Bahwa Penetapan Ahli Waris (PAW) ini dibutuhkan untuk kepentinganpengurusan Harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM berupa sebidangtanah yang terletak di Kampung Pannara, Kelurahan Antang, KecamatanManggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kohir No.115Halaman 4 dari 7 hal. putusan Nomor 317/Pdt.P/2019/PA.MksC dengan Luas 0,50 Ha dan 0,27 Ha yang terdaftar atas nama AlmarhumALMARHUM.6.

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris(PAW) ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dariALMARHUM sesuai Hukum Waris Islam.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohonmemohon sekiranya Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Makassar atau YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini, berkenanmemutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :PRIMAIR1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.SUBSIDAIRApabila Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Makassar atau Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar berpendapat lain, maka kamimohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasaPemohon telah datang menghadapi, dan Majelis Hakim telah memberikannasehat terkait Penetapan Ahli Waris (PAW) berdasarkan hukum Islam;Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan

KeputusanTergugat III dimaksud adalah melawan hukum tidak sah, cacat hukum, dan demihukum patut untuk dibatalkan, sebab Penggugat tidak dapat diberhentikan darikeanggotaan partai maupun diganti antara waktu (PAW) sebagai anggota DPRDKabupaten Halmahera Selatan dengan alasan terjadi perselisihan suara hasil pemilulegislatif tahun 2009 di Kabupaten Halmahera Selatan, karena penetapan hasil perolehanatau penghitungan suara adalah kewenangan mutlak KPU yang menentukan atauberdasarkan putusan Mahkamah

PD/IV/2010 tertanggal 14 April2010 instruksi Tergugat III No. 26/INT/DPP.PD/ 2010 tertanggal 19 April 2010 perihalpergantian antar waktu, yang dipandang secara hukum adalah cacat dan demi hukumpatut untuk dibatalkan;Bahwa padahal sebagaimana surat Tergugat III yang ditandatangani oleh KetuaUmum Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jendral Edhi Baskoro Yudhoyono No. 132/6INT/DPP.PD/VIII/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Tergugat IIperihal Penundaan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW

No.120 K/Pdt.SusPar Pol/20131010Menyatakan dengan diterbitkannya Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat padatahun 2011 kepada Penggugat oleh Tergugat II, maka Penggugat masih sah sebagaianggota Partai Demokrat yang tidak dapat di PAW;71011121314Menyatakan Pengusulan Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat II dan III kepadaTurut Tergugat untuk melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugatyang akan digantikan sebagai Pengganti Antar Waktu dengan Tergugat Isebagaimana surat Tergugat II No.31/EXT/DPC

PD/IV/2010,tertanggal 14 April 2010 perihal usulan Pemberhentian Antar Waktu, InstruksiTergugat III No. 26/INT/DPP.PD/2010, tertanggal 19 April 2010 perihalinstruksi pergantian antar waktu adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demihukum;Menyatakan Surat Tergugat II No.132/INT/DPP.PD/VII/2010 tertanggalJakarta, 12 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II perihal penundaanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Surat Tergugat III No. 116/INT/DPP.PD/I/2012 tertanggal Jakarta, 24 Januari 2012

Oleh karenaTergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi tetap bersikeras mau melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi melaluiTurut Tergugat/Termohon Kasasi, maka untuk membela diri sebagaimanapeluang yang diatur dalam Pasal 33 ayat ( 1 ) UndangUndang RepublikInonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 tahun 2008, tentang Partai Politik), maka Penggugat/Pemohon Kasasibaru. mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Labuha.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bali Nomor:1999/04A/HK/ 2013, tanggal 7 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama: !

Komang Wirawan ; Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Keputusan GubernurBali Nomor: 1999/04A/HK/2013, tanggal 7 Oktober 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama: Komang Wirawan ; 0 222 nnn nnn nn nn nnn ennaMenghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamPEPKAMa, IDI 5 ~~~~

IrwanArbain, ST sebagai anggota DPRD Kota Bontang, yang sifatnya dapatsaja ditindaklanjuti tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh KetuaDPRD Kota Bontang, maka untuk menghormati proses hukum adalahsangat beralasan menurut hukum jika Penggugat mengajukanpermohonan Provisi dan atau Penundaan Pelaksanaan ProsesHal. 5 dari 22 hal. Put.

