kemudiananggota polisi dari Polres Lampung Tengah datang dan melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Hermansyah danseorang lakilaki yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengenalnya danditemukan di rumah saksi Hermansyah;1) 1 (satu) buah bekas bungkus narkotika jenis shabushabu2) 1 (satu) buah kaca pirek3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam4) 1 (satu) unit HP merk NOKIA tipe 1005) 1 (satu) buah pipet yang diduga sebagai sendok/skop shabushabuBahwa menurut UPT

LABORATORIUM UJI NARKOBA BadanNarkotika Nasional Republik Indonesia dalam Berita Acara PemeriksaanLaboratoris No. 307.C/III/2013/UPT Lab Uji Narkoba hari Jumat tanggal 22Maret 2013 dengan pemeriksa :1.

200.000, (dua ratus ribu rupiah);Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tananman; BerdasarKan hasil pemeriksaan oleh BALAI LABORATORIUMNARKOTIKA BNN RI dengan berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor :Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 17 hal145/II/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11Februari 2019, yangditandatangani oleh MAIMUNAH,S.SI dan RIESKA DWI WIDYATI,S.SIM.Si,mengetahui Kepala UPT

menguap danmengeluarkan uap puith , uap puith tersebut dihisap melalui bong layaknyaorang menghisap rokok; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang untuk menggunakan narkotika golongan bukan tanaman jenisshabushabu; Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BALAI LABORATORIUMNARKOTIKA BNN RI dengan berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor :145/II/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11Februari 2019, yangditandatangani oleh MAIMUNAH,S.SI dan RIESKA DWI WIDYATI,S.SIM.Si,mengetahui Kepala UPT

Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhndinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudiandiberi tanggal, paraf dan kode P.8; Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 48/PKMTK/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022 atas nama XXXXXXXX (anakPemohon dan Pemohon Il), yang dikeluarkan oleh Bidan UPT PuskesmasTanjung Kemuning, XxxXxxXxxxx Xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen,telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal,paraf dan kode P.9;Bahwa selain bukti

bahwa benar Para Pemohon memilikihubungan sebagai orang tua kandung dengan anakanak yang dimohonkandispensasi, dan anak Para Pemohon tersebut juga terbukti belum memenuhiketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikahsebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor 16tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan fotokopi SuratKeterangan Kehamilan dari bidan pemeriksa kandungan UPT

UPT PKM MadatBL 2505 AF Hasmidiana Pengelola anggaran DAKBL 2116 DL Nazariah, Penanggungjawab penerimaan danSKM pendistribusian5 BL 2078 DC Sunnarsih, Verifikator KeuanganSEBahwa dana tersebut diberikan kepada kelimapemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor :821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016, padahal kelima orang tersebutseharusnya tidak ditetapbkan sebagai penerima dana belanja BBM/gas danpelumas kendaraan dinas

Pengguna Jabaran KetKendaraan Kendaraan1 BL 2072 DC Khairina Petugas Imunisasi UPT. PKMMadat2 BL 6033 DB Nurul Akla Petugas gizi pada UPT.

UPT PKM Madat3 BL 2505 AF Hasmidiana Pengelola anggaran DAK4 BL 2116 DL Nazariah, Penanggungjawab penerimaan danSKM pendistribusian5 BL 2078 DC Sunnarsih, Verifikator KeuanganSEBahwa dana tersebut diberikan kepada kelimapemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor :821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016, padahal kelima orang tersebutseharusnya tidak ditetapbkan sebagai penerima dana belanja BBM/gas danpelumas kendaraan

Pengguna Jabatan KetKendaraan Kendaraan1 BL 2072 DC Khairina Petugas Imunisasi UPT. PKMMadat2 BL 6033 DB Nurul Akla Petugas gizi pada UPT.

Pengguna Jabatan KetKendaraan Kendaraan1 BL 2072 DC Khairina Petugas Imunisasi UPT. PKMMadat Halaman 66 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA 2 BL 6033 DB Nurul Akla Petugas gizi pada UPT.

UPT PKM Madat3 BL 2505 AF Hasmidiana Pengelola anggaran DAK4 BL 2116 DL Nazariah, Penanggungjawab penerimaan dan Halaman 17 Putusan Nomor 12/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA SKM pendistribusian 5 BL 2078 DC Sunnarsih, Verifikator KeuanganSE Bahwa dana tersebut diberikan kepada kelimapemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Pengguna Jabarn KetKendaraan Kendaraan1 BL 2072 DC Khairina Petugas Imunisasi UPT. PKM Madat2 BL 6033 DB Nurul Akla Petugas gizi pada UPT.

