehingga banyak melakukan kesalahankesalahan daalam pengajuan setiapsuratnya seperti termasuk dalam surat usulan PAW yang ditujukan

Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/X1/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.

Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/XI/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.

., yang di tindaklanjuti olehTergugat Il dengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPWJawa Tengah Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4Maret 2016 tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.,yang berakibat Tergugat bertindak mengeluarkan Surat KeputusanNomor 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentiansebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu SaudaraHalaman 2 dari 29 hal. Put.

atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa: Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidanadan perkara perdata di tingkat pertama;Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang disertaipermohonan kepada Pengadilan untuk menilai, mempertimbangkan danmemutuskan perbuatan Para Tergugat dalam merekayasa, menerbitkansuratsurat atau keputusan yang berisi pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai NasDem dan melakukan PAW

,dan atas usulan tersebut Tergugat II menerbitkan Surat RekomendasiDPW Partai NasDem Jawa Tengah bernomor: Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang dikirim kepadaTergugat dan selanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1April 2016 dengan Surat Nomor: 013UND/DPP.NasDem/IV/2016Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP PartaiNasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama Sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Nomor 1159 K/Pdt.SusPar.Pol/201726.2728.anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan Para Tergugatterhadap Penggugat adalah melawan hukum dan tindakan/perbuatanyang dilakukan secara melawan hukum bermakna sebagai tindakanyang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat mengusulkanmemberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian/Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sdr.

Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) melalui suratNomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepadaTergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaa);.

berlaku, termasuk Tata Tertib, Kode Etik,Platform Perjuangan Partai Demokrat (AD/ART PartaiDemokrat), selain itu Penggugat dalam segala aktifitassenantiasa menjaga martabat, kehormatan, citra dankredibilitas Partai Demokrat maupun DPRD ProvinsiSulawesi Tenggara, sekalipun demikian namun diluar dugaanpada pertengahan Tahun 2011, Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi TenggaraHalaman 7 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKTmengajukan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW

AD/ART Partai Demokrat maupun peraturanperundangundangan yangBahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, Penggugat mengajukan gugatanlagi ke Pengadilan Negeri Kendari, Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi,tanggal 29 Mei 2013, (sedang berproses), karena Gubernur Provinsi SulawesiTenggara telah memproses kembali Usul Pemberhentian Antar Waktu atas diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai suratNomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Tentang Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

Hal ini dapat dilihat dariFundamentum Petendi dimana Penggugat menguraikan mengenai pengajuanusul PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat ProvinsiSulawesi Tenggara atas nama Penggugat yang bertentangan dengan UndangUndang, asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PartaiDemokrat, dan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010, yang seolaholah telahdilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan aquo.

Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Teng gara;Halaman 43 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKT17.b.

Karena, penerbitan Surat Keputusan ObjekSengketa tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor : 160/1013.DPRD,tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul PAW Anggota DPRD Provinsi SulawesiTenggara dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 160/1856, tanggal 24 Mei2013, Perihal Usulan PAW Anggota DPRD SulawesiTenggara.

Yang Dimohonkan:Bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ini, berkenaan denganpemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat sebagaimana keputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 47/SK/DPP.PD/IV/2010.Dimana hal tersebut berdampak pada Pergantian Antar Waktu (PAW)Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi SulawesiSelatan dari Partai Demokrat;3. Kewenangan Pengadilan Negeri:1.

pihak Penggugat telah mengajukan gugatan/keberatankepada Tergugat dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri KelasIA Makassar, maka secara Mutatis Mutandis pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Demokrat juga pengusulan/proses PAW sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatanharus ditunda sampai adanya putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;5.

Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah dan cacat prosedural serta pengusulan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat II tidak sah dancacat Prosedural;5. Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat Il batal demi hukum atau setidaktidaknya dapatdibatalkan;6. Menyatakan bahwa Penggugat Misriyani Ilyas adalah anggota PartaiDemokrat yang sah;7.

Gugatan Penggugat Kabur:Bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena dasar gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam Petitum gugatannyapada Petitum nomor 5, meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat pemberhentianyang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan PAW yang dikeluarkan olehTergugat Il batal demi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan batal demihukum.

Demikian juga Petitum gugatan pada point 4 yang meminta MajelisHakim untuk menyatakan bahwa surat pemberhentian yang dikeluarkan olehTergugat tidak sah dan cacat procedural demikian juga pengusulan PAW olehTergugat II tidak sah dan cacat procedural. PetitumPetitum yang demikian itusangat kabur menurut hukum. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);3.

SUPIANI;

SUPIANI; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker)putin dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motorHonda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 warna Merah Putih An.SUPIANI;Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.

Srikandi RT. 20 KotaBanjarmasin pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah kontrakannyabersama barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam(les stiker) putih dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka :MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya, danjuga 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan NomorPolisi DA 6976 IW warna ungu; Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan terhadap

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lainMenimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telahterbukti, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783,Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya bukan milik para terdakwa melainkanmilik saksi RUSINAH Binti H.

SUPIANI, 1 (Satu) unit sepeda motorHonda Scopy warna hitam (les stiker) putin dengan Nomor Polisi terpasang DAHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mrh6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kuncikontaknya, 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor HondaScoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An.

SUPIANI; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No. 0801194000361tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopydengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An. SUPIANI.Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.

Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untukmenerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat.

Akan tetapi sudahsepatutnya dalam menjalankan haknya tersebut Tergugat mempunyaikewajiban untuk tetap mentaati Pancasila, UUD 1945 (konstitusi) danPeraturan Perundangundangan ;Bahwa terdapat fakta hukum sampai dengan saat ini Pimpinan DPRD Kab.Bojonegoro (sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan) tidakpernah mengajukan usulan PAW atas nama Penggugat (Sudjono Budiono) ;Bahwa terdapat bukti hukum yang nyata bahwa surat pribadi Sdr.