Nomor 509 K/Pdt.Sus/2011Penggantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang agar kiranya berkenan memberikanputusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBontang untuk menunda proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW)anggota DPRD Kota Bontang terhadap diri Penggugat sampai adanya putusanpengadilan yang

Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian.Bahwa gugatan Penggugat pada petitum dalam provisiMemerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Bontang untuk menunda proses pelaksanaan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bontang terhadap diriPenggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap dalam perkara ini, sedangkan dalam posita sama sekalitidak menunjukkan dasar hukum tuntutannya dan sama sekali tidakmenjelaskan dari mana dan atas dasar

Nomor 509 K/Pdt.Sus/2011(PAW) anggota DPRD Kota Bontang terhadap diri Penggugat sampaiadanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat pada No. 2.a dan 2.b tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Nomor 509 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa dengan di prosesnya pergantian antar waktu anggota DPRDKota Bontang tersebut sebagaimana pada Bukti T.10,T.11 dan 1.12 tersebut,maka sebelum dikeluarkan Keputusan Pergantian Antar Waktu oleh DPRD KotaBontang dimana Pemohon kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriBontang yang telah diregister dalam Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G/2011/PN.Btg, agar DPRD Kota Bontang menunda PAW PemohonKasasi sebagai anggota DPRD Kota Bontang sampai menunggu perkara a quoberkekuatan

Yang memilikilandasan yuridis untuk tidak diproses PAW nya bila ada proseshukum dimaksud hanya berlaku bagi mereka yang tetap beradapada partai yang sama (tidak pindah partai), Akibatnya makna"agar menghentikan seluruh proses PAW" menjadi kabur dantidak jelas;POSITA DAN PETITUM YANG TIDAK BERHUBUNGAN :23a.Bahwa, Surat Gugatan yang dibuat Penggugat telah kelirukarena antara Posita dengan Petitum tidak be rkolerasi, denganalasan sebagai berikut:Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat berdasakanTergugat

Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang ReformasiProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Juni 2013 No. 141/Kpts/DPWPBR/SS/VI/2013 Hal ; Usulan Pengajuan PAW, yang ditujukankepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi43Sulawesi Selatan (tidak disertai asli), selanjutnya diberi tandadengan Bukti P2 ;.

Foto copy Surat Pimpinan Fraksi Ummat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal3 September 2013 No.09/F.Ummat/DPRD/X/2013, Perihal : Peninjauan terhadapproses administrasi PAW sdr.

Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Juni 2013 No. 141/Kpts/DPWPBR/SS/VI/2013 Hal ; Usulan Pengajuan PAW, yangditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sulawesi Selatan (tidak disertai asli), selanjutnya diberitanda dengan Bukti P2 ;12.

Foto copy Surat Pimpinan Fraksi Ummat DPRD Provinsi Sulawesi Selatantanggal 3 September 2013 No.09/F.Ummat/DPRD/X/2013, Perihal : Peninjauanterhadap proses administrasi PAW sdr.

Foto copy Usul PAW Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara, Nomor170/14.DPRD/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P 12);3. Foto copy Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utaradari Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP), Nomor55/PY.04.1/7408/KPU.Kab/III/2018, tanggal 9 Maret 2018, yang dikeluarkanoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P 13);4.

Foto copy Usul PAW Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara Nomor170/15.DPRD/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P Il2);7. Foto copy Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utaradari Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP) Nomor56/PY.04.1/7408/KPU.Kab/III/2018, tanggal 9 Maret 2018, yang dikeluarkanoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P II3);8.

Foto copy Permohonan Pemecatan, Pencabutan KTA, dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Kolaka Utara, Nomor : 025/INTPAW/DPC/II/2017, tanggal18 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti T Ill1);Suratsurat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberimaterai secukupnya, kecuali bukti T I2, bukti T I3, bukti T Il1, dan bukti T II2tidak ada aslinya; 272 2222222222 n nonen Menimbang, bahwa pada hari persidangan

Pengganti Penggugat dan II telah melaksanakan tugas sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) di DPRD Kabupaten Kolaka Utara;w Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipuntelah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidakdiatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; n Menimbang, bahwa sesuai dengan

Hasil Sidang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timurtanggal 6 November 2013 yang memutuskan dan menetapkanJadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Timur bulan Novembermasa persidangan Ill tahun 2013, yakni pada poin 5 denganuraian kegiatan Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW)anggotn DPRD Kabupaten Kutai Timur sisa masa jabatan 20092014 tanggal 12 November 2013 dengan keterangan ParipurnaIstimewa.10.

SGT, tertanggal 03 Juni 2014 MengenaiGugatan perbuatan Melawan Hukum (pHM) yang ditujukanterhadap TERGUGAT II atas dasar tidak terlaksananya pergantianAntar waktu (PAW) antara PENGGUGAT dengan anggota DPRDKabupaten Kutai Timur sdr " YULIANUS PALANGIRAN, SE."

YULIANUSPALANGIRAN, SE haruslah ditolak.Bahwa alasan hukum lainnya dimana PENGGUGAT mendalilkanmengalamkerugian baik secara Materil maupun Imateril olehkarena kapasitas PENGGUGAT tidak terakomodier untuk dudukdalarn kapasitas anggota DpRD kabupaten KutaiTimur atas dasarpergantian Antar waktu ( PAW ) sisa masa jabatan 2009 s/d 2014yang menggantikan YULTANUS PALANGIRAN, sE anggota DPRDKabupaten Kutai Timur berdasarkan SK.