UPT PKM Madat3 BL 2505 AF Hasmidiana Pengelola anggaran DAK4 BL 2116 DL Nazariah, Penanggungjawab penerimaan danSKM pendistribusian5 BL 2078 DC Sunnarsih, Verifikator KeuanganSEBahwa dana tersebut diberikan kepada kelima pemegang/penanggungjawab kendaraan roda 2 tersebut berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Nomor :821/37/2016 tanggal 17 Maret 2016, padahal kelima orang tersebutseharusnya tidak ditetapbkan sebagai penerima dana belanja BBM/gas danpelumas kendaraan

Pengguna Jabatan KetKendaraan Kendaraan1 BL 2072 DC Khairina Petugas Imunisasi UPT. PKM Madat2 BL 6033 DB Nurul Akla Petugas gizi pada UPT.

e Bahwa saksi Supinah bercerita bahwa terdakwa telah mendorongnya kemudianterdakwa membuka baju dan celananya terus ia merasa sakit diris pisau;e Bahwa benar sekitar 2 (dua) hari saksi Supinah mengalami kencing berdarahdan masih merasa sakit sekitar + 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) hari;e Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;e Bahwa benar sesuai surat keterangan Visum Et Revetrum NomorVER/135/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Rugaiyah Dokter Pemerintah pada UPT

Setelah diperiksa oleh saksi NURMI mengatakan kepada saksi SURYATI dansaksi YANTO bahwa kemaluan saksi korban SUPINAH telah robek dan terdapatbengkak lalu saksi NURMI menyarankan agar saksi korban dibawa ke dokter, ketikakorban SUPINAH ditanya oleh ibunya saksi SURYATI lalu saksi korban SUPINAHmemberitahukan bahwa kemaluan kakak dihiris om BAMBANG dengan pisau.Selanjutnya saksi korban SUPINAH dibawa ke UPT PUSKESMAS MANDAHKecamatan Mandah dan setelah diperiksa dan dibuatkan surat visum et refertumNomor

: VER/135/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rugaiyah dokter Pemerintah pada UPT PUSKESMAS MANDAH Kecamatan Mandahdengan hasil pemeriksaan : Mulut dan alat kelamin (Vulva) : Tidak ada keluar cairan,hymen (selaput dara) : terdapat robekan lama pada arah jam 1 (satu), 3 (tiga), 6(Enam) dan jam 9 (Sembilan).

sebanyak6 (enam) paket dengan berat 5,3 kilogram dan per paketnya seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), dan harga keseluruhan 6 (enam) pakettersebut seharga Rp. 8.400.000, (delapn juta empat ratus ribu rupiah)sehingga terdakwa dan saksi Tri Agus Cahyadi mendapat keuntungansebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah).e Bahwa setelah dilakukan penyitaan atas barangbarang tersebut dandilakukan pemeriksaan Laboratoris, maka sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris No. 146.J/X/2012/ UPT

MUKLIS di daerahCampang Raya Bandar Lampung, Bahwa setelah dilakukan penyitaan atas barangbarang tersebut dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris, maka sesuai dengan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris No. 146.J/X/2012/ UPT LAB Uji Narkoba PelaksanaHarian Badan Narkotika Nasional tertanggal 09 Oktober 2012 atas barang buktiberupa : (satu) bungkus plastik bening beralumunium foil berisikan bahan/daundengan berat Netto 700,4000 gram dan seperangkap alat hisap bong.e Diperoleh kesimpulan adalah benar

positif mengandung Ganja/THC(Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan9 Lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.Bahwa setelah dilakukan penyitaan atas barangbarang tersebut dan dilakukanpemeriksaan Laboratoris, maka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisNo. 146.J/X/2012/ UPT LAB Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan NarkotikaNasional tertanggal 09 Oktober 2012 atas barang bukti berupa : (satu) bungkusplastik bening beralumunium foil berisikan

Gibralto Pulingmahiselaku dokter pada UPT Puskesmas Maliang Kecamatan Pantar Tengah,yang menerangkan YOHANIS GAPERING telah meninggal dunia pada hariSelasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 05.30 Wita dengan penyebab kematiantrauma kepala berat + pendarahan aktif + penurunan kesadaran.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351ayat (3) KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk

GibraltoPulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas Maliang Kecamatan PantarTengah;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban YohanisGapering; Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 26Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 WITA di Tonte, RT.007/RW.004, Dusun 2,Desa Lalafang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor tepatnya di depanrumah Yakobet Weni; Bahwa Terdakwa

Gibralto Pulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas MaliangKecamatan Pantar Tengah, menerangkan bahwa Yohanis Gapering telahmeninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 05.30 Witadengan penyebab kematian trauma kepala berat + pendarahan aktif +penurunan kesadaran;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan keadaankeadaan luar biasa yang dapat mengakibatkan kematiankorban selain dari luka yang diakibatkan perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa maka dari itu

tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesiahalaman 5 dari 7 halamanPenetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN NgbNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

ADI bin M.SUWARNO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pelatihankerja selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) PelatihanKerja Kab. Situbondo ;3. Menetapkan supaua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Situbondo telahmenjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut diatas dalam putusan NomorNomor 04/PID.SusAnak/2017/PN Sit., tanggal 10 Agustus 2017 yangamarnya sebagai berikut :1.

KotaSamarinda, tanggal 5 November 2001, bertanda P.2;1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rukim, Nomor 6472062711071909,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Samarinda, tanggal 00072009, bertanda P.3;1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng Widodo, Nomor6472062611077823, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 20102016, bertanda P.4; Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/001/100.02.021 yangdikeluarkan oleh UPT

Pasal 59 ayat (1) berbunyi :Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP,Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;7 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :Pasal 64 ayat (1) berbunyi :Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwakependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 132/PDT.P

Kutipan AktaPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atautanpa permohonan dari subjek akta.

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

PRIMA dengan poinpoinnya yaitu pengawasan, pengolahan, danpengamanan oleh UPT KPH wilayah Kabupaten TTU dan Dinas KehutananProvinsi NTT dengan menyuruh saksi Milikheor Meomanu untuk membantumulai dari pendataan hingga penampungan 10 (Sepuluh) ret kayu di rumahsaksi Milikheor yang sudah diambil oleh Dinas Kehutanan dalam hal iniDinas Kehutanan Provinsi NTT dan saksi Milikneor mengambil kayu sisadan menebang kayu jati yang sudah diberi cap oleh Dinas KehutananProvinsi NTT;2.

Kepala UPT Kesatuan PengelolaanHutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentanghasil koordinasi antara PT.

Fotokopi Surat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan UPT KesatuanPengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara kepadaDirektur Utama PT. Prima, Nomor : DK.552.13/UPT.KPH/478/II/T TU2018,tanggal 18 September 2018, yang ditandatangani oleh Bernadetha Salem,S.H., selaku Plh.

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah DinasKehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentang hasil koordinasi antaraDinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah DinasKehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan PT. Prima tentang ketentuandalam pemanfaatan hasil hutan kayu;Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.2. Fotokopi Surat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan UPT KesatuanPengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara kepadaDirektur Utama PT.

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah DinasKehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentang hasil koordinasi antaraDinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah DinasKehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan PT. Prima tentang ketentuandalam pemanfaatan hasil hutan kayu;Menimbang, bahwa dalam persidangan pula telah diajukan alat buktisurat terkait kedudukan barang bukti 1 (Satu) unit kKendaraan dump truk roda 6(enam) dengan nomor polisi DH 8207DD berupa :1.

Asli Surat keterangan Periksa Calon Pengantin, nomor 440/CATIN/35.07.103.127/2021, atas nama Siti Mujayanah yang dikeluarkan DinasKesehatan UPT. Puskesmas Ketawang, tanggal 18 Januari 2021,bermeterai cukup (bukti P.10);k. Asli Surat keterangan Periksa Calon Pengantin, nomor 440/CATIN/35.07.103.127/2021, atas nama Muhammad Khoirur Rohman yangdikeluarkan Dinas Kesehatan UPT.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan NarkotikaNasional No : 65.C/111/2012/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 06 Maret 2012menyatakan bahwa barang bukti berupa I (satu) bungkus plastic bening berisikanKristal warna putih dengan berat netto 0,0445 gram setelah dilakukan pemeriksaansecara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebutdiatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik

memperlihatkantelah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yangdemikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan ataupembetulan dalam registerregister itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentangPercepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menyebutkan : Ayat (1) : Dalam hal register akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiranrusak/hilang, Instansi Pelaksana atau UPT

enna =Ayat (2) : Dasar penerbitan register akta kelahiran karena hilang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menggunakan kutipan akta kelahiran atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk dan melampirkan suratketerangan kehilangan dari kepolisian ;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentangPercepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, disebutkan pula :Ayat (1) : Instansi Pelaksana atau UPT

DwinandaEmira, Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Sitiung dengan hasil pemeriksaan :1. Keadaan umum meninggal dunia ;2. Pemeriksaan luar :a. Kepala :e Luka lecet dan lebam di kepala bagian kanan dengan ukuran 10 cm x 6cm ;e Gigi patah kecuali 1 gigi seri bawah ;b. Dada : tidak ada kelainan ;c. Perut : Tidak ada kelainan ;d. Punggung : Tidak kelainan ;e. Anggota Gerak Atas : luka lecet dan lebam tampak pada seluruh lengan kananatas ;f.

DwinandaEmira, Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Sitiung dengan hasil pemeriksaan :1. Keadaan umum meninggal dunia ;2. Pemeriksaan luar :a. Kepala :e Luka lecet dan lebam di kepala bagian kanan dengan ukuran 10 cm x6cm;e Gigi patah kecuali 1 gigi seri bawah ;Dada : tidak ada kelainan ;coPerut : Tidak ada kelainan ;QOPunggung : Tidak kelainan ;d. Anggota Gerak Atas : luka lecet dan lebam tampak pada seluruh lengan kananatas ;e.