;Tentang surat usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T3) yangdiajukan oleh salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tidakmemenuhi sifat kolektif kolegial ;Bahwa, Majelis Hakim telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan faktahukum yang ada, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, dimana disebutkan bahwa kewenanganGubernur dalam proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kotabersifat meresmikan, maka dalam memproses usulan PAW

Bojonegoro melalui BupatiBojonegoro, Pemohon Kasasi (Gubernur Jawa Timur) hanya dapat menilaikesesuaian secara formal prosedural sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 ;Bahwa, sesuai fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertamaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sampai dengan saat terbitnyakeputusan objek sengketa (Bukti T1) pada tanggal 27 Juli 2012 PemohonKasasi tidak pernah menerima pemberitahuan, pencabutan, pembatalan dan/ataupenyangkalan terhadap surat usulan PAW

adalah dalildalil yang tidak terdapat dalamJawaban maupun Duplik karena dalildalil tersebut disampaikan PemohonKasasi khusus untuk menanggapi dan menolak pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian dalildalilPemohon Kasasi tersebut adalah dalildalil yang baru dan kesemuanya belumdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maupunTingkat Pertama ;a Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam dalildalil tersebut di atasbahwa surat usulan PAW

PENGGUGAT serta Para Pihak terkaitlainnya, mengingat adanya fakta PARA TERGUGAT danTERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah secara melawanhukum melakukan ;a) Pengajuan dan Proses Verifkasi dan KeputusanRapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota BatamPergantian Antara Waktu dari Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Batam atas namaPARA PENGGUGAT kepada Pengganti yang diajukanPARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;b) TURUT TERGUGAT I akan melakukan' pengajuanPeresmian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu(PAW

Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT danPARA TURUT TERGUGAT untuk menghentikandan tidak melakukan proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Batam dari PARAPENGGUGAT kepada Pengganti yangdiajukan PARA TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT ;3.

Menyatakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;3.Menyatakan Batal demi hukum segala Keputusan yangdibuat PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGATmengakut Pergantian Antar Waktua (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Batam atas nama PARAPENGGUGAT kepada Penggantinya yang diajukan PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah Lalai dalammelaksanakan kewajibannya untuk melakukan perintahAD/ART PDS;5.

Foto Copy Membuktikan adanya Dualisme DPP PDS danKesepakatan Pembatalan PAW Antara DPP PDS denganKuasa Hukum Penggugat di Hotel Mercure Jakarta ,yang diberi tanda Bukti P 1;2. Foto Copy Surat DPP PDS Tentang Pembatalan Paw An.Ir. REINHARD HUTABARAT, yang diberi tanda Bukti P 23. Foto Copy Surat DPP PDS Tentang Pembatalan PawAn. Drs.

Foto copy surat DPC PDS No O9/EXT/PDSBIM/XII/2007, tanggal 10 desember 2007 perihal:pengajuan PAW anggota DPRD Kota Batam dari a/nsdr Rudy Tuahta Sembiring Meliala STH kepada a/sJohson Hutabarat utusan dari PDS kota Batam, yangdiberi tanda bukti TI, TIII No 09;7. Foto Copy Surat DPC PDS Kota Batam No. @1/DPC BATAM/I/2008, tanggal 18 Januari 2008, perihalPenarikan Pemberhentian serta pencabutan KTAsdr. Rudy Sembiring Meliala, S$.

/SP/DPW/PPRNNTB/VIV/2012tanggal 8 Juli 2012 tentang Permohonan Pemberhentian dari KeanggotaanHal .3 .Putusan No.279/Pdt.G/2013/PN.JktTim.Partai Peduli Rakyat Nasional dan PAW DPRD Propinsi Nusa TenggaraBarat atas nama Noerdin HM. Jacub (Penggugat) dengan alasan Penggugattelah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPRN.

/SP/DPW/PPRNNTB/VIV2012 tanggal 8 Juli2012 tentang permohonan Pemberhentian dari keanggotaan Partai PeduliRakyat Nasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas namasaudara Noerdin HM. Jacub. ;Dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat KeputusanNo. 0079/SK/DPPPPRN/VIV2012 tanggal 14 Juli 2012 tentangPemberhentian Saudara Noerdin HM.

/SP/DPW/PPRNNTB/VIV/2012tanggal 8 Juli 2012 tentang permohonan Pemberhentian dari keanggotaanPartai Peduli Rakyat Nasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa TenggaraBarat atas nama saudara Noerdin HM. Jacub; ketiga surat tersebutditerbitkan tanoba kewenangan yang sah dan tidak mempunyai kekuatanMING Kat james rene ner ene nee ee6.

Jacob/Penggugat, sebagai tindak lanjut dari surat DPW PPRN NusaTenggara Barat Nomor 07.1/SP/DPW/PPRNNTB/VII/2012, tanggal 8Juli 2012 tentang Permohonan Pemberhentian dari keanggotaan PartaiPeduli Rakyat Nasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa Tenggara Baratatas nama Noerdin HM. Jacob/Penggugat.

Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukummengikat Surat Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PartaiPeduli Rakyat Nasional Nusa Tenggara Barat (DPWPPRN NTB) Nomor07.1/SP/DPW/PPRNNTB/VII/2012, tanggal 8 Juli 2012 tentangPermohonan Pemberhentian dari keanggotaan Partai Peduli RakyatNasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas namaNoerdin HM. Jacob. ; 27 27+ 3.