Penjelasan saksi ariefyulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakuimenerima surat somasi tersebut dan juga saksi widiyal fitrizulkarnain yang menjelaskan bahwa keputusan tertinggi dipartai kedaulatan adalah rapat pleno dan perihal PAW anggotapartai kedaulatan di kab Kutim tidak pernah dibicarakan dalamHalaman 42 dari 74 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRrapat pleno dan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkalitandatangannya dalam rekomendasi yang mengakibatkanproses PAW itu terjadi

Tanggal 11 Oktober 2013 untuk dilakukannya PergantianAntar Waktu (PAW) kepada PENGGUGAT/ TERBANDING.

2020Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Mengabulkan Permohonan Provisionil yang dimohonkan;Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II untuk menundapelaksanaan Keputusan Nomor 008/DPDHanura/SU/X/2017, tanggal 11Oktober 2017 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW

Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat Surat Tergugat (DPD Partai Hanura) Provinsi Sumatera UtaraNomor 008/DPDHanura/SU/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017 perihalPergantian Antar Waktu (PAW) an. Penggugat (ic. Patar Sitompul)kepada Sujian;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1117 K/Padt.Sus.Parpol/20206.

Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kKekuatan hukummengikat Surat Tergugat (DPD Partai Hanura) Provinsi Sumatera UtaraNomor 008/DPDHanura/SU/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 Perihal:Pergantian Antar Waktu (PAW) an. Penggugat (ic. Patar Sitompul);6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat Surat Tergugat Il (DPP Hanura) Nomor: A/179/DPPHanura/IX/2017 Perihal: Persetujuan Pergantian Antar Waktu terhadapPatar Sitompul:7.

BintangKabupaten Malinau ; bahwa Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Malinau melalui Surat Nomor :95/KPUMal/021.436110/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal PenggantianAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinaudari Partai Bulan Bintang, ditujukkan kepada Pimpinan DPRD KabupatenMalinau ; === 23 en nnn nnn nn nnn nnn nn een nnn nnn ne bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau melalui SuratNomor : 170/12/DPRD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 Perihal Pergantian AntarWaktu (PAW

) ditujukan kepada Bupati Malinau ; bahwa Bupati Malinau melalui melalui Surat Nomor : 130/208/Tapem/V/2012tanggal 30 Mei 2012 Perihal Pergantian Calon Pangganti Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Malinau, ditujukan kepada Gubernur KalimantanTimur ; === == #22 = 22+ 22222 = 2222 == bahwa setelah melalui tahap proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Malinau tersebut dan memperhatikan faktafakta hukum diatas,maka pada tanggal 13 Jum 2012 Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor

) ditujukan kepada Bupati Malinau ; bahwa Bupati Malinau melalui Surat Nomor : 130/208/Tapem/V/2012 tanggal 30Mei 2012 Perihal Penggantian Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Malinau, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ; bahwa setelah melalui tahap proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Malinau tersebut, dan memperhatikan fakta hukum diatas maka padatanggal 13 Juni 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 171.3.2.444784 Tahun 2012 tentang Peresmian

), yang ditujukan kepada BupatiMalinau ; #29 9 2 2 = no nnn ne nn nnn enn nnn == T13: Foto copy sesuai dengan asli surat Bupati Malinau, Nomor130/208/Tapem/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, Perihal : Pergantian CalonPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

HasilPemilihan Anggota DPRD in casu Pengganti Antar Waktu (PAW) pada hakekatnya jugamerupakan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau, oleh karena itu prosesPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD KabupatenMalinau, sampai dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa juga masih terkait /ataubersumber dari ranah politik ; Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar fakta adanya kesepakatan dalam internalPartai Politik (Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau), dan sekalipun

Dengan demikian Penggugatdiberitahukan adanya pemberhentian tersebut setelah 99 hari SuratPemberhentian Keanggotaan tersebut diterbitkan oleh Termohon KasasiIl/Tergugat I.Bahwa ternyata, sebelum Pemberhentian Keanggotaan tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon KasasiI/Tergugat dan Termohon Kasasi Il/Tergugat II telah terlebin dahulumelakukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PemohonKasasi/Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah ProvinsiSumatera Utara

Sumut.Dapat dikatakan pemberhentian keanggotaan Pemohon Kasasi/Penggugatdari Partai Gerindra bertujuan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dari anggota DPRD Prov.Sumut, dimana proses PAW tersebut telah berproses di DPRD Prov Sumutdan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat telah menerbitkan surat KetuaNomor : 2422/18/Sekr tanggal 27 Oktober 2015 perihal PAW AnggotaDPRDSU dari Partai Gerindra yang ditujukan kepada KPU ProvinsiSumatera Utara (vide Bukti P3);Selanjutnya

Sumut dan KPU Sumut melakukan proses PAW, makasangat terang dan jelas Termohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon kasasill/Terggugat Il secara sengaja tidak memberikan kesempatan kepadaPemohon Kasasi/Penggugat untuk membela diri termasuk untukmengajukan permohonan penyelesaian secara internal melalui MahkamahPartai Politik yang ada di Partai Gerindra, meskipun kemudian setelahmenerima pemberitahuan pemberhentian tersebut PemohonKasasi/Penggugat telah berupaya mengajukan agar pemberhentiankeanggotaan

tersebut terlebih dahulu diselesaikan secara internal di PartaiGerindra dengan mengirimkan surat tanggal 4 November 2015, akan tetapisampai dengan sekarang Partai Gerindra tidak ada menanggapinya baikoleh Mahkamah Partai Gerindra maupun oleh Termohon Kasasi /Tergugat (vide Bukti P2) ;Bahwa Pada sisi lain, Termohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon kasasiIl/Terggugat Il juga tidak pernah memanggil Pemohon Kasasi/Penggugatuntuk dimintai keterangan ataupun kesempatan untuk membela diri sebelumproses PAW

diberhentikan keanggotaannya dari Partai Gerindramerupakan hak anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) AnggaranRumah Tangga Partai Gerindra yaitu : anggota Partai yang diberhentikandapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat PartaiGerindra.Bahwa dalam perkara aquo hak pembelaan diri Pemohon Kasasi/Penggugattidak diberikan kesempatan sama sekali oleh Termohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon kasasi II/Terggugat II yaitu dengan cara memberitahukanadanya pemberhentian setelan proses PAW

tentu saja seluruh Anggota D.P.R.RI maupun Anggota D.P.R.Ddiseluruh Indonesia akan khawatir juga di berhentikan dan di PAW pula,Karena akan menjadi yuresprudensi pengadilan terhadap perkara yangsama;Bahwa, semua Suratsurat yang dibuat oleh D.P.C.

Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat juga tidak sah pula, karena ParaTergugat tetap memprosesnya padahal Para Tergugat tidak mengikutiaturan sesuai UU.No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo.

R.I maupunAnggota D.P.R.D diseluruh Indonesia tidak mengikuti agendareses dikarenakan alasan yang sama, apa jadinya kalau PutusanPengadilan menyatakan agenda reses menyebabkan Penggugatdiberhentikan dan di PAW ? tentu saja seluruh Anggota D.P.R.RImaupun Anggota D.P.R.D diseluruh Indonesia akan khawatir juga diberhentikan dan di PAW pula, Karena akan menjadi yuresprudensipengadilan terhadap perkara yang sama;.

Bahwa, semua Suratsurat yang dibuat oleh D.P.C P.K.B KabupatenPaser Terbanding II (satu) yang berkaitan dengan masalahPemberhentian Pembanding sesuai SKNo:037/DPC03/IV/A.1/X/2016 dari Terbanding dan surat No:035/DPC03/IV/A.1/X/2016tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) ini, baik suratyangditujukan ke D.P.W. P.K.B Propinsi Kalimantan Timur TerbandingIl (dua), maupun surat yang ditujukan ke Dewan Pimpinan PusatHal. 39 dari 50 hal. Put. No. 85/PDT/2018/PT.SMR(D.P.P.

Bahwa, demikian juga oleh karena pemberhentian terhadapPenggugat dari keanggotaan PK tidak sah dan cacat hukum(Surat No.037/DPC 03/IV/A.1/X/2016 tidak ada tanggalnya ), makatindak lanjut Surat Nomor : 171.4/217/DPRD/2016 dari Ketua DPRDKabupaten Paser kepada Ketua KPUD Kabupaten Paser pun adalahtidak sah dan cacat hukum, karena surat pemberhentian yang cacathukum tersebut yang notebene menjadi dasar syarat dari PergantianAntar waktu (PAW), maka Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPembanding juga

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Illuntuk menghentikan proses PAW (Penggantian Antara Waktu)terhadap Penggugat dan tidak melakukan tindakan apapun terhadapPutusan Mahkamah Partai PAN sampai gugatan ini memperolehkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);Dalam KonvensiDalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Mahkamah Partai PAN Nomor014/PHPU/MPPAN/II/2016, yang memerintahkan PenggantianAntara Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenSumenep periode 20142019 dengan segala akibat hukum yangmenyertainya;4. Memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ditanggung secarabersamasama atau ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat IIdan Tergugat III;5.

hal ini PengadilanTinggi Jawa Timur yang menguatkan Pengadilan Negeri Sumenep telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat denganTergugat in casu termasuk dalam klasifikasi sengketa partai politik yangtunduk pada Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Bahwa sehubungan dengan keputusan Para Tergugat untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW